Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Saham Digembok Bursa, Krakatau Steel Buka Suara

    Saham Digembok Bursa, Krakatau Steel Buka Suara

    Jakarta –

    PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) buka suara soal suspensi atau penghentian sementara saham yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (7/7). Suspensi ini dilakukan lantaran lonjakan harga saham KRAS yang dinilai tidak wajar.

    Terkait hal tersebut, Manajemen Krakatau Steel menggelar acara public expose insidentil berkaitan dengan suspensi tersebut. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Krakatau Steel, Daniel Fitzgerald Liman menerangkan acara tersebut digelar berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI).

    Di sisi lain, Daniel juga menekankan pergerakan saham KRAS terjadi semata-mata akibat dinamika pasar. Namun begitu, suspensi saham KRAS tidak terjadi pertama kalinya sepanjang 2025. Sebelumnya, saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga disuspensi akibat masuk dalam papan pemantauan unusual market activity (UMA) di awal 1 Juli 2025.

    Kemudian, terang Daniel, BEI kembali membuka saham KRAS di perdagangan saham pada tanggal 2 Juli 2025. Kemudian pada 7 Juli 2025, saham KRAS kembali disuspensi sampai waktu yang belum ditentukan akibat kenaikan harga saham yang dinilai tak wajar.

    “Dapat kami sampaikan bahwa pergerakan saham perseroan yang terjadi selama periode tersebut Sepenuhnya merupakan dinamika pasar dan tidak berkaitan dengan informasi material yang belum diungkapkan kepada publik,” terang Daniel kepada wartawan dalam acara Public Expose virtual, Jumat (11/7/2025).

    Kinerja Krakatau Steel

    Di sisi lain, Daniel juga menyampaikan kinerja keuangan Krakatau Steel untuk menjawab untuk menjawab keraguan yang muncul pada para pemegang saham. Hingga kuartal I-2025, Krakatau Steel mencatat produksi 226 ribu ton.

    Pendapatan Krakatau Steel hingga Maret 2025 juga tercatat sebesar US$ 234,8 juta 3,80 triliun (kurs Rp 16.216). Dengan begitu, Krakatau Steel mengantongi laba kotor sebesar US$ 12,9 juta atau sekitar Rp 209,22 miliar. Namun, Krakatau Steel masih rugi US$ 45,4 juta atau sekitar Rp 736,33 miliar.

    “Untuk saat ini, net profit perusahaan masih di posisi rugi US$ 45,4 juta sampai dengan bulan Maret 2025. Secara keseluruhan, perseroan masih mencatatkan rugi bersih pada periode ini, yang disebabkan oleh kondisi fasilitas hot strip mill yang masih dalam periode ramp up, upaya masuk kembali ke pasar, serta beban keuangan yang masih tinggi,” ungkapnya.

    Hingga Maret 2025, Krakatau Steel mencatat aset sebesar US$ 2,918 miliar, liabilitas sebesar US$ 2,497 miliar, dan ekuitas sebesar US$ 421 juta. Ke depan, Daniel menyebut pihaknya akan terus melakukan restrukturisasi.

    “Restrukturisasi lanjutan di mana perseroan sedang menyusun rencana penyehatan keuangan atau RPK Secara menyeluruh sehingga perseroan dapat beroperasi secara optimal sekaligus menjamin keberlangsungan usaha. Di sini kami berharap akan mendapatkan dana pembayaran yang lebih panjang serta bunga yang jauh lebih ringan untuk mendukung bottom line,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • PPATK Minta Tambah Anggaran 2026 Jadi Rp 1,19 Triliun

    PPATK Minta Tambah Anggaran 2026 Jadi Rp 1,19 Triliun

    PPATK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp 1,19 triliun untuk tahun anggaran 2026.

    Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja pegawai operasional sebesar Rp 176,2 miliar dan belanja barang Rp 22,8 miliar.

    Ivan menyebut pihaknya masih kekurangan dana sebesar Rp 208,1 miliar pada tahun 2025.

  • Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Jakarta –

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Beberapa yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    Kemudian ada juga lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sejak tahun 2022, pemerintah juga mengenalkan BLT BBM seiring dengan naiknya harga Pertalite dan Solar.

    Muncul pertanyaan apakah bansos ini masih berjalan pada tahun 2025. Jika iya, siapa saja yang berhak menerima BLT BBM?

    Pemerintah Siapkan BLT Pengganti Subsidi BBM

    Pemerintah berencana mengubah sistem subsidi BBM dan listrik menjadi skema BLT. Hal ini pernah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Januari tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan agar anggaran untuk subsidi BBM disalurkan secara tepat sasaran.

    Pemerintah akan menyinkronkan data-data agar menjadi data tunggal untuk menentukan masyarakat mana yang berhak menerima BLT dari. Data tersebut berasal dari Pertamina, PLN, hingga Kementerian Sosial untuk kemudian disinkronkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    BLT merupakan salah satu skema utama, meskipun tak menutup kemungkinan ada opsi-opsi lain yang diambil. Pada Januari lalu disebutkan jika proses pengumpulan data sudah mencapai 98%.

    Namun besaran jumlah BLT, siapa pihak yang berhak menerima, dan mekanisme penyalurannya belum dijelaskan. Terlebih hingga pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan soal skema BLT pengganti subsidi BBM.

    Jadwal Pencairan BLT BBM 2025

    Jadwal resmi pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan pemerintah. Untuk mengetahui informasi terbaru, simak informasinya melalui situs resmi Kementerian Sosial dan kanal komunikasi resmi lainnya.

    Tujuan Penyaluran BLT 2025

    Merangkum dari berbagai sumber yang dikutip dari detikJatim, ada tiga tujuan utama dari program BLT 2025. Pertama, bantuan finansial langsung ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

    Lalu, dengan mengalihkan subsidi BBM yang sebelumnya tidak tepat sasaran, bantuan ini menjadi lebih terarah dan efektif dalam membantu masyarakat. Kemudian program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

    Penyaluran BLT BBM 600 Ribu

    BLT BBM adalah bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang ditujukan kepada masyarakat prasejahtera. Seperti namanya, BLT BBM dimaksudkan sebagai “bantalan” dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2022 lalu.

    Jumlah dana BLT BBM yang akan dicairkan adalah Rp 600 ribu per penerima manfaat. Jumlah Rp 600 ribu ini terhitung selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 2 kali pencairan.

    Masing-masing tahap pencairan sejumlah Rp 300 ribu per penerima manfaat. Pencairan dilakukan pada September dan Desember 2022.

    (fdl/fdl)

  • IBC Angkat Bicara soal Dirut Jadi Tersangka Kasus Tata Kelola Minyak

    IBC Angkat Bicara soal Dirut Jadi Tersangka Kasus Tata Kelola Minyak

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Tahun 2018-2023. Salah satu tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia (IBI) atau Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho.

    Toto menjadi tersangka karena perannya saat menjabat sebagai VP Intermediate Supply PT Pertamina (Persero) tahun 2017-2018.

    Menanggapi hal tersebut, Head of Corporate Secretary IBC Indira Rawiyakhirty menjelaskan pihaknya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas kasus ini di Kejaksaan Agung. Indira mengatakan bahwa proses hukum yang terjadi pada Toto Nugroho bukanlah kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan IBC.

    “Dengan demikian, proses hukum tersebut tidak mempengaruhi kegiatan usaha PT IBI dan aktivitas bisnis PT akan tetap berjalan seperti biasa,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Indira menegasakan, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT IBI berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). “Serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Sebagai informasi, Kejaksaan Agung menjelaskan peran Toto dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Tahun 2018-2023 ialah melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang DMUT/supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang (dikenai sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar).

    Kemudian menyetujui DMUT/supplier tersebut sebagai pemenang meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan yaitu value based yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut.

    Kejaksaan Agung mengungkap bahwa total kerugian kasus korupsi itu mencapai Rp 285 triliun. Kejaksaan Agung juga mengungkap sembilan orang tersangka baru kasus korupsi tata kelola minyak mentah, diantaranya yakni sebagai berikut :

    1. Alfian Nasution (AN), VP Supply dan Distribusi PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2015.
    2. Hanung Budya Yuktyanta (HB), Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014.
    3. Toto Nugroho (TN), VP Intermediate Supply PT Pertamina (Persero) tahun 2017-2018.
    4. Dwi Sudarsono (DS), VP Product Trading ISC Pertamina tahun 2019-2020.
    5. Arief Sukmara (AS), Direktur Gas, Petrokimia & Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS)6. Hasto Wibowo (HW), SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina tahun 2018-2020.
    7. Martin Haendra Nata (MH), Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021.
    8. Indra Putra Harsono (IP), Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
    9. Mohammad Riza Chalid (MRC), Beneficial Owners PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.

    Lihat juga Video ‘Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Minyak Mentah’:

    (acd/acd)

  • Nego Tarif dengan AS Lanjut, Prabowo Belum Ada Jadwal Temui Trump

    Nego Tarif dengan AS Lanjut, Prabowo Belum Ada Jadwal Temui Trump

    Jakarta –

    Indonesia terus mendorong negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Paska pengumuman terakhir Presiden Donald Trump yang menetapkan Indonesia dipatok tarif 32% per 1 Agustus 2025, tim negosiasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan diskusi untuk menurunkan tarif dengan administrasi AS di Washington DC.

    Sebetulnya, sejak pengumuman tarif resiprokal pada April lalu, Indonesia menjadi salah satu negara terdepan yang menyetor proposal negosiasi. Hanya saja, dalam pengumuman Trump terakhir, tarif resiprokal 32% tetap tidak berubah.

    Melihat negosiasi yang sedikit alot, apakah Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk empat dengan Trump membahas negosiasi tarif?

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keinginan Prabowo untuk menemui Trump secara langsung memang ada. Namun, sampai saat ini belum jelas kapan hal itu bisa dilakukan. Sejauh yang dia ketahui, Prasetyo bilang belum ada penjadwalan khusus yang diatur untuk pertemuan kedua presiden tersebut.

    “Belum, belum, belum diatur jadwalnya belum. Tentu ada (keinginan pertemuan), sebagai upaya tentu ada, tapi kami belum bisa pastikan akan ada pertemuan dengan Trump,” beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/5/2025).

    Prasetyo memohon doa dari masyarakat agar negosiasi yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Airlangga dapat berjalan dengan mulus. Pemerintah hanya ingin kedua negara, baik Indonesia maupun AS dapat memiliki hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    “Tim ekonomi kita sudah berada di AS, dipimpin Menko Airlangga, untuk terus melakukan negosiasi supaya intinya kita berharap apa yang menjadi kebijakan pemerintah Amerika Serikat bisa ditinjau kembali dan memberikan keuntungan untuk perdagangan kita semua,” beber Prasetyo.

    “Mohon doanya dari seluruh masyarakat indonesia supaya tim negosiator dapat berikan hasil terbaik,” sebutnya menambahkan.

    Dia melanjutkan tim negosiasi sejauh ini tak banyak memberikan tawaran baru kepada pemerintah AS. Tawaran yang sudah diberikan sebelumnya, berupa menyeimbangkan defisit neraca dagang AS terhadap Indonesia tetap didorong kepada Washington.

    Seperti diketahui, sebelumnya sektor bisnis dan pemerintah sepakat untuk melakukan impor besar-besaran produk AS, mulai dari komoditas energi hingga pertanian untuk mengurangi surplus neraca dagang Indonesia terhadap AS. Total paket yang ditawarkan mencapai US$ 34 miliar sendiri atau sekitar Rp 547 triliun.

    “Untuk sementara tidak (tawaran baru) ya, karena apa yang sejak beberapa waktu lalu disampaikan tawaran tersebut, kita merasa sebenarnya sudah menjawab apa yang jadi tuntutan atau kehendak teman-teman di AS,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, Airlangga dan tim negosiasi Indonesia sendiri sudah bertemu dengan pemerintah AS yang diwakili oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Kantor Dagang AS Jamieson Greer pada Rabu 9 Juli kemarin.

    Hasil pertemuan tersebut, Indonesia dan AS telah sepakat untuk mengoptimalkan waktu tiga minggu ke depan, untuk secara intensif melanjutkan proses perundingan kebijakan tarif resiprokal ini, dengan saling menghormati penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak. Hal itu diharapkan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan tarif resiprokal dan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antar kedua negara.

    Lihat juga Video ‘Kelapa Sawit Jadi Andalan Ekspor RI Hadapi Tarif Trump’:

    (hal/rrd)

  • Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 400,6 T ke Daerah, Termasuk buat Gaji ASN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun hingga semester I-2025. Jumlah itu terealisasi 43,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 919,8 triliun.

    “Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    “TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga layanan lain secara baik,” terang Sri Mulyani.

    Penyaluran TKD ini digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

    Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.

    Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.

    Sri Mulyani memastikan akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

    “Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” kata Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Cegah Kecurangan di SPBU, Kemendag dan BPH Migas Awasi Ketat Alat Ukur BBM

    Cegah Kecurangan di SPBU, Kemendag dan BPH Migas Awasi Ketat Alat Ukur BBM

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Dalam kerja sama tersebut secara spesifik mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) dalam pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

    Dirjen PKTN Moga Simatupang mengatakan kerja sama sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang metrologi legal dengan menjamin akurasi takaran dan volume dalam transaksi.

    “Keakuratan alat ukur menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan transaksi antara penyedia dan pengguna energi. Untuk itu, pengawasan yang konsisten merupakan bentuk perlindungan nyata kepada konsumen,” ujar Moga dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Moga menuturkan, kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.

    Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN juga telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik pengurangan volume yang merugikan konsumen.

    “Untuk itu, mekanisme pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan agar praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti pengurangan volume BBM tidak terjadi lagi ke depannya,” urai Moga.

    Lebih lanjut, Moga mengatakan telah menangani 19 kasus tindak pidana di bidang metrologi legal terkait pelanggaran penggunaan pompa ukur BBM dan tangki ukur mobil BBM. Seluruh kasus tersebut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Banten. Seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap.

    Dalam kesempatan yang sama, Moga juga menegaskan pentingnya keselarasan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku di bidang metrologi legal. “Dengan kerja sama ini, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pipa hilir dan minyak gas bumi diharapkan dapat sesuai dengan aturan alat ukur takar timbangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” ungkap Moga.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi secara menyeluruh.

    Untuk itu, BPΡΗ Migas juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ditjen PKTN Kemendag yang memiliki kewenangan dalam metrologi legal. Erika berharap, pengawasan bersama ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dan gas bumi sesuai dengan yang dibayarkan.

    Kerja sama antara Ditjen PKTN dan BPH Migas bukanlah hal baru. Pada 2016-2019, Ditjen PKTN dan BPH Migas juga telah menjalin kemitraan serupa dalam pengawasan alat ukur BBM. Melalui kesepakatan terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

    Sebagai langkah konkret, Ditjen PKTN dan BPH Migas akan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) teknis dalam waktu tiga bulan ke depan, PKS tersebut akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan, di antaranya pertukaran data dan/atau informasi, sosialisasi dan penyampaian informasi, peningkatan kompetensi SDM, pengawasan, dan hal-hal lain yang disepakati.

    Lihat juga Video ‘Momen Gibran Cek SPBU di Bengkulu Buntut Kelangkaan BBM’:

    (ada/ara)

  • Founder Paragon Nurhayati Subakat Raih ASEAN Women of Impact Award 2025

    Founder Paragon Nurhayati Subakat Raih ASEAN Women of Impact Award 2025

    Jakarta –

    Pendiri ParagonCorp, Nurhayati Subakat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Dalam ajang bergengsi The 5th ASEAN PR Excellence Awards yang diselenggarakan pada 7 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Ia dianugerahi ASEAN Women of Impact Award 2025 oleh ASEAN Public Relations Network (APRN).

    Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan dan bentuk apresiasi atas kontribusi Nurhayati dalam membangun praktik komunikasi merek yang berakar pada nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan budaya lokal.

    Melalui brand Wardah dan ekosistem ParagonCorp, tidak hanya mengembangkan bisnis kosmetik halal yang terkemuka di Asia Tenggara, namun juga memperkuat citra perempuan Muslim yang modern, percaya diri, dan berdaya.

    Presiden APRN dan Ketua Penyelenggara ASEAN PR Excellence Awards 2025, Dr. (H.C.) Prita Kemal Gani mengatakan Ibu Nurhayati Subakat menunjukkan bahwa kekuatan komunikasi yang berlandaskan nilai dapat menggerakkan pasar dan menyentuh hati publik.

    “Kepemimpinannya bukan hanya menginspirasi dunia bisnis, tetapi juga mencerminkan peran strategis perempuan Indonesia di mata ASEAN,” ujar Dr. Prita dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Diketahui ajang penghargaan ini merupakan bagian dari KL International PR Conference (KLIP), yang menghadirkan praktisi komunikasi, pelaku industri, akademisi, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai negara di Asia Tenggara. Diselenggarakan dua tahun sekali, forum ini menjadi wadah apresiasi bagi praktik public relation dan komunikasi strategis yang berdampak luas di Asia Tenggara.

    Dalam acara tersebut, penghargaan diterima secara langsung oleh Country Director ParagonCorp Malaysia, Zaireen Ibrahim yang hadir mewakili Ibu Nurhayati.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas visi dan dedikasi Ibu Nurhayati Subakat dalam membangun perusahaan yang tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga membawa dampak positif melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kebermanfaatan. Kami bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini,” ujar Zaireen.

    Sebagai sosok pionir industri kecantikan halal di Indonesia dan Asia Tenggara, Ibu Nurhayati memegang teguh keyakinan bahwa kecantikan adalah hak semua orang. Dari keyakinan itu lahirlah komitmen ParagonCorp untuk membangun merek-merek yang menyuarakan nilai inklusi, keberagaman, dan pemberdayaan.

    Filosofi kepemimpinannya yang berakar pada nilai Ketuhanan, Kepedulian, Kerendahan Hati, Ketangguhan, dan Inovasi menjadikan ParagonCorp tidak hanya bertumbuh sebagai perusahaan, tetapi juga hadir untuk memberi kontribusi yang bermakna dan sejalan dengan semangat #ParaGoNation, yang mengajak seluruh insan Paragon dan masyarakat luas untuk terus memberi dampak positif bagi negeri dan dunia.

    Di usia Paragon yang ke-40, penghargaan ASEAN Women of Impact Award ini semakin mengukuhkan posisi Nurhayati Subakat sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara.

    Semangat kepemimpinan yang inklusif dan berlandaskan kebermanfaatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya untuk berani bermimpi, mengambil peran dalam membangun masyarakat, dan terus tumbuh sebagai pribadi yang membawa nilai dalam setiap langkahnya.

    (anl/ega)

  • PNM Bantu Stabilkan Ekonomi Keluarga Prasejahtera Lewat Program Mekaar

    PNM Bantu Stabilkan Ekonomi Keluarga Prasejahtera Lewat Program Mekaar

    Jakarta –

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berperan sebagai penguat ekonomi keluarga prasejahtera dan penyangga utama ketahanan usaha ultra mikro. Salah satunya melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

    Bukan hanya menyediakan akses permodalan, tapi program Mekaar PNM dirancang untuk ekosistem pemberdayaan mulai dari, aspek pendampingan usaha, pelatihan dasar bisnis, hingga peningkatan literasi keuangan. Target dari program ini adalah pelaku ekonomi mikro khususnya perempuan prasejahtera yang selama ini menjadi sosok motor penggerak ekonomi rumah tangga dan komunitas.

    “Ekonomi mikro seringkali luput dari sorotan, padahal justru di situlah denyut ekonomi rakyat berputar. Lewat PNM Mekaar, kami ingin memastikan bahwa usaha sekecil apapun mendapat ruang untuk tumbuh dan berdaya tahan, terutama saat ekonomi sedang sulit,” ujar Sekretaris PNM L. Dodot Patria Ary dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Ketika banyak sektor formal tertekan, banyak pelaku usaha mikro tetap menunjukkan daya tahan yang tinggi. Model usaha mereka yang adaptif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan harian masyarakat. Hal ini tercermin dari stabilitas mayoritas usaha nasabah PNM Mekaar yang mampu mempertahankan penghasilan hingga memperluas pasar secara lokal berkat pendampingan intensif yang diberikan.

    Dengan lebih dari 15 juta nasabah aktif di seluruh Indonesia, PNM Mekaar membuktikan bahwa penguatan ekonomi mikro dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini memperkuat struktur ekonomi dari bawah ke atas mulai dari warung kelontong, usaha makanan rumahan, hingga layanan jasa harian yang menopang kehidupan banyak keluarga.

    Selain itu, PNM Mekaar memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan lokal, literasi digital sederhana, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga dan usaha. Hal ini menciptakan efek ganda berupa peningkatan pendapatan keluarga dan penguatan daya tahan sosial-ekonomi komunitas.

    “Perempuan pelaku usaha mikro bukan sekadar pencari nafkah tambahan. Mereka adalah

    garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Ketika mereka diberdayakan, dampaknya tidak hanya pada dapur mereka sendiri, tapi juga pada pasar, lingkungan, bahkan bangsa,” tambah Dodot.

    PNM meyakini bahwa, pemberdayaan ekonomi mikro dapat menjadi investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, menguatkan sektor usaha ultra mikro adalah langkah konkret untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap hidup dan tangguh dimulai dari memberdayakan keluarga prasejahtera.

    (ega/ega)

  • Diterpa Isu Gagal IPO, Saham Rontok Sampai Mentok

    Diterpa Isu Gagal IPO, Saham Rontok Sampai Mentok

    Jakarta –

    PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) resmi menjadi perusahaan tercatat di perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (11/7). Namun sebelumnya, langkah penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PMUI sempat diterpa isu gagal.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur PMUI Agus Susanto mengakui adanya kabar tersebut yang sebelumnya disampaikan oleh Komisaris Independen, Theo Lekatompessy. Namun, pernyataan tersebut bersifat pribadi dan tidak mewakili perseroan.

    “Benar pada saat itu, Bapak Theo Lekatompessy, menjawab pertanyaan telepon dari beberapa wartawan, mengenai issue IPO PMUI dibatalkan. Dapat dijelaskan pada saat itu, Bapak Theo Lekatompessy tidak sedang bersama dengan Dirut dan Komut PMUI,” ujar Agus dikutip dari Keterbukaan Informasi, Jumat (11/7/2025).

    Pada saat Theo Lekatompessy memberikan pernyataan tersebut, PMUI tengah memproses pemenuhan administrasi IPO, sehingga Theo Lekatompessy tidak mempunyai informasi terbaru ihwal progres aksi korporasi perseroan.

    Saat ini, Theo Lekatompessy tidak memiliki kepemilikan saham PMUI. Selain itu, Agus juga menekankan, terpaan isu gagal IPO tidak mengganggu kelangsungan usaha perseroan.

    “Bapak Theo Lekatompessy meminta maaf atas informasi ini yang menyebabkan salah tafsir,” imbuhnya.

    Saham Anjlok hingga Mentok

    Alih-alih naik, saham PMUI justru menyentuh Auto Reject Bawah (ARB) lantaran menurun hingga 15% di debut awal IPO. Harga saham PMUI juga turun dari harga penawaran awal, yakni sebesar Rp 180 per lembar saham.

    Emiten di bidang perdagangan telekomunikasi ini melepas sebanyak 1,16 miliar saham atau setara dengan 20% dari modal disetor dan ditempatkan perseroan. Adapun pada penawaran perdana, perseroan mematok harga Rp180 per lembar. Maka, perusahaan distributor produk PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) ini meraup dana segar IPO sebesar Rp 208,8 miliar.

    Pelemahan harga saham PMUI pun terpantau terus berlanjut hingga hari ini. Berdasarkan data perdagangan RTI Business pukul 13.37 WIB, saham PMUI terjun bebas 14,38% ke harga Rp 131 per lembar.

    Saham PMUI juga mencatat jual bersih investor asing atau net foreign sell sebesar Rp 38,76 juta di kiprah perdananya. Sebelumnya, Direktur Utama Prima Multi Indonesia, Agus Susanto menjelaskan, langkah IPO ini menjadi salah satu langkah strategis perseroan.

    “IPO adalah bagian dari strategi kami untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan mendorong tata kelola perusahaan ke tingkat yang lebih baik lagi. Kami optimistis dengan prospek bisnis yang dijalankan Perseroan saat ini, seiring dengan pertumbuhan sektor telekomunikasi dan kebutuhan akan konsultasi manajemen yang profesional di Indonesia,” ungkap Agus dalam sambutannya di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    (ara/ara)