Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pemerintah Ingin Kereta Cepat Nyambung ke Surabaya, tapi Pakai Duit Swasta

    Pemerintah Ingin Kereta Cepat Nyambung ke Surabaya, tapi Pakai Duit Swasta

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana melanjutkan kereta cepat ke Surabaya sedang dikaji. Catatan utamanya proyek ini akan digarap murni oleh swasta tanpa APBN.

    “Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan Surabaya, yang jelas kita harapkan tidak mau gunakan APBN,” ujar Dudy di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Pemerintah juga menawarkan kajian itu ke beberapa investor dari berbagai negara. Salah satu kajian itu soal opsi kereta semi cepat ke Surabaya.

    “Kereta cepat memang ada pembicaraan untuk melanjutkan kembali, namun demikian pastinya harus ada kajian secara cermat. Beberapa kesempatan kami menawarkan juga moda semi cepat,” terang Dudy.

    Senada, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono menjelsakan pemerintah membuka semua opsi untuk lanjutan jalur kereta ke Surabaya. Bisa jadi melanjutkan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya.

    Bisa juga membuka jalur kereta semi cepat dari Bandung ke Surabaya, ataupun dari Jakarta ke Surabaya. Intinya, pemerintah akan menawarkan rancangan awal terlebih dahulu ke beberapa investor, nantinya baru dikaji mana yang lebih baik untuk masyarakat.

    “Itu semua studi kelayakan dulu, nanti kita akan melihat secara teknis apakah baik. Apakah dari Jakarta ke Bandung sudah high speed dan dilanjut mid speed. Semua dibahas di studi kelayakan,” terang Allan.

    Allan menambahkan keinginan politik pemerintah untuk menggarap lanjutan jalur kereta cepat ke Surabaya sudah sangat besar. Buktinya, Menteri Koordiantor Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dirinya diminta untuk melanjutkan proyek ini.

    “Ya ini pak Menko saja sudah sampaikan beliau diminta untuk dilanjutkan,” papar Allan.

    Lihat juga Video: Whoosh Pecahkan Rekor, Angkut 25.800 Penumpang dalam Sehari

    (hal/hns)

  • PU Butuh Rp 20 Triliun Rampungkan Sekolah Rakyat Tahap II

    PU Butuh Rp 20 Triliun Rampungkan Sekolah Rakyat Tahap II

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan tambahan anggaran jumbo hingga Rp 20 triliun untuk menuntaskan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II. Targetnya, 100 sekolah baru bisa berdiri dan beroperasi pada Juni 2026 mendatang.

    Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah mengatakan, pembangunan tahap II ini menyasar 100 sekolah dengan biaya per sekolah diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

    “Pokoknya satu sekolah rakyat itu 5 hektar, kira-kira Rp 200 miliar. Kalau 100 lokasi kan di atas Rp 20 triliun berarti kan,” tutur Essy, ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Essy menjelaskan, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dibagi ke dalam dua periode, yaitu Rp 10 triliun untuk tahun anggaran 2025 dan sisanya untuk 2026. Jumlah kebutuhan juga bisa bertambah, tergantung permintaan pembangunan ke depan.

    Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif baru, sehingga belum masuk dalam pagu efektif Kementerian PU tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu, kementerian perlu dukungan tambahan anggaran untuk merealisasikannya.

    Terkait kendala, Essy memastikan tidak ada masalah signifikan pada ketersediaan lahan, hanya saja proses sertifikasi tanah masih berlangsung.

    “Ada tanahnya sudah dikasih, cuma yang sertifikatnya itu setengah ada yang sedang diurus. Ada yang lahannya sedang diurus juga ada, tapi mengenai kepastian kepemilikan tanah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kebutuhan lahan untuk satu sekolah rakyat mencapai 5 hektar membuat ada kasus lahan dimiliki lebih dari satu pihak, misalnya sebagian milik pemerintah daerah, sebagian lagi milik perorangan.

    “Karena tanahnya harus punya (kepemilikan) Pemda dulu. Ada yang setengah-setengah, karena luasnya besar (kebutuhan lahan), kadang satu area itu nggak semua cuma (milik) Pemda,” ujarnya.

    Lihat juga Video: UU Sisdiknas Sekolah Rakyat Sedang Disiapkan oleh Tim Formatur

    (shc/rrd)

  • RI Banyak Impor Suku Cadang AS, Menhub Minta Keringanan Bea Masuk

    RI Banyak Impor Suku Cadang AS, Menhub Minta Keringanan Bea Masuk

    Jakarta –

    Indonesia terus melakukan negosiasi tarif impor dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam negosiasi itu, Indonesia menawarkan lebih banyak impor produk AS.

    Dari sektor transportasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan tidak banyak arahan khusus untuk menambah impor produk dari AS.

    Justru, menurut Dudy, selama ini sektor transportasi mengalami kesulitan mengimpor suku cadang dari AS karena mahalnya biaya bea masuk.

    Maka dari itu, dalam setiap rapat koordinasi soal negosiasi tarif impor AS, pihaknya terus menyuarakan permintaan relaksasi bea masuk untuk suku cadang.

    “Secara spesifik kita itu nggak ada arahan, lebih banyak ke perdagangan. Cuma berkaitan tarif Trump itu, terakhir ketika ada pembicaraan antar kementerian salah satu usulan kami adalah pemberlakuan keringanan bea masuk untuk sparepart, baik itu pesawat maupun kapal,” beber Dudy kepada awak media di bilangan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dengan impor produk suku cadang dari AS, sektor transportasi sebetulnya juga ikut berkontribusi untuk menyeimbangkan neraca dagang dengan AS.

    Dudy menambahkan relaksasi bea masuk itu bisa membuat biaya moda transportasi juga makin murah di Indonesia.

    “Sebagian besar sparepart ini kan dari Amerika juga dan harapannya apabila memang diberlakukan pembebasan bea masuk, itu bisa kurangi biaya moda transportasi kita. Itu yang kami usulkan,” sebut Dudy.

    Lihat juga video: Kena Tarif 32%, Indonesia Balas atau Tunduk Kepada AS?

    (hal/hns)

  • Koster Bantah Pulau Kecil di Bali Dikuasai Asing, Nusron Bilang Begini

    Koster Bantah Pulau Kecil di Bali Dikuasai Asing, Nusron Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang menyebutkan tidak ada pulau kecil di luar pulau utama Bali yang dikuasai pihak asing. Menurut Koster, hanya banyak investor asing yang membuka usaha atau memiliki hunian di beberapa pulau kecil di Bali.

    Nusron menjelaskan bahwa secara sertifikat atau dokumen legal formal, memang tidak ada pulau di Bali maupun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang secara hukum dimiliki oleh WNA. Namun, dalam praktik di lapangan, penguasaan fisik oleh orang asing tetap ada.

    “Memang gini, kalau dia dari segi sertifikatnya tidak ada. Di Bali maupun NTB. Tapi secara fisik dikuasai oleh orang asing. Jadi misalnya dia menikah pakai nominee, kalau enggak ya kemudian dikerjasamakan sama orang asing gitu,” katanya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).

    Nusron menjelaskan bahwa sebenarnya memang tidak ada permasalahan terkait hal tersebut. Hanya saja, jika melihat dalam konteks kedaulatan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia ini perlu ditegaskan bahwa kepemilikan saham mayoritasnya harus orang Indonesia.

    “Nah makanya ini ke depan kalau bicara masalah kedaulatan mau kita atur, kami usulkan supaya kalau ada pulau-pulau terluar, kalau mau dikerjasamakan dengan investor, kalau bisa dengan menggunakan pemegang sahamnya, mayoritas tidak asing gitu. Sama mayoritasnya adalah tetap orang Indonesia gitu, atau pemerintah Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Koster membantah pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang kepemilikan pulau di Bali. Nusron menyebut ada sejumlah pulau kecil di luar pulau utama Bali yang dikuasai pihak asing secara korporasi maupun asing.

    “Nggak ada (pulau kecil di Bali) yang dimiliki asing,” kata Koster seusai meresmikan gedung Universitas Terbuka Denpasar, dikutip dari detikbali.

    Koster mengatakan semua pulau kecil di perairan Bali bukan dimiliki asing. Hanya, banyak investor asing yang membuka usaha atau memiliki hunian di beberapa pulau kecil di Bali.

    Sejumlah pulau yang disasar para investor asing selama ini antara lain, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Menjangan. Adapun sejumlah aset yang dimiliki investor asing selain vila, ada restoran dan hotel.

    “Cuma itu. Nggak ada yang dimiliki orang asing. Kalau punya vila di situ, ada,” kata Koster.

    (acd/acd)

  • Begini Proses Pengisian Air Toilet di Kereta

    Begini Proses Pengisian Air Toilet di Kereta

    Foto Bisnis

    Chelsea Olivia Daffa – detikFinance

    Rabu, 09 Jul 2025 20:00 WIB

    Jakarta – KAI menerapkan prosedur ketat untuk menjaga kebersihan kereta, termasuk sistem On Train Cleaning. Kebersihan toilet hingga kabin dijaga selama perjalanan.

  • Soal Koperasi Merah Putih, Budi Arie: Program Melukis Sejarah Baru!

    Soal Koperasi Merah Putih, Budi Arie: Program Melukis Sejarah Baru!

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum pernah terbentuk di negara manapun. Dalam proses pembentukan Kopdeskel Merah Putih ini, pemerintah mengandalkan intuisi dan teknokrasi.

    “Kalau ngomong teorinya ada nggak teorinya? Saya juga nggak tahu karena belum ada satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia,” kata Budi Arie dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lalu Budi Arie menyamakan penanganan program tersebut dengan pandemi COVID-19, di mana pemerintah juga tidak mempunyai pengalaman. Adapun insting yang dimaksud Budi Arie merujuk pada intuisi. Intuisi inilah, lanjut Budi Arie, yang dapat melihat serta menganalisis keputusan yang benar dan salah.

    Adapun pengelolaan Kopdeskel Merah Putih ini diimplementasikan dengan sistem bottom up, meskipun idenya top down. Sebab, program tersebut masih melibatkan masyarakat desa dalam pembentukannya.

    “Ini sama kayak Covid nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi setengah-setengah. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana di bukunya kan nggak ada sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting separuh teknokrasi,” jelas Budi Arie.

    Budi Arie menerangkan Kopdeskel Merah Putih tidak patokan atau tolak ukur. Untuk itu, saat ini Satgas Pembentukan Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah mematok serta mengukur dampak positif dari program tersebut.

    “Kalau Kementerian Koperasi dan juga semua Kementerian lembaga yang berada dalam Satgas Koperasi Merah Putih ini punya indikator-indikator yang sedang pertajam. Misalnya berapa kemiskinan ekstrem, berapa peningkatan kesejahteraan, stunting, supaya kita punya alat ukur dan dampak yang tercatat terukur dan terdampak, termasuk juga di beberapa daerah yang punya potensi-potensi kerawanan,” jelas Budi Arie.

    Tonton juga Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    (rea/kil)

  • Nusron Sebut Konflik Tanah di RI Pasti Libatkan Orang Besar

    Nusron Sebut Konflik Tanah di RI Pasti Libatkan Orang Besar

    Jakarta –

    Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa konflik pertanahan di Indonesia dipastikan melibatkan ‘orang besar’ atau individu, kelompok yang memiliki pengaruh di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).

    “Karena semua konflik pertanahan di Indonesia ini pasti melibatkan orang besar,” katanya.

    Meski begitu, Nusron tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja orang-orang besar di balik persoalan pertanahan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa orang besar ini sulit disentuh jika hanya dengan pendekatan administratif biasa.

    Namun, ia menegaskan kementeriannya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan pertanahan di Indonesia.

    “Dan orang besar di Indonesia ini bisanya hanya takut dua hal. Pertama sama pasal hukum dan kedua sama kematian. Itu orang besar itu. Kalau ditakut-takuti sama kita-kita, dan nggak ada pasal hukumnya kadang masih, dipanggil Pak Tejo Dirjen masih begini-begini pak. Tapi kalau dipanggil dengan pasal hukumnya ya lain cerita,” katanya.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menyinggung persoalan konflik agraria, dualisme sertifikat, dan tanah negara yang dikuasai swasta di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama ini mengindikasikan adanya permainan mafia tanah. Hal ini dikarenakan proses penyelesaiannya berjalan lambat.

    “Di Jakarta dan sekitarnya terhadap begitu banyak kasus pertanahan baik itu konflik agraria, dualisme sertifikat, tanah negara yang dikuasai swasta sehingga indikasi kuat adanya permainan mafia tanah,” katanya.

    “Namun penjelasannya seperti berjalan di tempat bahkan tidak jarang dibiarkan mengendap dalam waktu yang tidak rasional. Hal ini semata soal teknisi bukan hanya semata teknik birokrasi tapi menyangkut sensitivitas kelembagaan terhadap urgensi masalah,” tambahnya.

    Lihat juga video: Gaya Menteri Hadi Turun Tangan Atasi Konflik Tanah di Blora

    (acd/acd)

  • 10 Desa Minta Bikin Ulang Koperasi Merah Putih, Ada Apa?

    10 Desa Minta Bikin Ulang Koperasi Merah Putih, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menerima surat protes dari sejumlah desa yang meminta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diulang. Menurut Budi Arie, desa yang meminta untuk musyawarah desa khusus (musdesus) hanya 10 desa.

    Budi Arie mengakui memang surat protes itu ditujukan karena ada masalah dalam pemilihan pengurus Kopdeskel Merah Putih. Kendati begitu, Budi Arie menilai kasus tersebut jangan disamaratakan.

    “Betul ada protes surat ke kami, pemilihannya bermasalah, minta diulang. Maksud saya case ini jangan digeneralisir, karena berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistiknya cuma, misalnya 800 bermasalah, itu cuma 1%, dari 80 ribu,” kata Budi Arie dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Bentuk protes tersebut, Budi Arie menerangkan tak lepas dari rekayasa dari Kepala Desa setempat hingga pemilihan pengurus yang tak transparan. Dia pun menyambut positif bentuk protes ini. Menurut dia, hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan serta kontrol dari rakyat.

    “Memang betul, banyak juga surat ke kami, beberapa bukan banyak, minta ada permintaan untuk musdesus ulang. Tapi ini bukti, berarti ada kontrol dari rakyat. Saya menyambut positif dan optimis, kalau ada komplain soal minta musdesus ulang, artinya warga desa mengawasi Kopdes ini,” jelas Budi Arie.

    “Karena mereka yang minta, warga desa ini nggak benar Pak, rekayasa sama kadesnya, dan sebagainya. Artinya, protes, itu buat saya itu positif, akhirnya ada pengawasan dari warga desa terhadap proses pembentukan Kopdes ini,” tambah Budi Arie.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Budi Arie menerangkan desa yang meminta musdesus ulang tidak banyak, hanya 10 desa.

    “Bukan banyak, beberapa. Mungkin 10 lah paling banyak. Itu prosesnya, mungkin pemilihannya kurang transparan. Nanti kita perhatikan, kita lihat. Kalau itu kita cek penyebabnya, kita bikin musdesus ulang. Rata-rata (penyebabnya) elite capture. Biasalah ada upaya-upaya,” ujar Budi Arie.

    Tonton juga Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    (rea/kil)

  • Jualan Makin Canggih, UMKM Kini Diajari Pemasaran Pakai AI

    Jualan Makin Canggih, UMKM Kini Diajari Pemasaran Pakai AI

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan pelatihan Emak-Emak Matic (Melek Teknologi): Jualan Pintar Melalui Pemasaran Digital dan AI di Gedung Banua Patra, Balikpapan.

    Kegiatan ini diikuti oleh 75 pengusaha UMKM perempuan binaan Pertamina dari sektor wastra, kriya, dan kuliner.

    Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemasaran produk secara efektif. Para peserta juga mendapatkan pembekalan menjadi content creator dan affiliate di platform digital, serta dikenalkan dengan berbagai tools AI yang relevan untuk pengembangan usaha.

    Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, didampingi oleh Adinda Yuanita Teuku Riefky Harsya selaku Wakil Ketua Bidang Kemitraan Dekranas, serta General Manager RU V Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional, Novie Handoyo Anto, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan UMKM di wilayah operasi.

    Dalam sambutannya, Novie Handoyo Anto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di Gedung Banua Patra.

    “Digitalisasi adalah keniscayaan, dan UMKM harus siap beradaptasi. Melalui pelatihan ini, kami berharap para pelaku usaha perempuan bisa memanfaatkan teknologi digital dan AI secara cerdas untuk meningkatkan daya saing dan omset. Bagi Pertamina, pemberdayaan UMKM bukan sekadar program ekonomi, tapi juga bagian dari pembangunan inklusif dan berkeadilan,” tegas Novie.

    Adinda Yuanita Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi strategis antara Pertamina, Dekranas, dan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pelatihan ini.

    “Kami mendukung penuh program seperti ini karena sangat selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ke-3 yaitu mendorong kewirausahaan dan mengembangan industri kreatif serta point ke-4, yakni kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan,” ujar Adinda.

    Sebagai narasumber, hadir Yoga Pratama (CFO Rumah BUMN Kalimantan Selatan) yang memaparkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk UMKM, serta perwakilan dari Shopee, Albert Putong dan Caesar, yang memberikan pelatihan terkait strategi pemasaran digital dan pemanfaatan marketplace.

    Di sela kegiatan, Pertamina juga menyerahkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada dua pelaku UMKM Balikpapan, yakni Siti Aminah dari UMKM Putri Manja dan Ratih Widyastuti dari UMKM Karamunting. Fasilitasi ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas secara legal dan digital.

    Area Manager Comm, Rel, & CSR RU V PT Kilang Pertamina Internasional, Dodi Yapsenang, menyampaikan bahwa digitalisasi UMKM, khususnya pelaku usaha perempuan, merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan.

    “Pertamina terus konsisten mendukung UMKM perempuan agar lebih inovatif, melek teknologi, dan mampu bersaing di era digital. Pelatihan ini bukan sekadar edukasi, tapi langkah konkret membentuk pelaku usaha yang tangguh dan adaptif,” ujar Dodi.

    Dalam acara ini, peserta juga mendapatkan layanan konsultasi pendaftaran HKI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta konsultasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Koperasi dan UKM.

    Sebagai informasi, saat ini terdapat total 1.893 UMKM aktif di Balikpapan, yang terdiri dari 1.023 UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina dan 870 UMKM binaan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

    Program Emak-Emak Matic Go Digital menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan komunitas perempuan dalam memperkuat fondasi ekonomi digital berbasis UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

    (ily/fdl)

  • Kondisi Terbaru Whoosh yang Sempat Terhenti Gegara Layangan Nyangkut

    Kondisi Terbaru Whoosh yang Sempat Terhenti Gegara Layangan Nyangkut

    Jakarta –

    Perjalanan kereta Whoosh G1044 rute Tegalluar Summarecon – Halim sempat alami kendala akibat adanya layang-layang yang menyangkut di jaringan Listrik Aliran Atas di KM 123+900, antara Tegalluar Summarecon dan Padalarang. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (8/7/2025).

    Namun begitu, General Manager Corporate Secretary KCIC Emir Monte memastikan kendala tersebut telah diselesaikan. Ia menerangkan, kejadian tersebut terdeteksi sekitar pukul 16.13 WIB, kemudian pada 16.31 KCIC menghentikan aliran listrik untuk operasi pelepasan layang-layang secara manual.

    “Proses penanganan berjalan dengan cepat dan lancar. Dalam waktu hanya 6 menit, tepatnya pada pukul 16.37 WIB, jalur kembali normal, aliran listrik dinyalakan kembali, dan perjalanan kereta dilanjutkan seperti biasa,” ujar Emir kepada detikcom, Rabu (9/7/2025).

    Emir menuturkan, KCIC menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi. Pemberhentian perjalanan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang.

    “Hal tersebut perlu dilakukan demi keselamatan perjalanan Whoosh,” jelasnya.

    Emir menambahkan, jadwal perjalanan Whoosh masih berjalan normal. Ia pun mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak bermain di sekitar jalur kereta cepat Whoosh. KCIC juga telah mengerahkan petugas internal bersama kepolisian untuk melakukan patroli dan sosialisasi secara rutin di sejumlah titik rawan.

    “Aktivitas ini sangat berisiko terhadap keselamatan perjalanan Whoosh. Keberadaan layang-layang, terutama yang tersangkut di jaringan listrik atas (OCS), dapat menyebabkan gangguan teknis, penghentian sementara perjalanan, hingga potensi kecelakaan yang tidak diinginkan,” jelas dia.

    Tonton juga Video: Whoosh Pecahkan Rekor, Angkut 25.800 Penumpang dalam Sehari

    (kil/kil)