Category: Detik.com Ekonomi

  • Serbu! Rekrutmen Besar-besaran Trans Hotel Jakarta Dibuka Hari Ini

    Serbu! Rekrutmen Besar-besaran Trans Hotel Jakarta Dibuka Hari Ini

    Jakarta

    Lowongan Trans Hotel Jakarta dibuka hari ini Jumat (9/1/2026). Jangan lewatkan kesempatan berkarir di hotel bintang 5!

    Posisi yang dicari adalah Supervisor & Staf untuk berbagai divisi, yaitu:

    Front Office, Housekeeping, F&B Service & Culinary, Engineering, Spa & Wellness, Sales & Marketing, Finance-HR-Admin, Security & Lifeguard, Recreation & Guest Experience, dan lainnya.

    Kegiatan Grand Recruitment ini akan digelar selama dua hari penuh dengan format walk-in interview:

    Hari/Tanggal: Jumat & Sabtu, 9-10 Januari 2026

    Waktu: Pukul 09.00 – 15.00 WIB

    Lokasi: Ballroom Tower C – Apartemen Transpark Cibubur

    Peserta wajib membawa dokumen pendukung esensial ke lokasi, yaitu:

    Curriculum Vitae (CV)
    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    Pasfoto terbaru
    Alat tulis

    Grand Recruitment ini menjadi momen emas bagi para profesional untuk ikut membentuk standar kemewahan khas Trans Hotel. Berlokasi strategis di kawasan Transpark Cibubur, hotel ini berpotensi menjadi pusat hospitality premium baru di Jakarta.

    Yaya Sukaryadi, Chief Financial Officer Trans Hotel Group mengatakan Trans Hotel Jakarta mengajak para ahli perhotelan dan profesional muda berbakat untuk bergabung menjadi bagian dari Something Iconic.

    “Trans Hotel Group adalah sebuah brand di bawah CT Corp dengan reputasi yang sangat baik, dimulai dengan The Trans Luxury Hotel di Bandung juga The Trans Resort Bali. Sebagai grup hotel yang sedang tumbuh pesat dan sangat menjanjikan, kami terus berkomitmen untuk melakukan ekspansi strategis. Di tahun 2026 ini, selain kehadiran Trans Hotel Jakarta, kami juga sangat antusias menyambut pembukaan The Trans Luxury Hotel Surabaya guna terus memberikan kontribusi positif bagi industri pariwisata Indonesia,” ujar Yaya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (9/1/2026)

    Sejalan dengan hal tersebut, M. Kiki Sulistianto, Chief Business Officer Trans Hotel Group, menekankan keunikan konsep dari Trans Hotel Jakarta

    “Trans Hotel Jakarta terintegrasi dalam kompleks lengkap bersama mal, apartemen juga Trans Studio theme park. Kami mengambil konsep tersebut karena ingin berkolaborasi satu sama lain, dan hal ini yang menjadi USP kami dibandingkan dengan hotel lainnya. Istilah dari Pak Chairul Tanjung yang selalu saya sampaikan adalah ‘all for one and one for all,” tutur Kiki.

    (hns/hns)

  • Kata-kata Prabowo yang Membuat Purbaya Merasa Tersindir

    Kata-kata Prabowo yang Membuat Purbaya Merasa Tersindir

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa tersindir kata-kata Presiden Prabowo Subianto saat retret kabinet kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Sindiran itu terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Dalam retret tersebut, ada momen Prabowo berucap apakah mau dibohongi terus oleh orang pajak dan bea cukai. Meski bicara tidak menghadap dirinya, Purbaya merasa itu sedang menyindirnya.

    “Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibuli terus oleh (orang) pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” ujar Purbaya sambil menepuk dada, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Purbaya menyebut bahwa Prabowo menyoroti masalah under invoicing yang masih sering terjadi dan melibatkan pegawai DJBC. Kemudian praktek penghindaran pajak yang melibatkan pegawai DJP.

    “Ada praktek under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai,” terang Purbaya.

    Purbaya memastikan pihaknya akan merapikan organisasi DJP dan DJBC ke depan. Hal itu agar orang-orang di dalamnya lebih serius dalam bekerja.

    “Dalam waktu 1-2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita, termasuk penggalakkan sistem-sistem, ada Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin,” tegas Purbaya.

    “Kalau bea cukai ancamannya clear dari sana bahwa kalau nggak bisa (perbaikan) setahun, ya betul-betul di rumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya bagus, yang jelek-jelek kita rumahkan, saya akan kotakkan betul,” tambahnya.

    (aid/hns)

  • Penumpang KAI Dihubungi Tanpa Tukar Nomor, Oknum Karyawan Disanksi

    Penumpang KAI Dihubungi Tanpa Tukar Nomor, Oknum Karyawan Disanksi

    Jakarta

    Viral di media sosial seorang perempuan yang data pribadinya disalahgunakan oleh seseorang yang diduga karyawan KAI. Kisah perempuan itu ramai dibahas usai dia mengeluh di media sosial X.

    Dia bercerita data pribadinya dibocorkan oleh seseorang yang ternyata bekerja di anak usaha KAI, PT Reska Multi Usaha (KAI Services). Dari unggahan yang viral di media sosial itu, awalnya perempuan itu diajak bicara oleh seorang penumpang laki-laki di sebelahnya. Herannya laki-laki itu mengetahui semua data pribadi perempuan tersebut padahal belum pernah kenal sebelumnya.

    Puncaknya, pria itu sampai berani menghubungi perempuan tadi lewat pesan singkat, padahal tidak saling bertukar nomor telepon. Setelah diusut perempuan itu mengetahui bahwa lelaki itu adalah karyawan KAI Services dan diduga menyalahgunakan data pribadi.

    KAI Services Minta Maaf

    KAI Services menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden penyalahgunaan data nomor telepon pribadi milik salah satu penumpang kereta api. KAI Services mengakui insiden penyalahgunaan data pribadi itu dilakukan langsung oleh oknum karyawannya.

    Manager Corporate Communication KAI Services, Nyoman Suardhita, menegaskan tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik perusahaan.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan kami sudah menghubungi penumpang tersebut untuk meminta maaf. Tindakan oknum tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan merupakan pelanggaran privasi yang tidak dapat kami toleransi,” ujar Nyoman Suardhita dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

    Oknum Karyawan Disanksi

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan pelanggan, KAI Services telah mengambil langkah-langkah untuk menindak oknum karyawan tersebut.

    Perusahaan telah melayangkan sanksi disiplin dengan memanggil oknum karyawan yang bersangkutan dan sedang melakukan proses pemeriksaan intensif. Sanksi tegas sesuai aturan perusahaan akan diberikan untuk memberikan efek jera.

    Perusahaan juga telah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak korban untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung serta memastikan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan. KAI Services juga sudah melakukan evaluasi internal dan menyeluruh terhadap sistem akses data operasional dan memberikan edukasi kembali kepada seluruh personil frontliner mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Nyoman Suardhita menambahkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi pelanggan adalah prioritas utama perusahaan.

    “Kami berkomitmen untuk memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan demi perbaikan layanan kami,” kata Nyoman.

    KAI Perkuat Pengamanan Data Pelanggan

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan pihaknya akan secara konsisten memperkuat sistem pengamanan data pelanggan melalui penerapan standar internasional usai kejadian ini.

    Pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan data pribadi serta kepercayaan pelanggan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan yang bertanggung jawab dan transparan. Perlindungan data menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat

    “KAI berkomitmen menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan terus meningkatkan sistem pengelolaan serta pengawasan akses data secara berkelanjutan,” ujar Anne dalam keterangan tertulis.

    Sebagai bagian dari penguatan tersebut, KAI telah menerapkan Sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menjadi acuan dalam melindungi data pelanggan dan sistem operasional dari potensi risiko keamanan informasi.

    KAI Group juga menjalankan kewajiban sebagai badan publik dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lihat juga Video ‘Kata KAI soal Aksi 2 Bocah Coba Hentikan Kereta di Sidoarjo’:

    (hal/ara)

  • Bocoran Purbaya soal Perusahaan Asal China Kemplang Pajak: Diduga Beli KTP

    Bocoran Purbaya soal Perusahaan Asal China Kemplang Pajak: Diduga Beli KTP

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada perusahaan baja asal China tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Parahnya lagi, menurut Purbaya, ada dugaan membeli KTP untuk para pegawai.

    Purbaya pun berencana menggerebek perusahaan baja tersebut.

    “Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Dugaan soal beli KTP tersebut mencuat lantaran setelah dicek, pengusaha maupun pegawainya tidak bisa berbahasa Indonesia.

    “Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia,” kata Purbaya.

    Purbaya menambahkan perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Negara pun rugi besar akibat tindakan tersebut, Apalagi dari satu perusahaan baja saja potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.

    “Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” terang Purbaya

    “Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” tambahnya.

    (aid/hns)

  • 5.700 Desa-4.400 Dusun Masih Gelap, Ini Perintah Prabowo ke Bahlil

    5.700 Desa-4.400 Dusun Masih Gelap, Ini Perintah Prabowo ke Bahlil

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun belum masuk listrik.

    Dengan kondisi tersebut, Bahlil bilang Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan supaya 2029 hingga 2030 seluruh desa dan dusun segera nyala listriknya. Hal ini dilakukan sebagai upayanya pemerataan aliran listrik.

    Menurutnya, kehadiran listrik bukan sekadar penyediaan infrastruktur, melainkan bentuk keadilan sosial negara bagi masyarakat.

    “Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030 semua desa-desa, dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk keadilan sosial,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Bahlil juga melaporkan sepanjang 2025, Program Listrik Desa telah direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat rasio elektrifikasi nasional sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.

    “Pada tahun ini kita sudah mengerjakan kurang lebih sekitar 1.500 lebih titik yang kita lakukan terobosan,” katanya.

    Bahlil menambahkan konsumsi listrik nasional sepanjang 2025 alami kenaikan. Pada tahun ini konsumsi mencapai 1.584 kWh per kapita.

    “Ini konsumsi listrik per kapita. Sekarang konsumsi listrik per kapita kita 2024 itu 1.411 KWh. 2025 itu naik menjadi 1.584 kWh,”terang Bahlil.

    Lihat juga Video ‘Kentongan Libur, Drone Meluncur! Ini Cara RT di Karanganyar Patroli Kampung’:

    (hrp/hns)

  • AO PNM Jangkau Ibu-ibu Prasejahtera Akses Layanan Keuangan

    AO PNM Jangkau Ibu-ibu Prasejahtera Akses Layanan Keuangan

    Jakarta

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas akses layanan keuangan di masyarakat. Lewat para Account Officer (AO), PNM turut menjangkau ibu-ibu prasejahtera yang belum belum tersentuh layanan keuangan.

    Bagi sebagian ibu prasejahtera, mengakses layanan keuangan kerap terasa menakutkan. Tak jarang muncul rasa sungkan atau bahkan khawatir soal sistem pinjaman yang mengharuskan adanya jaminan. Namun, pengalaman itu berubah ketika mereka berjumpa dengan AO PNM.

    Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary menegaskan pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen PNM dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif.

    “PNM hadir untuk melayani masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Dengan akses pembiayaan yang bertanggung jawab dan pendampingan berkelanjutan, kami ingin mereka mendapat kesempatan memiliki produk keuangan yang aman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

    Dodot mengatakan pertemuan antara AO PNM dan nasabah kerap dilakukan secara sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung di teras rumah, balai warga, hingga area perkampungan.

    Selama pendampingan, AO PNM juga menggunakan bahasa yang sederhana serta fokus mendengarkan kebutuhan nasabah. Para nasabah juga tidak hanya memperoleh pembiayaan tanpa agunan, tetapi juga didukung hingga mampu mengembangkan usahanya dan naik kelas secara berkelanjutan.

    Dodot mengatakan tak jarang AO PNM mengenal secara personal kehidupan nasabahnya. Mereka kerap mengetahui nama anak-anak nasabah, memahami ritme usaha harian, hingga mengerti kapan harus memberikan dorongan dan kapan cukup menjadi pendengar. Kedekatan ini pun menciptakan rasa aman bagi nasabah karena merasa ada pihak yang mendampingi perjalanan usaha mereka dalam berbagai kondisi.

    Menurut Dodot, pembiayaan tanpa pemberdayaan tidak akan cukup. “Kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pengetahuan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha melalui Account Officer. Tujuannya agar kehidupan nasabah benar-benar menjadi lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dodot menilai AO PNM menjalankan perannya dengan hati. Mereka memahami bagi nasabah, layanan keuangan bukan sekadar transaksi, melainkan bagian dari upaya bertahan dan memperbaiki kehidupan keluarga.

    Ia menjelaskan konsistensi pendampingan yang dilakukan AO PNM secara berkelanjutan membangun hubungan emosional yang kuat antara nasabah dan PNM. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan rasa percaya dan aman dalam proses pengembangan usaha.

    “Saat ibu-ibu prasejahtera merasa didengar, dimengerti, dan didampingi, di situlah pelayanan PNM terus berupaya menghadirkan rasa aman, harapan, dan keberanian untuk membangun masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

    (akd/ega)

  • Aturan Parkir DHE di Bank BUMN Diteken Prabowo, Purbaya Cuek Jika Pengusaha Protes

    Aturan Parkir DHE di Bank BUMN Diteken Prabowo, Purbaya Cuek Jika Pengusaha Protes

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani aturan terbaru Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dalam aturan tersebut, penempatan DHE hanya di rekening Bank BUMN.

    “Jumat Minggu lalu sudah ditandatangani presiden, tinggal keluar saja. Jadi sudah clear itu, sudah disetujui presiden, tinggal pengundangan saja, jadi pasti jalan seperti itu,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Aturan tersebut merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE. Tujuan direvisinya aturan untuk meningkatkan cadangan devisa.

    Menurut Purbaya, aturan sebelumnya yang tidak mewajibkan penempatan DHE di lembaga jasa keuangan tertentu membuat masih banyak celah untuk eksportir. Hal itu terbukti dari aturan DHE selama ini yang belum mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia.

    “Kalau Anda lihat 2024 cadangan devisa kita US$ 155,7 miliar, Desember 2025 naik ke US$156,5 miliar, naiknya hanya US$ 0,8 miliar, padahal surplus perdagangan kita US$ 38,5 miliar. Jadi walaupun ada capital outflow, tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak nendang, tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita,” jelas Purbaya.

    “Jadi dari situ kita lihat sepertinya memang kecurigaan kita sebelumnya betul, bahwa peraturan DHE kita yang kemarin banyak celahnya sehingga uangnya tetap masuk, terus keluar lagi dalam waktu hitungan mungkin jam,” sambung Purbaya.

    Oleh karena itu, aturan baru memperketat penempatan DHE khusus di bank BUMN. Dengan demikian pihaknya bisa lebih mengontrolnya.

    “Jadi sekarang kita ketatkan dalam pengertian nanti DHE-nya hanya boleh ditaruh di bank-bank Himbara sehingga saya bisa mengontrolnya dengan lebih baik. Dari situ kita bisa lihat nanti sebetulnya dampak kalau keadaan normal, nggak diselundupkan keluar, dari perdagangan kita ke cadangan devisa sebetulnya seperti apa,” tutur Purbaya.

    Purbaya menambahkan, tidak ambil pusing jika pengusaha, khususnya di sektor kelapa sawit, protes aturan tersebut. Keputusan pemerintah tidak bisa diganggu gugat.

    “Biar saja (protes), kenapa selama ini memanipulasi sistem, terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran. Mereka taruh di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar saja protes, kan peraturan saya yang bikin kan,” tegasnya.

    (aid/hns)

  • Perusahaan Baja Asal China Nggak Bayar Pajak Bakal Digerebek

    Perusahaan Baja Asal China Nggak Bayar Pajak Bakal Digerebek

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menggerebek perusahaan baja asal China yang tidak membayar pajak. Kapan penggerebekan akan dilakukan?

    Purbaya mengatakan perusahaan baja asal China itu juga diduga membeli data KTP, selain tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Penggerebekan pun sedang direncanakan.

    “Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Menurut Purbaya, negara rugi besar akibat tindakan tersebut. Dia mendengar, dari satu perusahaan baja saja potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.

    “Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” ungkap Purbaya.

    Purbaya menambahkan perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Ia memastikan akan menindak oknum-oknum itu dengan cepat.

    “Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” tegas Purbaya.

    (aid/hns)

  • Daftar Proyek Hilirisasi Danantara yang Mau Groundbreaking

    Daftar Proyek Hilirisasi Danantara yang Mau Groundbreaking

    Jakarta

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan beberapa proyek hilirisasi unggulan yang mau di-groundbreaking dalam waktu dekat. Sebelumnya, pemerintah menargetkan 18 proyek hilirisasi utama pemerintah bakal melakukan groundbreaking hingga bulan Maret 2025 secara bergantian.

    Rosan bilang beberapa proyek yang mau dimulai adalah smelter bauksit, kilang avtur ramah lingkungan, hingga pengolahan hilir komoditas kelapa.

    “Bauksit, Refinery Alumunium di Mempawah, yang saya ingat ya. Kemudian refinery di Cilacap,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Dia melanjutkan di Mempawah, Kalimantan Barat ada pengembangan dua proyek pada smelter grade alumina. Proyek pertama nilainya US$ 2,4 miliar dan kedua US$ 890 juta.

    Kemudian di kilang Cilacap, Jawa Tengah, akan dimulai proyek pengembangan bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bio avtur. Investasinya mencapai US$ 1,1 miliar.

    Selanjutnya, ada juga fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Investasinya sekitar US$ 100 juta.

    Akan ada juga pengembangan fasilitas bioetanol senilai US$ 80 juta di Banyuwangi, Jawa Timur.

    Terakhir, ada juga pengembangan fasilitas budidaya hilirisasi unggas. Ada rencana 12 proyek yang akan berjalan lebih dulu ada 5. Rosan tak merinci investasi dan di kawasan mana saja proyek itu berjalan.

    (hal/ara)

  • Purbaya Bongkar 10 Perusahaan Sawit Tipu-tipu Harga Impor hingga 50%

    Purbaya Bongkar 10 Perusahaan Sawit Tipu-tipu Harga Impor hingga 50%

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan 10 perusahaan sawit besar melakukan praktik under invoicing. Mereka disebut mengakali nilai barang impor hingga 50% lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya, dalam dokumen pabean.

    “Beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Under invoicing adalah praktik curang, yaitu importir atau eksportir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya dalam dokumen pabean dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran bea masuk maupun bea keluar dan pajak impor atau pungutan ekspor (PE).

    Purbaya memastikan akan membereskan permasalahan tersebut. Ia menekankan bahwa para oknum importir sawit itu tidak bisa main-main lagi.

    “Kita lihat kapal per kapal. Saya baru dapat 10 perusahaan besar, sekitar 50% kira-kira itunya (praktik under invoicing yang dilakukan),” tutur Purbaya.

    “Kita akan kasih message ke mereka, ke depan nggak bisa begitu lagi, begitu lagi kita sikat perusahaannya. Saya nggak peduli,” sambungnya

    Purbaya menambahkan perbaikan sistem akan terus dilakukan ke depan untuk mendeteksi praktik under invoicing. Dengan demikian penerimaan yang masuk ke negara bisa lebih optimal.

    “Kita akan pakai teknologi AI, segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor,” pungkas Purbaya.

    (aid/hns)