Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pulau Kecil Tak Boleh Ditambang!

    Pulau Kecil Tak Boleh Ditambang!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak membuka ruang bagi aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui pembatasan ketat, sejalan dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

    “Pulau-pulau kecil memang tidak kami izinkan untuk aktivitas pertambangan. Arahan pemanfaatannya sudah sangat jelas,” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Hendra menjelaskan, pemanfaatan ruang di pulau kecil dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau, sementara sisanya 30% wajib dialokasikan untuk fungsi lindung, akses publik, dan kepentingan umum. Bahkan dalam praktiknya, pemanfaatan realistisnya hanya sekitar 49% karena mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

    Isu tambang di pulau kecil kembali mencuat setelah sejumlah kasus pelanggaran komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terungkap. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menegaskan bahwa akar persoalan sering kali terletak pada ketidakpatuhan badan usaha terhadap AMDAL.

    “Kalau pun sudah ada izin, mestinya AMDAL-nya dijalankan. Jangan sampai menimbulkan polusi atau merusak ekosistem. Itu yang sering diabaikan,” ujar Kartika.

    Sikap tegas KKP juga diperkuat oleh regulasi hukum terbaru. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris, menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 pada Maret 2024 memperkuat posisi UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagai dasar hukum pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

    Putusan ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya di pulau kecil wajib mempertimbangkan kelestarian lingkungan secara menyeluruh. Setiap kegiatan harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan sistem tata air setempat, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan.

    Dengan semakin ketatnya pengawasan dan aturan, KKP berharap pelaku usaha-terutama investor tambang-memahami bahwa pulau kecil bukanlah lahan eksploitasi, melainkan kawasan bernilai ekologis tinggi yang wajib dijaga kelestariannya.

    (rea/rrd)

  • Perubahan Nama Bank DKI Dinilai Terburu-buru

    Perubahan Nama Bank DKI Dinilai Terburu-buru

    Jakarta –

    Perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Jakarta menuai sorotan tajam dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C, Lukmanul Hakim, menyebut langkah ini terkesan terburu-buru dan minim kecermatan karena menggunakan nama yang pernah dilebur dalam likuidasi bank nasional di tahun 1997.

    “Saya sungguh menyayangkan proses perubahan nama yang kesannya sangat terburu-buru dan mengabaikan aspek kecermatan. Kenapa para pengelola tidak mencegah Gubernur Pramono memakai nama bank yang ibaratnya sudah ada di batu nisan pemakaman perbankan nasional,” ujar Lukman di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Nama “Bank Jakarta” sebelumnya pernah digunakan oleh salah satu dari 16 bank umum yang dilikuidasi pemerintah melalui SK Menteri Keuangan No. 86/KMK.017/1997 tertanggal 1 November 1997. Kala itu, pemerintah melakukan langkah penyelamatan sektor keuangan akibat meledaknya jumlah bank pasca-Pakto 1988 yang tidak diiringi dengan penguatan manajemen dan mitigasi risiko kredit.

    “Kurang elok kalau nama bank yang sudah dicoret dari sistem perbankan nasional digunakan lagi untuk bank milik Pemprov,” sindir Lukman.

    Meski demikian, Lukman mengaku bisa menerima keputusan tersebut jika memang sudah melalui pertimbangan matang dan menjadi pilihan final. Namun, ia berharap pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi.

    “Kalau sudah bulat tekadnya, ya kita dukung. Tapi kalau masih bisa dipertimbangkan, saya kira akan lebih baik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi memperkenalkan nama dan logo baru Bank DKI menjadi Bank Jakarta dalam rangka perayaan HUT ke-498 Jakarta, Minggu (22/6/2025). Perubahan ini disebut sebagai bagian dari transformasi besar Jakarta menuju kota global, serta menyelaraskan diri dengan implementasi UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    (rrd/rir)

  • Video Pemprov DKI Serius untuk Bersihkan Monorel

    Video Pemprov DKI Serius untuk Bersihkan Monorel

    Video Pemprov DKI Serius untuk Bersihkan Monorel

    1,397 Views | Senin, 23 Jun 2025 21:40 WIB

    Pemprov DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta soal penyelesaian tiang monorel yang mangkrak bertahun-tahun. Pramono menegaskan, pihaknya serius untuk membersihkan tiang-tiang monorel itu.

    Kendati demikian, Pramono tak ingin ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta dalam penyelesaian masalah ini.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Terungkap Nasib PT Gag Nikel di Raja Ampat

    Terungkap Nasib PT Gag Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal peluang PT Gag Nikel beroperasi kembali. Sebelumnya izin operasional PT Gag Nikel disetop sementara pada 5 Juni 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Meski begitu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno tidak menjelaskan lebih detail kapan surat keputusan untuk PT Gag Nikel dapat kembali beroperasi.

    Menurutnya proses pemberian izin kembali beroperasi tinggal sedikit lagi.

    “Sedikit lagi. InsyaAllah,” jawab Tri ketika ditanya soal apakah PT Gag Nikel dapat beroperasi kembali pada bulan depan.

    Tri juga menjelaskan alasan kenapa ESDM belum mengeluarkan izin tersebut. Ia mengatakan bahwa pemberian izin tersebut akan dikeluarkan setelah hasil evaluasi terhadap kepatuhan dan dampak lingkungan selesai dilakukan.

    Ia mengatakan saat ini proses evaluasi masih berlangsung.

    “Evaluasi aja kepatuhan dan lain sebagainya,” katanya.

    Sebelumnya, Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Aditya mengatakan tengah menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM untuk kembali melanjutkan kegiatan operasional. Pasalnya pada 5 Juni 2025, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional PT Gag Nikel.

    Hal ini kata Arya seperti saat pemberhentian sementara kegiatan operasionalnya pada beberapa waktu lalu, di mana pihaknya mendapatkan surat resmi dari Ditjen Minerba. Setelah adanya surat tersebut, pihaknya tidak melakukan kegiatan operasional penambangan, namun kegiatan administrasi tetap dilakukan.

    “Untuk operasi kami masih menunggu arahan resmi dari pemerintah untuk bisa beroperasi kembali,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (17/6/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan tetap mengizinkan PT Gag Nikel untuk bisa mengelola pertambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dengan Kontrak Karya. Sementara empat perusahaan lain izin usahanya telah dicabut oleh pemerintah terhitung sejak Selasa (10/6/2025).

    (hns/hns)

  • Stok Beras Melimpah! Pemerintah Punya 4,15 Juta Ton di Gudang Bulog

    Stok Beras Melimpah! Pemerintah Punya 4,15 Juta Ton di Gudang Bulog

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Senin, 23 Jun 2025 22:00 WIB

    Semarang – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat per 20 Juni 2025 stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog mencapai 4,15 juta ton beras.

  • Ekonomi AS Diprediksi Terguncang Imbas Ikut Campur Perang Israel Vs Iran

    Ekonomi AS Diprediksi Terguncang Imbas Ikut Campur Perang Israel Vs Iran

    Jakarta –

    Dampak perang Israel Vs Iran akan dirasakan juga oleh Amerika Serikat (AS). Apalagi, setelah AS mengebom fasilitas nuklir di Iran

    Gubernur Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengatakan kenaikan harga minyak imbas konflik timur tengah akan terjadi.

    Meski begitu, pihaknya kini terus melakukan pemantauan terkait dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari hal tersebut.

    “Apa yang biasanya terjadi ketika terjadi gejolak di Timur Tengah adalah lonjakan harga energi, tetapi biasanya akan kembali turun,” ujarnya dikutip dari CNN, Senin (23/6/2025).

    “Hal-hal seperti itu umumnya tidak berdampak lama terhadap inflasi, meskipun tentu saja pada tahun 1970-an dampaknya sangat besar karena adanya serangkaian guncangan besar,” tambah Powell.

    Powel mengatakan kondisi ekonomi AS saat ini lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada minyak luar negeri, berbeda dengan era 1970-an ketika krisis minyak sempat memicu inflasi besar.

    “Ekonomi AS saat ini jauh lebih tidak bergantung pada minyak asing dibandingkan tahun 1970-an,” kata Powell

    Berbeda dengan Powel, para ekonom tidak sepenuhnya yakin konflik ini tidak membawa risiko besar bagi ekonomi AS. Ekonom JPMorgan yang menyatakan, ekonomi AS dan global diperkirakan akan menghadapi beberapa guncangan besar tahun ini imbas pecahnya perang di Timur Tengah.

    Kepala Ekonom Internasional di ING James Knightley, mengatakan konflik Iran-Israel akan menyebabkan lonjakan harga minyak yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen AS jika Selat Hormuz ditutup.

    “Salah satu dampak paling langsung bagi konsumen AS akan terjadi jika Selat Hormuz ditutup, yang dapat menyebabkan lonjakan tajam biaya energi karena terganggunya aliran minyak dan gas yang dikirim lewat laut,” terang James.

    Kepala Strategi Ekonomi Morgan Stanley Ellen Zentner meramalkan ekonomi AS akan melambat akibat sentimen tarif impor yang tinggi dan kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya perang Timur Tengah.

    “Dapat memberikan tekanan ke bawah yang kuat pada kemampuan rumah tangga untuk berbelanja, dan itu dapat memperlambat PDB lebih jauh,” ujar Ellen dikutip dari Reuters, Senin (23/6/2025).

    Lembaga Informasi Energi AS (EIA) baru-baru ini menyebut Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman merupakan salah satu titik pengiriman minyak paling penting di dunia.

    Tahun lalu, jumlah minyak yang melewati jalur ini rata-rata mencapai 20 juta barel per hari, atau sekitar 20% dari konsumsi global cairan minyak bumi.

    “Pilihan alternatif untuk mengalirkan minyak jika selat ini ditutup sangat terbatas,” ungkap EIA dalam sebuah artikel online hari Senin.

    Di sisi lain, meski kenaikan harga akibat tarif impor belum terlihat jelas dalam laporan inflasi resmi AS, para ekonom percaya bahwa itu hanya soal waktu.

    Setelah ekonomi global mulai pulih dari pandemi, inflasi pun melonjak di banyak negara. Kondisi ini semakin diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina yang membuat harga gas melonjak dan inflasi naik lebih tinggi lagi.

    Situasi serupa bisa saja terulang jika harga minyak dan bensin kembali naik akibat konflik Israel-Iran.

    “Dengan harga barang-barang yang sudah mulai naik karena tarif impor, lonjakan harga bensin akan makin menekan pengeluaran rumah tangga. Ini bisa membuat ekonomi melambat lebih dalam,” kata Knightley

    (hns/hns)

  • Iran Berencana Tutup Selat Hormuz, ESDM: Sedang Kita Kalkulasi

    Iran Berencana Tutup Selat Hormuz, ESDM: Sedang Kita Kalkulasi

    Jakarta –

    Kementerian ESDM buka suara soal konflik Iran-Israel dan rencana Iran menutup Selat Hormuz imbas serangan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah situs nuklir Iran.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno mengatakan pemerintah masih memantau dan mengkaji situasi konflik yang terjadi antara Iran-Israel, termasuk soal rencana penutupan Selat Hormuz. Pasalnya, belum ada keputusan resmi terkait penutupan Selat Hormuz, sehingga pemerintah belum memutuskan kebijakan yang akan diambil.

    “Masih potensi ya, nah itu sedang kita kalkulasi potensinya seperti apa,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2025).

    Tri membenarkan bahwa sebagian impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab yang melewati Selat Hormuz. Meski begitu, ia menegaskan belum ada rencana untuk mengalihkan rute distribusi minyak dari Selat Hormuz.

    “Belum (rencana mengalihkan rute), masih dikalkulasi potensinya,” katanya.

    Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa jika Iran memang benar melakukan blokade terhadap Selat Hormuz maka hal ini akan berdampak terhadap rantai distribusi minyak mentah dunia.

    Untuk mengantisipasi adanya penutupan tersebut, Fadjar mengatakan, Pertamina telah menyiapkan rute alternatif jalur yang lebih aman melalui Oman ataupun India.

    “Pertamina telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengamankan kapal kita, mengalihkan rute kapal ke jalur aman melalui antara lain Oman dan India,” katanya saat dihubungi detikcom, Senin (23/6/2025).

    Fadjar menambahkan adanya perang Israel-Iran hingga kini belum berdampak terhadap pasokan minyak mentah dalam negeri. Ia mengatakan saat ini pasokan minyak mentah dalam juga masih dalam kondisi yang aman.

    “Secara umum pasokan kita masih terkendali,” katanya.

    Sebagai informasi, Iran berencana menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balasan terhadap Israel dan juga Amerika Serikat (AS) yang telah menyerang sejumlah situs nuklir Iran. Penutupan ini akan dilakukan jika objek vital kepentingan nasional Iran vital benar-benar terancam.

    “Iran memiliki banyak pilihan untuk menanggapi musuh-musuhnya dan menggunakan pilihan tersebut berdasarkan situasi yang ada. Menutup Selat Hormuz merupakan salah satu opsi potensial bagi Iran,” kata Anggota Presidium Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Behnam Saeedi berdasarkan laporan kantor berita semi resmi Mehr, dikutip dari Reuters, Senin (23/6/2025).

    Anggota Parlemen Iran lainnya, Ali Yazdikhah juga mengatakan Iran akan terus membuka selat dan teluk selama kepentingan nasional vitalnya tidak terancam.

    “Jika Amerika Serikat secara resmi dan operasional memasuki perang untuk mendukung Zionis (Israel), itu adalah hak sah Iran dalam rangka menekan AS dan negara-negara Barat untuk mengganggu kemudahan transit perdagangan minyak mereka,” kata Yazdikhah.

    Yazdikhah mengatakan, Iran sejauh ini menahan diri untuk tidak menutup selat tersebut karena semua negara kawasan dan banyak negara lain mendapatkan keuntungan.

    “Lebih baik daripada tidak ada negara yang mendukung Israel untuk menghadapi Iran. Musuh-musuh Iran tahu betul bahwa kita punya puluhan cara untuk membuat Selat Hormuz tidak aman dan pilihan ini layak bagi kita,” kata anggota parlemen itu.

    (ara/ara)

  • Pasokan Telur & Cabai ke Jakarta-Jabar Terancam Seret!

    Pasokan Telur & Cabai ke Jakarta-Jabar Terancam Seret!

    Jakarta –

    Keterlambatan pengiriman telur dan cabai untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) bisa terjadi menyusul demo para sopir terkait pelarangan truk obesitas atau over dimension-over load (ODOL).

    “Mengenai demo ODOL, ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami mengenai keterlambatan, sehingga ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta, di DKI,” ungkap Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, dikutip dari YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6/2025).

    Pelarangan truk obesitas ini telah diatur melalui program nasional Zero ODOL. Namun, implementasi program tersebut molor hingga saat ini.

    Zero ODOL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Baranh dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

    Kemudian wacana implementasi Peremenhub yang disebut berlaku tahun depan memicu penolakan para supir truk. Akibatnya, terang Indra, arus logistik pangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah terganggu.

    “Ini mulai naik lagi isunya, dan ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang masuk ke DKI maupun Jawa Barat,” terang Indra.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif tahun 2026.

    AHY menerangkan, lambatnya implementasi program zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral. Ia menyebut, pembahasan zero odol tidak cukup hanya dilakukan dua kali pembahasan.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    AHY mengatakan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku usaha logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga akan disesuaikan kembali.

    Ia menjelaskan, pemerintah akan menetapkan satu wilayah percontohan untuk implementasi program Zero ODOL, salah satunya Jawa Barat. Jawa Barat dipilih lantaran memiliki 54 kawasan industri dari 164 total keseluruhan di Indonesia.

    (hns/hns)

  • 3 Perusahaan Jumbo Bakal IPO, Salah Satunya Emiten Prajogo Pangestu

    3 Perusahaan Jumbo Bakal IPO, Salah Satunya Emiten Prajogo Pangestu

    Jakarta –

    Bakal ada tiga perusahaan berkategori lighthouse company atau perusahaan mercusuar dengan kapitalisasi pasar jumbo akan melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO).

    Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan ketiga perusahaan tersebut dijadwalkan melantai tahun ini. Ketiga perusahaan tersebut, salah satunya milik Prajogo Pangestu, yakni PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).

    “Sampai dengan 20 Juni 2025, terdapat tiga Calon Perusahaan Tercatat dalam pipeline BEI-termasuk CDIA-yang berpotensi mencatatkan saham dengan kategori IPO lighthouse, dan direncanakan akan listing pada tahun 2025,” ungkap Nyoman dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

    Sepanjang tahun 2025 ini, terang Nyoman, BEI menargetkan lima IPO dari lighthouse company. Hingga saat ini, terdapat tiga perusahaan mercusuar yang telah terdaftar, yakni PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), dan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI).

    “BEI sendiri menargetkan lima IPO lighthouse pada tahun 2025. Dari target tersebut, saat ini telah tercatat tiga perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Chandra Daya Investasi merupakan akan usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Rencananya, CDIA akan melepas sebanyak 12,48 miliar saham atau sekitar 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO. CDIA mematok harga saham di rentang Rp 170 hingga Rp 190 per saham.

    Dengan demikian, jumlah dana yang diperoleh CDIA usai IPO sekitar Rp 2,37 triliun. Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dalam IPO.

    BRI Danareksa Sekuritas Bawa 3 Perusahaan IPO

    BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) bakal mengantarkan sekitar tiga perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) di semester II 2025. Ketiga perusahaan ini memiliki nilai fundraising atau penggalangan dana dari IPO sekitar Rp 1 triliun.

    Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyebut, perusahaan yang akan melakukan IPO ini bergerak di sektor konsumen, trading, hingga manufaktur. Namun, ia tak menyebut pasti nilai aset dari perusahaan-perusahaan tersebut.

    “Total fundraising-nya sih nggak banyak, mungkin sekitar Rp 1 triliunan kali untuk 3 perusahaan,” kata Laksono kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Laksono menjelaskan, ketiga perusahaan itu masih masih dalam daftar antrean IPO. Hingga saat ini, ia juga menyebut belum ada perusahaan yang mundur dari jadwal antrean IPO. Namun begitu, ia tak menyebut pasti nilai aset yang dimiliki ketiga perusahaan ini. Laksono meyakini, ketiga perusahaan yang kelak IPO menarik bagi investor pasar modal.

    “Kita merencanakan di semester II, jadi kita belum tahu. Masih terlalu awal untuk bisa jalan mau jalan terus atau nggak,” imbuhnya.

    (hns/hns)

  • Wamenkop Minta Pengusaha Ajari Pengurus Kopdes Merah Putih Investasi Bitcoin

    Wamenkop Minta Pengusaha Ajari Pengurus Kopdes Merah Putih Investasi Bitcoin

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meminta tolong kepada para pengusaha untuk membantu mengajari para pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam berbisnis. Hal ini termasuk dengan cara berinvestasi, misalnya di mata uang kripto seperti Bitcoin.

    Hal ini disampaikan Ferry langsung di hadapan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Kementerian Koperasi sendiri telah menyelesaikan pembentukan 80 ribu badan Kopdes Merah Putih dan ditargetkan bisa dioperasikan serentak pada bulan Oktober mendatang.

    Ferry mengatakan, nantinya koperasi-koperasi ini akan diberikan plafon hingga Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar per koperasi. Kemudian, koperasi desa-kelurahan ini juga akan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan potensi desa, baik itu peternakan, kerajinan, maupun yang berkaitan dengan digitalisasi.

    “Koperasi desa-kelurahan ini menjadi sangat menarik untuk dipikirkan bagaimana proses konektivitasnya dan digitalisasinya, dan bisa jadi dengan bitcoin. Dengan platform yang disediakan oleh pemerintah Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar per kooperasi desa,” ujar Ferry, dalam acara Indonesia Digital Forum, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    “Itu kira-kira Rp 250 triliun sampai Rp 400 triliun uang dari bank-bank Himbara yang ada, dimiliki di Kementerian BUMN itu, meluncur ke desa-desa. Dan kalau itu bisa di leverage bahasa orang bisnisnya, itu akan terjadi perputaran uang yang luar biasa,” sambungnya.

    Menurutnya, potensi besar tersebut bisa dioptimalkan hingga menghasilkan perputaran uang di daerah, serta mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, kemiskinan bisa teratasi dan lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar.

    Dari aktivitas Kopdes Merah Putih saja diproyeksikan akan membutuhkan tenaga kerja hingga 1,6 juta orang. Melihat potensi itu, anak muda tidak perlu lagi pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga ekonomi desa juga akan ikut terangkat.

    Selaras dengan itu, ia meminta bantuan dari para pengusaha yang berpengalaman dalam bisnis untuk mengajari para pengurus Kopdes dalam berbisnis. Dengan demikian, harapannya digitalisasi yang canggih akan terbentuk, didukung dengan terbentuknya aktivitas ekonomi.

    “Koperasi desa ini kita dorong, didampingi oleh teman-teman HIPMI, yang lebih punya pengalaman bisnis, mengajari para pengurus dan pengelola koperasi desa untuk menjadi pintar bisnis,” ujarnya.

    Ferry menambahkan, aktivitas bisnis ini juga termasuk dengan cara berinvestasi. Mengingat potensi perputaran dana di lingkup Kopdes Merah Putih nantinya, ia berharap para pengurus nantinya juga dapat memanfaatkannya untuk investasi.

    “Pokoknya saya terbuka, kami butuh diajarkan koperasi-koperasi desa ini oleh pengalaman teman-teman Hipmi yang ada di Kabupaten/Kota. Syukur kalau bisa teman-teman mau terjun ke desa. Jangan lihat desanya, tapi potensi desa ini yang tadi saya gambarkan besar sekali,” kata Ferry.

    “Kalau bisa di dikapitalisasi, kita terbuka, apalagi Bitcoin. Nanti kalau misalkan keuntungan dari koperasi desa ini besar secara akumulatif, bisa ditaruh, ditempatkan di investasi, di Bitcoin, kan lumayan luar biasa,” sambungnya.

    (shc/kil)