Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Proyek 100 Kampung Nelayan Butuh Tambahan Rp 2,2 T, Begini Respons DPR

    Proyek 100 Kampung Nelayan Butuh Tambahan Rp 2,2 T, Begini Respons DPR

    Jakarta –

    Pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) jadi program prioritas pemerintah tahun ini. Namun anggaran yang tersedia dinilai belum cukup. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (2/7/2026). Dalam rapat tersebut, Trenggono awalnya meminta pembukaan blokir anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp 1,65 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan 100 kampung nelayan.

    “Terkait dengan pembukaan blokir anggaran KKP tahun 2025, KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan seratus kampung nelayan merah putih yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, pencipta lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan serta mendukung program koperasi desa atau kelurahan merah putih yang menjadi prioritas Bapak Presiden,” kata Trenggono.

    Namun, anggaran tersebut dinilai belum cukup. Dengan estimasi kebutuhan Rp 22 miliar per lokasi, total kebutuhan anggaran untuk 100 kampung nelayan mencapai Rp 2,2 triliun. Untuk itu, DPR pun mendorong agar KKP mengajukan tambahan ke Kemenkeu.

    “Jadi, begini ada dua hal berbeda. Rp 1,6 triliun sekian itu sudah kita bahas programnya sekian waktu itu. Lalu karena diblokir, pak Menteri mengajukan dukungan untuk membuka blokir, kita setuju,” ujar Abdul Kharis.

    “Kedua, ada program strategis dari pemerintah Rp 22 miliar per lokasi jumlahnya 100 lokasi, kita dukung juga kan. Kita setuju dua-duanya. Yang satu blokirnya, kita setuju. Yang satu, upaya mendapatkan tambahan berkoordinasi Kemenkeu, kita setujui juga,” tambahnya.

    Sebagai informasi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 KNMP hingga 2027. Sebagai tahap awal, 100 kampung akan dibangun dalam waktu empat bulan pada tahun 2025.

    (rea/rrd)

  • Top! Shopee Ekspor 10 Juta Produk Lokal di Semester I 2025

    Top! Shopee Ekspor 10 Juta Produk Lokal di Semester I 2025

    Jakarta –

    Shopee Indonesia mengungkap pertumbuhan jumlah ekspor produk lokal yang signifikan di tahun 2025. Di semester 1 2025, jumlah produk lokal yang diekspor melalui Program Ekspor Shopee mencapai 10 juta produk, menunjukkan sinyal positif bagi pencapaian target ekspor nasional.

    Diketahui, produk fesyen, perlengkapan rumah, dan kebutuhan olahraga menjadi kategori terfavorit dalam Program Ekspor Shopee pada Semester 1 2025. Sementara barang-barang dari toko UMKM maupun brand lokal paling banyak dikirimkan ke Malaysia, Filipina, Singapura oleh Shopee.

    Secara akumulatif, sejak tahun 2019 ada lebih dari 60 juta produk lokal yang diekspor ke negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin melalui Program Ekspor Shopee.

    Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyatakan akses perdagangan internasional seperti Program Ekspor Shopee merupakan katalis penting bagi pertumbuhan bisnis UMKM, serta menopang neraca perdagangan Indonesia agar tetap positif di tengah situasi ekonomi global yang fluktuatif.

    “Sekarang dengan teknologi canggih ekspor semakin mudah, seperti lewat Shopee ini UMKM bisa ekspor langsung. Ini adalah salah satu cara dan kemudahan untuk (pengusaha lokal) bisa ekspor. Dukungan dari Pemerintah juga kita sudah siapkan,” ujarnya dalam peluncuran Program Ekspor Shopee FLEXI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “Kita memiliki perwakilan dagang, ada Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), kemudian ada 46 Atase Perdagangan di 33 negara yang siap membantu UMKM bisa ekspor. Jadi teman-teman UMKM bisa melakukan ekspor, melalui Shopee ini juga salah satu caranya,” imbuh Busan, sapaan akrab Mendag.

    Dia menambahkan Pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan nilai ekspor nasional. Busan menyinggung tahun ini Pemerintah menargetkan nilai ekspor Indonesia bisa tumbuh 7,1% secara tahunan mencapai USD 294,45 miliar.

    “Kami ingin lebih banyak lagi UMKM bisa ekspor, termasuk juga melalui Program Ekspor Shopee. Saya ucapkan terima kasih kepada Shopee sudah memfasilitasi UMKM kita tidak hanya untuk jualan di dalam negeri, tapi juga menembus pasar ekspor,” tutur Busan.

    Upaya Shopee Akselerasi Ekspor Produk Lokal

    Sementara itu, Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang mengungkapkan Shopee berupaya untuk terus mendorong agar semakin banyak UMKM dan brand lokal bisa ekspor. Terbaru, Shopee memperkenalkan inovasi Program Ekspor Shopee FLEXI yang memberikan fleksibilitas bagi penjual di Shopee untuk mengelola toko di luar negeri agar bisa mengoptimalkan potensi penjualan.

    “Program ini menawarkan peluang bagi para pelaku usaha dan UMKM di Indonesia untuk bisa menarik minat belanja Pembeli di luar negeri, dimulai dari Malaysia sebagai debut pertama kami meluncurkan program FLEXI ini. Kami berharap program ini dapat senantiasa mendongkrak tidak hanya kapabilitas dan potensi bisnis UMKM di Indonesia, tetapi juga dapat turut mendukung tercapainya nilai ekspor nasional ke depannya,” jelas Balques.

    Balques menekankan Program Ekspor Shopee diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar internasional. Melalui program ini pengusaha UMKM dapat memahami cara pemasaran, dan bagaimana menyesuaikan produk dengan selera konsumen di luar negeri. Hal ini menjadi bekal penting agar UMKM kita bisa terus kuat, kreatif, dan siap bersaing secara global.

    Program Ekspor Shopee sendiri telah hadir sejak tahun 2019 dan telah membantu lebih dari 50 juta produk UMKM di ekspor ke berbagai negara. Berbeda dengan Program Ekspor Shopee FLEXI, metode reguler yang saat ini berjalan secara otomatis mengkonversi produk, harga, dan bahasa di toko Shopee Indonesia ke mata uang dan bahasa di negara tujuan.

    “Program regular menawarkan kemudahan ekspor, sementara program FLEXI menawarkan kebebasan bagi penjual untuk mengatur strategi berjualan di toko luar negeri.” tutup Balques.

    (akd/akd)

  • Ajaib Sekuritas Pastikan Dana dan Transaksi Nasabah Aman

    Ajaib Sekuritas Pastikan Dana dan Transaksi Nasabah Aman

    Jakarta –

    Di tengah ramainya perbincangan mengenai isu transaksi saham yang beredar di media sosial, manajemen Ajaib Sekuritas menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah.

    Perusahaan investasi digital yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memastikan bahwa seluruh transaksi nasabah dilakukan secara aman, terverifikasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Direktur Utama Ajaib Sekuritas Juliana mengatakan sebagai perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi OJK, pihaknya ingin memastikan setiap nasabah merasa nyaman dan yakin bahwa dana dan aset mereka aman bersama Ajaib Sekuritas.

    “Kami menjalankan sistem dan operasional sesuai regulasi yang berlaku, dengan standar keamanan yang tinggi,” tegas Juliana, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Juliana juga menegaskan dan memastikan nasabah tetap dapat menarik dan mengakses dananya kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku, selama saldo tersedia dan permintaan dilakukan sesuai prosedur standar. Dengan jutaan pengguna aktif, Ajaib Sekuritas menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi platform investasi yang tidak hanya mudah digunakan, tapi handal dan aman.

    Perusahaan juga terus mendengarkan masukan dari komunitas pengguna dan berkomitmen menyelesaikan setiap laporan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    (anl/ega)

  • Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

    Dia menjelaskan hal ini demi mengawal tata kelola fiskal yang kredibel dan realistis serta menjalankan kebijakan ekonomi yg digariskan oleh Presiden Prabowo guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Menurut Misbakhun asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, dengan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    Dia mengatakan evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 mencapai 5,1%, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2%. Namun, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/07/2025).

    Dia menyebut tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik.

    “Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” jelas Misbakhun.

    (kil/kil)

  • Perang Israel & Iran Mereda, Neraca Perdagangan RI Juni Diramal Aman

    Perang Israel & Iran Mereda, Neraca Perdagangan RI Juni Diramal Aman

    Jakarta –

    Kondisi perang tarif dagang hingga konflik antara Israel-Iran dinilai tidak berdampak signifikan pada perekonomian RI. Indonesia mencatatkan surplus pada neraca perdagangan US$ 15,38 miliar secara kumulatif periode Januari-Mei 2025.

    Pandangan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nilai ekspor Indonesia kumulatif Januari-Mei 2025 naik 6,98%, di mana tren kenaikan nilai ekspor mencapai 11,54%.

    “Artinya kalau kita lihat sekarang ini, kita belum melihat ini ada gangguan perang dagang,” kata Budi dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Sedangkan untuk ekspor, secara kumulatif periode Januari-Mei 2025 nilainya mencapai US$ 111,98 miliar. Lalu untuk bulan Mei 2025 saja, ekspor mencapai US$ 24,61 miliar.

    Budi menyebut, ekspor RI pada bulan April lalu sempat turun dibandingkan Mei. Namun kondisi itu karena awal April terdapat libur panjang Idul Fitri, serta banyak ekspor tertunda karena para eksportir masih wait and see atas pengumuman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Hal ini apalagi mengingat bahwa Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu mitra dagang dengan penyumbang surplus terbesar bagi perdagangan RI. Budi mengatakan, pada 2024 lalu AS menduduki posisi kedua negara dengan kontribusi surplus terbesar US$ 14,34 miliar.

    Sedangkan pada Laporan Neraca Dagang BPS hingga Mei 2025, AS menduduki posisi pertama dengan kontribusi sebesar US$ 7,08 miliar. Namun hingga saat ini, proses negosiasi tarif masih berlangsung dengan AS dan diharapkan tarif impor RI bisa di turun dari 32%.

    “Sekarang bulan Mei ini ekspor kita meningkat dibanding bulan April. Jadi mudah-mudahan ke depan situasinya semakin bagus, semakin kondusif. Dan sekarang juga misalnya masalah di Timur Tengah sudah mulai mereda dan sebagainya. Itu adalah area positif supaya generasi ekspor kita tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Saat ditanya lebih lanjut menyangkut proyeksinya untuk perdagangan bulan Juni 2025, Budi belum dapat memastikannya. Namun ia optimistis, kondisi akan semakin membaik sehingga tidak mempengaruhi perdagangan RI.

    “Mudah-mudahan sih nggak akan (ada pengaruh), sekarang justru semakin reda kan ya. Kalau misalnya perang juga mudah-mudahan nggak ada lagi, sudah kondusif,” kata Budi, ditemui usai acara.

    Pemerintah Indonesia juga masih menunggu hasil atas langkah negosiasi dengan AS. Menurutnya tidak banyak hambatan dari proses negosiasi tersebut, namun memang kesepakatan belum terjalin.

    “Cuman memang belum ketemu lagi aja, belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu. Di negara lain juga belum deal semua. Ya kita maunya (turun dari tarif impor 32%),” ujarnya.

    (shc/kil)

  • Ciptakan Lapangan Kerja, Kemnaker Akan Optimalkan Program Prioritas

    Ciptakan Lapangan Kerja, Kemnaker Akan Optimalkan Program Prioritas

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan program prioritas nasional sebagai strategi utama penciptaan lapangan kerja. Hal ini menjadi langkah konkret dalam merespons ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak perang dagang dan konflik geopolitik di Timur Tengah.

    “Kondisi global memang harus kita mitigasi, tetapi pada saat yang sama, potensi dalam negeri harus kita optimalkan,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Hal ini ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Jakarta. Seminar ini mengangkat tema ‘Masa Depan Ekonomi Indonesia di Tengah Perang Dagang dan Konflik Timur Tengah’.

    Dalam paparannya, Yassierli menekankan perlunya perubahan paradigma masyarakat terhadap dunia kerja. Menurutnya, selama ini masih banyak yang menganggap pekerjaan ideal hanya dapat ditemukan di kota besar atau perusahaan besar.

    Padahal, jika program-program prioritas pemerintah dimaksimalkan, maka peluang kerja produktif justru dapat tumbuh kuat di tingkat lokal. Salah satu program prioritas yang strategis adalah Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

    Yassierli menilai koperasi ini harus diposisikan bukan sekadar sebagai koperasi konvensional yang hanya berkutat pada simpan pinjam, melainkan sebagai entitas bisnis modern yang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.

    Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Jika setiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, maka sektor ini berpotensi menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru.

    “Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sangat dahsyat,” tegasnya.

    Ia juga mendorong lembaga kajian seperti INDEF untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang fokus mendiskusikan dan merumuskan konsep koperasi ideal di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

    Selain koperasi, Yassierli turut menyoroti program prioritas lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis, yang dinilainya strategis dalam membuka lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan pelayanan publik.

    “Pemerintah sudah memiliki fokus yang jelas. Tugas kita sekarang adalah mengoptimalkannya agar selaras dengan milestone pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

    (anl/ega)

  • Bahlil Bakal Atur LPG 3 Kg Jadi Satu Harga di Seluruh Daerah

    Bahlil Bakal Atur LPG 3 Kg Jadi Satu Harga di Seluruh Daerah

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengatur LPG 3 kilogram (kg) menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan.

    Bahlil mengatakan, selama ini harga LPG 3 kg di setiap daerah berbeda-beda, sehingga berpotensi terjadi kebocoran subsidi LPG 3 kg. Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah menggelontorkan Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karena itu, perlu pengaturan sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi untuk LPG 3 kg.

    “Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat melalui pendataan pengguna LPG 3 kg yang lebih baik. Nantinya, transformasi subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    (ara/ara)

  • Bukit Asam Perkuat Ketahanan Energi Lewat Hilirisasi Briket Batu Bara

    Bukit Asam Perkuat Ketahanan Energi Lewat Hilirisasi Briket Batu Bara

    Jakarta –

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus berupaya dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi melalui hilirisasi batu bara. Salah satu produk unggulan dari upaya hilirisasi ini adalah briket batubara.

    Sebagai produsen briket batu bara berkualitas di Indonesia, PTBA mengoperasikan dua pabrik briket, yaitu Pabrik Briket Tanjung Enim yang telah beroperasi sejak tahun 1993, dan juga Pabrik Briket di Natar, Lampung.

    “Briket super ini dikenal dengan pembakarannya yang mudah, tidak menghasilkan asap, dan tidak memengaruhi cita rasa masakan. Inilah yang menjadikannya semakin diminati oleh pelaku usaha makanan dan jasa boga,” ujar Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Melalui kedua pabrik ini, PTBA menyediakan solusi energi alternatif yang efisien dan ekonomis bagi masyarakat luas, mulai dari rumah tangga, UMKM, usaha kuliner, hingga sektor peternakan. Briket batubara merupakan bahan bakar padat yang dihasilkan melalui serangkaian proses khusus di pabrik, termasuk karbonisasi, untuk meningkatkan kualitas kalori batu bara.

    Produk unggulan PTBA, Briket Super, melalui proses karbonisasi ini mampu menaikkan nilai kalori dari sekitar 4.800-5.000 menjadi 5.300-5.800 kcal/kg (GAR). Briket batubara menawarkan serangkaian keunggulan signifikan dibandingkan bahan bakar konvensional, menjadikannya pilihan energi yang menarik.

    Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi, yang tercermin dari sifatnya yang lebih hemat dan irit dalam penggunaan energi. Selain itu, briket ini menghasilkan panas bara yang tinggi dengan nyala yang bersih, bebas jelaga, sehingga menjaga kebersihan perabotan dan dapur.

    Keunggulan penting lainnya adalah pembakarannya yang tanpa asap dan bau, memastikan tidak ada perubahan pada rasa atau aroma masakan, bahkan membuatnya aman untuk penggunaan rumah tangga, terutama Briket Super Karbonisasi. Briket ini juga menjamin keamanan karena tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan peliharaan atau ternak, serta bebas dari risiko ledakan.

    Terakhir, bahkan abu sisa pembakarannya pun dapat dimanfaatkan kembali sebagai abu gosok, alat penyulut briket, campuran pupuk, atau sebagai bahan pencampur dalam bangunan. Briket batubara menunjukkan keserbagunaan dan dapat dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor.

    Dalam konteks memasak, briket ini menjadi pilihan ideal bagi rumah tangga, restoran, pabrik kerupuk, pabrik tahu/tempe, dan berbagai usaha kuliner lainnya. Selain itu, briket juga berperan penting dalam pemanasan, baik sebagai penghangat ruangan, untuk mendukung operasional peternakan ayam, maupun dalam proses penyulingan atsiri.

    Kemampuannya dalam pengeringan juga sangat efektif, digunakan untuk mengeringkan komoditas seperti padi, teh, tembakau, karet, kopi, dan kopra. Tak hanya itu, briket juga dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk produksi batu bata, genteng, dan gamping.

    Terakhir, di luar fungsi-fungsi tersebut, briket juga memiliki manfaat lain yang signifikan, seperti menjadi bahan bakar untuk steam boiler. Pabrik Briket Tanjung Enim dan Natar juga memproduksi dan menjual tungku briket, termasuk tungku portabel untuk mempermudah konsumen dalam memanfaatkan briket sebagai bahan bakar.

    Dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, PTBA terus meningkatkan produksi briket sesuai dengan pertumbuhan permintaan. Potensi pengembangan briket masih sangat besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, maupun sektor pertanian dan peternakan.

    Saat ini, PTBA juga terus mengembangkan sayapnya dengan merangkul UMKM dan koperasi di sekitar Muara Enim, Lahat, hingga Lampung sebagai pangsa pasar briket, memperluas jangkauan manfaat produk hilirisasi ini. PTBA berupaya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas distribusinya, tidak hanya memperluas diversifikasi bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan.

    (akd/akd)

  • Del Monte Bangkrut! Asetnya Dijual, Utangnya Segunung

    Del Monte Bangkrut! Asetnya Dijual, Utangnya Segunung

    Jakarta –

    Perusahaan makanan dan buah kaleng global, Del Monte Foods, resmi mengajukan kepailitan di Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan undang-undang kebangkrutan atau lebih dikenal sebagai Chapter 11.

    Melansir Reuters, Rabu (2/7/2025), pengajuan kepailitan itu dilakukan Del Monte atas dasar perjanjian dengan para pemberi pinjaman utama perusahaan. Di saat yang bersamaan, perusahaan akan menjual sejumlah aset sesuai aturan yang ada untuk menutup sebagian utangnya.

    “Del Monte Foods memulai upaya untuk mengejar penjualan saat mengajukan proses kepailitan Chapter 11 di Amerika Serikat pada hari Selasa berdasarkan perjanjian dengan beberapa pemberi pinjaman utama,” tulis perusahaan dalam sebuah pernyataan.

    “Sementara beberapa anak perusahaannya di luar AS tidak termasuk dalam proses Chapter 11 dan terus beroperasi seperti biasa,” kata Del Monte Foods lagi.

    Dalam pernyataan resminya, Del Monte mengklaim telah mengantongi komitmen pembelian senilai US$ 912,5 juta atau Rp 14,81 triliun (kurs Rp 16.235/dolar AS). Di saat yang bersamaan raksasa makanan kaleng ini bermaksud untuk tetap buka dan melanjutkan operasi selama proses kepailitan dan penjualan aset.

    Sementara dalam dokumen pengadilan kebangkrutan AS di New Jersey, Del Monte tercatat memiliki aset dan liabilitas yang masing-masing bernilai US$ 1 miliar atau Rp 16,23 triliun hingga US$ 10 miliar atau sekitar Rp 162,35 triliun. Sementara jumlah kreditor yang harus dibayarkan perusahaan diperkirakan antara 10.000 dan 25.000 entitas.

    “Ini merupakan langkah maju yang strategis bagi Del Monte Foods. Setelah mengevaluasi secara menyeluruh semua opsi yang tersedia, kami memutuskan bahwa proses penjualan yang diawasi pengadilan adalah cara yang paling efektif untuk mempercepat pemulihan dan menciptakan Del Monte Foods yang lebih kuat dan bertahan lama,” kata CEO Greg Longstreet.

    (igo/fdl)

  • Airlangga Bidik RI Kena 0% Tarif Resiprokal AS

    Airlangga Bidik RI Kena 0% Tarif Resiprokal AS

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membidik angka 0% pada tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Untuk diketahui, tenggat waktu (deadline) penundaan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 8-9 Juli 2025. Airlangga mengatakan, Indonesia sudah memberikan penawaran kedua (second offer) kepada AS.

    “Ini lanjutan dari pembicaraan, karena kita sudah memberikan proposal, ada counter proposal, kemudian kita kirim proposal lagi,” ungkap Airlangga saat ditemui selepas acara peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Airlangga mengatakan, target dari second offer ini yaitu agar Indonesia tidak dikenakan tarif resiprokal AS. Namun, Airlangga bilang, semuanya akan kembali ke kebijakan dari AS.

    “Tentu kita ingin agar tarif resiprokal tidak dikenakan terhadap Indonesia. (Sampai nol) ya, tapi tentu mereka punya kebijakan tersendiri,” ungkapnya lanjut.

    Menurut catatan detikcom, Tim negosiasi dari Indonesia juga siaga di Washington DC agar bisa merespons dengan cepat jika ada hal-hal yang diperlukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah berbicara dengan USTR Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury.

    Salah satu yang ditawarkan Indonesia ke AS adalah investasi di sektor critical mineral atau mineral kritis. Dalam penawaran investasi ini turut melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    (eds/eds)