Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Begini Cara Daftar Bantuan PIP Secara Online

    Begini Cara Daftar Bantuan PIP Secara Online

    Jakarta –

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bantuan yang diberikan untuk membiayai pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bantuan ini?

    Untuk diketahui, program ini memberikan bantuan berupa uang tunai yang dikirimkan melalui tabungan rekening terdaftar milik siswa sekolah dasar hingga menengah atas, termasuk mereka yang bersekolah di madrasah atau mengikuti program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.

    Dana bantuan PIP diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi prioritas penerima program ini.

    Dengan bantuan biaya pendidikan ini, para pelajar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka masing-masing seperti bayar biaya sekolah, membeli buku, seragam sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga anak dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

    Cara Daftar Bantuan PIP

    Dalam catatan detikcom, pendaftaran PIP Kemendikbud melalui pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Peserta didik yang ingin mendaftar harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Namun apabila tidak punya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan siswa supaya menjadi bagian dari penerima PIP. Berikut adalah langkah-langkah daftar PIP Kemendikbud yang dikutip detikEdu.

    1. Jika tidak punya KIP, calon peserta harus memiliki KKS dan mengajukannya kepada satuan pendidikan.

    2. Jika tidak memiliki KKS, orang tua siswa harus meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT, RW, kelurahan, atau desa.

    3. Kemudian ajukan KKS milik orang tua siswa untuk verifikasi data.

    Proses Pemadanan Penerima PIP

    Prioritas Penerima PIP adalah peserta didik yang tercatat pada DTKS Kemensos. Begini cara mengetahui mekanismenya:

    1. Seluruh data siswa di Dapodik dipadankan dengan anak-anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di DTKS sebagai penerima bantuan sosial

    2. Hasil pemadanan dimaksud divalidasi kembali berdasarkan kelengkapan data, kevalidan NIK, kelogisan keseluruhan data dan status rekening Simpanan Pelajar

    3. Untuk mengetahui status keluarga penerima bantuan sosial dapat dicek melalui alamat cekbansos.kemensos.go.id.

    Syarat/Kriteria Penerima PIP

    Dana PIP tidak diberikan kepada seluruh siswa sekolah di Tanah Air. Dalam situs resmi Kemendikbud disampaikan hanya mereka yang masuk dalam kriteria tertentu yang berhak mendapatkan bantuan PIP, yakni:

    1. Peserta Didik pemegang KIP

    2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    – Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
    – Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
    – Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
    – Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
    – Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
    – Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
    – Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

    Sehingga bagi masyarakat atau pelajar yang merasa masuk dalam kriteria ini dapat menggunakan cara cek PIP lewat HP di atas untuk melihat status kepesertaan.

    Cara Cek Penerima PIP Lewat HP

    Cara cek status penerima PIP bisa dilakukan secara online. Sehingga masyarakat atau pelajar dapat menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet seperti handphone (HP), laptop, hingga tablet.

    Mengutip laman PIP Kemdikbud, berikut cara mengecek apakah detikers termasuk penerima dana PIP atau bukan:

    – Buka laman PIP Kemdikbud atau SIPINTAR Enterprise di browser HP
    – Gulir dan temukan bagian “Cari Penerima PIP”
    – Masukkan NISN dan NIK pada kolom
    – Ketik hasil perhitungan pada kolom sebagai kode keamanan
    – Klik “Cari Penerima PIP”
    – Nama siswa akan muncul apabila termasuk sebagai penerima PIP.

    Besaran Dana PIP

    Besaran dana penerima PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan pelajar. Berikut adalah rincian lengkap besaran dana yang diterima berdasarkan jenjang pendidikannya:

    – Siswa SD/SDLB/Program Paket A: Rp450.000 per tahun untuk kelas I, II, III, IV, dan V.
    – Siswa SD/SDLB/Program Paket A Rp225.000 per tahun untuk kelas VI
    – Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp750.000 per tahun untuk kelas VII dan VIII.
    – Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp375.000 per tahun untuk kelas IX
    – Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C: Rp1.800.000 per tahun untuk kelas X dan XI.
    – Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C: Rp900.000 per tahun untuk kelas XII

    (igo/fdl)

  • Kedubes Denmark Buka Lowongan Kerja Sopir, Gajinya Rp 9,2 Juta!

    Kedubes Denmark Buka Lowongan Kerja Sopir, Gajinya Rp 9,2 Juta!

    Jakarta –

    Kedutaan Besar Denmark di Jakarta tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi sopir hingga 7 Juli 2025. Lowongan kerja ini menawarkan gaji pokok tahunan sebesar Rp 111.240.000 atau setara dengan Rp 9.270.000/bulan.

    “Kedutaan Besar Denmark sedang mencari pengemudi kedutaan baru. Kami ingin merekrut pengemudi profesional yang hebat dan bersemangat, mengetahui jalan-jalan di Jakarta untuk menghindari kemacetan dan mencapai tempat tujuan tepat waktu beserta catatan mengemudi yang aman,” tulis Kedubes Denmark dalam pengumuman rekrutmennya.

    Dijelaskan tugas utama sopir meliputi transportasi untuk kegiatan kedutaan, perawatan kendaraan diplomatik, dukungan logistik untuk kunjungan pejabat tinggi, hingga pengiriman surat dan dokumen. Kandidat juga diharapkan membantu tim admin dan resepsionis jika diperlukan.

    Nantinya pengemudi Kedubes ini akan bekerja 40 jam per minggu dengan sistem kontrak kerja lokal selama dua tahun dan kontrak tersebut dapat diperpanjang.

    Syarat Melamar Lowongan Kerja Kedubes Denmark

    – Memiliki catatan mengemudi yang aman
    – Memiliki pengalaman kerja sebelumnya di kedutaan merupakan nilai tambah
    – Mampu berbahasa Inggris dengan baik, lisan maupun tulisan, serta berbicara di lingkungan setempat
    – Memiliki integritas, pertimbangan yang matang, dan keterampilan perencanaan yang baik
    – Memiliki jiwa melayani dan siap membantu semua kolega di Kedutaan.
    – Terorganisir dengan baik, bertanggung jawab, dan fleksibel
    – Mampu mengerjakan banyak tugas dan bekerja di bawah tekanan

    Untuk melamar posisi tersebut, silakan kirimkan surat lamaran, CV, bukti pendidikan yang relevan, rekomendasi, dan 2-3 referensi dalam bahasa Inggris ke alamat email Kedutaan Besar Denmarkjktambvacancy@um.dk dengan subjek “Lamaran – Pengemudi” paling lambat Senin 7 Juli 2025.

    “Kedutaan Besar sangat mementingkan kesempatan yang sama untuk semua orang dan karenanya menerima lamaran dari semua orang yang memenuhi syarat tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, usia, atau disabilitas,” jelas Kedubes Denmark.

    “Kandidat yang terpilih akan diundang untuk wawancara. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi. Untuk informasi atau pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kedutaan dijktambvacancy@um.dk,” tulis Kedubes.

    (igo/fdl)

  • Diam-diam Gelar RUPS, Indofarma Rombak Direksi dan Komisaris

    Diam-diam Gelar RUPS, Indofarma Rombak Direksi dan Komisaris

    Jakarta –

    PT Indofarma Tbk (INAF) mengumumkan perubahan direksi dan dewan komisaris baru. Perubahan tersebut diputuskan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Indonesia Health Learning Institute Bio Farma Group, Rabu (25/6/2025).

    Berdasarkan hasil RUPST, Indofarma resmi memberhentikan Yeliandriani sebagai Direktur Utama. Kemudian, Perseroan mengangkat Sahat Sihombing sebagai Direktur Utama Indofarma.

    Di sisi lain, agenda tersebut juga memberhentikan Teddy Wibisana sebagai Komisaris Independen Indofarma sehubungan dengan habisnya masa jabatan. RUPST tersebut juga mengangkat Didi Agus Mintadi sebagai Komisaris untuk periode kedua.

    Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama Indofarma Didi Agus Mintadi menjelaskan, jajaran direksi periode 2024 telah menjalankan berbagai inisiatif dan meningkatkan tata kelola perusahaan kendati belum sepenuhnya optimal.

    Pada periode tersebut, ia menyebut perseroan terus berupaya menjaga keberlanjutan operasional di tengah proses restrukturisasi berdasarkan putusan homologasi PKPU.

    “Sepanjang tahun 2024, Perseroan berhasil memperoleh perpanjangan izin edar untuk 47 produk, proses resertifikasi terhadap lima fasilitas produksi, dan reaktivasi fasilitas steril. Langkah ini mempertegas fondasi perbaikan fundamental yang tengah dibangun,” ujar Didi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (28/6/2025).

    Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Indofarma usai menggelar RUPST:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama : –
    Komisaris : Didi Agus Mintadi

    Direksi

    Direktur Utama : Sahat Sihombing
    Direktur Operasional : Andi Prazos

    (fdl/fdl)

  • ‘Harta Karun’ Ini Bakal Jadi Ladang Uang RI-Malaysia 30 Tahun ke Depan!

    ‘Harta Karun’ Ini Bakal Jadi Ladang Uang RI-Malaysia 30 Tahun ke Depan!

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat yang telah menjadi objek sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade. Kawasan yang berlokasi di Selat Makassar ini terkenal kaya akan ‘harta karun’ minyak bumi dan gas (migas), yang disebut-sebut bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun.

    Kesepakatan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Kedua negara telah sepakat segera menyelesaikan masalah perbatasan yang telah menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bertahun-tahun lamanya.

    Prabowo memberi contoh terkait masalah Blok Ambalat di perairan Sulawesi. Keduanya sepakat, sambil menyelesaikan masalah-masalah hukum, RI-Malaysia juga mulai dengan kerja sama ekonomi pengembangan bersama atau joint development.

    “Sambil kita saling menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” kata Prabowo, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Jumat.

    “Apapun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasi-nya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” sambungnya.

    Dalam sejarahnya, Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara satu rumpun telah beberapa kali menemui masalah sengketa batas wilayah. Menyikapi hal ini, Prabowo memastikan kedua belah pihak akan mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan.

    “Kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim mengatakan, baik Malaysia maupun RI masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara, ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pendidikan. Hal ini termasuk berfokus pada penyelesaian konflik maritim.

    Selaras dengan itu, menurutnya diperlukan langkah agar kedua negara masih dapat menyelesaikan masalah sengketa, namun di saat yang bersamaan bisa tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada bersama-sama. Dalam kasus Blok Ambalat sendiri yakni melalui kerja sama joint development.

    “Kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan, dari segi hukum dan peraturan undang-undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi. Termasuk yang disinggung tadi, joint development authority,” ujar Anwar Ibrahim.

    Menurutnya, persoalan tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai secara tuntas, bahkan bisa memakan waktu hingga dua dekade lagi. Oleh karena itu, waktu dimanfaatkan dengan optimal lewat kerja sama ini agar kedua negara juga bisa segera menuai hasil.

    Sebagai informasi, Ambalat sendiri merupakan area perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, berdekatan dengan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.

    Wilayah tersebut telah menjadi area konflik antara Indonesia dengan Malaysia sejak lama. Hal ini salah satunya mengingat Blok Ambalat memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama cadangan migas.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Ini hanya sebagian kecilnya, mengingat Ambalat sendiri punya titik tambang setidaknya 9 titik. Disebut-sebut kandungan migasnya bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun.

    (shc/fdl)

  • Libur Panjang, Pertamina Tambah Pasokan 7 Juta Tabung LPG 3 Kg

    Libur Panjang, Pertamina Tambah Pasokan 7 Juta Tabung LPG 3 Kg

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan 7,38 Juta Tabung LPG 3 Kg

    Pertamina Patra Niaga mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya LPG 3 kg di peringatan Tahun Baru Islam yang diikuti libur akhir pekan dengan menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga,Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa tambahan pasokan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di momen-momen hari besar keagamaan.

    “Berkaca pada momen libur panjang sebelumnya, lonjakan konsumsi energi paling signifikan berada pada konsumsi LPG khususnya LPG 3kg, sehingga kami telah siapkan tambahan fakultatif sebanyak 7,38 juta tabung LPG 3Kg secara nasional, sementara pada layanan BBM, build up stock telah disiapkan sesuai kebutuhan di beberapa titik yang memiliki penyerapan tinggi seperti Malang, Bukittinggi dan beberapa kota dengan tujuan destinasi wisata lainnya”, terang Heppy dalam keterangan resminya, Sabtu (28/6/2025).

    Heppy menambahkan bahwa penyaluran tambahan dilakukan ke seluruh wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan potensi lonjakan permintaan di masing-masing daerah dengan melihat dari pola konsumsi peringatan tahun baru Islam yang terkonsentrasi di beberapa daerah dengan beberapa kegiatan budaya dan keagamaan serta bertepatan dengan libur sekolah.

    “Kami juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar harga tetap sesuai HET yang ditetapkan pemerintah serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi”, tambahnya.

    Informasi pangkalan LPG terdekat, masyarakat dapat mengecek melalui tautan ptm.id/infolpg3kg sementara untuk informasi terkait produk dan layanan Pertamina lainnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.

    (fdl/fdl)

  • Beli Beras Premium, Dapat Barang Murahan? Ini Fakta Mengejutkannya!

    Beli Beras Premium, Dapat Barang Murahan? Ini Fakta Mengejutkannya!

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan ratusan merek beras yang tak sesuai dengan mutu dan harga beras yang beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian besar bagi konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Kepolisian ke pasar. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.

    Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Bahkan, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET. Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

    Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    “Ini kita lihat ketidaksesuaian mutu beras premium 85,56%, kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%, kemudian beratnya (yang tidak sesuai) 21,66%. Kita gunakan 13 lab seluruh Indonesia, karena kita tidak ingin salah karena ini sangat sensitif,” kata Amran.

    Amran menegaskan temuan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen. Berdasarkan perhitungan Kementan, kerugian yang bisa dialami oleh konsumen beras premium diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.

    “Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen,” tambah Amran.

    (rea/fdl)

  • Berapa Besar Potongan Gaji untuk Jaminan Hari Tua?

    Berapa Besar Potongan Gaji untuk Jaminan Hari Tua?

    Jakarta –

    Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang paling banyak digunakan. JHT sendiri merupakan bentuk jaminan berupa akumulasi tabungan (simpanan) untuk menjamin masa tua para pekerja.

    Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini berapa besaran potongan gaji untuk membayar iuran JHT?

    Dalam situs resmi BPJS Ketenagakerjaan dijelaskan besaran potongan gaji untuk JHT total 5,7% dari upah yang diterima peserta setiap bulannya,dengan ketentuan 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% lainnya ditanggung oleh pengusaha/pemberi kerja.

    Sebagai contoh, jika gaji bulanan yang diterima peserta adalah Rp 5.000.000, maka potongan untuk JHT adalah:

    – Pekerja: Rp 5.000.000 x 2% = Rp 100.000
    – Pemberi kerja: Rp 5.000.000 x 3,7% = Rp 185.000.
    -Total Iuran yang Dibayar: Rp 5.000.000 x 5,7% atau Rp 100.000 + 185.000 = Rp 285.000

    Artinya potongan yang gaji yang harus dibayarkan pekerja hanya Rp 100.000 saja. Bukan Rp 285.000, karena Rp 185.000 di antaranya dibayarkan oleh pemberi kerja.

    Manfaat Jaminan Hari Tua

    Masih dari sumber yang sama, program JHT memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta mencakup beberapa jenis pembayaran, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial peserta dalam berbagai situasi.

    Pertama, ada pembayaran sekaligus yang diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun. Manfaat ini juga berlaku bagi peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

    Selain itu, manfaat uang tunai juga diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap, memberikan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan mengingat ketidakmampuan mereka untuk bekerja.

    Pada saat peserta meninggal dunia, uang tunai akan diserahkan kepada ahli waris yang ditunjuk, memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan mendapatkan bantuan finansial untuk mengatasi kesulitan setelah kehilangan anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah.

    Manfaat Jaminan Hari Tua Bisa Dicairkan Sebagian

    Selain pembayaran sekaligus, program JHT juga menawarkan pembayaran sebagian bagi peserta yang sedang berada dalam masa persiapan pensiun atau memiliki rencana untuk mengikuti program kepemilikan rumah.

    Untuk peserta yang berada dalam masa persiapan pensiun, mereka dapat menerima pembayaran sebesar 10% dari total saldo JHT mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mulai mempersiapkan keuangan mereka sebelum benar-benar pensiun.

    Selain itu, bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah, mereka dapat menarik hingga 30% dari total saldo JHT mereka, asalkan mereka telah menjadi peserta program JHT selama minimal 10 tahun.

    Manfaat tambahan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memiliki rumah sendiri, yang dapat menjadi aset penting bagi kesejahteraan mereka di masa depan.

    Perlu dicatat bahwa peserta hanya dapat mengambil manfaat ini maksimal satu kali, baik untuk persiapan pensiun maupun untuk kepemilikan rumah, sehingga mereka perlu merencanakan penggunaannya dengan hati-hati.

    Kriteria Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua

    1. Usia Pensiun 56 Tahun
    2. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan
    3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
    4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)
    5. Mengundurkan diri
    6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
    8. Cacat total tetap
    9. Meninggal dunia
    10. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%
    11. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%
    12. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) PMI

    (igo/fdl)

  • 3 Hal Penting soal Rencana Pajak Pedagang Online: Siapa Kena, Siapa Aman?

    3 Hal Penting soal Rencana Pajak Pedagang Online: Siapa Kena, Siapa Aman?

    Jakarta –

    Pengamat Perpajakan yang juga merupakan Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo ikut bicara tentang wacana penerapan kebijakan pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 terhadap para pedagang online di e-commerce. Terkait kebijakan ini, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan.

    Prastowo menyebut kebijakan tersebut dengan istilah ‘pajak merchant’. Ia menjabarkan tiga poin penting untuk menggambarkan rencana pengenaan pajak terhadap para pedagang toko online di Tokopedia hingga Shopee itu.

    “Esensi pajak ya gotong royong. Pajak memang beban, tapi dengan cara itulah hidup bersama menjadi mungkin,” ujar Prastowo, dikutip dari unggahan pada akun media sosial X @prastow.

    Poin tersebut antara lain pertama, pedagang atau merchant dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta setahun tetap tidak membayar pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kedua, merchant dengan omzet di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun, selama ini dikenai pajak hanya 0,5% dari omzet. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

    Lalu yang ketiga, untuk merchant dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar, maka Marketplace akan memungut PPh 0,5% dari transaksi. Jumlah ini boleh dikurangkan dari kewajiban pajak akhir tahun.

    “Ini yang akan diatur. Adil kan? Yang mikro dilindungi. Yang kecil dibantu dengan tarif rendah. Yang menengah difasilitasi dengan pemungutan yang lebih mudah dan tarif rendah,” kata pria yang kini menjadi Stafsus Gubernur DKI Jakarta itu.

    Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah melakukan sosialisasi terbatas menyangkut rencana mewajibkan e-commerce seperti Tokopedia hingga Shopee memungut pajak kepada pedagang di platform mereka.

    DJP juga diketahui sedang mempersiapkan aturan yang menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    (shc/fdl)

  • Mau Bayar Tol Jauh Lebih Murah? Perhatikan Waktu Ini!

    Mau Bayar Tol Jauh Lebih Murah? Perhatikan Waktu Ini!

    Jakarta –

    PT Waskita Toll Road melalui anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% untuk seluruh golongan kendaraan. Diskon ini bertepatan dengan periode awal dan akhir libur sekolah. Diskon tersebut berlaku pada 27-29 Juni 2025 dan pada 11-13 Juli 2025.

    Corporate Secretary, PT Waskita Toll Road, Buyung I. Lukman mengatakan inisiatif ini merupakan lanjutan dari program serupa yang sebelumnya telah diterapkan pada periode 6-9 Juni 2025 dalam rangka menyambut Libur Idul Adha, serta menjadi bagian dari komitmen WTR untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya melalui sektor pariwisata dan UMKM lokal.

    “Kami ingin jalan tol yang kami kelola tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka akses ekonomi dan wisata daerah. Diskon tarif ini merupakan bentuk dukungan konkret WTR terhadap target pemerintah dalam mendorong mobilitas masyarakat, pertumbuhan pariwisata domestik, dan geliat ekonomi lokal,” ujar Buyung dalam keterangannya.

    Langkah strategis ini juga selaras dengan paket stimulus pariwisata nasional senilai Rp 24,44 Triliun yang baru-baru ini diluncurkan Pemerintah guna mendorong 1,08 miliar perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang libur sekolah 2025. Dimana, salah satu stimulusnya mencakup potongan tarif tol.

    Dari Sumatera Selatan hingga Jawa Timur, kelima ruas tol WTR yang masuk dalam program diskon ini turut terhubung dengan destinasi pariwisata unggulan masyarakat. Salah satunya, Jalan Tol Paspro yang menjadi akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo.

    Dengan waktu tempuh yang lebih efisien dan tarif yang lebih terjangkau, masyarakat kini memiliki lebih banyak kemudahan untuk mengunjungi destinasi unggulan Jawa Timur. Lonjakan wisatawan ke Bromo selama libur panjang sebelumnya tercatat signifikan, dan WTR meyakini bahwa potongan tarif ini akan semakin menggairahkan perekonomian lokal.

    Selama periode diskon tarif berlangsung, pihaknya tetap mengedepankan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan operasional jalan tol.

    “Demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna, WTR mengimbau seluruh pengendara untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, serta merencanakan waktu perjalanan dengan baik selama masa liburan,” tambah Buyung.

    Diskon tarif tol ini diterapkan pada lima ruas tol strategis yang berada di pulau Jawa dan Sumatera yang terdiri dari:

    1. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu),
    2. Jalan Tol Pemalang – Batang,
    3. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro),
    4. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (KLBM), dan
    5. Jalan Tol Kayuagung – Palembang (Kapal).

    (rrd/fdl)

  • Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi

    Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP Tanpa Aplikasi

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua 2025 dan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Dalam situs resmi Kemensos dijelaskan pencairan bansos PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Untuk tahap pertama dilakukan pada Januari-Maret, lalu tahap pada April-Juni, tahap ke tiga pada Juli-September, dan terakhir tahap keempat pada Oktober-Desember.

    Prosedur pemberian bansos ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Pasalnya, penerima bansos ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos yang sekarang juga sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mengetahui siapa saja yang terdaftar dalam DTKS Kemensos, masyarakat bisa memeriksanya melalui aplikasi ataupun laman web resmi Kemensos melalui HP. Dengan begitu yang bersangkutan dapat mengetahui apakah dirinya merupakan penerima bansos atau bukan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    1. Buka browser di smartphone, kemudian kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan data-data terkait dengan wilayah tempat tinggal individu yang ingin diperiksa. Data ini terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa/kelurahan.

    3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan ejaan di KTP.

    4. Masukkan kode captcha yang tertera.
    Klik tombol “Cari Data”.

    5. Tunggu hingga aplikasi menampilkan informasi terkait dengan penerima bantuan PKH.

    Sebagai catatan, sistem Cek Bansos Kemensos ini akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diisi. Karenanya pengisian sendiri harus sesuai dengan KTP dan lokasi penerima.

    Besaran Bansos yang Dicairkan

    Besaran dana bansos program PKH yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar. Misalkan saja pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000 per tahap pencairan atau per tiga bulan.

    Kemudian pada komponen pendidikan, bansos PKH untuk anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tahap.

    Sementara nilai Bantuan program sembako atau BPNT diberikan sebesar Rp 200.000,00 per KPM per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang disalurkan secara tunai dan/atau non tunai oleh Bank/Pos Penyalur.

    KPM Program Sembako dapat diberikan Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial. Waktu penyaluran Program Sembako dilaksanakan setiap periode atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penyaluran Program Sembako dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial.

    Kendala Penyaluran Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan salah satu kendala atau penyebab gagal salur bansos sekarang di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Alhamdulillah ini terus diperbaiki, dan hasilnya ada tambahan berhasil salur dari yang sebelumnya gagal salur,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6) kemarin.

    Beberapa hal yang masih dalam proses perbaikan antara lain, rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, rekening beda nama dan pasif, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, dan kartu belum terbit. Hal-hal tersebut yang menyebabkan terjadinya gagal transfer.

    Kemensos terus berupaya melakukan perbaikan data dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Hasilnya untuk kartu-kartu yang bermasalah, Bank Himbara dalam hal ini BRI, Mandiri dan BSI sudah melakukan konfirmasi nomor kartu yang aktif.

    Selanjutnya untuk perecepatan pembukaan rekening baru, bank akan melakukan identifikasi KPM yang sudah mempunyai rekening. Untuk rekening yang tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya, dan untuk rekening yang namanya berbeda akan dilakukan penggantian nama sesuai nama rekening.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)