Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target

    Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target Rp 2.189,3 triliun seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025. Hal ini dikarenakan efek berbagai shock yang terjadi.

    Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target. Meski tidak mencapai target, penerimaan pajak diperkirakan tumbuh 7,5% dibandingkan tahun lalu.

    “Penerimaan pajak oleh teman-teman DJP masih akan dijaga dengan growth 7,5% sehingga pada akhir 2025 diperkirakan kami akan mengumpulkan Rp 2.076,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dalam memulihkan penerimaan negara. Salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah program kolaborasi (joint program).

    “Banyak extra effort ekstra seperti joint program yang dilakukan dan sekarang dimonitor oleh Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan) setiap hari. Ada juga berbagai effort baik di DJP maupun DJBC dengan memperkenalkan beberapa measure baru,” ucap Sri Mulyani.

    Sampai semester I-2025 realisasi penerimaan pajak turun 6,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlahnya terkumpul Rp 837,8 triliun.

    Kontraksi penerimaan pajak pada semester I-2025 disebabkan oleh tingginya restitusi. Selain itu dikarenakan pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sebelumnya berpotensi menambah Rp 71 triliun.

    “Itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar Rp 71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu mempengaruhi kinerja kita,” ujarnya.

    Rendahnya penerimaan juga dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi yang turun. Kondisi ini terjadi sejak awal tahun. “Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.

    Hal lain yang mempengaruhi penerimaan adalah dividen BUMN yang kini disetorkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). “Dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Lihat juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya…

    (aid/ara)

  • Mensesneg Ungkap Danantara Bikin Kepo Pemimpin Dunia

    Mensesneg Ungkap Danantara Bikin Kepo Pemimpin Dunia

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuat banyak pemimpin-pemimpin negara di dunia kepo. Setiap Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke berbagai negara pasti pimpinan negaranya langsung bertanya-tanya soal Danantara.

    Menurutnya, lembaga pengelola investasi sovereign wealth fund macam Danantara memang menjadi keniscayaan di dunia modern. Bila sebuah negara ingin memperkuat pondasi ekonomi dan keuangannya, lembaga investasi resmi memang perlu dibentuk.

    “Sepanjang yang saya ketahui setiap lawatan bapak presiden justru pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat itu yang selalu Justru membahas terlebih dahulu mengenai Danantara, karena sebagai sovereign wealth fund memang itu jadi keniscayaan,” beber Prasetyo ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Selasa (1/7/2025).

    Prasetyo bilang selama ini pemimpin-pemimpin negara sahabat banyak bertanya-tanya soal pengembangan Danantara di Indonesia. Apalagi melihat aset yang berada di dalam pengelolaan Danantara mencapai US$ 1 triliun.

    “Bagi teman-teman di negara sahabat ini menjadi sebuah investasi yang luar biasa, dalam waktu cepat Indonesia punya sovereign wealth fund dengan asset under management yang mencapai US$ 1.000 miliar. Itu biasanya tidak masuk dalam agenda tapi selalu dibicarakan,” kata Prasetyo.

    Danantara sendiri adalah sebuah badan pengelola investasi yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu 5 bulan menjabat sebagai presiden, Prabowo meluncurkan lembaga baru ini pada 24 Februari 2025.

    Tugas Danantara adalah untuk mengelola semua aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dividen atau keuntungan dari penyelenggaraan usahanya. Kini beberapa aset milik negara juga akan berada di bawah manajemen Danantara.

    Jika selama ini keuntungan BUMN menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini dana tersebut akan dialihkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Danantara juga dibentuk sebagai optimalisasi pengelolaan perusahaan pelat merah milik pemerintah.

    (hal/kil)

  • Skandal Beras Murah Dibongkar! SPHP Dioplos, Outletnya Siluman

    Skandal Beras Murah Dibongkar! SPHP Dioplos, Outletnya Siluman

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini tak tepat sasaran. Temuan Bapanas, outlet yang menyalurkan SPHP ada yang fiktif hingga praktik pengoplosan beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah mengecek ke lapangan. Berdasarkan hasil itu, Arief menyebut ada praktik pengoplosan dalam penyaluran SPHP demi mendapatkan keuntungan. Sebab, penyaluran SPHP beberapa waktu lalu menggunakan beras impor dengan persentase butir beras patahnya mencapai 5%.

    “Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan broken 5% sebenarnya itu beras premium kalau dibuka di mix memang akan mendapatkan keuntungan. Ini yang nggak boleh sehingga beras SPHP memang menggunakan kemasan 5 kilogram dan memang benar di tempat yang baik,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Selatan (1/7/2025).

    Selain itu, pihaknya juga menemukan banyak outlet penyaluran beras SPHP yang fiktif atau tidak sesuai dengan yang tertera. Padahal outlet-outlet tersebut telah melalui verifikasi dengan dinas-dinas terkait. Untuk itu, pihaknya melakukan penelusuran agar ke depan kejadian tersebut tidak terulang.

    “Outlet-outlet itu tidak ada malahan, alamatnya tidak sesuai dengan datanya. Tentunya dari dinas yang tadi kita melakukan verifikasi. Justru ini yang kita telusur sehingga ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi, bisa dibilang lokasinya tidak sesuai sama yang tertera,” tambah Arief.

    Tentunya temuan tersebut, Arief menerangkan akan diserahkan ke Satgas Pangan apabila ada unsur pidana. Adapun langkah mitigasi agar kejadian hal serupa tidak terjadi, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi outlet penyaluran SPHP.

    “Kalau ada Kopdes Merah Putih jadi outlet kita dan pakai digital. Kita sedang mempersiapkan bisnis prosesnya sehingga tidak mengulang kesalahan kita kemarin,” terang Arief.

    Tonton juga Video Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman

    (rea/fdl)

  • Wamen ESDM Pede Target Setoran PNBP Migas Rp 120,9 T Tercapai, Ini Strateginya

    Wamen ESDM Pede Target Setoran PNBP Migas Rp 120,9 T Tercapai, Ini Strateginya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung optimistis target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas (Migas) yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 120,99 triliun dapat tercapai.

    Meskipun pada periode Januari-Juni 2025 PNBP dari sektor SDA Migas baru mencapai Rp 39,83 triliun atau baru sebesar 32,92% dari target, ia yakin target bisa tercapai karena PNBP dari sektor SDA Migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan.

    “Jadi kalau pengalaman kita tahun 2024 yang lalu itu justru PNBP dari ESDM 118%,” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Yuliot menjelaskan strategi yang akan dilakukan Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut dengan terus memaksimalkan potensi sumur minyak untuk dieksplorasi. Hal ini diyakini akan meningkatkan lifting migas dalam negeri yang ujungnya potensi penerimaan negara akan meningkat.

    “Kalau ini liftingnya dinaikin berarti kan potensi peningkatan negara akan terjadi peningkatan,” katanya.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno pun menjelaskan penyebab capaian setoran PNBP masih 32% lantaran rata-rata harga minyak dunia masih berada di bawah asumsi ICP pada APBN 2025.

    “Terkait hal ini mungkin disebabkan dengan asumsi harga ICP pada tahun 2025, yaitu US$ 82 per barel, sedangkan pada realisasinya rata-rata minyak ICP sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar US$ 70 per barel,” terang Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Selain imbas asumsi harga ICP yang tidak stabil, Winarno menyebut lambatnya PNBP SDA terjadi akibat lifting migas yang belum mencapai target APBN 2025 sebesar 605 ribu BOPD. ICP pada 2026 diperkirakan berada di kisaran US$ 60-80 per barel.

    Menurut Winarno, perkembangan harga minyak mentah dunia saat ini mengalami tren penurunan dibanding asumsi APBN 2025. Hingga Mei 2025 rata-rata ICP tercatat sebesar US$ 70,05 per barel atau lebih rendah dari asumsi APBN US$ 82 per barel.

    “Untuk tahun 2026 diproyeksikan harga minyak mentah Indonesia, ini berdasarkan rapat awal adalah sebesar US$ 60-80 per barel,” jelasnya.

    Tren pelemahan ini terjadi imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di sisi lain, kenaikan tarif dagang Amerika Serikat (AS) juga menyumbang sentimen pergerakan harga komoditas migas dunia.

    Ia memaparkan, berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA) dan hasil pooling Reuters, harga minyak mentah Brent diperkirakan menyentuh angka US$ 64,6 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) sebesr US$ 60,80 per barel.

    Ia merinci, Departemen Energi AS juga memprediksi harga minyak WTI berada di level US$ 62,33 dan Brent US$ 65,97 per barel. Sedangkan berdasarkan kajian Reuters, harga minyak WTI sebssr US$ 64,12 dan Brent US$ 67,71 per barel.

    “Untuk tahun 2026 diproyeksikan harga minyak mentah Indonesia, ini berdasarkan rapat awal dengan Kementerian Keuangan, adalah sebesar US$ 60-80 per barrel yang didasarkan pada publikasi US-IAE dan polling Reuters,” imbuhnya.

    Lihat juga Video KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T

    (ara/ara)

  • Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5% untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hal ini sesuai perkiraan berbagai lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 berada di level 4,7%.

    “Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5%,” tutur Sri Mulyani.

    Selain itu, dalam asumsi makro 2025 terbaru pemerintah memperkirakan inflasi terjaga di semester II, namun diperkirakan ada kenaikan sedikit lebih tinggi di 2,2-2,6%.

    Mengenai nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan pada level Rp 16.300-16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Sementara itu, mengenai outlook harga minyak diakui agak sulit. “Kemarin sempat melonjak harga minyak karena adanya pengeboman di Iran, namun kita melihat ada tren perbaikan dan semoga tetap terjaga suasana kondusif dari geopolitik dan perang di Timur Tengah. Kami perkirakan cukup lebar antara US$ 66-94 per barel,” kata Sri Mulyani.

    Kemudian, untuk outlook dari lifting minyak sebesar 593-597 ribu barel per hari (rbph) dan lifting gas sebesar 976-980 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph).

    (aid/ara)

  • Bayar Pakai QRIS Kena PPN? Ini Faktanya

    Bayar Pakai QRIS Kena PPN? Ini Faktanya

    Jakarta –

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu inovasi dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Melalui metode pembayaran ini, masyarakat dan mempercepat proses transaksi dan tak perlu lagi menyiapkan uang tunai.

    Tak hanya mempercepat transaksi, QRIS juga memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa terpencil hingga restoran di kota besar. Berkat itu masyarakat dapat bertransaksi non-tunai dengan mudah di berbagai wilayah Indonesia.

    Namun, seiring dengan makin luasnya penggunaan QRIS, muncul pertanyaan di tengah masyarakat apakah QRIS dikenai pajak?

    Bayar Pakai QRIS Tak Kena Tambahan Pajak

    Melansir dari situs remsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), QRIS sebagai sarana pembayaran tidak secara langsung dikenai pajak. Namun ada aspek perpajakan yang menyertainya tergantung siapa yang terlibat dan bagaimana transaksinya dilakukan.

    Dijelaskan, pada dasarnya QRIS merupakan alat atau sarana pembayaran dan bukan objek pajak. Dalam hal ini, QRIS hanyalah pengganti uang tunai, kartu debit, atau metode pembayaran lainnya. Oleh karena itu penggunaan QRIS oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa tidak serta-merta menciptakan kewajiban pajak tambahan.

    Namun, karena sistem ini melibatkan penyedia layanan teknologi dan transaksi ekonomi, unsur pajak tetap ada di balik layar. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi yang dikenai pajak atas pemanfaatan QRIS?

    Mereka yang Dikenakan Pajak Atas Penggunaan QRIS

    1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

    PJSP adalah pihak seperti bank, fintech, atau lembaga keuangan lain yang menyediakan layanan QRIS. Mereka memperoleh penghasilan dari fee, komisi, atau biaya layanan kepada merchant.

    Dari sisi pajak, mereka dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa layanan sistem elektronik (jika dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP) dan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari fee atau komisi.

    Jadi, ketika penyedia QRIS mengenakan biaya kepada merchant, fee tersebut merupakan objek pajak yang harus dilaporkan.

    2. Merchant (Pedagang atau Penyedia Jasa)

    Merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS tetap memiliki kewajiban pajak atas transaksi yang dilakukan, terlepas dari metode pembayarannya. Jika merchant merupakan PKP, ia wajib memungut dan menyetor PPN atas penjualan barang atau jasa kena pajak.

    UMKM dapat dikenai PPh Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022), selama omzet belum melebihi Rp500 juta. QRIS di sini tidak mengubah skema perpajakan. Ia hanya menggantikan media pembayaran, bukan jenis usahanya.

    3. Konsumen

    Dari sisi konsumen, tidak ada kewajiban pajak baru yang timbul karena menggunakan QRIS. Konsumen hanya membayar harga barang atau jasa seperti biasa.

    Jika barang/jasa tersebut memang kena PPN, maka PPN sudah termasuk dalam harga (atau ditambahkan secara terpisah). Artinya, konsumen tidak membayar pajak untuk QRIS secara terpisah.

    QRIS sebagai alat pembayaran tidak dikenai pajak secara langsung. Namun, jasa penyediaan sistem QRIS dan transaksi ekonomi yang terjadi melalui QRIS tetap berada dalam pengawasan sistem perpajakan.

    Biaya yang Berlaku untuk QRIS

    Meskipun transaksi menggunakan QRIS tidak dikenakan PPN, masih ada biaya yang berlaku untuk jual beli dengan QRIS yaitu Merchant Discount Rate (MDR) dan inilah yang akan dikenakan PPN.

    Berdasarkan situs resmi salah satu penyedia jasa QRIS, Gopay, pemberlakuan biaya MDR untuk QRIS sudah diatur dalam PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenkeu tersebut, PJSP terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Sistem Pembayaran kepada Pedagang, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain, atau pihak lain.

    Masih berkaitan dengan pasal yang sudah disebutkan, Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa imbalan yang diperoleh PJSP dari pedagang atau PJSP lain bisa berupa MDR, biaya transaksi, biaya administrasi, atau biaya lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

    Besaran Biaya untuk Penggunaan QRIS

    – Usaha Mikro: MDR 0% untuk transaksi Rp 1-Rp 500.000 dan 0,3% untuk transaksi >Rp 500.000
    – Usaha Kecil, Menengah, dan Besar: 0,7%
    – Layanan Pendidikan: 0,6%
    – SPBU, Badan Layanan Umum, dan Public Service Obligation: 0.4%
    – Bansos, pembayaran pajak, dan donasi: 0%

    Lihat juga Video Airlangga soal AS Soroti QRIS: RI Terbuka untuk Mastercard atau Visa

    (igo/fdl)

  • Rider Underwear Gelar Program Undian ‘Beli Kolor Dapat Mobil Listrik’

    Rider Underwear Gelar Program Undian ‘Beli Kolor Dapat Mobil Listrik’

    Jakarta –

    Rider Underwear menggelar undian berhadiah bagi para pengguna setianya lewat program ‘Beli Kolor Dapat Mobil Listrik’. Undian ini digelar dalam rangka menginjak usia 70 tahun.

    Seperti diketahui, Rider Underwear telah fokus pada dunia pakaian dalam di Indonesia dengan selalu menjaga kualitas bahan sejak tahun 1955.

    “Pada tahun ini, Rider Underwear menginjak usia 70 tahun dengan melewati berbagai fase Sejarah dan kejadian-kejadian besar yang ada di Indonesia, namun Rider Underwear tetap konsisten berkembang dan melangkah maju atas dukungan dari karyawan dan juga pelanggan setia,” kata CEO sekaligus pemilik PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Foto: Rider Underwear

    Bahkan, inovasi produk selalu dilakukan mengikuti perkembangan zaman di bawah kepimpinan Hanan Supangkat. Hanan Supangkat sendiri adalah sosok generasi ke empat setelah Henry Supangkat, Max Mulyadi Supangkat dan pendiri PT. Mulia Knitting Factory yaitu Phan Tjen Kong, yang dipercaya mampu membawa Rider Underwear berjaya di tengah persaingan lokal maupun global saat ini.

    Oleh sebab itu, sebagai bentuk apresiasi pada pengguna dan juga bentuk penghargaan perusahaan pada masyarakat yang selama ini telah menyertai perjalanan, Rider Underwear mengadakan Undian Berhadiah ‘Beli Kolor Dapat Mobil Listrik’ selama periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Disampaikan Hanan, semua masyarakat dapat berpartisipasi mengikuti undian berhadiah tersebut, karena caranya sangat mudah sekali.

    Masyarakat hanya perlu mengirimkan 3 (tiga) buah kemasan Rider Underwear dengan menyertakan fotokopi identitas dan tulis nama, nomor telepon aktif dan tempat membeli produk di balik kemasan. Selanjutnya, kirimkan kemasan tersebut melalui PO BOX RIDER JAKARTA 10000 atau melalui DROP BOX yang tersedia pada perwakilan toko-toko Rider yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Raih kesempatan untuk mendapatkan Grand Prize berupa mobil Listrik BYD series M6 dan hadiah-hadiah Utama berupa Kulkas, Mesin Cuci dan Smart TV. Tidak hanya itu terdapat juga hadiah-hadiah hiburan berupa Android Smartphone, Air Fryer, Standing Fan, Kompor Gas, Magic Com, Dispenser, Blender, Oven dan Paket Produk Rider Underwear.

    Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 30 Januari 2026 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Program undian ini memiliki Nomor Registrasi KEMENSOS: 0505/05-2025.

    “Dengan adanya program Undian Berhadiah: ‘Beli Kolor Dapat Mobil Listrik; ini diharapkan dapat meningkatkan eksistensi Rider sebagai brand atau merek pakaian dalam Legend yang ada di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat menjadi apresiasi kepada para pelanggan yang setia menemani dan dapat berpartisipasi memeriahkan ulang tahun Rider Underwear yang ke 70 tahun,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    Jakarta –

    Komisi IV DPR RI mempertanyakan terkait harga beras yang terus melonjak di tengah melimpahnya cadangan beras pemerintah (CBP). Per 30 Juni 2025, stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,19 juta ton.

    Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan awalnya mengapresiasi pemerintah terkait produksi beras yang melimpah, termasuk cadangan beras di gudang Bulog. Namun, ia mempertanyakan harga beras yang terus melonjak meski stok melimpah. Bahkan, Daniel terkejut terkait temuan pemerintah yang dapat merugikan Rp 99 triliun per tahun.

    “Banyak yang bertanya ke saya, di tengah harga konsumen yang tinggi, katanya Bulog dilarang untuk melepas cadangannya, melepas stoknya, biasanya kan, jawaban saya menjadi tugas Bulog untuk mengintervensi pasar, salah satunya adalah operasi pasar, sehingga harga menjadi stabil. Tetapi katanya Bulog dilarang. Nah kita minta penjelasan,” kata Daniel saat RDP dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan hal itu tak lepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani. Menurut Arief, saat ini harga gabah di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. Bahkan di Pulau Jawa, harga gabah kering panen (GKP) bisa mencapai Rp 7.000-Rp 7.200/kg.

    “Kenapa harga beras naik? Ya, kalau GKP-nya sebelumnya angkanya Rp 5.500 atau Rp 6.000, hari ini Rp 6.500 di Maret any quality,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, Arief menerangkan panen raya terbesar memang di Maret-April di mana produksinya bisa mencapai 10 juta ton setara beras. Ketika produksinya turun, Arief menyebut harga gabah di tingkat petani akan naik.

    “Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan satu bantuan pangan yang 18,277 juta KPM,” imbuh Arief.

    (rea/fdl)

  • Ekspor CPO RI Melejit 61,5% di Mei 2025, Begini Trennya Sejak 2020

    Ekspor CPO RI Melejit 61,5% di Mei 2025, Begini Trennya Sejak 2020

    Jakarta –

    Minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) merupakan salah satu dari komoditas unggulan RI. Per bulan Mei 2025, tercatat ekspornya bernilai US$ 1,85 miliar atau naik 61,50% secara month-to-month (mtm).

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, CPO merupakan salah satu dari komoditas unggulan RI dari sektor non-minyak dan gas bumi (migas)

    “Untuk bulan Mei 2025, ekspor CPO bernilai US$ 1,85 miliar, naik 61,50% secara bulanan atau mtm,” kata Pudji dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Pudji mengatakan, komoditas unggulan Indonesia yaitu besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya memberikan share sekitar 29,01% dari total ekspor non-migas Indonesia secara kumulatif selama periode Januari-Mei 2025.

    “Nilai ekspor besi dan baja naik 11,02% secara kumulatif, nilai ekspor batu bara turun 19,10% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 27,89% secara kumulatif,” ujarnya.

    Untuk nilai ekspor CPO dan turunannya, secara kumulatif periode Januari-Mei 2025 adalah sebesar US$ 8,9 miliar. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, nilai ekspornya hanya mencapai US$ 6,96 miliar.

    Selaras dengan itu, BPS mencatat volume ekspor CPO dan turunannya secara kumulatif turut naik 3,58%, naik menjadi 8,30 juta ton dibandingkan Januari-Mei 2024 sebesar 8,01 juta ton. Lalu negara tujuan utama ekspor CPO Januari-Mei 2025 adalah Pakistan, India dan China.

    Lebih lanjut, Pudji memaparkan tren ekspor CPO sejak tahun 2020 silam. Pada tahun 2010, nilai ekspor CPO adalah sebesar US$ 17,36 miliar dengan volume 25,94 juta ton. Kemudian tahun 2021, nilai ekspor CPO sebesar US 26,76 miliar dan volumenya 25,62 juta ton.

    Berikutnya di tahun 2022, nilai ekspor CPO adalah sebesar US$ 27,74 miliar dengan volume 24,99 juta ton. Lalu pada tahun 2023 nilai ekspor CPO sebesar US$ 22,69 miliar dan volumenya sebesar 26,13 juta ton.

    “Dan di tahun 2024 nilai ekspor CPO adalah sebesar US$ 20,05 miliar dan volumenya sebesar 21,64 juta ton,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Rincian Sumber Uang Rp 11,8 T Disita di Kasus Korupsi Minyak Goreng

    (shc/kil)

  • Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja, Kemnaker-Kemenkop Bangun 80 Ribu Kopdes

    Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja, Kemnaker-Kemenkop Bangun 80 Ribu Kopdes

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi RI (Kemenkop) menjalin sinergi strategis untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto RI dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Merah Putih.

    Program ini menargetkan pendirian 80 ribu koperasi yang diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Menaker Yassierli mengatakan ini adalah solusi yang luar biasa.

    “Program Presiden ini tidak hanya memberdayakan ekonomi desa, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan penciptaan lapangan kerja,” ujar Yassierli, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan usai menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Menkop Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (1/7).

    Yassierli menegaskan upaya penuh Kemnaker dalam mendukung implementasi program ini, melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), tenaga instruktur terlatih, serta skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.

    “Kami siap berperan aktif dalam pengembangan koperasi desa. SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan, dan kami akan mendukungnya melalui pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi,” tegas Yassierli.

    Nota kesepahaman tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan BLK yang tersebar di berbagai daerah.

    Kedua, penguatan instruktur serta pengembangan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ketiga, pemberdayaan BLK Komunitas (BLKK) sebagai motor penggerak koperasi berbasis masyarakat. Menurut Yassierli, ketiga poin ini menjadi pondasi kerja sama yang akan terus dikembangkan untuk membentuk koperasi profesional dengan dukungan SDM unggul.

    Menkop Budi Arie Setiadi menambahkan keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas. Budi Arie menyebut koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

    “Penguatan SDM dan kelembagaan merupakan pondasi utama untuk menciptakan koperasi yang modern dan berdaya saing,” jelas Budi Arie.

    Budi Arie juga menjelaskan ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pembentukan berbagai jenis koperasi, seperti koperasi pekerja, buruh, pengemudi, dan kurir berbasis aplikasi.

    Ia mengatakan langkah ini diharapkan dapat membentuk ekosistem koperasi yang tangguh dan inklusif, serta membuka lapangan kerja dalam skala besar, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal.

    Tonton juga Video: Momen Zulhas Tinjau Kopdes Merah Putih di Bandung

    (akd/akd)