Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kereta Bandara Kualanamu Operasi Lagi Mulai Hari Ini

    Kereta Bandara Kualanamu Operasi Lagi Mulai Hari Ini

    Jakarta –

    Jalur kereta Srilelawangsa yang menghubungkan Medan dengan Bandara Kualanamu telah dipulihkan kembali. Jalur itu sempat rusak dan tak bisa dilalui imbas dari banjir bandang yang menerpa beberapa titik di Sumatera Utara.

    Per hari ini, Rabu (3/12/2025), KA Srilelawangsa sudah beroperasi normal. Sejak tanggal 28 November 2025 yang lalu, kereta api tersebut dibatalkan perjalanannya karena jalur yang rusak.

    “Dapat kami informasikan bahwa KA Srilelawangsa relasi Medan-Binjai-Kualabingai kembali beroperasi normal pada tanggal 3 Desember 2025,” tulis akun Instagram resmi @kabandararailink.

    Manager Komunikasi PT Railink Ayep Hanapi memohon maaf operasi kereta sempat mengalami gangguan. Pihaknya menekankan setelah perbaikan jalur dilakukan, pengoperasian kereta telah diperiksa ketat oleh tim prasarana, pengamanan, dan operasional PT KAI Divre I Medan.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan benar-benar terpenuhi sebelum perjalanan kembali dibuka,” kata Ayep dalam unggahan yang sama.

    Seperti diketahui, sederet bencana alam terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera. Curah hujan tinggi memicu banjir bandang terjadi dan beberapa kejadian tanah longsor.

    Lihat juga Video: KA Bandara Alami Gangguan, KRL Manggarai-Tanah Abang Tertahan 1 Jam

    (hal/hns)

  • Bos Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya: Apa Mau Pegawai Dirumahkan?

    Bos Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya: Apa Mau Pegawai Dirumahkan?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jika tak ada perbaikan, Bendahara Negara mengancam akan membekukan instansi tersebut.

    Menanggapi ini, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama optimis mampu memperbaiki instansinya dalam kurun waktu satu tahun. Pasalnya jika tidak, Bea Cukai akan benar-benar dibekukan sehingga karyawan dirumahkan dan makan gaji buta.

    “Ya optimis, harus optimis (perbaikan dalam waktu satu tahun). Kalau kita nggak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Tentu tidak akan mau,” sebut Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Bea Cukai tercatat pernah dibekukan di era Presiden ke-2 Soeharto pada periode 1985-1995 Bea. Sebagian besar kewenangan kepabeanan diberikan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), melalui PT Surveyor Indonesia sebagai mitra lokal.

    Djaka menambahkan, dirinya tak ingin ada pembekuan jilid dua terhadap Bea Cukai. Oleh karena itu ia akan menindaklanjuti kritik Purbaya dengan melakukan perbaikan secara internal.

    “Dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai, tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

    Purbaya berkali-kali mengancam akan membekukan Bea Cukai jika instansi tersebut tak menunjukkan perbaikan. Bahkan sebanyak 16.000 pegawai terancam dirumahkan.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    (ily/kil)

  • Antrean Panjang Kendaraan di SPBU Terdampak Banjir Bandang Aceh-Sumatera

    Antrean Panjang Kendaraan di SPBU Terdampak Banjir Bandang Aceh-Sumatera

    Foto Bisnis

    Nasywa Fauziah – detikFinance

    Rabu, 03 Des 2025 12:45 WIB

    Jakarta – Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Akibatnya, pasokan BBM terganggu hingga menimbulkan antrean panjan di sejumlah SPBU.

  • Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku lega Amerika Serikat (AS) tetap mengimpor produk udang asal Indonesia usai terkena paparan radioaktif cesium-137. Hal ini sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai Certifying Entity (CE) menjadi satu-satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas cs-137.

    Sertifikat ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan AS agar udang asal Indonesia tetap bisa ekspor. Pria yang akrab disapa Trenggono mengaku sempat khawatir sebab banyak petambak yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Terlebih, AS menjadi pasar ekspor udang terbesar bagi Indonesia dengan nilai mencapai US$2 miliar.

    “Luasan tambak udang kita itu 247.803 hektare, dan itu tradisional. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” kata Trenggono saat acara Pelepasan Ekspor Udang RI Bersertifikat Bebas Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Jujur, pada waktu itu saya diskusi sama Ibu Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan). Gimana ya kalau kita benar-benar di-banned AS, seandainya begitu,” tambah Trenggono.

    Untungnya, AS tetap membutuhkan pasokan udang dari Indonesia, di tengah persaingan negara produsen udang terbesar, seperti Ekuador, China, India, bahkan Vietnam. Trenggono pun menegaskan, kepercayaan yang diberikan AS hari ini harus dijaga dengan kerja sama lintas lembaga.

    “Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, Alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” kata Trenggono.

    Namun, Trenggono tetap mengingatkan persaingan di pasar udang global semakin ketat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat industri nasional dari hulu hingga hilir, terutama revitalisasi tambak udang rakyat.

    “Jadi terus kita akan tingkatkan. Kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247 ribu,” tambah dia.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (rea/kil)

  • BPN Selesaikan 90 Kasus Mafia Tanah, Selamatkan Rp 23,38 T

    BPN Selesaikan 90 Kasus Mafia Tanah, Selamatkan Rp 23,38 T

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan sebanyak 90 kasus mafia tanah sepanjang tahun 2025. Langkah tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp 23,38 triliun.

    Informasi ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Melalui aksi penindakan mafia tanah ini, Kementerian ATR/BPN juga telah ditetapak sebanyak 185 orang sebagai tersangka.

    “Patut kita syukuri bahwa pada tahun 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah telah berhasil menyelesaikan 90 kasus Target Operasi Mafia Tanah dari 107 Target Operasi, serta berhasil menetapkan tersangka sebanyak 185 orang,” kata Nusron, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Selain itu, Nusron mengatakan, aksi ini juga telah berhasil menyelamatkan aset sebanyak 14.315,36 Ha bidang tanah. Penanganan kasus ini juga telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar.

    “Kalau tanah ini, kemudian uang ini bisa ditumpuk di sini, kemudian dipotret bisa lebih dari angka yang dipamerkan Pak Jaksa maupun angka yang dipamerkan Pak Kapolri (dari hasil penindakan barang). Cuma masalah tanah nggak bisa diambil (dipamerkan),” ujarnya.

    Menurut Nusron, kejahatan pertanahan di Indonesia sudah sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan ini dilakukan oleh sindikat yang bahkan dimulai dari tingkat paling hulu yakni aparatur desa dan kelurahan sebagai pintu masuknya.

    “Apa lagi dalam sistem hukum pertanahan kita, masih ada satu kelemahan di mana sistem pertanggungjawaban kita untuk pembuktian pembiayaan masih sangat tergantung dengan dokumen historis. Di mana dokumen historis tersebut kadang-kadang bersumber dengan sumber lisan atau riwayat tanah atau perawi-perawi tanah di tingkat desa,” kata dia.

    Kondisi-kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah. Oleh karena itu, Nusron mengingatkan, seluruh stakeholder dan kementerian/lembaga (KL) harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini.

    (shc/eds)

  • Ogah Dianggap Sarang Pungli, Bos Bea Cukai Janji Perbaiki Instansi

    Ogah Dianggap Sarang Pungli, Bos Bea Cukai Janji Perbaiki Instansi

    Jakarta –

    Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama berjanji membenahi instansinya usai dikritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Purbaya mengancam akan membekukan Bea Cukai jika tak segera berbenah.

    Menurut Djaka, hal pertama yang akan diperbaiki adalah sumber daya manusia di Bea Cukai. Djaka mengaku ingin menghilangkan anggapan bahwa Bea Cukai merupakan sarang pungli atau pungutan liar.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya. Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” sebut Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Djaka memandang kritik yang dilontarkan Purbaya menjadi koreksi untuk Bea Cukai melakukan pembenahan. Ia juga mengaku tak ingin sejarah pembekuan Bea Cukai pada era Presiden ke-2 Soeharto kembali terulang.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tambah dia.

    Sebelumnya, Purbaya berkali-kali menyinggung upaya perbaikan di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Purbaya tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.

    Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Lihat juga Video: Purbaya ‘Selesaikan’ Pegawai Bea Cukai yang Ogah Berubah

    (kil/kil)

  • Perubahan Dimulai Hari Ini, Dimulai dari Kamu

    Perubahan Dimulai Hari Ini, Dimulai dari Kamu

    Jakarta –

    Suasana di Taman Kota Peruri Blok M terasa berbeda pada Sabtu (8/11) pagi. Tempat yang biasanya menjadi ruang santai warga, berubah menjadi arena penuh energi positif.

    Sebab ratusan anak muda berkumpul untuk bergerak, belajar, dan merayakan gaya hidup yang lebih ramah bumi. Mereka datang ke Langkah Membumi Ecoground 2025, festival tahunan dari Blibli Tiket Action yang sudah memasuki tahun keempat dan terus berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang menyatukan kesehatan, kreativitas, dan keberlanjutan.

    Pagi dibuka dengan irama Pound Fit yang menghidupkan suasana. Tak lama setelah itu, acara diresmikan oleh COO & Co-founder Blibli, Lisa Widodo; Chief Corporate Officer & Investor Relations Blibli, Eric Winarta; Program Director Bakti Lingkungan Djarum Foundation,Jemmy Cahyadi;, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Hendropriyono, serta sejumlah mitra yang menjadi bagian penting dari perjalanan Langkah Membumi.

    Lisa menjelaskan festival tahun ini dirancang sebagai ruang besar yang mempertemukan gaya hidup aktif dan kesadaran ekologis melalui empat area utama: Eco Motion, Eco Market, Eco Labs, dan Eco Stage – semuanya dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang dekat dengan keseharian anak muda.

    “Di Langkah Membumi, kami ingin mengajak masyarakat mulai dari hal sederhana: menjaga tubuh dan bumi tetap sehat. Karena untuk bisa peduli pada lingkungan, kita perlu mulai dari diri sendiri,” ujar Lisa Widodo.

    Di Eco Motion, ribuan langkah, gerakan, dan kayuhan pesepeda menjadi kontribusi nyata bagi bumi. Selama dua hari, komunitas-komunitas olahraga bergabung menghadirkan 11 aktivitas mulai dari Zumba hingga Padel. Setiap partisipasi mereka tercatat sebagai kontribusi pada penanaman mangrove, yang tahun ini mencapai 116.000 mangrove dan akan ditanam secara bertahap bersama mitra teknologi lingkungan Jejak.in.

    Semua data dan capaian ini nantinya dirangkum dalam Impact Report ke-2 yang disusun oleh LCI, memastikan seluruh aksi Langkah Membumi dapat diukur transparan dan memberi dampak nyata.

    Di sisi lain, Eco Labs menjadi ruang belajar yang tak pernah sepi. Dari pagi sampai malam, pengunjung mengikuti lebih dari 430 kelas interaktif – mulai dari meditasi Mind Reset bersama psikolog, kelas warna personal untuk mengurangi kebiasaan belanja berlebihan, hingga membuat sabun dari minyak jelantah dan workshop upcycling untuk anak.

    Mindful Beauty Class bersama Purbasari menjadi salah satu yang paling diminati, sementara Bouquet Workshop dari Sporadies mengajarkan seni merangkai bunga kering tanpa plastik. Semua ini dirancang agar generasi muda belajar merawat diri dan bumi dengan cara yang fun dan relevan.

    Perubahan Dimulai Hari Ini, Dimulai dari Kamu – Langkah Membumi Ecoground 2025 Foto: Qonita/detikcom

    Upaya keberlanjutan festival juga terlihat di balik layar. Seluruh limbah selama acara dikelola bersama ekosistem Sirsak, yang memastikan pemilahan dan pengolahan sampah berjalan dengan benar. Tim lapangan menggunakan rompi daur ulang buatan Pable, pengingat kecil bahwa material sisa pun bisa menjadi sesuatu yang estetis dan bermanfaat.

    Sementara itu, Eco Market menghadirkan UMKM yang membawa semangat keberlanjutan ke dalam produk sehari-hari, seperti Ulur Wiji dengan pewarna alami dan minuman probiotik lokal HALE yang kini menembus pasar internasional.

    Di panggung Eco Stage, tokoh-tokoh seperti Cinta Laura, Luna Maya, Sandiaga Uno, dan Nadia Habibie berbagi perspektif tentang gaya hidup sadar bumi dan pentingnya perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten.

    “Nah kemudian yang konsep keempat adalah eco-stage. Di eco-stage kita menampilkan tokoh-tokoh inspiratif yang peduli terhadap sustainability issue seperti Cinta Laura yang telah menjadi Changemaker dari Langkah Membumi Ecoground, Luna Maya, Sandiaga Uno, dan Nadia Habibie,” imbuh Lisa.

    Seluruh acara ini terwujud berkat kolaborasi lintas sektor dari inovasi hijau Samsung Galaxy, BYD, Acer, SHARP, POLYTRON, hingga dukungan finansial BCA, BCA digital, UOB, dan SMBC. Bergabung pula para mitra gaya hidup yang membawa pendekatan kreatif dalam mewujudkan sustainability yang lebih dekat dengan keseharian.

    Pada akhirnya, Langkah Membumi Ecoground 2025 bukan hanya tentang olahraga atau workshop semata. Ini adalah ajakan untuk bergerak bersama sebagai komunitas, mengambil langkah kecil tetapi konsisten, dan melihat bahwa setiap gerakan sekecil apa pun bisa menumbuhkan harapan baru bagi bumi.

    It starts with you, it starts today.

    (ads/ads)

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Toba Pulp Lestari Bantah Tuduhan Penyebab Bencana Ekologis di Sumatera

    Jakarta –

    Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi yang ikut terdampak bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu. Berdasarkan video beredar, terdapat gelondongan kayu sebagai salah material yang dibawa banjir besar tersebut.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menduga bencana tersebut berasal dari operasional sejumlah perusahaan, salah satunya PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Perusahaan ini disebut mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.

    WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. Bahkan tidak hanya Toba Pulp Lestari, rusaknya ekosistem ini juga disebut akibat operasional PLTA hingg tambang emas di Batang Toru.

    “PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan,” ungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara, Riandra Purba, dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi WALHI, Senin (1/12/2025).

    Toba Pulp Lestari Bantah

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

    “Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12/2025).

    Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegasnya.

    Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

    Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

    “Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Bos Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya: Apa Mau Pegawai Dirumahkan?

    Purbaya Lontarkan Ancaman Pembekuan, Bos Bea Cukai Buka Suara

    Jakarta –

    Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama buka suara soal ancaman Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam membekukan Bea Cukai jika tidak berbenah. Djaka menilai pernyataan Purbaya merupakan bentuk koreksi terhadap instansi yang dipimpinnya.

    “Ya, intinya bahwa itu adalah bentuk, apa namanya, koreksi. Bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti, Bea Cukai bahwa ke depannya, akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Djaka mengaku tak ingin sejarah pembekuan Bea Cukai pada era Presiden ke-2 Soeharto kembali terulang. Pada periode 1985-1995 Bea Cukai dibekukan fungsinya dalam upaya membenahi instansi tersebut.

    Sebagian besar kewenangan kepabeanan dialihkan lalu diberikan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), melalui PT Surveyor Indonesia sebagai mitra lokal.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tambah dia.

    Menurut Djaka, pihaknya akan mulai melakukan perbaikan dari sisi budaya, peningkatan kinerja, hingga peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Djaka juga berjanji meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

    “Tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya,” imbuhnya.

    Untuk perbaikan kinerja misalnya, Bea Cukai mulai memanfaatkan teknologi berupa Artificial Intelligence (AI) untuk menghindari under invoicing di pelabuhan. Sedikit demi sedikit, sebut dia, Bea Cukai akan terus melakukan pembenahan.

    Sebelumnya, Purbaya menyinggung lagi upaya memperbaiki Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Purbaya tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.

    Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    (ily/kil)