Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Produk RI Sulit Masuk Arab Saudi, Zulhas Minta MBS Turun Tangan

    Produk RI Sulit Masuk Arab Saudi, Zulhas Minta MBS Turun Tangan

    Jakarta –

    Indonesia kembali mendorong Arab Saudi untuk mempercepat pembahasan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut permintaan itu sudah disampaikan langsung ke Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Zulhas mengungkapkan, sejak dirinya menjabat Menteri Perdagangan, pembahasan FTA dengan GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman memang berjalan lambat. Padahal banyak produk Indonesia yang sulit menembus pasar Arab Saudi akibat belum adanya perjanjian dagang tersebut.

    “Kita ada kesulitan, beberapa produk kita masuk kemari (Arab Saudi). Nah itu memang agak lambat ya, karena di sini kan GCC kan, ada berapa 6 negara itu. GCC mereka harus sepakat. Tadi diminta agar crown prince (Pangeran MBS) turun tangan, agar ini bisa cepat selesai. Karena itu payungnya ya,” ujar Zulhas kepada media, Jumat (4/7/2025).

    Saat ini, kata Zulhas, produk Indonesia baru relatif mudah masuk ke Uni Emirat Arab karena sudah memiliki perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan negara tersebut. Namun untuk negara-negara Teluk lainnya, perjanjian baru sebatas FTA yang belum juga rampung.

    “Kita malah bahkan sama UEA kan sudah CEPA itu, di sini belum. Baru kita bisa kerjasama lebih luas,” ucapnya.

    Permintaan Indonesia itu disambut positif oleh Pangeran MBS. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral, kedua pihak sepakat untuk mempercepat rampungnya perjanjian dagang dengan GCC dalam waktu dekat.

    “Mereka (Prabowo dan MBS) menyambut baik hasil positif dari negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dan Republik Indonesia, yang diselenggarakan pada September 2024 dan Februari 2025, dan menyampaikan harapan mereka untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.

    (hal/rrd)

  • Istri Diduga Pakai Fasilitas Negara ke Eropa, Menteri UMKM Akan Bicara di KPK

    Istri Diduga Pakai Fasilitas Negara ke Eropa, Menteri UMKM Akan Bicara di KPK

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman tengah menjadi sorotan lantaran surat dengan kop Kementerian UMKM perihal kunjungan istri Menteri UMKM viral di media sosial. Hari ini, Maman akan mendatangi KPK untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

    Surat itu ditujukan ke sejumlah kantor Kedutaan Besar Indonesia di Eropa, seperti Paris, Den Haag, Brussel, Roma, hingga Sofia. Melalui isi dari surat tersebut, sang istri Menteri UMKM, Agustina Hastarini akan mengikuti kegiatan misi budaya di beberapa kota.

    “Dalam rangka mengikuti kegiatan Misi Budaya, Istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI, Ibu Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan pada tanggal 30 Juni s.d. 14 Juli (14 hari),” tulis isi surat tersebut yang beredar di media sosial X, dikutip dari akun @Murta*******, Jumat (4/7/2025)

    Surat itu juga meminta agar istri sang menteri dan rombongan diberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Hal inilah yang membuat heboh publik.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” terang surat tersebut.

    Dalam dokumen tersebut, terlihat permintaan fasilitas ditembuskan ke Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Direktur Eropa II Kemlu.

    Menanggapi hal tersebut, rencananya Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan mengadakan konferensi pers di KPK hari ini pukul 15.00 WIB.

    “Nanti jam 15.00 WIB ke KPK saja. Saya akan datang ke KPK dan menjelaskan semuanya di KPK,” kata Maman dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengatakan Kemlu tidak terlibat dalam hal ini.

    “Kemlu nggak tau apapun. Tanya sama yang bikin surat aja,” ujar Roy kepada detikcom.

    (rea/fdl)

  • BSU Rp 600 Ribu Bisa Dicairkan di Kantor Pos, Begini Caranya

    BSU Rp 600 Ribu Bisa Dicairkan di Kantor Pos, Begini Caranya

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebesar total Rp 600 ribu. Dalam hal ini, Kemnaker melakukan digitalisasi layanan demi menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan dan efisien.

    Kemnaker menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra resmi dalam penyaluran BSU, khususnya bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Penyaluran akan dilakukan melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia, yang mulai digunakan secara resmi pada Kamis, 3 Juli 2025.

    Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Pospay merupakan bagian dari strategi digitalisasi sistem bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan bebas hambatan administratif.

    “Kami ingin pencairan BSU tahun ini berjalan lebih efisien. Jadi, kalau tahap 1 dan 2 rekening bermasalah, maka bisa melalui aplikasi Pospay,” ujar Sunardi dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (4/7/2025).

    Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan.

    Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat. Saat pencairan, penerima wajib membawa e-KTP asli, QR Code dari aplikasi Pospay, serta kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

    Petugas akan memindai QR Code, mencocokkan data dengan dokumen fisik, serta mendokumentasikan proses pencairan melalui foto penerima bersama uang tunai dan KTP sebagai bukti sah penerimaan.

    Lebih lanjut, Sunardi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pencairan tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan jasa perantara.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo. Seluruh proses ini gratis dan hanya dilakukan melalui jalur resmi. Pengawasan dilakukan secara ketat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.

    Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis digital, Kemnaker optimistis BSU 2025 akan menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif dalam meringankan beban para pekerja, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan merata.

    (ily/fdl)

  • Genjot Ekonomi, BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Lagi

    Genjot Ekonomi, BI Beri Sinyal Pangkas Suku Bunga Lagi

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberi sinyal akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mendorong perekonomian pada 2025 dan 2026.

    Perry mengatakan pihaknya sekuat tenaga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menurunkan dua kali suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari dan Mei 2025 hingga ke level 5,50% dan masih akan dilakukan lagi.

    “BI all out untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu kita turunkan suku bunga dua kali, kami akan turunkan lagi,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, berbagai kebijakan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI sendiri memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam rentang 4,6-5,4% pada 2025 dan 4,7-5,5% pada 2026.

    “Likuiditas kami tambah, beli SBN Rp 130 triliun, insentif likuiditas kami tambah, bahkan sudah Rp 80 triliun digitalisasi sistem pembayaran. Kami lakukan itu supaya memang pertumbuhannya bisa mengarah tidak hanya titik tengah 5,1%, kalau bisa ke 5,2%,” ucap Perry.

    Proyeksi itu sedikit berbeda dengan Kementerian Keuangan yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di level 4,7-5% pada 2025 dan 5,2%-5,8% pada 2026. Perry bilang pihaknya telah memperhitungkan dampak global.

    “Proyeksi pertumbuhan kami 4,7-5,5% (di 2026) karena memperhitungkan globalnya, ekspornya yang kemudian kemungkinan turun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video ‘Paket Stimulus Ekonomi Sudah Cair, Manfaatnya Mulai Kerasa Dimana-mana’:

    (acd/acd)

  • Atribut Persija Bakal Hiasi Stasiun MRT

    Atribut Persija Bakal Hiasi Stasiun MRT

    Jakarta –

    PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Persija Jaya Jakarta (Persija) tentang penjajakan pengusahaan kegiatan event, branding dan marketing antara Persija dan MRT Jakarta. Penandatanganan MoU ini dilakukan di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyatakan dukungannya terhadap setiap promosi yang akan dilakukan oleh Persija Jakarta di sejumlah Stasiun MRT Jakarta. Meski begitu, ia mengatakan detail kerja sama ini masih dalam pembahasan antara kedua belah pihak.

    “Itu secara highlight kita support semua apakah itu digital, non-digital, apakah itu branding dan lain sebagainya itu kita wadahi. Namun proses pelaksananya kita sekarang lagi masih diskusi di antara MRT Jakarta dan Persija,” katanya.

    Ia mengatakan kerja sama ini, ditujukan untuk saling mendukung setiap kegiatan yang ada antara kedua belah pihak yang nantinya berguna untuk memajukan Jakarta.

    “Kami MRT punya fasilitas, Persija punya komunitas, nah itu langkah lebih baiknya kalau kita saling mensupport untuk saling memutuskan. Kalau Persija punya Jak Mania yang begitu besar, itu akan terdampak menjadi penambahan terhadap ridership di MRT Jakarta,” katanya.

    Sementara itu Direktur Persija Mohamad Prapanca mengatakan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menaruh beberapa intelektual properti Persija di sejumlah fasilitas stasiun MRT Jakarta.

    “Yang mungkin nanti di tembok ini nanti ada spot-nya Persija gitu, kurang lebih seperti itu atau nanti mungkin dalam bentuk video yang pesan-pesan untuk publik, termasuk pengenalan para pemain Persija dan juga merchandise yang ada logo MRT dan Persija,” katanya.

    Persija Minat Beli Nama Stasiun MRT

    Selain itu, Prapanca menyatakan ketertarikannya untuk membeli hak penamaan atau naming rights di stasiun MRT Jakarta. Meski begitu, ia mengatakan pembelian hak penamaan stasiun masih harus menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi DKI.

    “Ya sangat tertarik, tapi balik apakah itu sudah harus sampai sana perintah Pak Gubernur atau tidak, itu yang harus kita sesuaikan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Istana Ungkap Prabowo Targetkan Kemiskinan RI 0% di Tahun 2029

    Istana Ungkap Prabowo Targetkan Kemiskinan RI 0% di Tahun 2029

    Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Isra Ramli menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan di Indonesia bisa hilang. Targetnya yaitu 0% pada tahun 2029.

    Presiden Prabowo akan berfokus pada program-program prioritas. Seperti memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pangan.

  • Stafsus Pramono Beberkan Alasan Olahraga Padel Kena Pajak 10%

    Stafsus Pramono Beberkan Alasan Olahraga Padel Kena Pajak 10%

    Jakarta –

    Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo memberikan penjelasan tentang fasilitas olahraga padel dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam kategori jasa kesenian dan hiburan. Fasilitas olahraga padel seperti lapangan dikenakan pajak sebesar 10%.

    Hal tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024. Prastowo menjelaskan, sudah sejak lama olahraga berbayar masuk ke dalam objek kena pajak hiburan.

    “Padel mau kena pajak hiburan? Olahraga permainan berbayar kena pajak hiburan itu sudah lama, setidaknya sejak UU 28/2009 (tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),” kata Prastowo, dikutip dari unggahan pada akun media sosial X @prastow, Jumat (4/7/2025).

    Eks Stafsus Sri Mulyani itu juga bilang, kebijakan pengenaan pajak terhadap olahraga berbayar juga berlaku di semua daerah. Tidak hanya padel yang ramai seperti saat ini, fasilitas olahraga futsal hingga tenis juga terkena pajak.

    “Dulu fitness, futsal, tenis, squash, billiar, softbol, bisbol dan lain-lain. Kini disesuaikan dengan berkembangnya ragam olahraga permainan,” ujarnya.

    Melalui keterangan terpisah, Prastowo juga menjelaskan alasan permainan padel mesti kena pajak. Mulanya ia menerangkan, Pajak Hiburan adalah bagian Pajak Daerah dan sejatinya bukan jenis pajak baru. Pajak tersebut telah ada sejak tahun 1997, melalui UU 19 Tahun 1997.

    Menurutnya, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau atau keramaian yang dinikmati masyarakat dengan dipungut bayaran. UU 28/2009 memberi contoh yang lebih jelas tentang objek Pajak Hiburan, seperti tontonan film, diskotek, permainan biliar, pacuan kuda, hingga pertandingan olahraga.

    “Sedangkan Perda DKI No 13/2010 menyebut misalnya renang, tenis, squash, futsal, dan jenis olahraga lain. Jadi sebenarnya olahraga permainan sudah dikenai Pajak Hiburan sejak lama dan tidak ada masalah. Adem ayem tanpa kegaduhan,” jelas Prastowo, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikcom.

    Melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah mengatur ulang pengelompokan jenis pajak daerah agar tarif yang dibebankan lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Muncul nomenklatur baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan objek makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan.

    Olahraga yang dikenai Pajak Hiburan adalah olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Ada hiburan yang sifatnya mewah dan konsumsinya harus dikendalikan, kena tarif tinggi antara 40% s.d 75%. Namun ada hiburan yang dinikmati masyarakat luas seperti olahraga permainan, hanya dikenai pajak 10%, lebih rendah dari PPN yang tarifnya 11%.

    Pemprov DKI melalui Perda No 1/2024 mengatur olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya. SK Kepala Bapenda No. 257/2025 hanya mendetailkan jenis olahraga permainan yang menjadi objek Pajak Hiburan.

    Pajak Hiburan dikenakan atas tempat kebugaran (fitness center, yoga, pilates, zumba), lalu lapangan untuk futsal/sepak bola/mini soccer, lapangan tenis/basket/bulu tangkis/voli/tenis meja/squash/panahan/bisbol/softbol/tembak, tempat biliar, tempat panjat tebing/sasana tinju/atletik, jetski, dan terakhir lapangan padel.

    “Jadi pengenaan Pajak Hiburan atas olahraga permainan padel justru untuk menciptakan rasa keadilan, karena Pajak Hiburan atas berbagai jenis olahraga permainan lainnya telah dikenakan sejak lama. Yang penting, pemungutan pajak ini dilakukan secara fair dan transparan, dan uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik,” ujar Prastowo.

    (shc/rrd)

  • Korban Kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya Dapat Biaya Pengobatan-Santunan

    Korban Kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya Dapat Biaya Pengobatan-Santunan

    Jakarta –

    Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali. Manifes mencatat kapal mengangkut 53 penumpang dan 12 kru, sehingga totalnya ada 65 orang. Berdasarkan data terakhir, 31 orang ditemukan selamat, sedangkan enam orang ditemukan tewas yang mana salah satu korban yakni balita berusia 3 tahun.

    Menanggapi kecelakaan laut tersebut, Jasa Raharja sebagai BUMN yang menjalankan amanah perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan alat angkutan umum, menjamin pengobatan hingga santunan bagi korban kecelakaan laut tersebut.

    Plt Direktur Utama Jasa Raharja Rubi Handojo menyampaikan, Jasa Raharja berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang dalam kecelakaan angkutan umum resmi, termasuk dalam kondisi darurat. Pihaknya tengah memproses pendataan korban kecelakaan laut tersebut demi memastikan semua korban dijamin sesuai ketentuan.

    “Karena proses evakuasi masih berlangsung, petugas kami siaga untuk melakukan pendataan korban secara akurat dan nantinya mengunjungi rumah sakit tempat korban dibawa untuk memastikan para korban dijamin sesuai ketentuan, serta petugas kami juga telah bergerak ke rumah korban yang telah dinyatakan meninggal dunia guna mempercepat penyerahan santunan meninggal dunia kepada ahli waris” jelas Rubi dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

    Ia menjelaskan, seluruh penumpang kapal yang tercatat dalam manifest dan menjadi korban kecelakaan ini dijamin berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum. Sedangkan jumlah santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017 yang mencakup jenis alat angkutan darat, laut, serta udara.

    Jasa Raharja memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan korban luka-luka hingga maksimal Rp 20 juta, yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Selain itu, biaya pertolongan pertama (P3K) dan ambulans juga dijamin dengan nilai maksimal masing-masing Rp1 juta dan Rp 500 ribu.

    Sebagai BUMN yang memiliki tugas utama memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan yang berorientasi pada pelayanan publik prima, Jasa Raharja tidak hanya menjamin dari sisi santunan, tetapi juga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis guna memastikan kecepatan pelayanan di lapangan, terlebih pada situasi darurat seperti saat ini.

    “Kami mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Jasa Raharja merespons cepat kecelakaan ini dan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah Bali dan Jawa Timur,” ujar Rubi.

    Sebagai informasi Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya diketahui tengah berlayar membawa penumpang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

    Kecelakaan tersebut disebabkan kebocoran di ruang mesin hingga menyebabkan kapal terbalik dan hanyut ke arah selatan, pada Kamis dini hari (3/7) sekitar pukul 00.16 WITA. Proses evakuasi masih terus berlangsung oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya.

    (ada/ara)

  • Supaya Tenang Liburan Sekolah Bareng Anak, Titip Emas ke Pegadaian

    Supaya Tenang Liburan Sekolah Bareng Anak, Titip Emas ke Pegadaian

    Jakarta –

    Liburan sekolah merupakan momen yang sangat dinanti untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, saat quality time di luar kota dan meninggalkan rumah dalam waktu lama, pastikan aset berharga seperti emas dalam kondisi aman.

    Pasalnya, kebanyakan orang menyimpan aset berharga di rumah. Hal ini justru menimbulkan risiko yang cukup tinggi seperti pencurian. Oleh karena itu, agar tenang saat liburan sekolah, Pegadaian menawarkan solusi aman lewat jasa layanan ‘Jasa Titip Emas Fisik.’

    Apa itu Jasa Titip Emas Fisik?

    Mengutip dari situs laman resmi Pegadaian, Jasa Titip Emas Fisik merupakan fasilitas titipan emas perhiasan atau batangan yang disimpan di Pegadaian dengan biaya titipan yang terjangkau. Jadi tak perlu khawatir selama liburan atau kapanpun, emas fisik Anda akan dijamin dengan aman.

    Menggunakan Jasa Titip Emas Fisik di Pegadaian sejumlah benefit bisa kamu dapatkan, mulai dari emas aman disimpan dan diasuransikan, biaya titip terjangkau, serta jangka waktu titip bervariasi. Berikut beberapa persyaratannya:

    Membawa fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP).

    Membawa emas senilai minimal Rp20.000.000.

    Membayar biaya titip sesuai jangka waktu yang ditentukan.

    Menandatangani akad.

    Edukasi Keuangan bagi Anak

    Diketahui, titip emas ke Pegadaian ini bisa jadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk memahami pentingnya menjaga dan mengelola aset berharga seperti emas fisik.

    Anda bisa beritahu anak-anak bahwa emas merupakan bentuk tabungan atau investasi yang nilainya masih bisa stabil dan aman untuk jangka panjang. Tak hanya menjelaskan, anak juga melihat bagaimana cara pengajuan penyimpanan emas fisik seperti:

    Nasabah membawa emas ke cabang.

    Petugas melakukan input data, proses penaksiran dan dokumentasi emas yang diserahkan.

    Nasabah membayar biaya titip.

    Petugas mencetak akad titipan dan akad gadai.

    Nasabah menandatangani akad titipan dan akad gadai.

    Adapun untuk biaya layanan Jasa Titip Emas Fisik di Pegadaian cukup bervariatif seperti berikut:

    Foto: Pegadaian

    Jadi yuk, amankan emas fisik kalian saat liburan sekolah dengan gunakan layanan Jasa Titip Emas Fisik di Pegadaian.

    (akn/ega)

  • Terminal Ro-Ro Baru Beroperasi, Buka Akses Langsung Cigading-Panjang

    Terminal Ro-Ro Baru Beroperasi, Buka Akses Langsung Cigading-Panjang

    Jakarta –

    Anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yakni PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) menjalin kerja sama dengan PT Atosim Lampung Pelayaran dalam penyediaan dan pelayanan jasa terminal Ro-Ro (Roll On-Roll Off) untuk rute Cigading, Banten-Panjang, Lampung.

    Dilansir dari keterangan tertulis PT KBS, Jumat (4/7/2025), kerja sama ini ditandai dengan pelaksanaan uji coba sandar kapal Ro-Ro pada Senin, 30 Juni 2025, di Dermaga 7.3 milik PT KBS, Cigading. Proses sandar kapal dilakukan menggunakan Tugboat KIP 01 milik PT KBS.

    Dalam kerja sama ini, PT KBS bertindak sebagai penyedia fasilitas terminal yang mencakup penetapan dermaga sebagai tempat sandar serta lokasi bongkar-muat kendaraan dari dan ke kapal Ro-Ro. Jalur operasionalnya meliputi rute Cigading-Panjang dan Panjang-Cigading.

    Sementara itu, PT Atosim Lampung Pelayaran bertanggung jawab atas penyediaan kapal Ro-Ro yang laik laut (sea worthiness), sekaligus menghadirkan pasar kendaraan sebagai basis penumpang dan muatan utama.

    Kerja sama ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan bisnis dan konektivitas logistik antarwilayah.

    Adapun rangkaian kegiatan disaksikan langsung oleh Direktur Operasi PT KBS, Aep Dedi Laksana, yang didampingi oleh sejumlah Senior Leaders serta Tim PT KBS.

    Hadir pula dalam kesempatan tersebut perwakilan dari instansi terkait, yakni Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si. Selaku Kepala KSOP Kelas I Banten, dan jajaran Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP), yang turut memantau langsung kelancaran proses uji coba sandar.

    Lihat juga Video ‘Pinisi Tenggelam di Perairan TN Komodo, Angkut 8 Turis Asing’:

    (ily/fdl)