Jakarta –
Sampah merupakan isu yang kompleks. Tak hanya dihadapi oleh Indonesia, banyak negara juga mengalami hal serupa.
Dikutip dari Indonesia.go.id , jumlah timbunan sampah nasional mencapai 64 juta ton per tahun dengan sekitar 12 persennya atau 7,68 juta ton merupakan sampah plastik. Kondisi tersebut mendorong semua pihak untuk berkolaborasi agar masalah sampah bisa diatasi.
Founder of Greeneration Indonesia Waste4Change, Ecoxyztem Bijaksana Junerosano mengatakan meskipun hampir semua negara mengalami isu tersebut, namun level masalahnya berbeda-beda.
“Ini adalah krisis global. Semua negara-negara termasuk negara maju pun memiliki tantangan tersendiri di level yang berbeda. Nah, khusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu tantangan utamanya adalah belum terbangunnya infrastruktur untuk memberikan pelayanan pengangkutan pengolahan sampah,” kata Bijaksana di acara detikcom Leaders Forum, beberapa waktu lalu.
Meskipun begitu, dia menilai masalah infrastruktur bukan faktor utama yang menyebabkan pencemaran sampah terjadi. Minimnya kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarang dan mengelolanya dengan baik menjadi salah satu faktor penyumbang yang cukup besar.
“Karena bakar di depan rumah gratis, buang sampah di sungai gratis. Jadi tidak ada kemudian alasan yang cukup untuk kemudian kita mengatasi masalah sampah,” tuturnya.
Untuk itu, dia mengatakan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah sampah. Khusus untuk pemerintah, dia berharap agar para kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap masalah sampah.
“Nah saya melihat di pemerintahan tahun ini topik penegakan hukum menjadi sangat kuat sekali dan saya mengapresiasi sekali karena dengan cara seperti itu semua kepala daerah tidak bisa duduk tenang. Karena mereka diminta untuk bertanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi poin kritis itu adalah bagaimana memastikan para pemimpin di pemerintah kota atau kabupaten betul-betul menerapkan dan menjalankan perannya,” jelasnya.
“Kenapa? Karena masyarakat adalah bagian dari yang dipimpin. Kawasan itu dalam Undang-Undang ada peraturannya, di peraturan pemerintah ada peraturannya. Setiap kawasan wajib membangun fasilitas pengolahan sampah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dia pun mengingatkan pihak swasta pun harus mampu bertanggung jawab agar hasil produksinya tidak menjadi sampah dan mencemari lingkungan.
“Setiap perusahaan wajib mempertanggungjawabkan produk atau kemasannya setelah pasca konsumsi. Semua produsen,” jelasnya.
Dia pun mengatakan pentingnya kolaborasi banyak pihak agar masalah sampah bisa diatasi. Salah satu yang bisa dicontoh adalah kolaborasi Yayasan Lohjinawi dan Unilever Indonesia.
“Sebuah perusahaan seperti Unilever Indonesia dari tahun 2005 sudah mendampingi, mengajak, membantu Mbak Yasmin (Ketua Yayasan Lohjinawi) konsisten selama 20 tahun dan berkembang menjadi waste entrepreneur,” tuturnya.
“Sama, kami pada waktu memulai di tahun 2014-2015, salah satu klien pertama yang percaya kepada Waste4Change itu adalah Unilever Indonesia. Gedungnya itu diizinkan untuk kemudian kami kelola secara bertanggung jawab, zero waste to landfill. Jadi menurut saya yang dibutuhkan sama kami entrepreneur-entrepreneur adalah kepercayaan,” sambung Bijaksana.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lohjinawi, Yasmin mengakui kolaborasi dengan Unilever Indonesia untuk mengatasi masalah sampah sudah terjadi sejak tahun 2005 melalui Program Berantas Bersih yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah.
Setelah mendirikan Yayasan Lohjinawi pada tahun 2012, kini Lohjinawi mampu mereduksi sampah hingga 20 ton per bulan.
“Alhamdulillah kita kolaborasi dengan Unilever Indonesia itu memberikan banyak pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dari situ, alhamdulillah setiap bulan sampai hari ini kita bisa mereduksi, membantu 20 ton per bulan. Jadi kedepannya kita mimpinya harus lebih banyak lagi, dan tidak hanya di kota Surabaya, tapi memang harus ada kota-kota lain yang kita bentuk bank-bank sampah yang ada di situ,” tutupnya.
(anl/ega)
