Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Truk ODOL Bikin Negara Rugi Rp 43,47 Triliun Per Tahun

    Truk ODOL Bikin Negara Rugi Rp 43,47 Triliun Per Tahun

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut bahwa truk over dimension and over loading (ODOL) menimbulkan kerugian negara hingga Rp 43,47 triliun per tahunnya. Selaras dengan itu, pemerintah kini tengah mempersiapkan kebijakan Zero ODOL.

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau obesitas ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Keberadaannya mempercepat kerusakan jalan, bahkan bisa memperpendek umurnya dari sekitar 11 tahun menjadi 3 tahun hingga merugikan keuangan negara.

    “Kendaraan ODOL juga memboroskan keuangan negara sebesar Rp 43,47 triliun per tahun dalam 10 tahun terakhir,” ujar Roy dalam acara Sosialisasi Instruksi Menteri (Inmen) PUPR No. 02/IN/M/2022, disiarkan lewat Youtube Bina Marga Kementerian PU, Selasa (24/5/2026).

    Selain kerugian terhadap infrastruktur, kendaraan ODOL juga dianggap meresahkan masyarakat karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Roy mengatakan, truk yang melebihi batas dimensi dan muatan disebut menjadi penyebab kecelakaan transportasi darat terbesar kedua di Indonesia.

    Muatan kendaraan ODOL yang melebihi batas dapat memperlambat kecepatan kendaraan, terutama saat menanjak atau melewati jalan yang rusak, sehingga menyebabkan kemacetan. Selain itu, kendaraan ODOL seringkali memiliki ukuran yang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga memakan lebih banyak uang di jalan dan menyulitkan kendaraan lain untuk bergerak.

    “Kerugian lain penggunaan kendaraan ODOL mencakup peningkatan waktu tempuh, kenaikan biaya logistik, serta peningkatan polusi udara,” imbuhnya.

    Instruksi Menteri (Inmen) Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 tahun 2022 hadir sebagai ketentuan yang mengatur pelarangan penggunaan kendaraan bermuatan lebih pada penyelenggaraan jasa konstruksi. Roy mengatakan, pelaksanaan Inmen ini merupakan langkah proaktif dan dari Kementerian PU untuk ikut mendukung penertiban kendaraan ODOL.

    Sementara itu, Jafung PKJJ Ahli Utama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, angkutan odol di lapangan saat ini mengambil porsi hingga 63%. Mayoritas kendaraan itu terkonsentrasi di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra sebesar 50%, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Trans Jawa.

    Selain itu, kendaraan ODOL juga diperkirakan berkontribusi 17% terhadap kecelakaan. Truk obesitas ini juga meningkatkan waktu tempuh hingga meningkatkan potensi fatality rate pada kecelakaan.

    “Dampaknya sendiri ke waktu tempuh kemacetan, kemudian biaya logistik, dan yang paling mahal tentunya adalah pengaruhnya ke fatality rate karena nyawa itu priceless seharusnya. Apapun dan berapapun harganya ini harus kita perjuangkan,” jelas Herry.

    Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan aturan zero obesitas atau over dimension over loading (ODOL) atau truk obesitas berlaku paling lambat 2026. Salah satu langkah awal, yakni mengawasi pergerakan truk obesitas agar tidak melakukan pelanggaran hukum di jalan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, lambatnya implementasi program Zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Lihat juga Video: Audiensi Deadlock, Sopir Truk ODOL Jadi Nginap di Kantor Gubernur?

    (kil/kil)

  • DPR Soroti Ketegangan Israel & Iran Bisa Ganggu Distribusi Energi Global

    DPR Soroti Ketegangan Israel & Iran Bisa Ganggu Distribusi Energi Global

    Jakarta –

    Ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur vital distribusi energi global, terutama di kawasan Selat Hormuz.

    Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengapresiasi langkah cepat dan strategis yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam menjaga stabilitas pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)nasional.

    Ahmad Labib menilai bahwa respons Pertamina dalam mengelola risiko global ini menunjukkan profesionalisme dan kesiapan tinggi dalam menjaga ketahanan energi nasional, di tengah potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak mentah dunia.

    “Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Pertamina yang telah bekerja cepat, profesional, dan antisipatif dalam mengelola risiko global ini. Ini menunjukkan kesiapan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Ahmad Labib dalam keterangannya, ditulis Selasa (24/6/2025).

    Ahmad Labib juga menegaskan bahwa skenario darurat yang tengah disiapkan Pertamina, termasuk antisipasi jika Selat Hormuz ditutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang harus didukung secara politik dan fiskal.

    “Penutupan Selat Hormuz bukan hanya menjadi ancaman regional, tapi risiko global. Sebagian besar impor minyak mentah Indonesia selama ini melalui jalur tersebut. Karena itu, skema mitigasi yang disiapkan Pertamina harus kita dukung dan kawal bersama,” lanjutnya.

    Ahmad Labib mengaprersiasi Langkah-langkah strategis Pertamina seperti diversifikasi sumber impor di luar kawasan Teluk, peningkatan cadangan operasional BBM, serta penguatan infrastruktur kilang dan distribusi nasional , sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan menjaga kelancaran suplai energi dalam negeri.

    “Kita memahami bahwa konflik AS-Iran bisa berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Tapi Pertamina tidak panik. Justru mereka memperkuat stok, membuka peluang pasokan dari kawasan lain, dan tetap menjaga harga di dalam negeri agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Labib.

    Ahmad Labib menegaskan bahwa Parlemen siap memberikan dukungan anggaran dan regulasi untuk memastikan Indonesia mampu bertahan dalam tekanan energi global. Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta TNI dalam pengamanan jalur distribusi energi nasional.

    Selain itu, ia menyerukan pentingnya penguatan produksi migas dalam negeri untuk ketahanan energi jangka panjang.

    “Jangan sampai rakyat yang menjadi korban jika kita tidak siap menghadapi krisis pasokan,” tegasnya.

    Sebagai penutup, Ahmad Labib mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak panik, menggunakan energi secara bijak, dan percaya pada kemampuan nasional dalam menjaga kedaulatan energi di tengah dinamika global yang tak menentu.

    (kil/kil)

  • Jurus Bos Badan Gizi Cegah Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis

    Jurus Bos Badan Gizi Cegah Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola keuangan menjadi prioritas utama program. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan.

    Dalam struktur organisasi dan tata kelola, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan terdapat dua unsur pengawas internal yang secara khusus dibentuk, yaitu Inspektorat Utama serta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.

    “Dengan keberadaan dua struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia,” ujar Dadan melalui keterangan resmi, Selasa (24/6/2025).

    Dadan menerangkan kedua struktur ini memiliki tugas dan fungsi pengawasan yang komprehensif dan saling melengkapi. Inspektorat Utama fokus pada audit dan evaluasi internal. Sementara, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan berperan aktif dalam monitoring teknis pelaksanaan program di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional dan pelaporan berkala dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Lebih lanjut, BGN juga menetapkan kebijakan tegas terkait mekanisme pendanaan. Dadan menjelaskan, setiap SPPG hanya boleh mulai beroperasi jika dana operasional telah ditransfer terlebih dahulu.

    Kebijakan pembayaran di muka ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran kegiatan tanpa hambatan administratif. Hal ini menjawab antisipasi BGN agar tidak terjadi lagi kasus tunggakan pembayaran dalam kasus SPPG di Kalibata dengan Media Berkat Nusantara.

    “BGN memiliki kebijakan terkait pembayaran yaitu dilakukan di awal sebelum kegiatan operasional SPPG. SPPG tidak boleh beroperasi jika dana operasional belum ditransfer ke SPPG,” tambah Dadan.

    Dadan menambahkan, seluruh dana operasional disalurkan melalui sistem akun virtual, sebuah mekanisme keuangan digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time dan transparan. Pihaknya akan terus memperkuat tata kelola kelembagaan, memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kebijakan ini dibuat agar keberlangsungan SPPG bisa berjalan dengan baik,” imbuh Dadan.

    (rea/rrd)

  • Bahlil Ungkap Oleh-oleh Prabowo dari Rusia: Migas hingga Nuklir

    Bahlil Ungkap Oleh-oleh Prabowo dari Rusia: Migas hingga Nuklir

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia beberapa hari lalu. Ia mengatakan, Rusia akan membantu Indonesia untuk meningkatkan lifting minyak dan gas (migas).

    “Apa oleh-oleh dari Rusia? Yang pertama, saya mendampingi bapak Presiden Prabowo di sana, membahas tentang energi. Rusia terbuka untuk bekerja sama dengan kita,” kata katanya dalam acara Jakarta Geopolitik Forum IX di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mengatakan, kerja sama yang dijajaki terkait pengembangan sumur-sumur minyak di Indonesia yang masih belum dimaksimalkan. Baru 16.000 sumur yang sudah beroperasi, sementara total sumur yang ada di Indonesia sekitar 39.000-40.000.

    Dengan pengalaman panjang di bidang perminyakan, Rusia dapat menjadi mitra strategis Indonesia untuk meningkatkan lifting Indonesia.

    “Karena harus kita akui bahwa Rusia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai pengalaman panjang di bidang perminyakan. Kita mempunyai sumur ada, tapi kita punya teknologi, harus kita butuh belajar dan kolaborasi. Itu satu,” katanya.

    Rusia Tawarkan Migas

    Bahlil menambahkan, Rusia juga menawarkan Indonesia untuk mengimpor migas. Indonesia membuka peluang tersebut, meski baru dalam tahap penjajakan.

    “Penjajakan ini sudah kita lakukan, saya besok rapat dengan tim dari Rusia, dari pengusaha-pengusaha BUMN-nya Rusia yang akan datang ke Indonesia, mulai besok saya rapat maraton. Artinya potensi (impor) itu ada, tapi dalam konteks saling menguntungkan,” katanya.

    Tawaran Pengembangan Nuklir

    Bahlil menjelaskan dalam kunjungan ke Rusia tersebut juga membahas terkait kerja sama teknologi pengembangan energi nuklir. Meski begitu, ia mengatakan pembahasan tersebut tidak terlalu detail.

    “Nah, kerja samanya seperti apa? Konsep sekarang lagi dibahas. Tawaran mereka sudah kita bahas, sudah ada beberapa negara yang menawarkan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan bahwa Rusia bersedia menambah pasokan gas alam cair ke pasar Indonesia, selain minyak. “Kami bersedia menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia,” sebut Putin dalam keterangan pers bersama, dikutip Jumat (20/6/2025).

    Putin juga mengatakan siap membantu Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri. Dia menyatakan Rusia siap membantu Indonesia menggarap proyek migas di lepas landas laut dan juga memodernisasi infrastruktur untuk produksi minyak di ladang tua.

    “Kami bersedia untuk ikut serta dalam proyek baru di lepas landas Indonesia dan juga memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” beber Putin.

    Lihat juga Video Putin ke Prabowo: Kami Terbuka Kerja Sama dengan RI di Bidang Nuklir

    (ara/ara)

  • Pelaku Usaha Diimbau Mulai Adopsi Aset Digital, Ini Alasannya

    Pelaku Usaha Diimbau Mulai Adopsi Aset Digital, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Para pelaku usaha di Indonesia dinilai perlu mengadopsi aset digital untuk tetap relevan di era ekonomi digital yang terus berkembang. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang mulai mengadopsi aset digital.

    “Pengusaha-pengusaha harus segera mengadopsi aset digital. Sekarang semua perusahaan diperbolehkan memiliki aset kripto di neraca keuangan mereka,” ujar
    CEO Triv, Gabriel Rey, pada acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 oleh BPP HIPMI (24/6/2025).

    Ia mengacu pada regulasi terbaru dari OJK dan Bappebti per Desember 2024 yang mengizinkan perusahaan menyimpan aset seperti Bitcoin dan stablecoin dalam laporan keuangan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan tren global di mana lembaga keuangan besar seperti JP Morgan dan Citibank menyarankan investor memiliki eksposur aset digital minimal 1-3% dari portofolio.

    Rey juga menyoroti pertumbuhan pesat industri kripto di Indonesia. Ia menyebut data dari DJP yang menunjukkan bahwa industri ini merupakan penyumbang pajak terbesar di sektor fintech, dengan jumlah investor kripto yang telah menembus hampir 15 juta, tumbuh 40-50% secara tahunan.

    “Pertanyaannya sekarang: apakah kita mau ketinggalan, atau ikut adopsi? Kalau kita malas belajar dan tidak mengikuti perkembangan, pasti akan tertinggal,” tegasnya.

    Ia secara tidak langsung mengkritik rendahnya literasi digital dan masih kuatnya mentalitas lama di kalangan pengusaha senior yang enggan berinvestasi pada aset tak berwujud. Menurut Rey, investasi kripto menawarkan keuntungan pajak yang menarik. Pajak atas keuntungan kripto bersifat final hanya 0,21%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen tradisional seperti emas yang bisa terkena pajak progresif hingga 35%.

    Triv sendiri, kata Rey, telah mengantongi tiga izin resmi dari Bappebti dan OJK untuk perdagangan spot kripto, kontrak berjangka dengan leverage hingga 25 kali, dan layanan staking. Perusahaan juga diawasi oleh lembaga kustodian resmi seperti Indonesia Coin Custodian (ICC) untuk menjamin keamanan dana.

    “Dari sisi regulasi dan infrastruktur, Indonesia sudah sangat siap. Triv sudah berdiri sejak 2015 dan memiliki lebih dari 1.000 aset digital yang bisa diperdagangkan,” jelas Rey.

    Ia juga menyoroti pentingnya Bitcoin sebagai alat lindung nilai di tengah gejolak global seperti konflik Iran-Israel. Rey menyampaikan bahwa banyak institusi keuangan global tetap membeli Bitcoin meski pasar berfluktuasi tajam.

    “Selat Hormuz ditutup, bahan baku naik, rupiah melemah. Dalam situasi ini, institusi pintar seperti BlackRock justru terus membeli Bitcoin. Itu bukti mereka melihat Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian,” katanya.

    Ia menyebut bahwa harga produksi satu Bitcoin saat ini sekitar Rp107 juta di Amerika Serikat. Bila harga Bitcoin turun di bawah angka ini, maka itu menjadi kesempatan sangat menarik untuk membeli.

    Untuk pelaku usaha yang ingin memulai, Rey menyarankan untuk membeli secara bertahap guna mengurangi risiko fluktuasi harga.

    “Kalau punya budget Rp100 juta, bisa dibagi beli Rp25 juta per minggu. Yang penting mulai dulu, jangan tunggu momen sempurna karena tidak ada yang bisa ‘timing the market’,” ujarnya.

    Ia juga merekomendasikan agar investor pemula cukup memiliki eksposur pada Bitcoin saja, mengikuti rekomendasi dari analis-analis besar. Meskipun emas dianggap stabil, Rey menekankan bahwa suplai emas belum tentu terbatas dan masih bisa ditemukan lewat eksplorasi, termasuk di luar angkasa. Sebaliknya, suplai Bitcoin tetap hanya 21 juta unit dan diperkirakan habis pada tahun 2140. Menurutnya, hal ini menjadikan Bitcoin sebagai aset deflasi dengan nilai potensial tinggi, terutama menjelang halving berikutnya pada 2028.

    “Kalau bicara underlying Bitcoin, itu ada dari biaya listrik, alat tambang, dan infrastruktur mining lainnya. Bitcoin itu seperti emas versi digital, tapi bisa dibawa ke mana saja lewat HP,” jelas Rey.

    “You adapt or you die. Kalau teman-teman tidak mau belajar AI, blockchain, kripto siap-siap ditinggalkan zaman.”

    (fdl/fdl)

  • 2,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Namamu di Sini!

    2,4 Juta Pekerja Sudah Terima BSU Rp 600 Ribu, Cek Namamu di Sini!

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan sebanyak 2,45 juta pekerja/buruh sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu, dari target sebanyak 3.697.836 penerima di tahap pertama. Sisanya sebanyak 1,24 juta pekerja lainnya masih dalam tahap proses penyaluran.

    “Sampai dengan hari ini, Selasa, 24 Juni 2025 dari jumlah penerima BSU tahap satu yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

    BSU ini diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Namun karena bantuan tunai ini dicairkan sekaligus, sehingga total yang diterima masing-masing buruh menjadi Rp 600 ribu.

    Lantas siapa saja yang berhak menerima BSU ini?

    Diketahui para pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU Rp 600 ribu sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Secara rinci dalam Pasal 3 Ayat 2 tertulis bantuan tunai ini diberikan kepada pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan:

    a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
    b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
    c. menerima gaji/ipah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan

    “Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/ipah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tulis Pasal 3 Ayat 3 aturan itu.

    Kemudian dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 ditegaskan pemberian BSU Rp 600 ribu akan diprioritaskan bagi para pekerja/buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum bansos itu disalurkan.

    Kemudian terakhir BSU dari pemerintah ini diberikan berdasarkan:

    a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

    b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

    Jadi buat detikers yang merasa berhak jadi penerima BSU Rp 600 ribu, buruan cek rekening. Atau jika tidak, segera cek apakah kamu merupakan penerima bansos gaji ini melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

    Cara Cek Nama Penerima BSU 2025 Melalui Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan.

    1. Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

    2. Masukkan data yang diminta seperti NIK, tanggal lahir, dan nomor HP.

    3. Klik tombol cek untuk mengetahui apakah detikers termasuk penerima BSU.

    Demikian informasi seputar penerima BSU Rp 600 ribu yang sudah cair untuk 2,45 juta pekerja/buruh. Semoga informasi ini bermanfaat ya detikers.

    (igo/fdl)

  • Melonjak, Penjualan Listrik PLN IP Capai 83.000 GWh

    Melonjak, Penjualan Listrik PLN IP Capai 83.000 GWh

    Jakarta –

    PLN Indonesia Power (PLN IP) membukukan penjualan listrik sebesar 83.082 GWh, meningkat signifikan sebesar 3.090 GWh dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 79.992 GWh. Angka ini melebihi target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 sebesar 72.714 GWh.

    Peningkatan kinerja ini turut mendorong raihan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,56%, menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah perusahaan. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan PLN Indonesia Power dalam menjalankan operasional pembangkit secara optimal dan efisien.

    PLT. Direktur Utama / Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan apresiasinya atas sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjaga keandalan pembangkit serta mendorong pertumbuhan sektor kelistrikan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Capaian penjualan listrik dan NKO tahun 2024 ini adalah hasil dari transformasi berkelanjutan dan kerja nyata seluruh insan PLN Indonesia Power. Kami tidak hanya fokus pada kinerja finansial, namun juga memastikan setiap energi yang kami hasilkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bernadus dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).

    Capaian ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi nyata PLN Indonesia Power dalam mendukung salah satu pilar utama Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakni membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat serta memperkuat ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sebagai BUMN subholding ketenagalistrikan, kami berkomitmen mendukung penuh agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan memperluas akses energi ke seluruh penjuru negeri,” tambah Bernadus.

    Dengan semangat transformasi dan prinsip keberlanjutan, PLN Indonesia Power terus memperkuat posisinya sebagai pilar utama ketahanan energi nasional, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

    (fdl/fdl)

  • Harga Minyak Dikhawatirkan Naik Lagi, Bahlil: Berdoa Saja Supaya Stabil

    Harga Minyak Dikhawatirkan Naik Lagi, Bahlil: Berdoa Saja Supaya Stabil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bicara terkait fluktuasi harga minyak dunia imbas memanasnya Israel-Iran dan ikut campurnya Amerika Serikat (AS) dalam konflik tersebut.

    Bahlil mengatakan bahwa pada beberapa waktu lalu harga minyak dunia mencapai level US$ 78 per barel. Namun, saat ini harga minyak dunia kembali turun ke level US$ 67 per barel.

    Ia mengatakan bahwa harga minyak dunia saat ini masih berada di bawah asumsi APBN 2025, yaitu US$ 82 per barel. Hal ini menunjukkan harga minyak masih masuk dalam perhitungan pemerintah.

    “Kemarin ketika terjadi Israel dan Iran, itu sempat khawatir kita. Beberapa menteri ekonomi di dunia, termasuk menteri energinya, kami juga berkomunikasi. Asumsi APBN kita itu kan, harga per barel-nya itu US$ 82 dolar per barel, tapi kalau di atas US$ 82 barel itu pasti akan ada perhitungan baru,” katanya dalam acara Jakarta Geopolitik Forum IX di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Meski demikian, Bahlil mengatakan bahwa dinamika geopolitik dunia saat ini masih sangat dinamis, sehingga perubahan harga minyak sewaktu-waktu dapat terjadi.

    “Dinamika di Timur Tengah sampai dengan tadi saya berangkat ke sini, saya mengikuti perkembangannya dengan jaringan yang saya punya, masih apa ya, dinamis, naik turun, naik turun,” katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Bahlil bilang, tidak ada negara manapun di dunia yang bisa membantu. Hal ini karena semua negara akan lebih memikirkan kepentingannya masing-masing.

    “Hampir semua. Nah, terkait dengan ini, kita doakan aja agar perang ini selesailah. Supaya harganya bisa stabil,” jawab Bahlil ketika ditanya langkah antisipasi pemerintah jika harga minyak dunia kembali naik.

    Sementara itu, terkait dengan antisipasi rencana Iran menutup Selat Hormuz, Bahlil mengatakan, akan rapat dengan PT Pertamina (Persero) membahas langkah menjaga pasokan energi di Indonesia tetap terjaga dalam kondisi global yang tidak menentu.

    “Saya besok juga ada rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya kepada ketersediaan energi kita, karena menyangkut dengan selat hormus ini harus kita hitung baik,” kata Bahlil.

    (ara/ara)

  • RI Seret Lowongan Kerja, Pengangguran Disarankan Pindah ke Luar Negeri

    RI Seret Lowongan Kerja, Pengangguran Disarankan Pindah ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi, mengatakan sekarang ini ada banyaknya lulusan sarjana yang banting setir menjadi pekerja informal seperti sopir hingga ART lantaran jumlah lapangan kerja formal yang dibuka setiap tahunnya tidak sanggup menampung pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia.

    “Angkatan kerja yang berusaha masuk pasar kerja itu cukup tinggi. Menurut data BPS kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta orang. Nah secara teoritis itu setiap ada pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan peluang kerja 200 sampai 300 ribu,” jelasnya kepada detikcom, Selasa (24/5/2026).

    “Kira-kira kalau pertumbuhan 5%, katakan saja lah kita memiliki 300 ribu setiap satu persen, hanya 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka. Yang masuk ke pasar kerja kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk pasar kerja bergerak sampai 1 juta sampai 1,5 juta,” sambung Tadjudin.

    Kondisi ini belum diperparah dengan mereka yang sempat terkena PHK dan perlu mendapat lapangan pekerjaan baru. Pada akhirnya pencari kerja yang kalah bersaing dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan formal tadi mau tak mau beralih ke sektor informal untuk menyambung hidup.

    “Kemudian itu yang sekarang banyak mereka mendaftar ke luar negeri. Diekspor lah tenaga kerja kita keluar negeri yang tagar-nya sangat terkenal itu ‘kabur saja dulu’ ya kan?” ucapnya.

    Untuk itu menurut Tadjudin, salah satu cara untuk bisa memecahkan masalah ini adalah dengan memperbanyak pekerja migran alias mengirim kelebihan pasokan tenaga kerja Indonesia tadi ke luar negeri. Sebab dengan mengirim banyak pekerja migran, pemerintah tidak hanya mengurangi angka pengangguran dalam negeri tapi juga bisa mendapatkan devisa negara.

    “Saya baca kemarin Australia, kemudian Polandia, Inggris memanggil tenaga kerja kita. Walaupun pekerjaannya paling banyak itu sebetulnya di sektor pertanian. Tapi itu tawarannya cukup menjanjikan bagi tenaga kerja Indonesia, itu mereka bisa dapat jutaan Karena hitungannya kerja disana kan bukan per bulan, per jam kan?” katanya.

    “Jamnya sekian dolar. Makanya mereka dapat bekerja kadang-kadang ada yang dapat Rp 27 juta per bulan, ada yang Rp 30 juta dan seterusnya. Itu lumayan juga kalau kita memang konsisten terhadap itu. Kan seolah-olah kita kan ekspor tenaga kerja. Pekerja itu devisa loh itu, karena pada umumnya mengirim dana ke keluarga mereka. Kiriman dana itu devisa, masukkan bagi Indonesia,” sambungnya.

    Senada dengan itu, Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) Ivan Taufiza juga menyarankan kepada mereka yang sulit mendapat pekerjaan di Indonesia, bisa menjadi pekerja migran. Sebab di banyak negara yang supply tenaga kerjanya jauh di bawah demand atau kebutuhan pasar kerja, sangat membutuhkan pasokan pekerja.

    Belum lagi di negara-negara ini biasanya tidak melihat latar belakang pendidikan para calon pekerjanya. Selama mereka mau dan bisa bekerja, kemungkinan besar mereka akan diterima.

    “Sebulan yang lalu lah saya balik dari China, Nah itu di pesawat saya ketemu orang Indonesia dia dari Jepang. Itu dia D3 jadi Chef di restoran Jepang, padahal D3 nya itu ngelas. Ada itu 7-8 orang,” kata Ivan.

    “Jadi yang tadi saya bilang, karena supply demandnya Itu nggak seimbang. Kalau di negara itu mereka malah kurang tenaga kerja. Saya kan sempat handle HR region, sempat handle Asia Pasifik, jadi Kelebihan tenaga kerja Indonesia itu modelnya kerja doang. Orang Indonesia itu kan nggak banyak ngeyel, nggak banyak permintaan, jadi mereka suka,” sambungnya.

    Untuk itu ia menyarankan kepada para calon pekerja yang sudah kesulitan cari kerja di Indonesia untuk mengambil sertifikasi keahlian tertentu yang juga diakui negara lain, agar berpeluang lebih besar untuk bisa bekerja di luar negeri. Tentu termasuk dengan kemampuan berbahasa asing di negara tempatnya bekerja nanti.

    “Jadi ambil Ilustrasi yang tadi teman-teman D3 ngelas dari Solo, itu dia cuma ambil sertifikasi masak. Kalau bahasa ya harus,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Pulau Kecil Tak Boleh Ditambang!

    Pulau Kecil Tak Boleh Ditambang!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak membuka ruang bagi aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui pembatasan ketat, sejalan dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

    “Pulau-pulau kecil memang tidak kami izinkan untuk aktivitas pertambangan. Arahan pemanfaatannya sudah sangat jelas,” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Hendra menjelaskan, pemanfaatan ruang di pulau kecil dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau, sementara sisanya 30% wajib dialokasikan untuk fungsi lindung, akses publik, dan kepentingan umum. Bahkan dalam praktiknya, pemanfaatan realistisnya hanya sekitar 49% karena mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

    Isu tambang di pulau kecil kembali mencuat setelah sejumlah kasus pelanggaran komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terungkap. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menegaskan bahwa akar persoalan sering kali terletak pada ketidakpatuhan badan usaha terhadap AMDAL.

    “Kalau pun sudah ada izin, mestinya AMDAL-nya dijalankan. Jangan sampai menimbulkan polusi atau merusak ekosistem. Itu yang sering diabaikan,” ujar Kartika.

    Sikap tegas KKP juga diperkuat oleh regulasi hukum terbaru. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris, menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 pada Maret 2024 memperkuat posisi UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagai dasar hukum pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

    Putusan ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya di pulau kecil wajib mempertimbangkan kelestarian lingkungan secara menyeluruh. Setiap kegiatan harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan sistem tata air setempat, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan.

    Dengan semakin ketatnya pengawasan dan aturan, KKP berharap pelaku usaha-terutama investor tambang-memahami bahwa pulau kecil bukanlah lahan eksploitasi, melainkan kawasan bernilai ekologis tinggi yang wajib dijaga kelestariannya.

    (rea/rrd)