Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Mau Wajibkan ASN-Swasta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pengamat Sebut Kapasitas Kurang

    Wacana Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mewajibkan Aparatur Sipil negara (ASN) dan pegawai swasta naik transportasi umum setiap Rabu menuai sorotan publik. Kapasitas transportasi umum di Jakarta dinilai belum memadai untuk dapat merealisasikan kebijakan itu setiap hari Rabu.

    Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan, belum ada regulasi yang melandasi langkah Gubernur DKI Jakarta agar dapat memaksa pegawai swasta menggunakan angkutan umum massal (angum) di hari Rabu. Persoalan ini berbeda dengan ASN/PNS DKI.

    Deddy juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di mana tercatat jumlah pegawai PNS di DKI Jakarta 50.411 dan pegawai swasta di DKI Jakarta 5,11 juta. 3,23 juta di antaranya bekerja di sektor formal.

    “Bila Gubernur DKI menginginkan pegawai swasta juga naik angkutan umum massal di hari Rabu wajib, seperti pegawai PNS di DKI, maka kita pakai data pegawai non formal yakni 3,23 juta, bila ditambah dengan PNS DKI ada sekitar 3,284 juta,” ujar Deddy, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Lebih lanjut, Deddy juga memaparkan data rata-rata ketersediaan dari angkutan umum massal yang direncanakan pada tahun 2025. Rinciannya yakni:

    (1) Bus TransJakarta 1,5 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1,2 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 260 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 145 ribu penumpang; dan
    (5) LRT Jabodebek 150 ribu penumpang.

    “Apabila dijumlahkan ketersediaan semua moda kursi angkutan umum massal adalah 3.255.000 (3,26 juta) per hari,” imbuhnya.

    Sementara itu, rata-rata harian jumlah pengguna angkutan umum saat ini antara lain sebagai berikut:

    (1) Bus TransJakarta 1,1 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 100 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 1.000; dan
    (5) LRT Jabodebek 100 ribu penumpang.

    Apabila dijumlahkan, total pengguna saat ini mencapai 2,3 juta orang penumpang harian. Deddy mengatakan, saat ini masih ada sisa kursi ketersediaan angkutan umum sekitar 954 ribu atau bisa diasumsikan ketersediaan 1 juta angkutan umum.

    Namun apabila kewajiban penggunaan angkutan umum untuk seluruh pegawai ASN dan swasta diterapkan, kapasitasnya terbilang masih sangat kurang. Jumlah pengguna existing ditambah dengan pegawai ASN/Swasta sebanyak 3,284 juta orang, menjadi 5,584 juta penumpang.

    “Sementara ketersediaan angkutan umum saat ini hanya 1 juta, jadi kekurangan ketersediaan angum sebesar 4,584 juta dikurangi 2,3 juta pengguna eksisting, adalah 2,284 juta kursi,” terang Deddy.

    Atas kondisi tersebut, Deddy menyampaikan suatu solusi. Apabila kebijakan wajib menggunakan angkutan umum tetap mau diterapkan, pemerintah bisa menerapkannya dengan membagi ke dalam dua hari.

    Jadi ada pegawai yang diwajibkan menggunakan transportasi umum di hari A dan ada yang di hari B. Solusi ini hanya mengacu pada kuantitas ketersediaan angkutan umum massal itu sendiri.

    (shc/kil)

  • Cegah Oplosan, Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

    Cegah Oplosan, Beras SPHP Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) akan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai salah satu cara mencegah adanya beras oplosan di pasar.

    Zulhas menilai pasokan beras SPHP di pasar kerap kali dioplos lalu dijual dengan harga yang jauh lebih mahal.

    “Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

    Agar masyarakat mendapatkan harga beras terjangkau, penyaluran SPHP nantinya tidak hanya di pasar tradisional

    , tapi juga melalui Kopdeskel Merah Putih. Zulhas memastikan Kopdeskel Merah Putih juga turut andil apabila pemerintah melakukan operasi pasar.

    “Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” terang Zulhas.

    “Semua kita lakukan dengan cara business pure, bisnis murni. Yang ada adalah plafon pinjaman. Usahanya jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya. Untuk apa? (supaya) pemerintah akhirnya punya kaki,” tambah Zulhas.

    Untuk diketahui, penyaluran program SPHP beras telah dibuka kembali oleh pemerintah. Mulai Juni ini hingga Desember, total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton. Target 1,5 juta ton tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2024 lalu.

    Adapun realisasi SPHP beras di 2025 sendiri telah berada di angka 181,1 ribu ton. Dengan begitu, maksimal sekitar 1,318 juta ton lagi SPHP beras dapat disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ini. Akan tetapi, daerah sasarannya akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan keputusan itu juga telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 12 Juni lalu.

    “Bayangkan nanti saat 80 ribu koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus,” ujar Ketut.

    (rea/rrd)

  • Bahlil Pastikan Industri Panel Surya dan Kabel Dibangun di Kepri

    Bahlil Pastikan Industri Panel Surya dan Kabel Dibangun di Kepri

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan industri panel surya dan industri kabel akan dibangun di Indonesia. Ia mengatakan pembangunan tersebut akan berada di Kawasan Industri Hijau terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Pembangunan kawasan ini menjadi salah satu kerja sama strategis yang disepakati Indonesia dan Singapura yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) terkait Zona Industri Berkelanjutan (Sustainable Industrial Zone) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Singapura Tan See Leng yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Singapura, Senin (16/6) waktu setempat.

    “Sesuai arahan presiden untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan (win-win), kami telah meminta pemerintah Singapura untuk mempertimbangkan secara serius pembangunan kawasan industri yang bertujuan untuk hilirisasi berbasis energi baru terbarukan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Bahlil menegaskan bahwa program hilirisasi menjadi syarat mutlak dalam kerja sama ini. Ia memastikan bahwa industri pembuatan komponen utama seperti panel surya dan kabel akan didirikan di Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan.

    Ia mengatakan, dengan adanya pembangunan kawasan industri hijau di Kepri diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi rendah karbon yang mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan mendorong transfer teknologi canggih.

    “Nilai tambah yang kita akan bangun adalah solar panel itu industrinya nanti di Indonesia. Bahkan untuk kabel Itu juga akan dibangun di Indonesia,” ujar Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa pengembangan kawasan industri ini dirancang dengan ekosistem yang komprehensif. Pasokan energi akan dijamin melalui perdagangan listrik lintas batas berbasis energi bersih. Selain itu, untuk menjaga emisi tetap rendah, teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) akan diimplementasikan melalui MoU terpisah di bidang tersebut.

    Ia juga mengatakan, kesepakatan ini membuka peluang pasar baru bagi energi surya dan panas bumi nasional. Sementara teknologi CCS akan memberikan solusi untuk industri yang sulit melakukan dekarbonisasi.

    “Kawasan industri ini akan kita bangun bersama di Karimun dan Bintan agar dekat dengan Singapura. Total investasi di luar itu saja sudah sekitar 10 miliar USD, dan yang terpenting, calon-calon investornya pun sudah ada,” ungkap Bahlil.

    Seremoni pengukuhan kerja sama di Singapura hari ini merupakan puncak dari rangkaian diskusi intensif tim teknis kedua negara. Agenda ini juga bagian dari pertemuan bilateral tingkat tinggi, termasuk Leaders’ Retreat, yang menegaskan prioritas Indonesia pada realisasi investasi sektor energi hijau.

    Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Singapura Tan See Leng sebelumnya telah menandatangani tiga MoU terkait pengembangan energi ramah lingkungan antar kedua negara, yang dilaksanakan pada Jumat lalu (13/6) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

    Kerja sama energi ini dituangkan dalam 3 MoU yaitu MoU Zona Industri Berkelanjutan (Sustainable Industrial Zone/SIZ); MoU Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi; dan MoU Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.

    (ara/ara)

  • Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Jakarta –

    Undangan untuk menghadiri KTT G7 di Kanada tak dipenuhi Presiden Prabowo Subianto. Di waktu yang sama dengan gelaran KTT G7, Prabowo justru melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura hingga Rusia. Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari pimpinan dua negara tersebut, baik dari PM Lawrence Wong maupun dari dari Presiden Vladimir Putin.

    Padahal, sebelumnya undangan untuk hadir di KTT G7 disampaikan langsung Perdana Menteri Kanada Mark Carney kepada Prabowo melalui sambungan telepon pada awal Juni lalu.

    Lantas mengapa Prabowo absen di G7 dan justru melakukan lawatan ke negara lain, khususnya Rusia?

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan pada prinsipnya Prabowo, dan pemerintah Indonesia secara khusus, menghargai semua undangan yang diberikan kepada Indonesia.

    Hanya saja ternyata beberapa agenda waktunya bentrok, jadi mau tidak mau Prabowo tak bisa menghadiri semua acara bersamaan. Absennya Prabowo di G7 karena sebelum undangan ke G7 diberikan, Indonesia sudah menetapkan akan hadir di Singapura dan Rusia terlebih dahulu.

    “Undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April. Dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok,” papar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada,” sebutnya melanjutkan.

    Pemerintah, kata Hasan Nasbi, mendahulukan komitmen-komitmen pertemuan yang lebih awal sudah dibuat. Dalam hal ini undangan pertemuan antara Singapura dan Rusia lebih dulu ditetapkan daripada undangan Kanada.

    “Jadi di antara pilihan-pilihan ini, kemudian pemerintah lebih mendahulukan komitmen-komitmen yang memang sudah dibuat di awal. Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama,” beber Hasan.

    Di sisi lain, Hasan menepis anggapan ketidakhadiran Prabowo di Kanada karena Indonesia memilih untuk mendekati Rusia daripada negara barat. Menurutnya spekulasi seperti ini tidak benar, karena Indonesia menganut prinsip tidak condong pada blok manapun.

    Indonesia, katanya, akan bergabung dengan berbagai forum dan aliansi di dunia berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk dengan beberapa negara saja.

    “Kita kan tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” sebut Hasan.

    Sebagai contoh saja, Indonesia saat ini sudah bergabung dengan BRICS yang digawangi Rusia dan China. Namun, di lain Indonesia juga terus mengupayakan untuk menjadi anggota OECD yang notabenenya berisi negara-negara barat.

    “Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana,” pungkas Hasan memaparkan.

    (hal/kil)

  • Wamentan Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia

    Wamentan Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengaku ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Ia pun mengatakan melepas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.

    “Kita ini kan namanya birokrat, teknokrat, sebagai menteri itu mengikuti arahan pimpinan. Kemudian saya dipindahkan menjadi Komisaris Utama di Pupuk Indonesia, mungkin ada pesan-pesan untuk bagaimana urusan pupuk ini beres, ” kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Sudaryono memastikan sebenarnya selama ini kinerja Pupuk Indonesia tidak banyak kendala. Namun, selain pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga memiliki pupuk komersil sebagai bisnis perusahaan.

    “Pupuk Indonesia punya pabrik, nggak hanya melayani pupuk subsidi, dia punya pupuk komersil. Bagaimana produknya kita tingkatkan, kualitas kita perbaiki sehingga komersil penjualan bisnis juga bagus” terangnya.

    Ia memastikan telah melepas jabatannya di Perum Bulog dan akan ada yang menggantikan. Sebelumnya, ia dipilih sebagai Ketua Dewas Perum Bulog untuk menggenjot penyerapan untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Alhamdulillah CBP kita di atas 4 juta ton, serapan gabah dikonversi jadi beras sudah hampir 2,5 juta ton, dan ini terbesar sepanjang sejarah. Yang diserap terbesar sepanjang sejarah, yang di simpan terbesar sepanjang sejarah,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Siasat PT. Pupuk Indonesia Menangkal Kelangkaan Pupuk Subsidi

    (acd/acd)

  • Ojol dan Kurir Ini Cari Kerja Bareng ke Job Fair, Mau Hidup Lebih Pasti

    Ojol dan Kurir Ini Cari Kerja Bareng ke Job Fair, Mau Hidup Lebih Pasti

    Jakarta –

    Rizki dan Angga (22) mencoba peruntungan mencari kerja di Job Fair Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/6). Keduanya datang mengadu nasib di sela aktivitas mereka sebagai pengemudi ojek dan kurir online.

    Keduanya mengaku datang untuk menebar CV tanpa pilih-pilih perusahaan. Selama bisa diterima bekerja, mereka sudah sangat bersyukur. Terlebih mengingat dua sahabat ini sudah cukup lama menganggur dan hanya bisa narik ojol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Sebelumnya sudah pernah kerja di Alfamart dua tahun, jadi crew store atau penjaga toko lah. Tapi sudah habis kontrak, baru Januari kemarin. Sekarang paling ngojek doang lewat aplikasi,” kata Rizki kepada detikcom di Job Fair Kelapa Gading, Selasa (17/6/2025).

    “Kalau saya dulu kerja di kawasan Pulo Gadung, di pabrik jadi operator produksi sih. Sudah putus kontrak dari tahun kemarin bulan Mei. Sekarang sih saya antar barang, lewat aplikasi juga. Kalau dia (Rizki) antar orang atau makanan, kalau saya barang,” sambut Angga menjelaskan.

    Meski bukan pekerjaan tetap, aktivitas ini membuat mereka bisa tetap produktif sembari menunggu kesempatan kerja yang lebih baik. Sebab sembari narik ojek atau antar barang, keduanya terus kirim lamaran khususnya di lowongan-lowongan kerja online.

    Termasuk setelah mengikuti Job Fair ini, Rizki berencana kembali narik penumpang mengingat ia hanya bisa mengandalkan pendapatan harian. “Habis job fair ini ingin narik lagi sih,” kata Rizki.

    Sayang keduanya hingga kini belum dapat kesempatan yang lebih baik. Minimal bisa mendapatkan kerja kontrak dengan gaji bulanan tetap. Dengan begitu keduanya tak perlu lagi mengandalkan kerja harian yang tidak tentu pendapatannya.

    “(Jadi ojol) kadang sehari Rp 100 ribu, kadang sehari Rp 150 ribu. Belum buat biaya service motornya, makannya, sama bensinnya,” jelas Rizki.

    “(Pendapatan kurir online) tergantung juga sih. Kalau lagi seret mah, ya Rp 50 ribu mah ada lah. Tapi kalau lagi enaknya mah bisa Rp 150 ribu lebih lah, atau bisa sampai Rp 200 ribu,” terang Angga.

    Karena itu keduanya datang ke Job Fair di Kelapa Gading ini dengan satu tujuan yaitu mendapat pekerjaan tetap, baik itu masih di sekitar Jakarta atau bahkan ke wilayah lain seperti Karawang atau Cikarang. Bahkan dua sahabat sejak SMA ini mengaku akan menerima besaran gaji yang ditawarkan perusahaan selama masih mencukupi.

    “Saya sih ya tergantung perusahaan. Kalau bisa UMR, di UMR kotanya ya saya ngikutin saja,” papar Angga.

    (igo/fdl)

  • Danantara & Chandra Asri Jajaki Kerja Sama Garap Proyek Rp 13 T

    Danantara & Chandra Asri Jajaki Kerja Sama Garap Proyek Rp 13 T

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjajaki kemungkinan penyuntikan dana ke proyek strategis pengembangan Pabrik Klor Alkali-Etilen Diklorida. Pabrik tersebut digarap oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk atau yang santer dikenal sebagai Chandra Asri Group.

    Danantara bakal melakukan penjajakan sebagai investor strategis baru ke proyek tersebut bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

    Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi soda kaustik dan etilen diklorida sebagai bahan kimia input utama untuk industri hilir, termasuk pemrosesan nikel yang akan mendorong dan mendukung swasembada hilir dan industri Indonesia secara keseluruhan.

    Semua pihak menyepakati investasi bersama dengan nilai sebesar US$ 800 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 16.200).

    CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan hilirisasi merupakan inti dari transformasi ekonomi Indonesia dan menawarkan peluang besar bagi investor yang berwawasan ke depan. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, kolaborasi ini mendukung industri yang dapat ditingkatkan skalanya dan mengurangi impor dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Investasi ini memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan impor pada produk-produk penting seperti soda api dan etilen diklorida,” sebut Pandu dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

    Proyek yang akan disuntik modal oleh Danantara ini akan dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali, anak perusahaan Chandra Asri Group. Saat ini, pada tahap pertama, proyek tersebut melibatkan pembangunan Pabrik CA-EDC, yang akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun dan 500.000 ton etilen diklorida.

    Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan impor soda api dan etilen diklorida di Indonesia, sehingga mendorong upaya untuk mendorong swasembada dalam memproduksi bahan-bahan ini dan melakukan hilirisasi.

    Tahap kedua pengembangan bertujuan untuk memperluas produksi klor alkali dan memperkenalkan turunan klorin yang akan memungkinkan efisiensi operasional dan sinergi rantai nilai yang lebih besar. Studi kelayakan sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi produk hilir berbasis klorin yang dapat meningkatkan penciptaan nilai dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

    Selain itu, produksi Etilen Diklorida dari pabrik ini akan diekspor, menghasilkan potensi pendapatan devisa hingga Rp 5 triliun per tahun. Pabrik ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada soda api impor, dengan proyeksi penghematan hingga Rp 4,9 triliun per tahun.

    Selain manfaat ekonominya, pabrik ini akan memungkinkan produksi dalam negeri untuk Input penting bagi industri seperti pengolahan air, pembuatan sabun dan deterjen, Pemurnian alumina, dan pemrosesan nikel. Dengan memperkuat rantai pasokan lokal dan memperluas kemampuan ekspor, inisiatif ini mendukung industrialisasi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing global Indonesia.

    (kil/kil)

  • KKP Seret Pemilik Kapal Asing Maling Ikan ke Jalur Hukum

    KKP Seret Pemilik Kapal Asing Maling Ikan ke Jalur Hukum

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa kasus kapal ikan asing ilegal yang berhasil ditangkap ke jalur hukum. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menyebut pihaknya berhasil menyelesaikan penyidikan enam kasus kapal ikan asing ilegal.

    Pria yang akrab disapa Ipunk ini mengatakan proses hukum yang diambil menegaskan komitmen KKP memberantas praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing yang merugikan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Ipunk, tindakan yang diambil ini juga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Sesuai undang-undang dan peraturan yang ada, untuk kapal ikan asing ilegal, tugas kami tidak hanya menangkap saja, melainkan terus kami proses hukum pidananya hingga selesai di tahap penyidikan,” kata Ipunk dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Saat ini baru enam berkas kasus yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah menambahkan, para tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

    “Para tersangka beserta barang bukti pun sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum,” ujar Teuku.

    Adapun keenam kapal tersebut, yaitu KM 936 TS Alias KG 93682 TS (Vietnam), KM. 95762 TS (Vietnam), FB.ST.LB Peter&Paul-GB (Filipina), KM M/BCa Christian Jame (Filipina), KM F/B Twin J-04 (Filipina), dan KM F/B Yanreyd-293 (Filipina).

    Selain enam perkara itu, Teuku menerangkan pihaknya masih menyelesaikan penyidikan tujuh kasus lainnya. Ketujuh kasus tersebut, yakni KM M/BCA Omrad 01 (Filipina), ⁠⁠KM KG 6219 TS (Vietnam), ⁠⁠KM KG 6277 TS (Vietnam), ⁠⁠KM TW 7329/6/F (Malaysia), ⁠⁠KM SLFA 5210 (Malaysia), serta KM SLFA 4584 (Malaysia).

    Sedangkan untuk kasus KM FV Yue Lu Yu (Tiongkok) dilaksanakan penyerahan/pelimpahan ke Direktorat Polair Polda Bali karena terindikasi digunakan untuk tindak pidana perdagangan orang.

    (rea/rrd)

  • Berhenti Beli 5 Barang Ini!

    Berhenti Beli 5 Barang Ini!

    Jakarta –

    Bankir dan investor paling kaya di dunia, Warren Buffett, sering kali memberikan nasihat keuangan bagi siapa saja yang ingin mengatur kemampuan finansialnya dengan lebih baik. Termasuk di antaranya tips membeli barang untuk kelas menengah.

    Melansir dari New Trade U, Buffett dikenal dengan prinsip hidup hematnya meskipun memiliki kekayaan melimpah. Ia kerap menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, terutama bagi kelas menengah yang sering kali terjebak dalam pola konsumsi berlebihan.

    Berikut daftar 5 hal yang perlu berhenti dibeli kalangan kelas menengah:

    1. Mobil Baru

    Salah satu nasihat Buffett yang paling konsisten ia sampaikan kepada kelas menengah adalah untuk menghindari pembelian mobil baru. Sebab menurutnya kendaraan merupakan salah satu aset yang dengan cepat kehilangan nilainya.

    Mobil baru dapat kehilangan hingga 20% dari nilainya pada tahun pertama, dan nilai aset ini akan terus turun hingga 60% selama lima tahun pertama. Dalam hal ini, membeli mobil bekas dengan kondisi baik adalah pilihan yang jauh lebih masuk akal.

    “Jangan simpan apa yang tersisa setelah belanja, tetapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung,” kata Buffett.

    2. Paket Berlangganan

    Di era digital saat ini terdapat berbagai layanan berlangganan seperti streaming video, musik, atau aplikasi premium lainnya. Namun tanpa disadari biaya berlangganan sejumlah layanan ini tanpa disadari menjadi penguras isi dompet.

    Karena hal inilah menurut Buffett berlangganan layanan yang tidak digunakan secara maksimal adalah kebiasaan lain yang perlu dihindari. Dalam hal ini termasuk berbagai layanan berlangganan lainnya seperti keanggotaan gym, tempat makan, dan lain sebagainya.

    Kuncinya adalah meninjau kembali layanan langganan apa saja yang memang diperlukan dan dimanfaatkan dengan baik, kemudian menghilangkan langganan yang tidak memberikan keuntungan. “Jika Anda membeli barang yang tidak Anda butuhkan, Anda akan segera harus menjual barang yang Anda butuhkan,” terangnya.

    3. Rumah Baru

    Meski Buffett memahami pentingnya punya rumah sendiri, ia memperingatkan kelompok kelas menengah untuk tidak terus berpindah ke rumah yang lebih besar. Sebab menurutnya hal ini dapat menyebabkan tekanan finansial dan menghambat akumulasi kekayaan dalam jangka panjang.

    Buffett sendiri memberi contoh dengan tinggal di rumah yang sama yang dibelinya di Omaha, Nebraska, pada 1958 seharga US$ 31.500 atau Rp 510,14 juta.

    Pendekatannya terhadap kepemilikan rumah menekankan kepraktisan dan hidup sesuai kemampuan. Pindah ke rumah yang lebih besar sering kali meningkatkan pembayaran hipotek, pajak properti, dan biaya pemeliharaan serta utilitas yang jauh lebih besar.

    4. Barang Kualitas Rendah

    Untuk menghemat uang, kelas menengah sering kali tergoda membeli barang murah. Namun sayangnya, barang-barang seperti ini sering kali berkualitas rendah dan memiliki masa pakai yang pendek.

    Alih-alih menghemat pengeluaran, kondisi seperti ini menurut Buffett malah membuat orang harus mengganti barang lebih cepat dan akhirnya meningkatkan pengeluaran. Sehingga pendekatan ini sering kali lebih boros biaya dalam jangka panjang.

    Filosofi ini berlaku untuk semua hal mulai dari pakaian hingga peralatan rumah tangga. Dengan memilih kualitas daripada kuantitas, ia berpendapat kelas menengah dapat mengurangi frekuensi penggantian dan menghemat uang dari waktu ke waktu.

    5. Tiket Lotre/Judi

    Buffett secara konsisten mengkritik berbagai jenis perjudian dan tiket lotre. Sebab menurutnya judi merupakan hasil dari kesalahpahaman tentang probabilitas dan gejala dari harapan akan kekayaan instan daripada membangunnya secara sistematis melalui tabungan dan investasi.

    “Perjudian dan tiket lotre adalah pajak bagi orang-orang yang tidak mengerti matematika,” kata Buffett.

    Daya tarik menjadi kaya dengan cepat sering kali menggoda mereka yang memiliki pengetahuan keuangan terbatas. Namun, Buffett percaya uang yang dihabiskan untuk berjudi dapat diinvestasikan dengan lebih baik pada aset yang lebih mungkin menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu.

    (fdl/fdl)

  • Tak Semua Pesisir Dibangun Tanggul Beton

    Tak Semua Pesisir Dibangun Tanggul Beton

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyiapkan blueprint atau rencana terperinci sebagai panduan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di dalamnya akan dimuat daerah-daerah prioritas pembangunan awalnya.

    AHY mengatakan, berdasarkan berbagai studi yang telah dijalankan, cara paling memungkinkan dan realistis dalam penanganan kondisi penurunan muka tanah pada pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa ialah dengan menerapkan pendekatan yang integratif.

    Terkait hal tersebut, tidak semua lokasi akan dibangun dinding tanggul dalam tahap awalnya. Menurut AHY, ada sejumlah lokasi yang masih bisa ditangani menggunakan pendekatan natural atau nature-based solution, salah satunya seperti menggunakan mangrove alih-alih beton.

    “Tapi ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa (tidak dilindungi tanggul beton). Kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi, tapi tidak semua (lokasi dibangun),” kata AHY, dikutip dari siaran langsung akun Instagram @agusyudhoyono, Selasa (17/6/2025).

    AHY menjelaskan, pembangunan Giant Sea Wall juga akan memprioritaskan mana kawasan yang paling rentan terhadap ancaman banjir rob. Selaras dengan itu, pihaknya akan segera menyiapkan blueprint atau cetak biru dari proyek tersebut.

    “Ini juga kita prioritaskan mana yang paling rentan terhadap ancaman banjir. Kita benar-benar harus meyakinkan blueprint-nya itu rapi benar,” ujar AHY.

    “Kita tidak ingin lambat-lambat karena kita harus segera membangun ini, karena jangka panjang ini. Ini bukan setahun dua tahun, tapi bisa 10 tahun bahkan 20 tahun jika kita memang punya niat untuk melindungi utara Jawa secara keseluruhan,” sambungnya.

    Meski demikian, ia juga menekankan bahwa komitmen untuk membangun Giant Sea Wall dengan cepat bukan berarti menjadi tergesa-gesa. Jangan sampai ujung-ujungnya justru pembangunannya jadi tidak efisien.

    Persoalan pendanaan juga menjadi tantangan lainnya. Atas kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pendekatan, termasuk di antaranya melibatkan pemerintah daerah dalam dukungan pendanaan hingga mencari investor swasta.

    “Ada beberapa pendekatan yang harus kita integrasikan dan pada ujungnya kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal, baik nasional maupun masing-masing daerah. Oleh karena itu kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan dari dunia swasta, termasuk dari dalam dan luar negeri,” kata dia.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa untuk membangun Giant Sea Wall di kawasan DKI Jakarta saja diperkirakan membutuhkan waktu 8-10 tahun. Sedangkan untuk menyelesaikan pembangunannya dari ujung Barat hingga Timur Pantura Jawa, butuh waktu sekitar 15-20 tahun.

    Untuk tahap awalnya, rencananya pemerintah akan memulai pembangunan di sejumlah daerah prioritas terlebih dulu, seperti DKI Jakarta hingga ke kawasan utara Semarang.

    “Prioritas kita adalah DKI-Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, itu airnya sudah mengancam kehidupan rakyat. Kita harus segera dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan,” kata Prabowo, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    (kil/kil)