Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Warga Tolak Sistem Pembayaran Nontunai Secara Penuh!

    Warga Tolak Sistem Pembayaran Nontunai Secara Penuh!

    Jakarta –

    Kebijakan pembayaran nontunai yang diterapkan Roti O menarik perhatian publik setelah viralnya video penolakan pembayaran tunai. Roti O bukanlah satu-satunya yang menerapkan transaksi nontunai secara penuh, banyak gerai makanan dan minuman lain yang menerapkan hal serupa.

    Berdasarkan penelusuran detikcom di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, beberapa gerai makanan dan minuman terang-terangan hanya menerima transaksi nontunai. Pembayaran dengan uang tunai, meskipun jumlahnya pas, tetap tidak diterima.

    Di tengah polemik tersebut, muncul beragam pandangan di masyarakat terkait penerapan transaksi nontunai secara penuh, termasuk penggunaan QRIS. Sebagian menilai sistem pembayaran digital lebih praktis dan efisien, sementara lainnya berpandangan opsi pembayaran tunai tetap perlu disediakan agar seluruh konsumen dapat terlayani.

    Rudi, berpendapat bahwa pengusaha harus lebih fleksibel terhadap konsumen. Rudi berpandangan sistem pembayaran digital digunakan untuk alasan keamanan, tapi pengusaha tetap diminta memberi kemudahan kepada konsumen.

    “Harusnya fleksibel lah, dia pake cash boleh, QRIS juga boleh. QRIS kan menurut saya itu kan mengurangi ada uang yang hilang dan lain-lain,” ujarnya kepada detikcom di Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Rudi mengakui bahwa QRIS menjadi sistem pembayaran canggih yang diakui dunia. Namun, ia mengingatkan tidak semua kalangan familiar dengan sistem pembayaran tersebut.

    “QRIS bagus orang dunia aja mengakui, cuman fleksibel lah. Oh, cash nggak bisa, itu nggak bisa. Jangan lagi seperti itu. Kemarin kan ibu-ibu (kasus Roti O) kan nggak mungkin dia pake QRIS, nggak bisa dia,” kata pria berusia 61 tahun itu.

    Senada, Bunga, menyebut penerapan transaksi digital secara penuh belum sepenuhnya tepat. Meski memberi kemudahan, transaksi digital tidak sepenuhnya bisa diakses oleh semua kalangan.

    “Kalo menurut saya penerapan QRIS full di semua outlet belum sepenuhnya tepat. Emang sih QRIS bikin mudah dan efisien, tapi kan masih ada kesenjangan akses literasi digital di masyarakat. Apalagi nggak semua konsumen punya koneksi internet yang stabil, perangkat memadai, atau ngerti transaksi digital,” sebut wanita berusia 25 tahun itu.

    Ia juga menyebut uang tunai masih menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, pengusaha sebaiknya tetap menyediakan sistem transaksi tunai untuk melayani semua konsumen.

    Sementara itu, Radot menilai sistem pembayaran QRIS memberi kenyamanan karena lebih simpel. Pasalnya, konsumen tidak perlu membawa uang tunai saat berbelanja.

    Pria berusia 41 tahun itu meminta pengusaha tetap menyesuaikan sistem mereka dengan kemampuan konsumen. Artinya, pembayaran menggunakan uang tunai perlu tetap disediakan, sebab bisa menjadi alternatif saat ada gangguan saat melakukan transaksi non tunai.

    “Mau nggak mau harus menyesuaikan, karena kan nggak bisa dipaksakan juga, yang HP nya nggak memadai QRIS biar bisa. Jadi, sebaiknya ada pembayaran cash. Apalagi kalau sinyal kurang, kemungkinan agak lambat prosesnya, terus kadang-kadang bisa gagal juga kan,” tutupnya.

    Saksikan juga Eksklusif Update: Misbakhun Bicara Peran Strategis Komisi XI dalam Perekonomian RI

    (ily/ara)

  • Mentan Tindak Tegas Dua Produsen Minyak Goreng Pelanggar HET

    Mentan Tindak Tegas Dua Produsen Minyak Goreng Pelanggar HET

    Jakarta –

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh dua produsen menjelang Natal dan Tahun Baru. Amran menyampaikan pemerintah terus menelusuri dugaan pelanggaran tersebut dan akan menindak tegas pihak yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan.

    “Ada dua perusahaan yang kami temukan menaikkan harga di atas HET. Kami minta ditelusuri sampai ke produsennya, sampai ke pabriknya. Ini bukan lagi imbauan, tapi penindakan,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Amran menjelaskan, minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan justru dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih tinggi. Padahal, pasokan nasional dalam kondisi sangat mencukupi dan Indonesia merupakan salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia.

    “Harusnya Rp 15.700, tapi dijual Rp 18.000. Itu tidak boleh dan tidak ada alasan,” kata Amran.

    Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah mengerahkan Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dari hilir hingga hulu. Penelusuran difokuskan pada produsen dan pihak yang diduga memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraup keuntungan berlebih.

    “Yang kami kejar bukan pedagang kecil. Kami fokus ke produsennya dan siapa pun yang memanfaatkan situasi ini,” tegas Amran.

    Amran menambahkan, apabila terbukti melanggar ketentuan, produsen tersebut akan dikenai sanksi tegas, mulai dari proses pidana hingga pencabutan izin usaha.

    Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pangan nasional aman dan stabil hingga memasuki tahun depan. Stok beras nasional tercatat mencapai 3,53 juta ton tanpa impor, sementara pasokan minyak goreng, telur, dan ayam berada dalam kondisi normal di tingkat produsen.

    “Stok cukup, bahkan lebih dari cukup. Tidak ada alasan menaikkan harga. Negara hadir untuk melindungi masyarakat,” tutup Amran.

    (akn/ega)

  • 1.200 Ton Stok Beras Murah Ditambah untuk Tekan Harga di Papua

    1.200 Ton Stok Beras Murah Ditambah untuk Tekan Harga di Papua

    Jakarta –

    Perum Bulog menambah pasokan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.200 ton di Papua. Hal ini dilakukan untuk menekan harga beras yang tinggi di daerah tersebut.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan penyaluran ini juga dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan stok yang mumpuni selama momen natal dan tahun baru.

    “Dengan harapan para umat kristiani yang melaksanakan natal, tahun baru di Papua dapat menikmati beras dengan harga murah. Dan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. Kalau kemarin sekitar 1.200 ton. 1.200 ton kemarin,” kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Dengan tambahan stok tersebut, setiap Kabupaten/Kota dapat memiliki stok SPHP sebanyak minimal 10 ton. Ia menjamin dengan SPHP masyarakat Papua.

    “Karena kita tahu bersama kan di sana beras mahal tuh katanya. Kita stokkan di fores-fores, di gudangnya dan kodim itu 10 ton beras. Itu tanpa terkecuali semuanya 10 ton minimal,” jelasnya.

    Dalam data Panel Harga Pangan Nasional harga beras medium di Papua 7,94% di atas HET. Hari ini, Senin (22/12) harga beras di Papua Barat mencapai Rp 16.731/kg, Papua Rp 15.554/kg, Papua Tengah Rp 15.719/kg. Sementara HET beras medium di Indonesia Timur ditetapkan Rp 15.500/kg.

    Sementara harga beras premium mencapai Rp 18.438/kg di Papua Tengah, di Papua Rp 18.143/kg, Papua Barat Rp 18.000/kg, Papua Barat Daya Rp 17.000/kg. Sementara HET beras premium di Indonesia Timur Rp 15.800/kg.

    Sebelumnya, pemerintah bersama Perum Bulog dan Polri menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Tanah Papua menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dan penyaluran besar-besaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), ribuan ton beras didistribusikan ke seluruh wilayah Papua Raya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang terkendali.

    Pelepasan penyaluran beras SPHP yang dilakukan di Polda Papua (09/12) ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn.) Mathius D. Fakhiri, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, serta Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani. Kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Papua, pejabat utama Mabes Polri, serta perwakilanTNI, Forkopimda Papua, dan instansi terkait lainnya.

    Dalam kegiatan ini, pemerintah secara serentak melepas 4.634 ton beras SPHP untuk didistribusikan ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi di Papua Raya: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Langkah ini merupakan upaya strategis Pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan merata dan stabil menjelang kebutuhan di akhir tahun.

    Sebagai dukungan pengamanan dan stabilisasi, Polda Papua menyalurkan 852 ton beras SPHP sebagai tahap awal dari total 2.700 ton beras yang akan disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah Papua Raya. Distribusi dilakukan hingga ke wilayah sulit, termasuk menggunakan pesawat pada daerah yang hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Ungkap Biang Kerok Macet di Penyeberangan Kapal Feri

    Pengusaha Ungkap Biang Kerok Macet di Penyeberangan Kapal Feri

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan penyebab kemacetan di penyeberangan kapal feri di sejumlah lintas penyeberangan. Menurut Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo, gangguan operasional terjadi dalam beberapa hari terakhir, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni.

    Ia menilai peristiwa itu dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrem, uji coba sistem SPB online melalui Inaportnet, serta peningkatan volume kendaraan barang menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Keterlambatan sandar, antrean panjang, dan gangguan lalu lintas di pelabuhan penyeberangan pada masa peak season bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan faktor masalah struktural yang selama ini diabaikan, yaitu keterbatasan jumlah, kapasitas, dan kualitas dermaga pelabuhan penyeberangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025)

    Ia membeberkan kronologi kemacetan yang terjadi. Pada 17-19 Desember, cuaca buruk berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan memicu antrean kendaraan hingga 4 kilometer (km). Pada 19 Desember, kendaraan barang dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) sesuai kebijakan bersama.

    Pada 20 Desember, justru terjadi penumpukan parah di Pelabuhan BBJ, sehingga kendaraan harus menunggu hingga dua hari untuk dapat menyeberang. Di saat yang sama, banyak truk tetap bergerak menuju Merak sehingga diterapkan pengaturan buka-tutup yang beberapa kali berubah.

    “GAPASDAP menegaskan bahwa armada kapal dalam kondisi siap dan tersedia, bahkan didukung oleh sekitar 70 kapal Ro-Ro berukuran di atas 5.000 GT. Tidak banyak kapal yang menunda pelayaran secara sengaja. Keterlambatan lebih disebabkan oleh keterbatasan sandar, kapasitas dermaga, serta dinamika pengaturan kendaraan di darat,” terangnya.

    Yang kerap dilupakan oleh para pengambil keputusan, lanjut Khoiri, Pelabuhan Merak-Bakauheni memiliki 7 pasang dermaga yang sangat kompatibel dengan kapal Ro-Ro, serta merupakan titik temu langsung jaringan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.

    “Namun ironisnya, pada masa peak season, Merak-Bakauheni justru tidak dijadikan pelabuhan utama. Seharusnya seluruh strategi nasional tetap berorientasi pada Merak-Bakauheni sebagai pelabuhan utama, sementara BBJ dan Ciwandan difungsikan sebagai pelabuhan bantuan, bukan sebaliknya,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa seluruh Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera bermuara ke pelabuhan penyeberangan. Setiap penambahan kapasitas tol tanpa diimbangi penambahan dan penguatan dermaga sama artinya dengan menciptakan bom waktu kemacetan di pelabuhan penyeberangan.

    “Jika masukan ini terus diabaikan, maka ledakan kemacetan berskala besar di pelabuhan penyeberangan hanya tinggal menunggu waktu,” jelas Khoiri.

    Untuk solusi jangka panjang, Khoiri telah mengusulkan langsung kepada pemerintah. Pertama, membangun breakwater dan kolam pelabuhan di pelabuhan penyeberangan strategis guna menahan arus dan gelombang, sehingga proses sandar dan bongkar muat tidak selalu lumpuh saat cuaca buruk.

    Sebagai contoh, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Aceh, yang dibangun BRR pasca tsunami, terbukti tetap operasional karena memiliki kolam pelabuhan yang terlindungi. Kedua, menetapkan proyek pembangunan dan penguatan dermaga penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat kedua lintasan ini merupakan urat nadi penghubung Pulau Jawa-Sumatra dan Jawa-Bali.

    “Karena tingkat strategisnya sangat tinggi dan menyambung langsung jaringan tol nasional, maka pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, dan breakwater di dua lintasan ini harus dikawal langsung oleh Presiden, agar tidak lagi dilupakan atau dikesampingkan,” jelasnya.

    (rea/ara)

  • Bulog Salurkan 35% Minyakita Langsung ke Pedagang Mulai Januari 2026

    Bulog Salurkan 35% Minyakita Langsung ke Pedagang Mulai Januari 2026

    Jakarta –

    Perum Bulog siap menyalurkan Minyakita sebanyak 35%. Penugasan ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Penyaluran 35% ini tidak hanya Bulog sendiri, tetapi juga penugasan kepada ID Food. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran Minyakita akan dilakukan mulai Januari 2026.

    “Ini kan nanti tahun 2026 turunnya. Sekarang belum turun (stoknya). Jadi per Januari 2026 nanti baru kita terima DMO (Domestic Market Obligation)-nya,” kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Rizal memastikan penyaluran Minyakita dari Bulog tidak ke distributor tetapi langsung ke pedagang atau pengecer. Dengan cara itu, pemerintah memotong alur distribusi Minyakita, sehingga harga bisa ditekan sampai sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Sesuai dengan Permendag sekarang, itu dari Bulog maupun dari ID Food nanti tidak diserahkan ke distributor, tapi langsung ke pengecer. Tujuannya apa? Supaya harga minyak itu betul-betul yang serendah-rendahnya, sesuai dengan HET. Supaya memotong birokrasi dan memotong jalur-jalur yang merugikan rakyat,” terangnya.

    Secara teknis, untuk mendapatkan pasokan, Perum BULOG akan melakukan pembelian Minyakita dari produsen melalui 2 (dua) skema. Pertama, skema penugasan pemerintah utk membentuk Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP). Kedua, skema bisnis komersil utk kebutuhan penjualan komersial ke jaringan ritel Perum Bulog.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga Minyakita akan turun. Salah satu pemicunya adalah intervensi harga Minyakita wajib 35% melalui BUMN Pangan.

    BUMN Pangan yang terdiri dari Perum Bulog dan ID Food ini diperintahkan untuk melakukan penyaluran langsung ke pedagang. Hal ini untuk memutus panjangnya rantai distribusi yang kerap kali membuat harga menjadi tinggi.

    “Jadi dari Bulog/BUMN Pangan itu kan berfungsi sebagai D1 ya, langsung (distribusi) ke pengecer, pengecer itu berarti kan yang misalnya di pasar-pasar atau koperasi segala macam,” ujar Budi Santoso ditemui, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2026).

    Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat telah diatur, pendistribusian Minyakita melalui BUMN Pangan minimal 35%. BUMN Pangan sebagai D1 yang menerima distribusi langsung dari produsen Minyakita.

    Kemudian BUMN Pangan harus menyalurkan langsung ke pedagang atau pengecer. Pengaturan ini tertuang dalam pasal 11 nomor 2 huruf b.

    “Produsen kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan, Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan kepada pengecer, pengecer kepada konsumen,” isi pasal 11 nomor 2 huruf b.

    (kil/kil)

  • Viral Bukaan Lahan di Lereng Gunung Slamet, ESDM Tegaskan Bukan Tambang

    Viral Bukaan Lahan di Lereng Gunung Slamet, ESDM Tegaskan Bukan Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di lereng barat daya Gunung Slamet, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Hal ini mengkonfirmasi terkait adanya foto bukaan lahan yang beredar di media sosial.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM Jeffri Huwae mengatakan bukaan lahan yang sempat menjadi perhatian publik tersebut diketahui merupakan aktivitas lama yang dilakukan pada periode 2017-2018 oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE), saat perusahaan tersebut masih berstatus sebagai pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi di wilayah Baturraden dan sekitarnya.

    Jeffri mengatakan kondisi terkini dibukaan lahan tersebut kembali tertutup vegetasi. Hal ini berdasarkan citra satelit Sentinel-2 tanggal 30 Mei 2025 dan peninjauan lapangan oleh Ditjen Gakkum ESDM pada 13 Desember 2025.

    “Kami juga tidak menemukan tanda-tanda potensi longsor pada bekas bukaan lahan sepanjang 3 km tersebut,” kata Jeffri dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Jeffri menjelaskan temuan awal berasal dari pengamatan citra Google Maps yang menunjukkan lahan terbuka sepanjang kurang lebih tiga kilometer pada ketinggian antara 1.300 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat dan dugaan adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan lereng Gunung Slamet.

    “Hasil penelusuran memastikan bahwa pembukaan lahan dilakukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi, termasuk pembangunan jalan akses rig, kolam penampungan air pemboran, serta tiga sumur eksplorasi,” jelas Jeffri.

    Pembangunan infrastruktur itu sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah keteknikan, melalui penataan jalan secara teratur, penerapan sistem terasering, serta penggunaan dinding penahan tanah (retaining wall) guna meminimalkan risiko longsor, dengan lebar jalan sekitar 10 meter.

    Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE terus mengawal proses reklamasi dan penutupan sumur eksplorasi yang sudah tidak aktif, serta memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai ketentuan.

    “Pemantauan dan pengawasan berkelanjutan juga terus dilakukan terhadap aktivitas panas bumi di kawasan tersebut,” ujar Jeffri.

    Masyarakat di sekitar Gunung Slamet dihimbau untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian informasi kepada publik, menjaga keselamatan lingkungan, serta merespons setiap kekhawatiran masyarakat secara cepat dan transparan.

    Lihat juga Video ‘Kisah Para Penjaga Terowongan Air di Lereng Gunung Slamet’:

    (hrp/fdl)

  • Konsumsi BBM Selama Libur Nataru Diprediksi Naik 3,2%

    Konsumsi BBM Selama Libur Nataru Diprediksi Naik 3,2%

    Jakarta –

    Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, PT Pertamina Patra Niaga memprediksi konsumsi energi khususnya gasolin meningkat 3,2% dari kebutuhan harian. Sementara itu, kebutuhan gas oil diprediksi turun sekitar 7,6% dari kebutuhan harian.

    “Konsumsi gasolin kami prediksi meningkat sebesar 3,2% dari kebutuhan normal harian. Kemudian untuk gas oil dalam prediksinya mengalami penurunan sekitar 7,6% karena berkurangnya aktivitas industri di akhir tahun,” ujar Vice President (VP) Retail Business Support Pertamina Patra Niaga, Beny Harto Wijaya, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Sementara itu, penggunaan bahan bakar pesawat atau avtur mengalami peningkatan 5,2% dan LPG diperkirakan meningkat sekitar 7,2%. Untuk kerosin (minyak tanah) diperkirakan meningkat sekitar 4,3% untuk aktivitas rumah tangga dan wisata.

    “Untuk stok nasional pastikan aman di atas level normal, dengan monitoring real time melalui Command Center Satgas Nataru,” tambah Beny.

    Selain itu, Beny menjelaskan, pihaknya juga menyiagakan 1.866 SPBU yang siaga 24 jam di seluruh Indonesia. Selain itu, ada sebanyak 6.231 agen LPG Siaga juga disiapkan untuk ketersediaan LPS untuk rumah tangga dan usaha kecil.

    “Pertamina menyiagakan 1.866 SPBU siaga 24 jam di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan BBM pemudik. Selain itu, 6.231 agen LPG Siaga disiapkan untuk memastikan ketersediaan LPG bagi rumah tangga dan usaha kecil,” ungkapnya.

    Beny menjelaskan, untuk di jalur yang rawan kepadatan pihaknya menyiapkan 70 unit modular, dan 48 tenda kemasan yang tersebar di 50 titik lokasi yang tidak tersedia SPBU serta di jalur wisata populer.

    (eds/eds)

  • Malaysia Mau Bangun Jembatan Nyambung RI

    Malaysia Mau Bangun Jembatan Nyambung RI

    Jakarta –

    Malaysia menggodok rencana untuk membangun jembatan yang menghubungkan kawasan Malaka dengan Sumatera di Indonesia. Pemerintah negara bagian Melaka memulai inisiasi tersebut.

    Pekan lalu, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh mengusulkan pengkajian pembangunan jembatan sepanjang lebih dari 47 km. Jembatan itu akan menghubungkan Pengkalan Balak di kawasan Masjid Tanah ke Indonesia.

    Dilansir dari Free Malaysia Today, Senin (22/12/2025), pengkajian proyek itu diusulkan dimulai pada bulan Januari 2026 mendatang. Pemerintah negara bagian menghabiskan RM 500.000 atau sekitar Rp 2 miliar (kurs Rp 4.100) untuk perusahaan konsultan guna mempelajari aspek teknis, ekonomi, dan logistik dari proposal tersebut.

    Mengingat konversi lahan seluas 5.000 hektar di Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru, Rauf mengatakan jembatan tersebut akan berdampak positif yang kuat pada perekonomian Melaka.

    Pemimpin Oposisi di Melaka Yadzil Yaakub mempertanyakan tujuan dan kelayakan usulan pembangunan jembatan yang menghubungkan Melaka dengan Indonesia. Dia menilai pemerintah Melaka belum tentu memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya pembangunan jembatan tersebut dan menyebutnya tidak realistis.

    Dia mengatakan pemerintah negara bagian hanya mengumpulkan pendapatan tahunan yang terbatas, hampir semuanya digunakan untuk pengeluaran operasional. Bahkan pemerintah Melaka juga masih memiliki utang kepada beberapa pihak, termasuk pemerintah pusat.

    “Kenyataannya adalah pengeluaran pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita membutuhkan bantuan pemerintah pusat hanya untuk memperbaiki jalan-jalan negara bagian, bagaimana kita dapat membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” kata Yadzil penuh pertanyaan.

    “Dan dengan meningkatnya utang nasional dan tekanan fiskal yang terus berlanjut, tidak masuk akal untuk berharap bahwa pemerintah federal akan menanggung beban keuangan dari proyek mega yang diusulkan ini,” lanjutnya.

    Dia menambahkan bahwa bagian Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut bukanlah pusat ekonomi utama, dan kemungkinan akan menghasilkan keuntungan minimal bagi Melaka.

    Dia juga menyampaikan kekhawatiran tentang dampak lingkungan proyek tersebut terhadap garis pantai, serta rekam jejak pemerintah negara bagian dalam proyek-proyek yang gagal.

    Lihat juga Video ‘Kunjungan Wisman Naik di 2025, Paling Banyak dari Malaysia’:

    (acd/acd)

  • Warga RI Sering Ketipu Konser Musik, Pemerintah Bilang Gini

    Warga RI Sering Ketipu Konser Musik, Pemerintah Bilang Gini

    Jakarta –

    Kasus penipuan dalam penyelenggaraan konser musik di Tanah Air sering terjadi belakangan ini. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kerugian konsumen pada tahun 2025 mencapai Rp 407 juta. Angka ini naik drastis jika dibandingkan pada 2024, yang hanya mencapai Rp 30 miliar.

    Menanggapi hap tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pada dasarnya, kasus konser musik bermasalah sudah masuk ke ranah hukum sehingga penanganannya dilakukan bersama aparat penegak hukum.

    Teuku mengatakan Kementerian Ekraf saat ini tengah berupaya memperbaiki dan menyehatkan ekosistem industri ekonomi kreatif dengan menggandeng asosiasi promotor musik dan juga berbagai pihak lainnya.

    “Kami sebagai kementerian terus mendorong agar pegiat ekonomi kreatif kita semakin sehat ekosistemnya, dan berkembang industri-nya, dan kita mengimbau agar penipuan-penipuan seperti ini untuk ditindak dengan tegas,” katanya dalam acara Ekraf Annual Report (EAR) 2025 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Agustini Rahayu menjelaskan bahwa banyaknya kasus ini akan menimbulkan citra yang kurang baik bagi industri musik RI.

    “Karena itu memengaruhi citra banget, jadinya orang mau ke sini, aman nggak ya? Tapi ya itu lah kita ada proses lah, kan nggak bisa kayak balik tangan. Tapi ya, we have to start somewhere. Jadi udah dilakukan sih kalau langkah-langkah kecilnya,” katanya.

    Dalam hal ini, Kementerian Ekraf berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata yang memiliki deputi khusus pengelolaan event untuk membahas perbaikan sistem penyelenggaraan acara. Meski begitu, upaya perbaikan sistem tersebut masih dalam proses.

    “Di (Kementerian) Pariwisata kan ada satu kedeputian khusus yang mengurusi event, ya kan? Nah itu kita juga back to back dengan mereka, gitu loh. Untuk kemudian ini perbaikan sistemnya mesti gimana? Nah itu lagi-lagi on progress sih semuanya,” katanya.

    (hrp/fdl)

  • Cek! Ini Kriteria UMKM Terdampak Bencana Sumatera yang Utangnya Dihapus

    Cek! Ini Kriteria UMKM Terdampak Bencana Sumatera yang Utangnya Dihapus

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan relaksasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, salah satunya potensi penghapusan utang. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung.

    Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyampaikan ada beberapa kriteria debitur terdampak bencana yang utangnya bisa dihapus.

    “Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari (daerah) bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” ujar Helvi usai acara Holding UMKM Expo di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Helvi menjelaskan salah satu kriteria utamanya, yakni melihat rekam jejak debitur. Jika UMKM tersebut disiplin namun usahanya hancur total akibat bencana, pemerintah akan memberikan relaksasi.

    “Apakah dia terdampak itu memang tidak ada usaha sama sekali, tetapi track record-nya selama ini bagus, dia bisa jadi direlaksasi, kemudian menumbuhkan usaha baru. Itu artinya diberi kesempatan lagi,” terang Helvi.

    Bagi UMKM yang usahanya masih bisa berjalan tapi kehilangan akses pasar, pemerintah akan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Helvi menjamin Kementerian UMKM akan menjadi garda terdepan jika ditemukan ada UMKM yang tak dapat relaksasi padahal benar-benar layak dibantu.

    “Kemudian ada juga yang terdampak karena pasarnya saja yang sudah tidak memungkinkan. Nah itu bisa dengan relaksasi, restrukturisasi. Jadi, kalau misalnya terdampak, kemudian tiba-tiba dihapuskan, ya tidak juga. Karena di sana ada tahapan-tahapan yang ada, ada kriterianya dari aturan pemerintah juga seperti itu,” tambah Helvi.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan pihaknya masih mendata bersama perbankan, lembaga penjamin, dan pemerintah daerah. Menurutnya, prioritas utama saat ini memastikan warga tenang menghadapi musibah sebelum masuk ke tahap mitigasi bisnis.

    “Jadi, belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditangani ya,” ujar Riza.

    Sebelumnya, terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Jadi, lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

    Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

    (rea/ara)