Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Jakarta –

    Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi yang ikut terdampak bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu. Berdasarkan video beredar, terdapat gelondongan kayu sebagai salah material yang dibawa banjir besar tersebut.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menduga bencana tersebut berasal dari operasional sejumlah perusahaan, salah satunya PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Perusahaan ini disebut mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.

    WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. Bahkan tidak hanya Toba Pulp Lestari, rusaknya ekosistem ini juga disebut akibat operasional PLTA hingg tambang emas di Batang Toru.

    “PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan,” ungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara, Riandra Purba, dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi WALHI, Senin (1/12/2025).

    Toba Pulp Lestari Bantah

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

    “Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12/2025).

    Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegasnya.

    Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

    Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

    “Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Purbaya Lontarkan Ancaman Pembekuan, Bos Bea Cukai Buka Suara

    Purbaya Lontarkan Ancaman Pembekuan, Bos Bea Cukai Buka Suara

    Jakarta –

    Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama buka suara soal ancaman Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam membekukan Bea Cukai jika tidak berbenah. Djaka menilai pernyataan Purbaya merupakan bentuk koreksi terhadap instansi yang dipimpinnya.

    “Ya, intinya bahwa itu adalah bentuk, apa namanya, koreksi. Bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti, Bea Cukai bahwa ke depannya, akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Djaka mengaku tak ingin sejarah pembekuan Bea Cukai pada era Presiden ke-2 Soeharto kembali terulang. Pada periode 1985-1995 Bea Cukai dibekukan fungsinya dalam upaya membenahi instansi tersebut.

    Sebagian besar kewenangan kepabeanan dialihkan lalu diberikan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), melalui PT Surveyor Indonesia sebagai mitra lokal.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tambah dia.

    Menurut Djaka, pihaknya akan mulai melakukan perbaikan dari sisi budaya, peningkatan kinerja, hingga peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Djaka juga berjanji meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

    “Tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya,” imbuhnya.

    Untuk perbaikan kinerja misalnya, Bea Cukai mulai memanfaatkan teknologi berupa Artificial Intelligence (AI) untuk menghindari under invoicing di pelabuhan. Sedikit demi sedikit, sebut dia, Bea Cukai akan terus melakukan pembenahan.

    Sebelumnya, Purbaya menyinggung lagi upaya memperbaiki Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Purbaya tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.

    Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    (ily/kil)

  • RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US$ 300 juta atau Rp 4,98 triliun (kurs Rp 16.611) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tangguh bencana kira-kira sepanjang 72 kilometer (km) di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah sangat berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Alimov dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Proyek Jalan Trans Jawa Selatan-Selatan (Trans South-South Java Road Project) akan meningkatkan jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara keseluruhan, mengingat perjalanan dari daerah pertanian di perdesaan Kabupaten Jember menuju Kabupate Banyuwangi di Jawa Timur saat ini masih memakan waktu delapan jam.

    Jalan baru itu akan menghubungkan masyarakat di kedua daerah tersebut dengan pusat ekonomi dan pasar, memotong sekitar dua jam dari waktu tempuhnya, sekaligus meningkatkan akses layanan, pendidikan dan peluang ekonomi.

    “Dengan memasukkan desain yang tangguh iklim dan solusi biorekayasa, kami menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang mampu bertahan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan konektivitas nasional dan perdesaaan,” imbuhnya.

    Proyek tersebut menggunakan berbagai langkah adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk memitigasi risiko banjir, perlindungan lereng melalui biorekayasa dengan menggunakan solusi berbasis alam, serta jembatan tangguh iklim untuk memberikan akses alternatif selama peristiwa cuaca ekstrem. Langkah-langkah tersebut selaras dengan komitmen iklim Indonesia di bawah Kesepakatan Paris.

    Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025-2029, serta akan memajukan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat ketangguhan infrastrukturnya. Proyek ini akan membantu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Pulau Jawa yang konektivitasnya sudah bagus, dengan pesisir selatan yang masyarakat petaninya hanya memiliki akses jalan terbatas ke pasar dan layanan.

    Proyek tersebut menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan setidaknya 10% pekerjaan konstruksi terampil yang dikhususkan bagi perempuan, serta program keselamatan jalan komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

    “Prakarsa keselamatan jalan berbasis masyarakat akan mengajari penduduk mengenai penggunaan jalan secara aman, sedangkan berbagai langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang akan diintegrasikan selama pelaksanaan proyek,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    RI Dapat Pinjaman Rp 4,98 T buat Bangun Jalan Tahan Bencana

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US$ 300 juta atau Rp 4,98 triliun (kurs Rp 16.611) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tangguh bencana kira-kira sepanjang 72 kilometer (km) di pesisir selatan Pulau Jawa.

    Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan proyek jalan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah selatan Pulau Jawa.

    “Proyek jalan ini akan mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis antara koridor utara Jawa yang sudah sangat berkembang dengan wilayah selatan Jawa,” kata Alimov dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Proyek Jalan Trans Jawa Selatan-Selatan (Trans South-South Java Road Project) akan meningkatkan jalan tanah sempit yang ada dan menyambungkannya secara keseluruhan, mengingat perjalanan dari daerah pertanian di perdesaan Kabupaten Jember menuju Kabupate Banyuwangi di Jawa Timur saat ini masih memakan waktu delapan jam.

    Jalan baru itu akan menghubungkan masyarakat di kedua daerah tersebut dengan pusat ekonomi dan pasar, memotong sekitar dua jam dari waktu tempuhnya, sekaligus meningkatkan akses layanan, pendidikan dan peluang ekonomi.

    “Dengan memasukkan desain yang tangguh iklim dan solusi biorekayasa, kami menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang mampu bertahan menghadapi peristiwa cuaca ekstrem, sekaligus meningkatkan konektivitas nasional dan perdesaaan,” imbuhnya.

    Proyek tersebut menggunakan berbagai langkah adaptasi perubahan iklim, termasuk peningkatan kapasitas struktur hidraulis untuk memitigasi risiko banjir, perlindungan lereng melalui biorekayasa dengan menggunakan solusi berbasis alam, serta jembatan tangguh iklim untuk memberikan akses alternatif selama peristiwa cuaca ekstrem. Langkah-langkah tersebut selaras dengan komitmen iklim Indonesia di bawah Kesepakatan Paris.

    Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2025-2029, serta akan memajukan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat ketangguhan infrastrukturnya. Proyek ini akan membantu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara wilayah utara-tengah Pulau Jawa yang konektivitasnya sudah bagus, dengan pesisir selatan yang masyarakat petaninya hanya memiliki akses jalan terbatas ke pasar dan layanan.

    Proyek tersebut menyoroti kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan setidaknya 10% pekerjaan konstruksi terampil yang dikhususkan bagi perempuan, serta program keselamatan jalan komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

    “Prakarsa keselamatan jalan berbasis masyarakat akan mengajari penduduk mengenai penggunaan jalan secara aman, sedangkan berbagai langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang akan diintegrasikan selama pelaksanaan proyek,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Menteri KP Sempat Heran Udang RI Kena Radioaktif Cesium-137

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku sempat terheran produk udang asal Indonesia terkena paparan radioaktif cesium-137 (Cs-137). Padahal Indonesia tidak mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maupun senjata nuklir.

    “Kita tidak punya pembangkit nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium-137?” ujar pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara pelepasan ekspor udang bebas cs-137 ke AS, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2025).

    Namun, Trenggono menilai hal ini menjadi salah satu persaingan dalam perdagangan. Untuk itu, ia menyebut pemerintah tetap harus waspada dan menganggap pasar merupakan raja.

    “Selalu kita harus menganggap bahwa pasar itu adalah raja. Kita harus melayani pasar dengan baik supaya di belakangnya turunannya itu bisa berjalan dengan lancar,” tambah Trenggono.

    Senada, Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung berharap syarat sertifikasi bebas cs-137 ini tidak berlaku selamanya karena menjadi beban biaya bagi petambak maupun pembudidaya. Menurutnya, Indonesia tidak mempunyai reaktor serta bahan nuklir.

    “Nah tentu nanti kita akan evaluasi ya kan sertifikasi ini, karena beberapa pertimbangan, pertama kita tidak ada reaktor nuklir, kita tidak ada bahan-bahan nuklir gitu kan. Nah lalu kenapa kita harus dikenakan kewajiban, ini kan beban biaya, waktu, tenaga kan gitu kan,” ujar Saut kepada awak media.

    “Kita akan lihat kemudian lagi, apakah memang beralasan kita ini selanjutnya dikenakan dengan sertifikasi ini, karena tidak ada sumber-sumbernya, kan. Tentu kita nanti akan mengarah pada waktunya yang pas, kita harus keluar dari daftar kuning atau yellow list, itu wajib sertifikasi,” tambahnya.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (kil/kil)

  • OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

    Pengangkatan direktur baru ini dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan pada 25 Maret lalu dan berdasarkan Surat OJK No. SR-491/PB.02/2025 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2025.

    “OJK menyampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-231/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyetujui pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” tulis Manajemen BNI dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (2/12/2025).

    Berdasarkan keputusan tersebut, BNI mengumumkan pengangkatan Munadi Herlambang. Pengangkatan tersebut resmi efektif sejak kemarin, Senin (1/12).

    “Kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance Perseroan pada tanggal 1 Desember 2025,” pungkasnya.

    Dikutip dari laman resmi BNI, Munadi Herlambang sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bitumen (2019-2021), Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja (2021-2024), dan Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2024-2025).

    Munadi Herlambang memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November, gelar Master (S2) International Business dari University of London, dan gelar Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada.

    Tonton juga Video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

    (ahi/ara)

  • Pemerintah Bakal Temui Pedagang Baju Bekas, Bahas Apa?

    Pemerintah Bakal Temui Pedagang Baju Bekas, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Kementerian UMKM berencana menggelar pertemuan khusus dengan para pedagang pakaian bekas impor ilegal atau thrifting minggu ini. Dalam pertemuan ini, pemerintah akan menghitung jumlah produk dan potensi ekonominya.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan pertemuan ini penting untuk memastikan para pedagang tetap memiliki sumber penghidupan, khususnya setelah larangan impor pakaian bekas.

    “Kita carikan formulasi, kita coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi. Bagaimana nantinya, kan kita pingin juga duduk bareng nih. Besok kami akan duduk bareng dengan teman-teman dari pedagang, mudah-mudahan kita bisa melihat sebetulnya berapa banyak jumlah mereka, dan berapa banyak potensi ekonominya yang selama ini tercatat,” ungkap Temmy di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Ia juga akan menampung aspirasi pedagang, termasuk kemungkinan dukungan pada saat melakukan shifting atau transisi ke produk lokal. Temmy juga tak menutup kemungkinan adanya insentif di masa transisi tersebut.

    “Nanti kita duduk diskusi satu meja, kita akan ngomong. Bahwa saat ini mereka masih banyak, kiosk-kios mereka masih sewa. Kalau memang mereka berganti produk, kan kita juga harus ada antisipasi. Produk ini bakal jalan nggak? Pasti akan ada masa transisi, penyesuaiannya. Kita akan bicarakan besok itu,” ungkapnya.

    Saat ini, Temmy menyebut belum banyak pedagang yang beralih menjual produk lokal. Namun, ia memastikan sebagian besar pedagang sudah siap untuk bertransisi secara bertahap.

    “Intinya mereka siap kok, siap. Mereka pada saat dengan Pak Menteri, kami siap juga buat produk lokal kok. Cuma mungkin statement mereka kan jangan drastis, jangan langsung. Ada bertahap. Kita sih melihat lah, selama masih ada supply-nya masuk, kita juga enggak bisa apa-apa. Harus betul-betul disetop supply-nya, baru kita carikan solusi untuk memang mereka tetap bisa berjalan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Siap-siap! Tarif Tol Sedyatmo Mau Naik

    Siap-siap! Tarif Tol Sedyatmo Mau Naik

    Jakarta –

    Tarif ruas Tol Sedyatmo akan mengalami penyesuaian dalam waktu dekat atau naik. Penyesuaian tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    “Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Sedyatmo, sesuai dengan Keputusan Menteri PU No. 1325/KPTS/M/2025,” tulis unggahan di Instagram resmi @official.jmmetropolitan, Selasa (2/12/2025).

    Kenaikan tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler, di mana evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Hal itu telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

    Belum diketahui kapan tarif baru Tol Sedyatmo akan diterapkan. Pengumuman ini sebagai bentuk sosialisasi sebelum akhirnya diterapkan.

    “Jangan lupa untuk memastikan saldo uang elektronik sebelum berkendara. Informasi tarif dan kondisi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Grup bisa diakses melalui aplikasi travoy,” ucapnya.

    Ruas tol Sedyatmo terakhir kali mengalami kenaikan tarif pada 20 Agustus 2023. Berikut daftar tarif yang berlaku saat ini:

    • Golongan I: Rp 8.500
    • Golongan II: Rp 11.000
    • Golongan III: Rp 11.000
    • Golongan IV: Rp 12.000
    • Golongan V: Rp 12.000.

    (acd/acd)

  • 30 Ha Lahan Sawah Terendam Banjir, Pemerintah Beri Bantuan Alsintan-Benih Gratis

    30 Ha Lahan Sawah Terendam Banjir, Pemerintah Beri Bantuan Alsintan-Benih Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengirimkan bantuan benih sekaligus alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk sekitar 30 ribu hektar (ha) lahan yang terendam banjir hingga mengalami kerusakan atau puso di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Amran mengatakan ribuan hektar sawah yang terendam banjir itu akan panen dalam waktu dekat ini. Namun, mengalami puso akibat bencana banjir.

    “Panen dalam waktu dekat ini. (Tapi, ternyata) puso, iya,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2025).

    Menyusul hal itu, Amran akan mengirimkan bantuan benih gratis untuk sawah yang terdampak banjir. Amran langsung menginstruksikan jajarannya, yakni Direktur Jenderal Tanaman Pangan serta Sekretaris Kementerian Pertanian agar segera menggelontorkan bantuan benih gratis. Bahkan peralatan dan mesin pertanian juga diberikan, seperti traktor jika dibutuhkan.

    “Tolong Yang 28 ribu (hektare sawah terdampak) turun hari ini tim, beri benih gratis. Bila memerlukan peralatan, dia tidak punya alat, kasih peralatan, traktor. Aku tambah deh 30 ribu, mana tau ada lagi, jadi bulat 30 ribu,” tambah Amran.

    Amran menerangkan sawah yang mengalami puso masih bisa ditanami padi karena masih musim hujan. Untuk itu, pemberian bantuan ini penting agar petani dapat menanam kembali.

    “Ya bisa tanam sekarang. Kan musim hujan. Jadi supaya, mereka kita beri bantuan lah,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Penampakan Kondisi Banjir-Longsor di Aceh dari Satelit

    (rea/kil)

  • Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%

    Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%

    Jakarta –

    Fasilitas fiskal potongan pajak super atau super tax deduction ditawarkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan ataupun membangun fasilitas sosial dan umum di ibu kota baru.

    Potongan pajak super itu bisa mencapai 200%. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

    Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

    Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menjelaskan bahwa fasilitas super tax deduction merupakan bentuk fasilitas dari pemerintah yang memberikan manfaat fiskal langsung bagi perusahaan yang melakukan investasi di IKN.

    “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%. Artinya, kontribusi yang diberikan tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan income after tax,” jelas Insyafiah dalam keterangannya, Senin (2/12/2025).

    Selain manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding. Fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan tanpa perlu bayaran.

    “Ini bukan hanya investasi untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan negara. Aset yang dibangun akan meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kehadiran positif perusahaan di ruang publik,” ujar Insyafiah.

    Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan Dwi Setyobudi menuturkan insentif fiskal ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujar Dwi.

    Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK nomor 28 Tahun 2024.

    (hal/hns)