Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Perbaikan Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Kondisinya

    Perbaikan Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Kondisinya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Hingga Minggu (21/12/2025) pukul 10.00 WIB, sebagian besar ruas jalan nasional yang sempat terdampak bencana dilaporkan telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan.

    Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Kementerian PU memastikan lintas timur dan lintas barat Aceh telah kembali berfungsi. Meski demikian, di sejumlah titik masih dilakukan pembersihan material sisa banjir dan longsor.

    “Kami terus berupaya agar akses jalan dan jembatan dapat segera pulih karena menjadi urat nadi pergerakan masyarakat serta distribusi logistik,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Sementara itu, penanganan di lintas tengah Aceh masih difokuskan pada pemulihan badan jalan yang tergerus aliran sungai serta pemasangan Jembatan Bailey agar konektivitas antarwilayah dapat kembali tersambung secara bertahap.

    Di lintas timur Aceh, konektivitas telah kembali terhubung dari Kota Banda Aceh hingga perbatasan Provinsi Sumatera Utara. Ruas Banda Aceh-Meureudu saat ini sudah dapat dilalui, disusul ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen yang kembali fungsional sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan yang runtuh.

    Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga telah dapat dilalui melalui jalur alternatif dengan Jembatan Bailey di Awe Geutah sejak 19 Desember 2025, meski akses masih diberlakukan secara terbatas. Selanjutnya, ruas Kota Lhokseumawe hingga Kota Langsa kembali dapat dilalui setelah pembersihan sedimen rampung pada 10 Desember 2025.

    Ruas Kota Langsa-Kuala Simpang menyusul fungsional pada 19 Desember 2025, sementara ruas Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara kini sudah bisa dilalui seluruh jenis kendaraan, meskipun pembersihan lumpur dan kayu masih terus dilakukan.

    Di wilayah tengah dan barat Aceh, sejumlah ruas strategis juga mulai pulih. Ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah kembali fungsional sejak 18 Desember 2025 setelah pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane serta penanganan sementara longsoran.

    Ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara juga telah terhubung kembali sejak 19 Desember 2025 setelah penanganan longsoran selesai.

    Sementara itu, ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhokseumawe-Jeuram kini dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Pada ruas ini, satu jembatan yang sempat putus ditangani melalui penimbunan oprit, pemasangan jembatan darurat, dan dilanjutkan pemasangan Jembatan Bailey dengan target fungsional pada 25 Desember 2025.

    Ruas Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah dapat dilalui. Adapun pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane, penanganan sembilan titik longsoran telah selesai. Dua jembatan yang terdampak tetap difungsikan melalui jalan sementara sambil menunggu penyelesaian pemasangan Jembatan Bailey yang ditargetkan rampung pada 27 Desember 2025.

    Kementerian PU menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan percepatan penanganan di seluruh titik terdampak bersama pemerintah daerah, BUMN Karya, dan TNI untuk memastikan akses jalan nasional di Aceh kembali pulih secara aman dan berkelanjutan.

    (acd/acd)

  • Emas Antam Meledak, Beli di Awal 2025 Sekarang Cuan Rp 8 Jutaan!

    Emas Antam Meledak, Beli di Awal 2025 Sekarang Cuan Rp 8 Jutaan!

    Jakarta –

    Harga emas batangan Antam mencetak sejarah baru. Hari ini, Senin (22/12/2025), harga emas Antam resmi mencetak rekor tertinggi dengan menembus Rp 2.502.000 per gram. Kenaikan ini juga diikuti oleh harga buyback yang ikut naik menjadi Rp 2.361.000 per gram.

    Untuk diketahui, harga buyback maksudnya jika detikers ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%.

    Lonjakan harga emas ini menarik untuk ditarik ke belakang. Bayangkan jika seseorang membeli 10 gram emas Antam di awal tahun, tepatnya pada 1 Januari 2025, lalu dijual sekarang, laku berapa?

    Dalam catatan detikcom, harga emas Antam per 1 Januari 2025 tercatat berada di level Rp 1.515.000 per gram. Dengan harga tersebut, membeli 10 gram emas Antam membutuhkan dana sekitar Rp 15,15 juta.

    Hampir setahun berselang, kondisi pasar berubah drastis. Dengan menggunakan perhitungan kasar, maka jika emas yang dibeli di awal tahun itu dijual hari ini, harga yang digunakan bukan harga jual, melainkan harga buyback yang ditetapkan Antam.

    Dengan buyback sebesar Rp 2.361.000 per gram, emas 10 gram tersebut kini laku sekitar Rp 23,61 juta.

    Artinya, dari selisih harga beli dan harga jual kembali, pemilik emas akan mengantongi keuntungan sekitar Rp 8,46 juta hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Kenaikan ini menunjukkan betapa signifikan lonjakan harga emas sepanjang 2025.

    Harga buyback adalah patokan resmi Antam saat konsumen menjual kembali emasnya. Angka ini bisa berubah setiap hari, mengikuti pergerakan harga emas dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

    (fdl/fdl)

  • Lama Kerja di Luar Negeri, WNI Belum Tentu Lolos dari Pajak RI!

    Lama Kerja di Luar Negeri, WNI Belum Tentu Lolos dari Pajak RI!

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempertegas penentuan status pajak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Dalam aturan terbaru, WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tidak otomatis berstatus subjek pajak luar negeri (SPLN).

    Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Aturan mulai berlaku sejak ditetapkan 9 Desember 2025.

    “Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan…,” tulis Pasal 6 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Senin (22/12/2025).

    Penentuan status subjek pajak luar negeri untuk WNI kini harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, bertempat tinggal secara permanen (permanent home) di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan.

    Syarat kedua, memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi dan/atau sosial di luar Indonesia yang dapat dibuktikan dengan suami atau istri, anak-anak dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia; sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat.

    Syarat ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Syarat keempat, menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain; dan/atau persyaratan tertentu lainnya.

    Persyaratan tertentu lainnya yaitu telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri; serta telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    “Tata cara untuk memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai persyaratan subjek pajak orang pribadi,” jelasnya.

    (aid/fdl)

  • Banyak Gerai Tolak Transaksi Tunai, Padahal Belum Semua Orang Melek Digital

    Banyak Gerai Tolak Transaksi Tunai, Padahal Belum Semua Orang Melek Digital

    Jakarta –

    Roti O tengah menjadi sorotan setelah menolak pembayaran tunai dari konsumen lansia viral di media sosial. Video yang beredar memicu perbincangan publik terkait penerapan transaksi non-tunai di gerai roti tersebut.

    Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo meminta pelaku usaha tidak menutup ruang konsumen dalam memilih metode pembayaran. Ia meminta jangan sampai metode pembayaran tertentu sampai dibuat kebijakan internal.

    “Hak konsumen dalam memilih dijamin UU Perlindungan Konsumen tepatnya Pasal 4 mengenai hak konsumen dan patut dipatuhi oleh pelaku usaha,” tegas dia saat dihubungi detikcom, Senin (22/12/2025).

    Rio menegaskan bahwa YLKI tidak menentang upaya meningkatkan inklusi keuangan. Ia mempersilakan pelaku usaha menyediakan pembayaran digital tapi jangan mengesampingkan uang tunai.

    “Kejadian kemarin merupakan pembelajaran dan introspeksi secara menyeluruh soal sistem metode pembayaran. Pemerintah perlu mengawasi soal metode pembayaran jangan sampai digitalisasi pembayaran mempersulit konsumen dalam melakukan transaksi,” imbuhnya.

    YLKI juga meminta pelaku usaha berhenti mengeneralisasi konsumen, karena ada kelompok konsumen rentan seperti disabilitas, lansia, anak-anak, dan lainnya yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan tertentu dalam bertransaksi.

    Masih Banyak Transaksi Tunai

    Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menekankan bahwa pengusaha harus paham bahwa QRIS memang diminati kelompok usia Gen Z dan milenial. Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah pengguna tunai di Indonesia masih di atas 90%.

    “Generasi baby boomers kalau nggak pakai cash ya kartu kredit. Artinya, pelaku usaha terutama di sektor ritel harus cermat untuk tetap memberikan porsi berbagai moda pembayaran,” ujar Bhima.

    Menurutnya, QRIS harusnya dijadikan opsi alternatif pembayaran. Ia juga mengingatkan bahwa jika pengusaha memaksakan sistem pembayaran digital, ada kemungkinan mereka kehilangan beberapa segmen konsumen.

    “QRIS itu hanya pilihan. Kalau dipaksa hanya terima pembayaran digital khawatir pelaku usaha akan kehilangan kesempatan merebut segmen konsumen baby boomers, padahal mereka ceruk potensial yang punya pendapatan lebih besar dibanding generasi muda,” tambah Bhima.

    Polemik tersebut muncul di tengah upaya percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Di sisi lain, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih memiliki catatan.

    Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat 66,46%. Angka ini naik tipis dari 2024 yang sebesar 65,43%, yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

    Pada periode yang sama, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51% atau naik dari 2024 yang sebesar 75,02%. Indeks ini menunjukkan proporsi masyarakat yang telah memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan formal.

    Inklusi keuangan merujuk pada penyediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk apa ada inklusi keuangan? Dengan adanya peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat unbanked atau yang belum memiliki rekening bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar seperti tabungan yang merupakan hak fundamental bagi semua orang dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • Emiten Tambang Perpanjang Kontrak di Australia Senilai Rp 8,2 T

    Emiten Tambang Perpanjang Kontrak di Australia Senilai Rp 8,2 T

    Jakarta –

    PT BUMA Internasional Grup Tbk melalui BUMA Australia Pty Ltd memperpanjang kontrak kerja sama senilai AU$ 740 juta atau setara Rp 8,21 triliun (kurs Rp 11.100) dengan Blackwater Operations Pty Ltd, anak perusahaan Whitehaven Coal Mining Limited. Perpanjangan kontrak tersebut memastikan BUMA Australia tetap mengelola layanan penambangan di Tambang Blackwater, Bowen Basin, Central Queensland, hingga Juni 2030.

    Tambang Blackwater merupakan salah satu tambang batu bara metalurgi open-cut terbesar di Australia. Dalam kerja sama ini, BUMA Australia akan melanjutkan layanan penambangan pre-strip di area tambang tersebut.

    CEO BUMA Australia Johan Ballot mengatakan, perpanjangan kontrak mencerminkan keberlanjutan kerja sama antara kedua perusahaan dalam operasional tambang berskala besar di Queensland.

    “Pengalaman kami di site Blackwater menjadi salah satu faktor yang mendukung kelangsungan kerja sama ini,” kata Johan dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Tambang Blackwater berlokasi sekitar 20 kilometer (km) di selatan Kota Blackwater dan membentang sepanjang 80 km strike length dengan sejumlah pit aktif. Tambang ini juga menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di wilayah Central Queensland.

    BUMA Australia, termasuk entitas pendahulunya, telah beroperasi di Blackwater sejak 2012. Saat ini, perusahaan mempekerjakan sekitar 390 karyawan tetap dan menangani kondisi geologi tambang yang relatif kompleks.

    Dalam operasionalnya, perusahaan menerapkan standar keselamatan kerja serta menggunakan sistem pemantauan untuk mendukung pemeliharaan alat berat dan pengelolaan armada tambang.

    Direktur BUMA International Group Iwan Fuad Salim menyatakan, perpanjangan kontrak tersebut berdampak pada keberlanjutan portofolio proyek BUMA di Australia.

    “Kerja sama ini memberikan kepastian pendapatan dalam jangka menengah dan mendukung stabilitas arus kas Grup,” ujar Iwan.

    Lihat juga Video Curi Start Minggu Depan, Ada Emiten Cuan!

    (acd/acd)

  • Merasa Dirugikan Oleh Jasa Keuangan, Begini Cara Lapor ke OJK Lewat APPK

    Merasa Dirugikan Oleh Jasa Keuangan, Begini Cara Lapor ke OJK Lewat APPK

    Jakarta –

    Bagi masyarakat yang mengalami masalah atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan, seperti bank, asuransi, pinjaman online, leasing, pasar modal, hingga pergadaian bisa melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

    Dikutip dari akun Instagram @sikapiuangmu, Minggu (21/12/2025) dijelaskan bahwa caranya gampang dan bisa dilakukan secara online.

    Langkah pertama ialah pilih permasalahan dan perusahaannya. Pada bagian ini, buka buka situs kontak157.ojk.go.id lalu pilih menu pengaduan. Tentukan permasalahan yang dialami dan pilih nama perusahaan jasa keuangan yang akan dilaporkan. Pastikan perusahaan yang dipilih sudah benar agar pengaduan bisa diproses.

    Kemudian, pilih produk jasa keuangan yang bermasalah. Lalu isi tanggal pemanfaatan produk dan pilih permasalahan yang anda alami.

    Langkah kedua dan ketiga, lengkapi data pribadi sesuai KTP. Gunakan email dan nomor ponsel yang aktif karena akan dipakai untuk proses verifikasi dan komunikasi lanjutan.

    Setelah itu, masuk ke tahap menceritakan permasalahan. Di sini anda diminta untuk menjelaskan kronologi secara runut, jelas dan sesuai fakta, dan jangan lupa untuk menyertakan tanggal dan waktu. Ingat ini bagian penting agar pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

    Langkah keempat, unggah dokumen pendukung seperti bukti transaksi, tangkapan layar, atau surat. Periksa kembali seluruh data, lalu klik kirim pengaduan.

    Setelah berhasil, Sobat akan menerima nomor layanan dan PIN yang bisa digunakan untuk memantau status pengaduan secara berkala.

    (kil/kil)

  • Harta Elon Musk Tembus Rp 12.433 T, Salip Pendiri Google

    Harta Elon Musk Tembus Rp 12.433 T, Salip Pendiri Google

    Jakarta –

    Harta kekayaan Elon Musk naik drastis menjadi US$ 749 miliar atau setara Rp 12.433 triliun (Kurs Rp 16.600) menurut indeks miliarder Forbes. Naiknya kekayaan Elon terjadi setelah Mahkamah Agung Delaware mengembalikan opsi saham Tesla senilai US$ 139 miliar yang dibatalkan tahun lalu, menurut indeks miliarder Forbes.

    Kekayaan Elon Musk pun kini telah melebihi kekayaan dari pendiri Google, Larry Page yang berada di posisi orang terkaya kedua dunia dengan harta mencapai US$ 500 miliar berdasarkan daftar miliarder Forbes.

    Mengutip Reuters, Minggu (21/12/2025) pada tahun 2018, paket gaji Elon yang pernah bernilai US$ 56 miliar, dikembalikan oleh Mahkamah Agung Delaware pada hari Jumat, dua tahun setelah pengadilan tingkat rendah membatalkan kesepakatan kompensasi tersebut.

    Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan tahun 2024 yang membatalkan paket gaji tersebut tidak tepat dan tidak adil bagi Elon.

    Dengan begitu, saat ini Elon Musk menjadi orang pertama yang melampaui kekayaan bersih US$ 600 miliar. Hal ini menyusul laporan perusahaan rintisan kedirgantaraan miliknya, SpaceX, kemungkinan akan melakukan penawaran saham perdana (IPO).

    Pada bulan November, para pemegang saham Tesla secara terpisah menyetujui rencana pembayaran sebesar US$ 1 triliun untuk Musk, paket pembayaran perusahaan terbesar dalam sejarah, karena para investor mendukung visinya untuk mengubah produsen kendaraan listrik tersebut menjadi raksasa AI dan robotika.

    (kil/kil)

  • Zulhas Sebut Perpres 113/2025 Dapat Tingkatkan Efisiensi Industri Pupuk

    Zulhas Sebut Perpres 113/2025 Dapat Tingkatkan Efisiensi Industri Pupuk

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional. Hal ini sekaligus menjawab hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

    “Awalnya dari BPK, kemudian ditindaklanjuti oleh Pupuk Indonesia melalui sejumlah kajian, dan diusulkan ke Pemerintah. Bapak Presiden setuju, maka keluarlah Perpres 113,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

    Perpres 113/2025 merupakan penyempurnaan atas Perpres 6/2025. Salah satu perubahan penting yang diatur Perpres baru tersebut adalah skema pembayaran pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi yang akan direalisasikan Pemerintah di awal, atau sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi, dengan terlebih dahulu direview oleh BPK.

    Dengan perubahan ini, Pupuk Indonesia tidak perlu lagi menanggung beban bunga pembiayaan modal kerja untuk pengadaan bahan baku.

    “Subsidinya tetap. Dengan keluarnya Perpres 113, subsidinya bisa digunakan terlebih dahulu atau di awal sehingga tidak perlu membayar bunga, eman lah!” ucapnya.

    Perubahan ini sekaligus memastikan proses pengadaan bahan baku dan produksi pupuk dapat sejalan dengan ketentuan atau rekomendasi dari BPK.

    Ia meyakini, dengan terbitnya Perpres 113/2025, kinerja Pupuk Indonesia akan lebih efisien. Subsidi pemerintah saat ini memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai prinsip 7 Tepat, yaitu tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu, serta memungkinkan penurunan Harga Eceran Tertinggi dan pembangunan tujuh pabrik baru dalam lima tahun.

    “Pabrik pupuk sudah tua-tua. Ada yang sudah berumur 50 tahun. Makanya harus diganti yang baru agar bisa lebih efisien. Sehingga harga bisa lebih murah, dan petani yang akan menikmati manfaatnya,” kata Zulhas.

    Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan di tahun 2025 ini banyak sekali sejarah yang ditorehkan Pemerintah. Berkat adanya perubahan kebijakan dalam distribusi, maka untuk pertama kali petani di seluruh Indonesia bisa menebus pupuk per tanggal 1 Januari.

    “Kemudian dengan terbitnya Perpres 6/2025 memberikan ruang kepada Pupuk Indonesia untuk lebih efisien. Sehingga efisiensi itulah kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon Harga Eceran Tertinggi (HET) 20%,” jelasnya.

    Rahmad juga mengapresiasi, dukungan efisiensi kembali diberikan Pemerintah melalui terbitnya Perpres 113/2025 sebagai penyempurnaan Perpres 6/2025. Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkomitmen melaksanakan rekomendasi BPK yang tercantum dalam IHPS I 2025 dengan periode pemeriksaan pada tahun 2022 hingga Semester I 2024.

    Ia mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola, serta memastikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional tetap optimal.

    (anl/ega)

  • RI Punya Senjata Canggih Baru, Diklaim Pertama di Dunia

    RI Punya Senjata Canggih Baru, Diklaim Pertama di Dunia

    Jakarta –

    PT PAL Indonesia meluncurkan portabel senjata laser pertama di dunia. Kehadiran senjata laser ini diklaim sebagai babak baru dalam sejarah alutsista nasional yang siap menjaga teritorial Tanah Air.

    Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod mengatakan senjata laser memiliki jangkauan tembak efektif sejauh 500 meter dengan daya rusak yang mematikan. Keunggulan teknis ini disebut menjadikannya senjata pamungkas baru yang efisien, akurat dan sulit dideteksi lawan.

    “Inovasi laser besutan PT PAL ini dirancang dengan presisi tinggi untuk memfokuskan radiasi pada sasaran jarak menengah hingga jauh,” kata Kaharuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

    PT PAL memiliki rencana strategis untuk mengintegrasikan teknologi ini ke platform laut. Rencananya, senjata laser ini akan dipasang di Frigate Merah Putih, kapal perang tercanggih kebanggaan Indonesia guna memperkuat sistem pertahanan udara dan serangan presisi kapal tersebut.

    “Pengembangan teknologi laser ini menunjukkan komitmen kuat PT PAL Indonesia bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong daya saing industri maritim dan pertahanan nasional,” ucap Kaharuddin.

    PT PAL berupaya memastikan setiap kebutuhan strategis militer Indonesia dapat dipenuhi oleh industri domestik, tanpa harus selalu berpaling ke pasar luar negeri. Fokus pada riset dan pengembangan (R&D) menjadi kunci bagi perusahaan untuk menciptakan ekosistem industri yang mandiri.

    Kaharuddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus membuka pintu selebar-lebarnya bagi talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung dalam arus transformasi ini. Ia menekankan bahwa pembangunan kedaulatan maritim tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kontribusi kolektif dari para ahli muda Tanah Air.

    “Langkah besar ini diharapkan mampu mempercepat lompatan teknologi nasional demi menjaga marwah dan kedaulatan NKRI di kancah internasional,” imbuhnya.

    (aid/kil)

  • Demi Bisa Jual 35 Pesawat Kargo, Boeing Minta Nego Aturan Emisi

    Demi Bisa Jual 35 Pesawat Kargo, Boeing Minta Nego Aturan Emisi

    Jakarta –

    Boeing meminta Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau Federal Aviation Administration (FAA) memberikan pengecualian aturan emisi pesawat. Hal ini agar perusahaan tetap dapat menjual 35 unit pesawat kargo Boeing 777F tambahan di tengah tingginya permintaan.

    Aturan emisi baru yang berpotensi menghentikan penjualan 777F akan berlaku pada 2028. Sementara itu, Boeing mengatakan pesawat kargo 777-8 generasi berikutnya yang diharapkan bisa memenuhi aturan tidak akan siap hingga waktu tersebut.

    “Pengecualian tersebut akan memungkinkan memenuhi permintaan pelanggan untuk pesawat kargo sebelum 777-8F mulai beroperasi,” kata Boeing dikutip dari Reuters, Minggu (21/12/2025).

    Boeing mengatakan pihaknya sedang mengupayakan persetujuan pada 1 Mei 2026. Pihaknya memperkirakan akan mengirimkan 777-8F pertama sekitar dua tahun setelah pengiriman pertama 777-9, yang saat ini ditargetkan pada 2027.

    Sebagai informasi, FAA pada Februari 2024 mengeluarkan peraturan final yang mengadopsi standar internasional untuk mengurangi polusi karbon dari sebagian pesawat besar yang terbang di wilayah udara AS. Peraturan tersebut tidak berlaku untuk pesawat yang beroperasi sebelum tanggal tersebut.

    Boeing mengatakan pesawat kargo berbadan besar sangat penting untuk ekspor barang. “Dari US$ 600 miliar barang yang diekspor melalui kargo udara pada 2024, lebih dari US$ 260 miliar diangkut dengan pesawat kargo berbadan lebar besar,” kata Boeing.

    Lebih lanjut dijelaskan, setiap pesawat 777F yang diekspor ke pelanggan asing memberikan kontribusi US$ 440 juta pada nilai katalog terhadap neraca perdagangan positif. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari US$ 15 miliar nilai ekspor AS dapat hilang tanpa pengecualian.

    Boeing mengatakan 777F adalah pesawat paling hemat bahan bakar untuk pasar kargo global dan satu-satunya pesawat kargo berbadan besar yang sedang diproduksi. Tahun lalu Kongres mengesahkan undang-undang yang memungkinkan Boeing untuk terus memproduksi pesawat kargo 767 selama lima tahun lagi hingga 2033 di AS, yang membebaskannya dari peraturan efisiensi FAA yang berlaku pada 2028.

    Tahun lalu, FAA mengatakan pesawat sipil bertanggung jawab atas 9% emisi transportasi domestik dan 2% dari total polusi karbon AS. Di bawah pemerintahan Joe Biden saat itu, AS meluncurkan rencana aksi iklim yang bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih dari sektor penerbangan AS pada tahun 2050.

    (aid/kil)