Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Vietnam Dapat Diskon Tarif 20% dari Trump, RI Masih Berharap

    Vietnam Dapat Diskon Tarif 20% dari Trump, RI Masih Berharap

    Jakarta –

    Vietnam baru saja mendapatkan potongan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sementara sejauh ini Indonesia yang sejak awal sudah melakukan negosiasi, tak kunjung mendapatkan kesepakatan tarif.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sejauh ini memang banyak negara yang belum mendapatkan kesepakatan. Bukan hanya Indonesia yang masih melakukan negosiasi meskipun tenggat waktu negosiasi hampir habis.

    “Ya, kalau yang belum juga kan banyak. Lebih dari 100 negara. Yang sudah deal baru UK, kemudian China, dan Vietnam. China pun masih berlaku sementara, 90 hari saja,” ujar Airlangga ditemui di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Dia memaparkan sejauh ini status negosiasi masih berjalan, tim negosiasi Indonesia terus berada di Washington. Bersama dengan India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Dan ini juga sudah secara tertulis memasukkan dan membahas dengan USTR maupun Secretary of Commerce and Treasury,” beber Airlangga.

    Indonesia sendiri sudah menawarkan paket pembelian komoditas AS plus komitmen investasi senilai US$ 34 miliar atau sekitar Rp 547 triliun (kurs Rp 16.100) kepada pemerintah AS. Paket ini dinilai dapat membalikkan posisi neraca dagang AS yang defisit terhadap Indonesia. Sejauh ini neraca dagang AS masih defisit senilai US$ 19 miliar terhadap Indonesia.

    Indonesia sendiri berharap bisa mendapatkan potongan tarif lebih besar daripada yang diberikan AS ke Vietnam, saat ini Indonesia diganjar tarif impor hingga 32%. Vietnam sendiri mendapatkan potongan tarif hingga 20%.

    AS mengenakan barang-barang Vietnam akan yang diimpor ke negaranya dengan tarif sebesar 20% dan pengiriman ulang dari negara-negara ketiga melalui Vietnam akan dikenakan tarif sebesar 40%.

    “Kalau Vietnam kan 20-40% Tentu kita berharap lebih baik dari itu,” ujar Airlangga.

    Vietnam sendiri dalam negosiasinya memberikan AS untuk mengurangi dan membebaskan tarif impor barang AS ke negaranya. Airlangga mengatakan Indonesia tak akan melakukan hal tersebut, sebab saat ini tarif impor barang Amerika ke Indonesia memang sudah rendah bahkan ada yang 0%.

    “Terkait tarif Amerika yang kebanyakan import ke Indonesia tarifnya di bawah 10%, bahkan ada yang 0% dan 5% Jadi itu adalah top komoditas yang Indonesia import dari Amerika,” pungkas Airlangga.

    (hal/rrd)

  • Bisakah RI Dapat Tarif Impor 0% dari Trump?

    Bisakah RI Dapat Tarif Impor 0% dari Trump?

    Jakarta –

    Negosiasi tarif yang dikenakan Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia masih terus berlangsung. Pemerintah menargetkan Indonesia dikenakan tarif 0% oleh Amerika Serikat (AS). Lantas bisakah target tersebut tercapai?

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan untuk merealisasikan permintaan tersebut cukup sulit. Bahkan dia pesimis tarif yang dikenakan Indonesia bisa diturunkan hingga 10%.

    “Nggak mungkin dong 0%. Bukannya nggak mungkin, kayaknya susah untuk dapat 0%. Tapi tentunya yang penting bagaimana menurunkan dari resiprokal tarif itu,” kata Mari kepada awak media di Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Mari menjadi salah satu delegasi yang terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk negosiasi tarif. Ada beberapa bagian tawaran yang disampaikan pemerintah Indonesia ke AS, seperti mengurangi non tarif, meningkatkan impor Indonesia ke AS, serta kerja sama di sektor mineral kritis.

    Terkait penawaran kedua dari Indonesia, Mari menilai tentunya lebih menarik dibandingkan yang pertama. Kendati begitu, dia belum menyebut apa saja yang menjadi titik penawaran kedua saat ini. Saat ini, proses negosiasinya masih berlangsung.

    “Kalau orang negosiasikan pasti ada offer, request, offer, request itu normal lah ya. Jadi tentunya sebelah sana minta diperbaiki, kita perbaiki, kita tambah. Nanti ada request lagi, kita juga request ke sana. Jadi ini masih dalam proses request and offer,” terang Mari.

    Saat ditanya lebih lanjut, Mari menerangkan salah satu penawaran yang diajukan Indonesia, yakni penurunan tarif hingga 0%. Meski begitu, Mari belum bisa memastikan besaran turunan tarif. Dia berharap setidaknya tarif yang dikenakan Indonesia bisa turun menjadi 10%.

    “Jadi apakah dia, kita kan tentunya minta 0 ya Tapi apakah kita akan dikasih 0 atau hanya reciprocal tarifnya atau bagian dari reciprocal tarifnya. Ini yang menjadi bahan negosiasi dan request and offer yang sedang berjalan saat ini. Kita berharap yang paling baik ya outcome-nya,” imbuh Mari.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membidik angka 0% pada tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. Airlangga mengatakan, Indonesia sudah memberikan penawaran kedua (second offer) kepada AS.

    “Ini lanjutan dari pembicaraan, karena kita sudah memberikan proposal, ada counter proposal, kemudian kita kirim proposal lagi,” ungkap Airlangga saat ditemui selepas acara peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    (rea/kil)

  • Vietnam Dapat Diskon Tarif 20% dari Trump, RI Masih Berharap

    Pemerintah Rancang Skema Baru KUR untuk Petani Tebu hingga Pekerja Migran

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pekerja migran. Pertama, untuk petani tebu, plafon KUR yang akan diberikan sebesar Rp 500 juta, baik untuk individu dan kelompok.

    Namun yang beda, petani tebu bisa mendapatkan KUR dengan plafon yang sama lagi setelah mendapatkan Rp 500 juta, tanpa harus pindah kepada KUR komersial. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan produksi gula

    “Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kedua, pemerintah akan meluncurkan KUR untuk sektor perumahan, khususnya untuk UMKM di bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang akan diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan 36.

    “Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” terangnya.

    Untuk sektor perumahan atau konstruksi, pemerintah akan memberikan fixed subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan bunga KUR 11%, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%.

    “Tapi kalau dia kasih 12% ya bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing, himbara maupun swasta,” jelasnya.

    Ketiga, pemerintah akan menyiapkan KUR untuk pekerja migran tanpa jaminan dengan plafon sebesar Rp 100 juta. KUR ini diharapkan dapat digunakan oleh pekerja migran sebagai ongkos kepergian mereka dan digunakan untuk pelatihan

    “Kemudian juga diberikan pembahasan mengenai pekerja migran di mana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp 100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” jelasnya.

    Dalam keterangan berbeda, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan terkait KUR untuk petani tebu. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp 500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    “Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ungkapnya.

    Ia mengungkapkan bahwa ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” jelasnya.

    (ada/ara)

  • Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Jakarta –

    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui prognosis semester II dan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sampai akhir tahun yang disampaikan pemerintah. Terdapat beberapa perubahan mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pembiayaan anggaran.

    Persetujuan diberikan Banggar DPR RI dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dalam outlook terbaru, Sri Mulyani menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    Terkait nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan sampai akhir tahun akan lebih lemah pada level Rp 16.300- Rp 16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Postur APBN sampai akhir 2025 juga mengalami perubahan yakni realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp 616,2 triliun. Hal itu dikarenakan defisit diperkirakan melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% PDB.

    “Kami akan terus menjaga secara hati-hati APBN 2025. Kita melihat pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Sri Mulyani.

    Asumsi dasar ekonomi makro 2025 terbaru:

    – Pertumbuhan ekonomi 4,7-5%, sebelumnya 5,2%
    – Inflasi 2,2-2,6%, sebelumnya 2,5%
    – Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8-7,3%, sebelumnya 7%
    – Nilai tukar rupiah Rp 16.300 – Rp 16.800/US$, sebelumnya Rp 16.000/US$
    – Harga minyak mentah Indonesia US$ 68-82/barel, sebelumnya US$ 82/barel
    – Lifting minyak bumi 593-597 ribu barel per hari, sebelumnya 606 ribu barel per hari
    – Lifting gas bumi 976-980 ribu barel setara minyak per hari, sebelumnya 1,05 juta barel setara minyak per hari.

    Outlook terbaru APBN 2025:

    A. Pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, sebelumnya Rp 3.005,1 triliun
    – Penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, sebelumnya Rp 2.490,9 triliun
    – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 477,2 triliun, sebelumnya Rp 513,6 triliun
    B. Belanja negara Rp 3.527,5 triliun, sebelumnya Rp 3.621,3 triliun
    – Belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun, sebelumnya Rp 2.701,4 triliun
    – Transfer ke daerah Rp 864,1 triliun, sebelumnya Rp 919,9 triliun
    – Keseimbangan primer defisit Rp 109,9 triliun, sebelumnya Rp 63,3 triliun
    – Defisit Rp 662 triliun atau 2,78%, sebelumnya Rp 616,2 triliun atau 2,53%
    – Pembiayaan anggaran Rp 662 triliun, sebelumnya Rp 616,2 triliun

    (acd/acd)

  • Beli Komoditas AS-Investasi Rp 547 T

    Beli Komoditas AS-Investasi Rp 547 T

    Jakarta –

    Indonesia menawarkan diri untuk memangkas neraca perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai rayuan dalam negosiasi tarif resiprokal. Indonesia sendiri diganjar tarif 32% oleh Presiden Donald Trump.

    Jelang tenggat waktu negosiasi yang habis, pemerintah dengan sektor swasta menyepakati untuk memberikan tawaran paket pembelian komoditas dari AS dan juga investasi. Totalnya, ada sekitar US$ 34 miliar atau sekitar Rp 547 triliun (kurs Rp 16.100).

    Tawaran itu menurut Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, sudah lebih dari cukup untuk membalikkan posisi neraca dagang AS yang defisit terhadap Indonesia. Sejauh ini neraca dagang AS masih defisit senilai US$ 19 miliar terhadap Indonesia.

    “Pembelian Indonesia terhadap produk Amerika yang sifatnya tidak short term, tapi bisa long term. Jadi kalau istilah Pak Presiden, ‘pak pok.’ Jadi trade defisit US$ 19 miliar tapi kita offer pembelian ke mereka jumlahnya melebihi dari itu, yakni US$ 34 miliar,” ungkap Airlangga di kantornya, di Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Airlangga mengungkapkan dari paket tersebut, ada sekitar US$ 15,5 miliar untuk pembelian komoditas agrikultur dan juga beberapa rencana investasi Indonesia di AS, Airlangga menyebutkan BUMN dan Danantara akan ikut andil dalam investasi tersebut.

    Tanggal 7 Juli 2025 mendatang, Airlangga mengatakan bakal ada penandatanganan perjanjian antara sektor bisnis Indonesia dengan mitra dagangnya di AS.

    “Rencananya akan ada perjanjian atau MOU antara Indonesia dengan mitranya di AS pada 7 Juli,” sebut Airlangga.

    Lantas apakah dengan tawaran ini AS bakal memangkas tarif barang impor dari Indonesia? Airlangga mengaku kesepakatan tarif masih terus dinegosiasikan, angkanya berubah setiap hari.

    “Kesepakatan tarif sudah ada pembicaraan, nanti kita tunggu saja, day to day berubah terus,” pungkas Airlangga.

    (hal/rrd)

  • Harap Cemas RI Tunggu Hasil Negosiasi Tarif Impor Trump

    Harap Cemas RI Tunggu Hasil Negosiasi Tarif Impor Trump

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan negosiasi tarif pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) masih berlangsung. Dia menargetkan hasil dari negosiasi tersebut Indonesia tidak dikenakan tarif resiprokal dari AS.

    “Belum (ada hasilnya), jadi sampai sekarang kita masih nunggu juga ya,” kata Budi kepada awak media, di Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2025).

    Adapun, tenggat waktu (deadline) penundaan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 8-9 Juli 2025. Budi menjelaskan Indonesia telah menawarkan negosiasi ke AS beberapa bulan lalu.

    Dia berharap kesepakatan yang dihasilkan nanti dapat memberikan keadilan bagi Indonesia dan AS. Misalnya, menghapus semua tarif yang dikenakan ke Indonesia.

    “Ya kalau perlu nggak ada tarif impor dari sana. Kalau perlu kan. Ya penginnya kan begitu kan. Ya hapus semua. Jadi kita cari yang adil lah ya nanti,” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membidik angka 0% pada tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. Airlangga mengatakan, Indonesia sudah memberikan penawaran kedua (second offer) kepada AS.

    “Ini lanjutan dari pembicaraan, karena kita sudah memberikan proposal, ada counter proposal, kemudian kita kirim proposal lagi,” ungkap Airlangga saat ditemui selepas acara peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    (rea/kil)

  • RI Bakal Tinjau Ulang Perjanjian Dagang dengan Australia

    RI Bakal Tinjau Ulang Perjanjian Dagang dengan Australia

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah Indonesia sepakat untuk meninjau ulang perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) tahun depan. Langkah dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi hubungan ekonomi kedua negara, termasuk Indonesia.

    Hal ini disampaikan Budi dalam perayaan kelima tahun Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Budi mengatakan perjanjian IA-CEPA memberikan kerjasama yang lebih strategis sejak diberlakukan pada 5 Juli 2020 lalu.

    Dalam lima tahun, ekspor Indonesia ke Australia mengalami tren positif atau naik 14,46%. Sebaliknya, ekspor Australia ke Indonesia juga naik 17,42%.

    “Kemudian juga di bidang jasa kami juga mencatat tren pertumbuhan perdagangan jasa Indonesia ke Australia sebesar 19,16% dan juga Indonesia-Australia CEPA mendorong peningkatan arus investasi dari Australia ke Indonesia atau sebaliknya,” kata Budi di Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Budi menerangkan perjanjian dagang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan ataupun volume ekspor perdagangan kita. Apabila dalam perjanjian dagang tersebut terjadi memicu defisit, Budi menekankan perlunya tanggung jawab bersama untuk meningkatkan volume perdagangan.

    Budi menyebut Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan Australia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Australia menjadi negara penyumbang defisit terdalam. Australia minus US$ 2,11 miliar.

    “Nah kebetulan sekarang memang Indonesia yang selalu defisit. So Mr. Ambassador, our trade relations are our shared responsibility. Jadi tanggung jawab bersama bagaimana kita meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dan Australia,” jelas Budi.

    “Nah, dengan demikian maka kami dengan pemerintah Australia juga sepakat bagaimana kita mereview, tadi juga disampaikan oleh Ambassador, bagaimana dalam rangka optimalisasi implementasi Indonesia Australia CEPA, maka Indonesia, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan review tahun depan. Nah, tapi kita juga harus melihat secara internal,” tambah Budi.

    (rea/kil)

  • Mendag Sebut Ada Negara Sempat Tunda Finalisasi Perjanjian Dagang dengan RI

    Mendag Sebut Ada Negara Sempat Tunda Finalisasi Perjanjian Dagang dengan RI

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan ada negara yang telah sepakat menjalin perjanjian dagang dengan Indonesia, tapi tak kunjung disahkan. Budi menyebut negara tersebut sengaja mengulur waktu karena terjadi defisit dagang.

    Hal ini disampaikan Budi saat perayaan lima tahun berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Menurut Budi, tujuan perjanjian dagang yakni untuk meningkatkan volume ekspor perdagangan antar kedua negara.

    “Kami mempunyai pengalaman yang unik ketika akan mengadakan perjanjian dagang dengan negara lain. Kami sudah sepakat bahwa atau sudah ada joint commitment untuk menyelesaikan perjanjian itu. Tetapi diundur-undur,” kata Budi di Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Budi menjelaskan negara itu sengaja mengulur waktu pengesahan lantaran terjadi defisit dagang dengan Indonesia. Menurut negara itu, apabila perjanjian perdagangan dilanjutkan akan semakin menyebabkan defisit.

    “Kemudian dia bilang, Pak jangan diteruskan dulu. Kalau nanti kita teruskan perjanjian, kami semakin defisit dengan Indonesia,” jelas Budi.

    Kemudian, Budi menegaskan perjanjian dagang tidak membuat defisit. Justru perjanjian dagang membuka akses pasar ke Indonesia. Apabila perjanjian dagang membuat defisit, lanjut Budi, berarti disebut perang dagang.

    “Saya sampaikan, kita itu bikin perjanjian dagang tidak untuk membuat Anda defisit. Kalau tujuannya untuk membuat Anda defisit itu namanya perang dagang, Tapi kita perjanjian dagang, sehingga bagaimana justru dengan begitu Anda mempunyai akses pasar di Indonesia, demikian juga sebaliknya,” imbuh Budi.

    “Kalau kita memang butuh barang dari negara lain, kita butuhkan barang modal ataupun yang tidak kita produksi, apa salahnya? Demikian juga sebaliknya,” terang dia.

    Kendati begitu, Budi enggan menyebut negara tersebut. Sebab, apabila disebut justru akan semakin membuat niat negara itu untuk bekerja sama dengan Indonesia kian urung.

    Namun, usai mendapat penjelasan darinya, Budi menerangkan perundingan perjanjian dagang dengan negara itu sudah dimulai.

    “Tapi setelah kita kasih pengertian bahwa tujuan kita itu bagus, sekarang sudah dimulai perundingan. Sudah mulai duduk bersama, karena mungkin berpikirnya mereka tidak seperti itu,” terang dia.

    Tonton juga Video: Ekonom Ungkap Dampak Bila Kuota Impor Dihapus di Tengah Perang Dagang

    (rea/kil)

  • Menaker Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Bangun Hubungan Kerja Harmonis

    Menaker Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Bangun Hubungan Kerja Harmonis

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan. Menurutnya, relasi antara manajemen dan pekerja tidak cukup dibangun hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus dilandasi oleh semangat gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat.

    “Hubungan industrial itu bukan hanya soal administratif, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita membangun value, semangat bersama, dan komitmen bersama,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

    Hal itu ia sampaikan dalam Leader’s Talk yang diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jakarta, hari ini.

    Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan yang terlalu teknokratis dalam hubungan kerja dapat menimbulkan kesenjangan antara manajemen dan pekerja, khususnya dalam aspek kesejahteraan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi dalam membangun relasi industrial yang sehat dan berkeadilan.

    “Ada yang missing dalam puzzle pembangunan kita, yaitu local wisdom. Padahal, local wisdom inilah yang justru menjadi pengikat kita sebagai satu bangsa, yaitu nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Ini bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari jati diri bangsa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mencontohkan pentingnya membangun kepedulian sosial dalam hubungan kerja. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendorong perusahaan aplikasi (aplikator) agar memberikan bonus hari raya (BHR) kepada pengemudi dan kurir online sebagai bentuk apresiasi, meskipun belum ada kewajiban regulatif yang mengatur hal tersebut.

    “Ini bukan soal regulasi, tetapi soal kepedulian. Saya sendiri punya asisten rumah tangga, dan saya memberikan THR bukan karena ada aturan, tetapi karena saya menghargai jasanya,” jelasnya.

    Di hadapan jajaran pimpinan dan perwakilan pekerja KAI, Yassierli mengajak seluruh elemen perusahaan untuk membangun kesatuan visi dalam memajukan bangsa melalui kolaborasi yang harmonis.

    “Purpose atau tujuan utama perusahaan harus sejalan, dan visi antara manajemen dan pekerja perlu disatukan, yaitu berkontribusi nyata dalam membangun bangsa secara kolektif melalui hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

    (akn/ega)

  • Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya

    Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya

    Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa jumlah pengangguran di tahun 2025 tembus hingga 7,28 juta orang. Sementara untuk pengangguran dari lulusan universitas saja mencapai 1,01 juta orang.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengklaim punya solusinya. Dia bilang, solusi mengatasi pengangguran adalah kondisi supply dan demand.