Category: Detik.com Ekonomi

  • Elektrifikasi Diyakini Perkuat Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Energi

    Elektrifikasi Diyakini Perkuat Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Energi

    Jakarta

    Sektor ketenagalistrikan dinilai menjadi solusi strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak pasokan energi global.

    Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menyebut elektrifikasi lintas sektor bisa mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus mendorong investasi energi bersih.

    “Sektor ketenagalistrikan bisa menjadi solusi Indonesia dari ketergantungan terhadap impor BBM. Terutama dari kawasan Timur Tengah yang penuh konflik, menimbulkan risiko tinggi terhadap pasokan dan fluktuasi harga energi,” kata Direktur Indef Imaduddin Abdullah di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Imaduddin menjelaskan, rendahnya kapasitas produksi minyak dalam negeri dan depresiasi Rupiah kian memperberat ketergantungan pada energi impor, sehingga membuat sistem energi nasional rentan.

    “Produksi minyak tidak mampu mengimbangi kebutuhan energi domestik. Kombinasi masalah tersebut menciptakan kerentanan bagi sistem energi nasional,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah perlu serius mendorong diversifikasi sumber energi dengan fokus pada pengembangan ketenagalistrikan. Langkah elektrifikasi di sektor industri, transportasi, hingga rumah tangga diyakini bisa menciptakan efek domino positif bagi perekonomian dan lingkungan.

    “Ketika konsumsi listrik meningkat secara signifikan, hal itu mampu menciptakan efek domino positif, mulai dari peningkatan investasi pada energi terbarukan hingga terbentuknya ekosistem energi yang tangguh dan berkelanjutan,” kata Imaduddin.

    Ia menambahkan, meningkatnya permintaan listrik akibat elektrifikasi menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke sektor energi bersih dan modern. Dengan begitu, elektrifikasi tidak hanya menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan energi nasional yang lebih aman dan kompetitif.

    “Optimalisasi ketenagalistrikan tak hanya memperkuat fondasi energi nasional, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperbesar daya saing Indonesia di kancah global,” pungkasnya.

    (rrd/rir)

  • BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    Jakarta

    PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) melalui penandatanganan perjanjian Islamic Risk Participation di Jakarta. Langkah ini menjadi strategi penting kedua lembaga keuangan syariah dalam memperluas cakupan transaksi global berbasis prinsip syariah.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan BSI dan BIBD melakukan transaksi risk participation berbasis syariah, khususnya portofolio transaksi dengan underlying letter of credit (L/C), yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor trade finance antarbank syariah di kawasan ASEAN.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi antarbank syariah di bidang trade finance dan menjadi pintu gerbang untuk mendorong kerja sama di kawasan ASEAN,” ujar Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

    BSI mencatat performa bisnis trade finance yang menunjukkan tren positif, dengan volume transaksi mencapai 1,3 miliar dolar AS sepanjang 2024, atau tumbuh 30,2 juta dolar AS year on year (yoy). Mayoritas transaksi berasal dari sektor ekspor, impor, serta pembiayaan pemasok. Dengan kemitraan ini, BSI optimistis dapat mencapai potensi bisnis hingga 25 juta dolar AS pada 2025.

    Bob menambahkan kerja sama ini sekaligus menunjukkan keseriusan BSI dalam memperkuat posisinya di kancah internasional sekaligus memperkokoh peran ekonomi syariah sebagai new engine pertumbuhan ekonomi nasional.

    Saat ini, BSI telah masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar, serta memiliki kantor cabang luar negeri di Dubai yang beroperasi sejak 2023. Bank ini juga tengah mempersiapkan pembukaan kantor cabang di Arab Saudi pada 2026, dengan fokus pada layanan haji dan umrah serta potensi pasar dari jamaah Indonesia.

    Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari agenda BSI International Expo 2025 bertema Engaging Indonesia in the Global Halal Industry yang digelar Kamis (26/6) hingga Minggu (29/6) lalu. Ajang tahunan ini menghadirkan wadah kolaborasi bagi pelaku bisnis, investor, dan konsumen lewat pameran, seminar, hiburan, dan sesi business matching untuk mendorong ekosistem halal nasional menembus pasar global.

    Tonton juga “Rencana Buyback Sektor Perbankan Jadi Sentimen Penguatan” di sini:

    (akd/akd)

  • Rapat di DPR AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M!

    Rapat di DPR AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M!

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 115,7 miliar di 2026. Ia pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar untuk bisa memenuhi kebutuhan di tahun depan.

    Usulan tambahan anggaran itu disampaikan AHY saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Jika usulan itu disetujui, maka total keseluruhan anggaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 315,93 miliar.

    “Dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 86,14 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran 2026 menjadi sebesar Rp 315,9 miliar,” kata AHY dalam rapat kerja Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Lebih lanjut, AHY menjelaskan tambahan anggaran tersebut diusulkan guna memperkuat dukungan manajemen dan pelaksanaan program koordinasi. Terdapat empat fokus utamanya.

    Hal itu meliputi pemerataan pembangunan kewilayahan termasuk agraria dan tata ruang; konektivitas dan multimoda transportasi; infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan dan irigasi; serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

    Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini di antaranya proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) hingga pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    “Giant Sea Wall harus terus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan. Terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur,” beber AHY.

    “Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar dari total pagu indikatif yang ditetapkan Rp 115 miliar,” tambah AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan pihaknya bersama jajaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga tengah berupaya mencari sumber-sumber investasi baru untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan pembiayaan signifikan.

    “Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit,” imbuhnya.

    Tonton juga “AHY Ingin BRAINS Hadirkan Gagasan Strategis untuk Pemerintah” di sini:

    (acd/acd)

  • Trump Bakal Terapkan Tarif Impor 1 Agustus

    Trump Bakal Terapkan Tarif Impor 1 Agustus

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) akan menerapkan tarif impor pada 1 Agustus mendatang. Sejak menjabat, Presiden AS Donald Trump memang membuat perdagangan global terguncang dengan rencana penerapan tarif impor di negara tersebut.

    al inilah yang membuat beberapa negara mitra dagang AS berupaya untuk membuat kesepakatan dengan AS.

    Pada bulan April, Trump mengumumkan tarif sebesar 10% pada sebagian besar negara dan bea tambahan hingga 50%. Kemudian Trump menunda penerapan tarif tersebut selama tiga minggu.

    Trump telah mengisyaratkan tarif tersebut mulai berlaku 1 Agustus. Kendati begitu, dia belum mau membeberkan negara mana saja yang dikenakan tarif, termasuk kenaikan tarif.

    Dalam unggahan di situs web Truth Social, Trump menyampaikan AS akan mulai mengirimkan surat tarif mulai pukul 12.00 siang waktu setempat mulai hari Senin. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan tarif yang lebih tinggi akan berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    Pada Jumat (4/7) lalu, Trump mengaku telah menandatangani serangkaian surat kepada 12 negara. Surat tersebut berisi pemberitahuan tarif yang akan berlaku untuk negara tersebut. Kendati begitu, dia menolak menyebutkan nama negara tersebut.

    Trump sempat mengatakan tarif bisa lebih tinggi lagi, berkisar hingga 70% dan sebagian besar akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus.

    “Saya menandatangani beberapa surat dan surat-surat itu akan dikirim pada hari Senin, mungkin dua belas. Beda jumlah uangnya, beda jumlah tarifnya,” imbuh Trump, dikutip Reuters, Senin (7/7/2025).

    Tonton juga “Trump Skeptis dengan Rencana Elon: Partai Ketiga Tak Pernah Berhasil” di sini:

    (rea/kil)

  • DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    Jakarta

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform ‘wondr by BNI’. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.

    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.

    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

    “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

    Adapun program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

    Tonton juga “Prabowo Siap Dorong Ekonomi Hijau, Inklusi & Keberlanjutan Bersama!” di sini:

    (akd/ega)

  • RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    Jakarta

    Indonesia resmi menjejakkan kaki sebagai anggota baru BRICS, ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, para pemimpin BRICS menyepakati arah baru kerja sama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan.

    Bagi Indonesia, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Prabowo mengatakan negara-negara BRICS bisa menjadi ceruk pasar potensial bagi produk-produk Indonesia.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto kepada awak media saat mendampingi Prabowo di KTT BRICS Rio, Senin (7/7/2025).

    Deklarasi pemimpin BRICS juga memuat komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara anggota menegaskan bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

    Selain itu, deklarasi juga mencakup penguatan kerja sama di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia memandang pilar ini penting untuk memastikan transformasi sosial yang merata di antara negara-negara anggota BRICS.

    Dalam pernyataan bersama, para pemimpin BRICS turut menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan perdamaian global.

    Tonton juga “Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS” di sini:

    (hal/rrd)

  • RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    RI Targetkan Negara BRICS Jadi Potensi Pasar Dagang Baru

    Jakarta

    Indonesia resmi menjejakkan kaki sebagai anggota baru BRICS, ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, para pemimpin BRICS menyepakati arah baru kerja sama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan.

    Bagi Indonesia, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Prabowo mengatakan negara-negara BRICS bisa menjadi ceruk pasar potensial bagi produk-produk Indonesia.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto kepada awak media saat mendampingi Prabowo di KTT BRICS Rio, Senin (7/7/2025).

    Deklarasi pemimpin BRICS juga memuat komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara anggota menegaskan bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

    Selain itu, deklarasi juga mencakup penguatan kerja sama di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia memandang pilar ini penting untuk memastikan transformasi sosial yang merata di antara negara-negara anggota BRICS.

    Dalam pernyataan bersama, para pemimpin BRICS turut menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan perdamaian global.

    Tonton juga “Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS” di sini:

    (hal/rrd)

  • Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp 2,05 Triliun buat Tahun Depan

    Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp 2,05 Triliun buat Tahun Depan

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun untuk tahun 2026. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk membiayai 255 kegiatan terutama kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional.

    Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025).

    “Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 2,05 triliun ini untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program tentu program-program prioritas,” katanya.

    Agus menjelaskan bahwa usulan tambahan tersebut dilakukan lantaran adanya penurunan anggaran yang signifikan pada tahun 2026 yaitu sebesar 23,13% atau turun Rp 582,73 miliar dibandingkan tahun 2025.

    Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenperin pada 2026 hanya sebesar Rp 1,94 triliun. Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 1,52 triliun, PNBP sebesar Rp 69,8 miliar, dan BLU Rp 342,4 miliar.

    Rinciannya yakni, belanja pegawai Rp 972,9 miliar, belanja operasional Rp 364,1 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp 599,8 miliar.

    “Dalam pagu indikatif tersebut terdapat fungsi alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 633 miliar dan anggaran ekonomi sebesar Rp 1,3 triliun,” katanya.

    Agus merincikan pagu anggaran Kemenperin tahun anggaran 2026 berdasarkan program yakni program dukungan manajemen Rp 1,5 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 309,9 miliar, dan program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 85,2 miliar.

    Dari pagu indikatif 2026 tersebut, Kemenperin menyusun sembilan program prioritas kementerian dalam rangka mendukung empat misi dalam Asta Cita. Pertama, memperkuat program pembangunan sumber daya manusia industri.

    “Ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri bagi siswa dan mahasiswa serta pelatihan fokus untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja industri,” katanya.

    Kedua, penguatan IKM sebagai rantai pasok melalui kegiatan penguatan sentra industri kecil dan juga penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah.

    Ketiga, program hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan industri prioritas. Keempat peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Kelima, akselerasi ekspor produk dan jasa industri. Keenam yakni mendorong industri hijau. Ketujuh yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kedelapan pengembangan industri halal.

    “Sembilan program aglomerasi industri dan penguatan kawasan ini melalui kegiatan penyusunan regulasi pengembangan wilayah industri dan juga fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri,” katanya.

    Tonton juga “DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana” di sini:

    (acd/acd)

  • BEI Gembok Saham Krakatau Steel

    BEI Gembok Saham Krakatau Steel

    Jakarta

    Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang berlaku efektif per hari ini, Senin (7/7). Langkah ini dilakukan karena adanya pergerakan saham yang signifikan.

    Mengutip dari Keterbukaan Informasi BEI, saham KRAS mengalami peningkatan harga yang tidak wajar. Langkah suspensi ini dilakukan BEI untuk melindungi para investor.

    “Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 7 Juli 2025,” ungkap Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI, Yulianto Aji Sadono, Senin (7/7/2025).

    Namun, BEI tidak mengungkap batas waktu suspensi saham KRAS. Ia menekankan, semua pihak untuk terus memperhatikan informasi berkala yang disampaikan Krakatau Steel dalam keterbukaan informasi BEI.

    “Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan,” imbuhnya.

    Mengutip data perdagangan RTI Business hari ini, saham KRAS mengalami suspensi. Jika ditinjau sepekan terakhir, saham KRAS naik 27,64%. Pergerakan saham terlihat lebih melonjak jika ditinjau sebulan terakhir, yakni sebesar 139,69%.

    Saat ini, saham Krakatau Steel berada di harga Rp 314 per lembar. Saham KRAS juga mencatatkan beli bersih investor asing atau net foreign buy sepanjang 2025 sebesar Rp 11,86 miliar.

    Tonton juga “BEI Kaji Rencana Pemangkasan Jumlah Satuan Lot Saham” di sini:

    (ara/ara)

  • KTT BRICS, Prabowo Usul NDB Lebih Banyak Biayai Negara Berkembang

    KTT BRICS, Prabowo Usul NDB Lebih Banyak Biayai Negara Berkembang

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mendorong New Development Bank (NDB) yang digagas negara-negara BRICS untuk lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke negara-negara berkembang. Usulan itu ia sampaikan saat sesi ekonomi dan keuangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi antarnegara global south. Salah satunya dengan memperluas pemanfaatan pembiayaan dari NDB.

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

    Airlangga menyebut Indonesia juga sudah menyatakan kesiapan untuk ikut aktif bergabung dalam NDB. Dengan bergabung, Indonesia bisa mengakses pembiayaan pembangunan untuk agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Ia menambahkan, saat ini NDB tengah menangani 120 proyek yang fokus pada energi bersih, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan sirkular dengan nilai total mencapai US$ 39 miliar atau sekitar Rp 627,9 triliun (kurs Rp 16.100).

    “Dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar US$ 39 billion,” jelas Airlangga.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menambahkan bahwa Prabowo juga melontarkan gagasan pembentukan South-South Economic Compact. Inisiatif ini bertujuan agar negara-negara BRICS bisa menjadi motor penggerak dalam memberi akses perdagangan yang lebih luas bagi negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” pungkas Tata.

    (hal/rrd)