Category: Detik.com Ekonomi

  • Siap-siap Trump Ngamuk Lagi! Ada Negara Bakal Digetok Tarif Impor 70%

    Siap-siap Trump Ngamuk Lagi! Ada Negara Bakal Digetok Tarif Impor 70%

    Jakarta

    Pada 9 April lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan menunda selama tiga bulan penerapan tarif impor balasan (resiprokal). Negara-negara yang terdampak kebijakan tersebut diberi kesempatan negosiasi dengan Pemerintah AS hingga 9 Juli 2025

    Jika kata sepakat tak tercapai hingga batas waktu tersebut maka harus siap menghadapi tarif impor lebih tinggi.

    Jelang tenggat waktu berakhir, Gedung Putih bersiap menyampaikan pesan kepada sekitar selusin negara. AS seakan memperingatkan bahwa waktu mulai habis dan ada tarif baru yang akan berlaku.

    Pada Jumat pagi (4/7/2025), Trump menegaskan dia akan mengirim pemberitahuan ke 10 sampai 12 negara per hari. Isinya adalah tarif baru yang akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus.

    “Nilainya bervariasi, mungkin ada yang dikenakan tarif 60% sampai 70%, ada juga yang 10% atau 20%. Kita sudah siapkan format akhirnya. Intinya menjelaskan berapa tarif yang harus dibayar tiap negara,” ujarnya, dikutip dari CNN, Sabtu (5/7/2025).

    Sebelumnya, Trump telah menetapkan tarif resiprokal hingga 50% untuk sebagian besar mitra dagang AS. Jadi tarif baru sebesar 60% atau 70% jelas lebih tinggi dari itu.

    Keputusan ini membuat pasar saham AS jatuh ke zona bearish, sementara obligasi dan dolar AS ikut tertekan. Pasar saham dan obligasi di AS tutup karena Hari Kemerdekaan, tapi pasar saham global langsung turun.

    Belum jelas negara mana saja yang akan menerima surat tarif itu. Tapi Trump pernah menyebut beberapa mitra dagang seperti Uni Eropa dan Jepang yang dianggap terlalu menekan dalam negosiasi.

    Trump juga mengancam akan mengirim surat ke Jepang yang disebutnya manja dan menetapkan tarif hingga 35%. Meski begitu, bisa jadi itu hanya taktik nego, dan belum bisa dipastikan apakah negara-negara itu termasuk yang kena tarif baru.

    Trump berharap surat-surat tersebut sudah dikirim sebelum batas waktu internal pemerintah, yaitu 9 Juli. Namun pemerintah sempat mengatakan tenggat itu bisa fleksibel jika ada negara yang benar-benar serius bernegosiasi.

    Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa mereka sedang berada di tengah negosiasi yang sangat sulit, dan kemungkinan akan berlanjut hingga akhir pekan menjelang batas waktu itu. Diplomat yang enggan disebutkan namanya itu mengaku belum tahu apakah tenggat 9 Juli akan diperpanjang jika kesepakatan belum tercapai.

    Sementara itu, Juru bicara perdagangan dari Komisi Eropa, Olof Gill, belum mau membagikan rincian negosiasi karena prosesnya masih dalam tahap yang sangat sensitif.

    Tenggat Waktu Fleksibel

    Di sisi lain, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan bahwa tenggat waktu negosiasi sebenarnya tidak kaku, khususnya untuk negara-negara yang masih dalam proses pembicaraan dan belum mencapai kesepakatan seperti India.

    Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent. Ia mengatakan negosiasi bisa saja selesai paling lambat Hari Buruh (Labor Day) yang jatuh pada 1 September 2025. Artinya ada kemungkinan waktu tambahan dibanding tenggat resmi 9 Juli.

    Namun Trump tampaknya mengoreksi sendiri pernyataan itu pada hari Jumat. Saat ditanya apakah masih ada kelonggaran untuk tenggat tarif, ia menjawab tidak ada.

    “Mereka akan mulai membayar tarif pada 1 Agustus. Uangnya akan mulai masuk ke Amerika Serikat sejak tanggal itu, hampir semuanya,” ujar Trump.

    Meski begitu, sehari sebelumnya Bessent memperkirakan akan ada gelombang kesepakatan sebelum 9 Juli. Bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan, masih ada kemungkinan sekitar 100 negara hanya akan dikenakan tarif minimum sebesar 10%.

    (ily/hns)

  • Transmart Full Day Sale, Aneka Tool Box Mulai Rp 87 Ribu

    Transmart Full Day Sale, Aneka Tool Box Mulai Rp 87 Ribu

    Jakarta

    Transmart menghadirkan promo spektakuler melalui program Full Day Sale yang berlangsung dari buka toko hingga pukul 22.00, Minggu (6/5/2025). Salah satu promo yang ditawarkan adalah tool box atau kotak peralatan 16.5. Tool box ini memiliki ukuran 90 x 40 x 183 centimeter.

    Khusus di Transmart Full Day Sale, produk tersebut dijual dengan harga Rp 109.900 dari harga normal Rp 209.000. Harganya bisa lebih murah lagi menjadi Rp 87.920 jika transaksi menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

    Artinya total diskon yang bisa didapatkan mencapai Rp 121.080. Sebagai catatan, promo ini tidak berlaku untuk pembelian partai besar, dan minimal transaksinya adalah Rp 300.000.

    Adapun selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item. Tentunya tambahan 20% bisa didapatkan dengan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di Play Store atau AppStore. Tinggal klik ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Tunggu apa lagi, yuk segera ke Transmart Full Day Sale dan nikmati berbagai promo yang tersedia yang bisa bikin kamu belanja dengan hemat.

    (hns/hns)

  • Cari Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale, Harganya Lagi Miring

    Cari Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale, Harganya Lagi Miring

    Jakarta

    Lagi cari sepeda listrik? Yuk ke Transmart Full Day Sale yang digelar pada Minggu, 6 Juli 2025. Di Transmart Full Day Sale, sepeda listrik didiskon besar-besaran hingga 25%+20% atau bisa mencapai Rp 2,7 juta.

    Selama gelaran tersebut sepeda listrik ditawarkan dengan harga promo Rp 4.600.000 dari harga normal Rp 6.450.000. Bahkan Pelanggan bisa membawa pulang sepeda listrik dengan harga sale mulai Rp 3.680.000.

    Dengan demikian, pelanggan bisa mendapatkan sepeda tersebut lebih murah Rp 2.770.000 dari harga normal. Harga ini hanya berlaku di Jawa.

    Khusus luar Jawa, sepeda listrik ditawarkan dengan harga promo Rp 4.900.000 dari harga normal Rp 6.750.000. Kemudian, sepeda tersebut ditawarkan dengan harga sale mulai dari Rp 3.920.000.

    Transmart memberikan diskon hingga 50% untuk beragam produk di Transmart Full Day Sale. Pelanggan bisa mendapatkan diskon tambahan 20% jika transaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (hns/hns)

  • Gaji Rp 5 Juta Kerja 5 Tahun Bisa Punya Rumah? Begini Hitungannya

    Gaji Rp 5 Juta Kerja 5 Tahun Bisa Punya Rumah? Begini Hitungannya

    Jakarta

    Memiliki rumah sendiri menjadi mimpi banyak orang. Tak terkecuali bagi orang-orang yang memiliki gaji pas-pasan, misalnya saja para pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan.

    Seberapa besar sih kemungkinan orang bergaji Rp 5 juta per bulan bisa mendapatkan rumah dalam waktu yang tak begitu lama, misalnya 5 tahun?

    Melansir detikProperti, orang bergaji Rp 5 juta per bulan sangat mungkin untuk mendapatkan rumah dengan cicilan KPR. Setidaknya yang pertama harus dilakukan adalah mencicil KPR selama 5 tahun.

    Menurut Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho, seseorang bisa menyisihkan 10-30% pendapatan untuk menabung DP rumah yang akan dibeli. Nantinya, saat DP bisa dipenuhi dan lolos KPR, alokasi 10-30% tadi digeser untuk memenuhi cicilan dan juga urusan lain untuk rumah.

    Misalnya, ada rumah dengan harga sekitar Rp 350 juta. Biasanya, untuk DP KPR perlu dibayar 10-30% dari harga rumah. Apabila DP yang harus dibayar 20% saja dari Rp 350 juta, maka jumlahnya Rp 70 juta.

    Nah, untuk bisa bayar DP Rp 70 juta dengan gaji Rp 5 juta per bulan, 25% dari gaji bisa disisihkan setiap bulan, jumlahnya sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    Tentukan Cicilan yang Terjangkau

    Menentukan besar cicilan sesuai kemampuan adalah langkah krusial dalam menabung untuk beli rumah, apalagi dengan gaji yang terbatas. Andy menyarankan untuk mengikuti hitungan slik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu maksimal 30% dari penghasilan, kurang lebih sama seperti saat menyisihkan pendapatan untuk mencicil DP KPR.

    Andy menyarankan sebisa mungkin jangan mengambil cicilan dengan batas maksimal karena masih ada perabotan yang harus dibeli setelah beli rumah.

    Belum lagi harus memperhitungkan biaya tambahan saat memulai cicilan KPR, asuransi, pajak, biaya perawatan, biaya surat menyurat dan lainnya.

    “Kadang karena kita beli rumah pertama atau rumah impian, cicilannya dipentokin sampai 30% dari penghasilan. Kita lupa kan beli rumah masih kosongan, belum ada isinya. Padahal di sisi yang lain perlu beli furniture untuk isi rumah,” tutur Andy.

    Masyarakat juga bisa mempertimbangkan membeli rumah subsidi yang biaya DP dan cicilannya lebih murah. KPR subsidi sendiri bisa digunakan oleh orang yang batas maksimum gajinya yaitu Rp 8.000.000 atau Rp 10.000.000 khusus wilayah Papua dan Papua Barat, baik untuk gaji tetap maupun tidak tetap.

    Cari Penghasilan Tambahan

    Nah bila sudah mulai mencicil KPR, seseorang dengan gaji Rp 5 juta per bulan disarankan untuk mencari penghasilan tambahan. Bisa saja dengan mencari pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama.

    Bisa juga dengan melakukan investasi dari uang bonus. Namun, penting untuk memilih jenis investasi yang tepat dan perhatikan faktor risiko dari setiap jenis investasi

    Disarankan juga bagi orang dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan saat mencicil rumah tidak punya utang yang lain, hal ini dilakukan agar bisa fokus membayar cicilan rumah.

    (hal/eds)

  • Besok Transmart Full Day Sale 50% + 20%! TV, AC, hingga Mesin Cuci Banting Harga

    Besok Transmart Full Day Sale 50% + 20%! TV, AC, hingga Mesin Cuci Banting Harga

    Jakarta

    Transmart Full Day Sale hadir lagi besok, Minggu 6 Juli 2025! Transmart Full Day Sale datang dengan diskon melimpah hingga 50% + 20%, berlangsung sejak toko buka hingga berakhir jam 10 malam.

    Selain diskon hingga 50%, diskon tambahan 20% diberikan kepada pelanggan apabila bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau kartu kredit Bank Mega Syariah.

    Sebagai contoh, Polytron LED 43 inch HDG TV . Harga normal mulai Rp 4.749.000/set. Sementara harga promo mulai Rp 4.149.000/set.

    Nah, Jika pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan tambahan diskon. Harganya pun menjadi Rp 3.319.200/set. Belanja TV pun jadi hemat Rp 1.429.800 dari harga normal.

    Selain itu ada Sharp Mesin Cuci Front Load. Harga normal produk ini mulai Rp 5.689.000/unit. Sementara harga promo mulai Rp 4.849.000/unit

    Jika pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan tambahan diskon. Harganya pun menjadi Rp 3.879.200/unit. Belanja mesin cuci pun jadi hemat Rp 1.809.800/unit dari harga normal.

    Selanjutnya Polytron Kulkas Side by Side 436L. Harga normal produk ini 9.299.000/set. Sedangkan harga promo mulai dari Rp 8.249.000/set

    Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka pelanggan setia akan mendapatkan kulkas tersebut dengan harga Rp 6.599.200/set. Belanja kulkas jumbo pun hemat Rp 2.699.800 dari harga normal.

    Lalu, Polytron AC Split 1 PK. Harga normal produk ini mulai Rp 4.549.000/unit. Sedangkan harga promo mulai Rp 4.124.000/unit.

    Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka pelanggan setia akan mendapatkan kulkas tersebut dengan harga Rp 3.299.200/set. Belanja AC pun jadi hemat Rp 1.249.800 dari harga normal.

    Perlu dicatat, diskon produk elektronik tidak berlaku untuk pembelian dalam partai besar dan minimal transaksi Rp 300.000.

    Selain itu, sebelum datang ke Transmart Full Day Sale, baca dulu syarat dan ketentuannya:

    Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale Minggu 6 Juli 2025

    1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah

    2. Diskon tambahan 20% hanya berlaku di tanggal 6 Juli 2025 mulai buka toko – pukul 22.00 (waktu setempat) di seluruh toko Transmart.

    3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, Mesin Cuci, Audio (Tipe Pas Pro) Small Appliance Tanpa Pembatasan.

    4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor & Daging 2 kg.

    5. Khusus untuk Sepeda Listrik maksimal pembelian 2 unit.

    6. Khusus untuk Kosmetik & Fragrance berlaku diskon 10% regular & tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.

    7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instan, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Beralkohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”.

    8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.

    9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang).

    10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

    Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik ini download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jangan lupa merapat ke Transmart Full Day Sale dan nikmati diskon besar-besaran

    (hns/hns)

  • Daftar Olahraga Kena Pajak di Jakarta

    Daftar Olahraga Kena Pajak di Jakarta

    Jakarta

    Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 yang mengubah Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024 jadi sorotan. Hal itu terjadi karena beleid mengenakan pajak pada fasilitas olahraga padel sebesar 10%. Olahraga tersebut saat ini sedang digandrungi masyarakat.

    Pengenaan pajak untuk olahraga padel merupakan bentuk dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam kategori jasa kesenian dan hiburan.

    Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah mengatur pengelompokan jenis pajak daerah agar tarif yang dibebankan lebih sesuai dengan prinsip keadilan.

    Muncul nomenklatur baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan objek makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan. Olahraga yang dikenai PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

    “Ada hiburan yang sifatnya mewah dan konsumsinya harus dikendalikan, dikenai tarif tinggi antara 40% hingga 75%. Namun ada hiburan yang dinikmati masyarakat luas seperti olahraga permainan, hanya dikenai tarif pajak 10%. Bahkan lebih rendah dari PPN yang tarifnya 11%,” dikutip dari situs Bapenda DKI Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

    Lebih lanjut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

    Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025 kemudian merinci jenis olahraga permainan yang menjadi objek pajak PBJT demi menciptakan kepastian dan keadilan.

    Nah selain padel dalam aturan itu masih banyak fasilitas olahraga yang masuk dalam objek pajak PBJT. Dilansir dari situs resmi Bapenda DKI Jakarta, Sabtu (5/7/2025), PBJT dikenakan untuk:

    Tempat kebugaran seperti fitness center, yoga, pilates, zumbaLapangan futsalLapangan sepak bolaLapangan mini soccerLapangan tenis basketLapangan bulutangkisLapangan voliLapangan tenis mejaLapangan squashLapangan panahanLapangan bisbolLapangan softbolLapangan tembakTempat biliarTempat panjat tebingSasana tinjuLapangan atletikArena jetskiLapangan padel

    (hal/eds)

  • One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS

    Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.

    Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.

    Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

    Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.

    Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.

    Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.

    Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.

    Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.

    Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.

    Pengurangan Pajak SALT

    Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.

    Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.

    Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.

    Kredit Pajak Anak

    Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.

    Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.

    Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.

    Bonus untuk Lansia

    Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.

    Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.

    Pemangkasan Anggaran Medicaid

    Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

    Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.

    Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.

    Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.

    Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.

    Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan

    Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.

    Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

    Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.

    Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.

    Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.

    Trump Accounts untuk Tabungan Anak

    Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.

    Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.

    Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.

    Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa

    Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.

    Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:

    Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.

    Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.

    Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.

    Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.

    Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).

    Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
    Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.

    Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.

    Potongan Pajak atas Penghasilan Tip

    Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.

    Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.

    Potongan Pajak untuk Lembur

    Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.

    Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.

    Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih

    Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.

    Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    (ily/hns)

  • Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Jakarta

    Beberapa calon duta besar baru mulai melakukan fit and proper test di DPR hari ini. Totalnya hari ini ada 12 duta besar yang melakukan ‘ujian’ di depan wakil rakyat.

    Beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test hari ini. Misalnya saja nama Nurmala Kartini Sjahrir yang merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Kartini hari ini melakukan fit and proper test untuk mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Jepang yang berkantor pusat di Tokyo. Kartini dikenal luas sebagai peneliti antropologi.

    Karier diplomatnya juga cukup mentereng. Dia sebelumnya sudah pernah menjadi duta besar mewakili Indonesia di Argentina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atau tepatnya sejak 2010 hingga 2014.

    Selain Kartini, ada juga nama eks Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator pada tahun 2014 hingga 2015 pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Indroyono banyak berkecimpung pada jabatan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan di pemerintah. Mulai dari di Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga di organisasi pangan PBB, Food and Agriculture (FAO).

    Dirinya juga sempat menjadi Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata yang kala itu dijabat oleh Arief Yahya pada tahun 2015 hingga 2019.

    Calon dubes lainnya kebanyakan merupakan pejabat yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang memiliki latar belakang mantan dubes, militer, hingga politisi.

    Total ada sekitar 24 calon dubes yang akan melakukan fit and proper test di DPR. Hari ini 12 orang melakukan ujian itu duluan. Berikut ini daftarnya:

    1. Dubes RI untuk Jerman (Berlin) Abdul Kadir Jaelani

    2. Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava) Redianto Heru Nurcahyo

    3. PTRI PBB New York Umar Hadi

    4. Dubes RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan

    5. Dubes RI untuk Jepang (Tokyo) Nurmala Kartini Sjahrir

    6. Dubes RI untuk AS (Washington DC) Indroyono Soesilo

    7. Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi) Adam Mulawarman Tugio

    8. Dubes RI untuk Belanda (Den Haag) Laurentius Amrih Jinangkung

    9. Dubes RI untuk UAE Judha Nugraha

    10. PTRI PBB Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro

    11. Dubes RI untuk Qatar Syahda Guruh Langkah Samudera

    12. Dubes RI untuk Brasil Andhika Chrisnayudhanto

    (hal/eds)

  • Penyaluran Dimulai, 18 Juta Orang Terima Bansos Beras 20 Kg

    Penyaluran Dimulai, 18 Juta Orang Terima Bansos Beras 20 Kg

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan program bantuan beras 10 kilogram per bulan sudah mulai disalurkan pemerintah. Bapanas telah menerbitkan surat penugasan ke Bulog untuk melakukan penyaluran bantuan beras dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberikan penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan.

    Penyalurannya dilakukan secara one shoot atau sekali penyaluran. Artinya, 18 juta penerima manfaat akan mendapatkan beras langsung 20 kg untuk bulan Juni dan Juli 2025.

    “Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insyaallah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog,” terang Arief dalam keterangan resminya, Sabtu (5/7/2025).

    Arief menjelaskan proses penyaluran bantuan pangan beras kali ini memang memerlukan waktu sedikit lebih lama dari awal pengumuman. Menurutnya hal ini terjadi karena pihaknya baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke Bapanas.

    “Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sambung Arief.

    Untuk diketahui, dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

    Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

    “Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.

    Bansos Beras Tekan Inflasi

    Dengan memasifkan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, diyakini dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi. Hal ini terlihat dari pengalaman di tahun 2023 dan 2024.

    Dalam catatan BPS, kala itu inflasi beras di September 2023 melaju hingga menyentuh 5,61%. Setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras, di Desember 2023 inflasi turun ke level 0,48%.

    Kemudian pada Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32% dan menjadi yang tertinggi di tahun tersebut. Program bantuan pangan beras kembali dilanjutkan hingga alokasi 9 bulan. Alhasil, inflasi beras di Desember 2024 berhasil diredam hingga menjadi 0,1%.

    Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36%, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1%. Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional.

    (hal/eds)

  • Penyerapan Gula dari Petani Dipantau Ketat, Polri Turun Tangan!

    Penyerapan Gula dari Petani Dipantau Ketat, Polri Turun Tangan!

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah akan memperkuat konsolidasi dalam proses penyerapan tebu dari petani dalam negeri jelang puncak musim giling yang akan dilakukan pada Juli dan Agustus 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi ke pasar konsumsi dan memastikan distribusi gula lokal terserap dengan harga yang sesuai.

    “Kami ingin memastikan hasil petani gula benar-benar terserap dengan harga yang adil, sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yaitu Rp 14.500 per kilogram. Jangan sampai ada praktik rembesan gula rafinasi ke pasar yang merusak harga di tingkat produsen,” kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).

    “Ini momentum kita menata kembali tata niaga gula nasional agar lebih sehat dan mempercepat target swasembada gula, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Dalam Rapat Koordinasi SPHP Gula sebelumnya, sempat terungkap adanya kekhawatiran terjadinya rembesan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan permintaan terhadap gula produksi lokal.

    Sebagai langkah konkret, pihaknya mendorong ID FOOD, anak perusahaannya, serta PTPN agar meningkatkan proses lelang dan melaporkan perkembangan aktivitas lelang gula secara berkala kepada pemerintah serta Satgas Pangan Polri.

    “Semua pihak mendukung serapan hasil panen petani dengan harga Rp 14.500 per kg. Karena itu, hasil Rapat Koordinasi SPHP Gula menyepakati penguatan pengawasan lintas K/L terhadap rembesan gula rafinasi ke pasar umum,” ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

    Polri Turun Tangan

    Selaras dengan hal tersebut, melalui telegram tanggal 2 Juli 2025 ke seluruh daerah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan dinas perdagangan daerah untuk memastikan implementasi teknis HAP gula di tingkat petani.

    Selain itu, dilakukan pengecekan dan pendataan langsung terhadap produsen, distributor, agen, serta pasar tradisional dan modern guna memetakan potensi rembesan gula rafinasi di pasar.

    Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mencegah peredaran gula selundupan. Bila ditemukan pelaku usaha yang terbukti mengedarkan gula rafinasi di luar peruntukannya, Satgas Pangan akan menindak secara hukum dan melaporkan perkembangan kegiatan serta hambatan di lapangan kepada Mabes Polri.

    “Kita tidak ingin petani tebu merugi karena hasil panennya tidak terserap. Pemerintah, BUMN pangan, dan pelaku usaha harus hadir dan sama-sama mengawal ini, untuk kesejahteraan petani, untuk ketahanan pangan, khususnya di sektor pergulaan,” tegas Arief.

    (hal/eds)