Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Cukai Minuman Berpemanis Lagi Digodok, Ini Bocorannya

    Cukai Minuman Berpemanis Lagi Digodok, Ini Bocorannya

    Jakarta – Kementerian Keuangan menggodok aturan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Langkah ini menyusul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 yang telah diterbitkan pada awal tahun.

    Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF) tengah menggodok skema penerapan cukai MBDK.

    “Lagi diatur sama Ditjen SEF,” ujar Djaka, ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI terkait Anggaran Eselon I Kementerian Keuangan di Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Djaka menambahkan pembahasan juga tengah dilakukan Ditjen SEF terkait dengan rencana pemberlakuan tarif cukai untuk Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB). Hal ini menjadi salah satu rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2026.

    Sesuai dengan amanat dalam Keppres 4/2025, pemerintah memiliki waktu 1 tahun untuk melakukan persiapan, salah satunya dengan penerbitan aturan turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tarif pengenaan cukai pada MBDK.

    Djaka memastikan, pemerintah serius untuk menerapkan kebijakan tersebut sehingga persiapannya harus betul-betul matang sebelum akhirnya kebijakan baru itu diterapkan. Ditjen Bea dan Cukai juga siap untuk melaksanakan tugasnya seiring dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti perkembangannya (disampaikan), yang pasti Bea Cukai ketika ada perintah untuk melaksanakan pemungutan cukai MBDK, kita akan laksanakan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Rencana penambahan obyek cukai baru berupa MBDK muncul lagi setelah dipastikan batal berlaku di 2025. Kebijakan ini muncul dalam upaya meningkatkan penerimaan negara di 2026. Hal itu tertuang dalam Laporan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI.

    Panja Penerimaan Komisi XI DPR RI menyepakati pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pendapatan negara, kebijakan umum perpajakan, kebijakan teknis pajak dan kebijakan teknis kepabeanan dan cukai, serta kebijakan umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 dalam upaya pencapaian target penerimaan negara tahun 2026.

    “Kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal, antara lain melalui… ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK),” tulis laporan tersebut yang dibacakan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Senin (7/7/2025).

    (shc/hns)

  • Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi aset-aset BUMN di wilayah Jawa Barat.

    “Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Senin (14/7/2025).

    Erick mengatakan ke depan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN. Hal ini guna mensukseskan program dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

    “Program ini untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan,” terang Erick.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang hingga kini belum diakui oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, sebagian BMN tersebut terbengkalai dikarenakan kasus sengketa atau persoalan hukum lainnya.

    Hal tersebut diungkapkan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Meski begitu, ia enggan untuk mengungkapkannya BMN tersebut secara terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada DPR secara tertutup.

    “Karena dari hasil deteksi kami ada barang milik negara yang tidak punya atau dimiliki oleh K/L, ataupun K/L tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa dan kasus hal-hal lainnya,” katanya.

    “Tapi saya tidak boleh paparin. Mungkin nanti tertutup saja,” tutur Erick.

    (hns/hns)

  • Ojol hingga Jual Pulsa & Emas Tak Kena Pungutan Pajak e-Commerce

    Ojol hingga Jual Pulsa & Emas Tak Kena Pungutan Pajak e-Commerce

    Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan marketplace tidak memungut pajak penghasilan sehubungan dengan sejumlah transaksi. Contohnya, ojek online (ojol), hingga penjualan pulsa dan emas.

    Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama mengatakan ada beberapa pengecualian sehingga tidak dikenakan pungutan pajak e-commerce.

    Hal ini menyusul terbitnya aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMK-37/2025).

    “Untuk ojol, ojol nggak dipungut meski ada fee,” kata Yoga dalam konferensi pers, di kantor DJP, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).

    Kemudian, pengecualian aturan tersebut juga berlaku bagi penjualan barang/jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

    Selain itu, penjualan pulsa dan kartu perdana, serta penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrik emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batang juga tidak dipungut pajak e-commerce.

    “Nah pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini juga enggak (kena) karena itu nanti lewat notaris kan biasanya ya bayar dua setengah persennya lewat notaris,” jelas Yoga.

    Pada kesempatan yang sama, Yoga menerangkan aturan tersebut hanya berlaku bagi yang ada transaksi jual-beli di marketplace. Selain itu, merchant atau pedagangnya harus beralamatkan serta nomor telepon dari Indonesia.

    “Alamat yang dipakai memang Indonesia. Nah yang marketplace itu spesifik bahwa si penjual dan pembeli itu bertransaksi aliran uangnya menggunakan escrow account-nya marketplace,” tambah Yoga.

    (rea/hns)

  • Rencana RI Genjot Ekspor Kopi ke Timor Leste

    Rencana RI Genjot Ekspor Kopi ke Timor Leste

    Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti bertemu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Timor Leste Filipus Nino Pereira. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peningkatan perdagangan kedua negara di masa depan.

    Menurutnya, walaupun Indonesia mengalami surplus dengan Timor Leste, ia akan terus mendorong peningkatan ekspor dan memperluas pasar luar negeri Indonesia, salah satunya komoditas kopi. Hal ini dikatakan dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Timor Leste, Filipus Nino di Jakarta, pada Jumat (11/7) lalu.

    “Kopi Indonesia memiliki potensi di pasar Timor Leste. Selain karena rasanya yang nikmat, kopi Indonesia juga memiliki kualitas yang tinggi dengan beragam jenis kopi di penjuru Indonesia, sehingga cocok untuk pasar Timor Leste,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/7/2025).

    Ia menilai kedua negara memiliki hubungan yang erat untuk terus mengembangkan hubungan lebih jauh lagi secara signifikan dan berkelanjutan. Total Perdagangan kedua negara tahun 2024 mencapai US$ 391,3 juta dengan tren pertumbuhan tahunan rata-rata 15,56%.

    Ekspor Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$ 386,5 juta dan mengalami peningkatan sebesar 13,6% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, impor Indonesia mencapai US$ 4,9 juta yang turun sebesar 39,5% dari tahun 2023.

    Pada Januari-April 2025, ekspor Indonesia ke Timor Leste mencapai US$ 117,08 juta atau meningkat 11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Di tahun 2024 Indonesia dengan Timor Leste mengalami surplus sebesar US$ 381,6 juta. Kemudian, Timor Leste menempati peringkat ke-42 untuk tujuan ekspor kita dan peringkat ke-126 sumber impor bagi Indonesia,” tambah Roro.

    Produk unggulan Indonesia di pasar Timor Leste yaitu kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, makanan olahan, semen, produk farmasi, hingga barang konsumsi harian.

    Beberapa komoditas strategis juga mencatat pertumbuhan signifikan, seperti kendaraan niaga ringan, tepung terigu, produk susu, hingga produk perawatan tubuh. Hal ini menegaskan bahwa pasar Timor Leste masih terbuka lebar dan menantikan kehadiran produk-produk inovatif Indonesia.

    “Kami menyambut baik kerja sama dengan Timor Leste di berbagai sektor perdagangan. Kami juga terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi bersama dengan Timor Leste,”ujar Roro.

    Selanjutnya, Roro turut menyampaikan dukungan Indonesia terhadap aksesi Timor Leste ke ASEAN. Ia menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mendukung aksesi Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN ke-11.

    “Selain itu, Kementerian Perdagangan telah memiliki serangkaian program pengembangan kapasitas bagi Timor Leste melalui MoU on Technical Cooperation on Trade Sector (TCTS) untuk periode 2025-2028,” jelasnya.

    Usai pertemuan, Roro juga mengajak seluruh delegasi Timor Leste untuk mengunjungi ruang Permanent Trade Exhibition yang dikelola Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Dalam kunjungan tersebut Roro memperkenalkan produk-produk Indonesia yang telah diekspor ke berbagai negara.

    Lihat juga Video: Industri Kopi Terancam Jika Tarif 50% AS ke Brasil Diberlakukan

    (ada/ara)

  • Video Kelakar Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen karena Punya 3 Wamen

    Video Kelakar Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen karena Punya 3 Wamen

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Senin (14/7). Rapat membahas terkait 3 hal, salah satunya rancangan kerja dan pagu anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani berkelakar akan memotong gaji Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi. Hal itu dikarenakan tugasnya diambil alih oleh ketiga wakil menterinya.

  • Pajak Pedagang di Toko Online Tunggu Keputusan Dirjen Terbit

    Pajak Pedagang di Toko Online Tunggu Keputusan Dirjen Terbit

    Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pajak pedagang di toko online berjalan setelah keluar aturan pelaksanaan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal (KepDirjen) Pajak soal marketplace sebagai pihak pemungut.

    Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama mengatakan hal ini sama pada saat pihaknya menunjuk 211 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penunjukan marketplace nantinya akan tertuang melalui KepDirjen Pajak.

    “Nanti ada penunjukan, penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan KepDirjen. Kita tentunya harus komunikasi dengan mereka, marketplace,” kata Yoga dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).

    Yoga menyebut KepDirjen Pajak itu nantinya akan memuat kriteria marketplace yang dapat memungut pajak. Kendati begitu, dia menilai kriterianya tak jauh beda dengan aturan sebelumnya.

    “Jadi, nanti akan keluar kepdirjen, sama seperti yang PMSE luar negeri, karena di PMK kan batasan ini transaksinya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak kan. Nah kira-kira sama seperti yang PMSE luar negerinya itu transaksinya Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan dan juga diakses oleh masyarakat 1.000 atau 12.000 setahun,” terang Yoga.

    Yoga menerangkan pihaknya sudah mengundang beberapa marketplace besar untuk menerapkan aturan tersebut. Menurut dia, marketplace membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian di sistemnya. Setidaknya dua bulan lagi aturan tersebut dapat berlaku.

    “Dan, ketika mereka siap, kita juga membuatkan aplikasi khusus untuk mereka. Ketika mereka siap untuk implementasi, ya mungkin dalam sebulan, dua bulan, baru kita tetapkan. Kita tunjuk mereka sebagai pemungut PMSE ini,” jelas Yoga.

    Yoga memastikan penerapan pada marketpalce akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pihaknya akan menunjuk marketplace besar terlebih dahulu. Kemudian, marketplace-marketplace kecil akan menyusul.

    “Ini harus kita lakukan secara simultan, bertahap, tergantung kesiapan, dan kita melihat memang mereka sudah layak. Dan ini pasti ke depan semuanya, marketplace akan ditetapkan sebagai pemungut pajak,” tutur Yoga.

    (rea/hns)

  • Guyon Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen Gara-gara Punya 3 Wamen

    Guyon Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen Gara-gara Punya 3 Wamen

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan guyonan untuk memotong gaji Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang saat ini dijabat Heru Pambudi. Hal itu dikarenakan pekerjaannya sudah berkurang karena diambil alih tiga wakil menteri (wamen).

    Momen itu terjadi saat Kemenkeu melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Awalnya Sri Mulyani menyampaikan bahwa pokok bahasan rapat terdiri dari tiga bagian yang akan dibagi dengan dirinya bersama tiga wamen.

    “Karena punya 3 wamen, yang bagian 2 dan 3 saya akan bagi kepada tiga wamen saya. Pak Sekjen itu sebetulnya paling senang karena kalau dulu wamen hanya satu, dia yang harusnya presentasi. Jadi dia mungkin gajinya harus saya potong haha karena sudah diambil alih kerjanya oleh Pak Wamen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Sebelum ada tiga wamen, sekjen sering ditugaskan Sri Mulyani untuk membantu presentasi. Pekerjaan itu tidak lagi ditugaskan ke sekjen karena dialihkan ke tiga wamen.

    Sebagaimana diketahui, Kemenkeu memiliki tiga wamen sejak era Presiden Prabowo Subianto. Wamen tersebut yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

    Setelah guyonan itu, Sri Mulyani pun memulai pemaparan terkait peran strategis Kemenkeu dalam mengelola APBN. Peran APBN yang strategis diatur dalam Undang-Undang (UU).

    “APBN itu diatur oleh UU. Dalam UU disebutkan bahwa kita memang setiap tahun akan mengajukan APBN,” jelas Sri Mulyani.

    Meski APBN diatur dalam UU, Sri Mulyani menyebut dia berbeda dengan UU lain karena setiap angka yang ada dalam APBN bersifat tidak pasti. Misalnya angka yang ditetapkan untuk harga minyak hingga kinerja ekonomi bisa berubah.

    “Setiap angka-angka yang ada dalam APBN, dia tidak menjadi sesuatu yang fixed karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang beyond bahkan pemerintah sendiri. Sehingga APBN memang sebuah UU yang cukup khusus,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Difel Cafe, Kedai Kopi yang Dikelola Sobat Disabilitas di Denpasar

    Difel Cafe, Kedai Kopi yang Dikelola Sobat Disabilitas di Denpasar

    Jakarta –

    Pertamina terus mendukung kemandirian masyarakat berkelanjutan, termasuk kepada sobat disabilitas. Salah satu bentuk dukungan Pertamina adalah melalui Difel Cafe.

    Difel Cafe adalah sebuah usaha kopi yang dikelola oleh teman-teman disabilitas di bawah kelompok usaha KUB Gantari Jaya di Kota Denpasar. Program ini merupakan binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Fuel Terminal Sanggaran.

    Dukungan ini merupakan hasil kerja sama Pertamina dengan Dinas Sosial Kota Denpasar. Pertamina tidak hanya membantu menyediakan perlengkapan kafe seperti mesin kopi, bahan baku, meja, dan kursi, tapi juga memberikan pelatihan dan kesempatan belajar usaha ke Rumah BUMN Pertamina di Klungkung.

    Ketua KUB Gantari Jaya, I Nyoman Juniarta, atau yang biasa disapa Jigo, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan Pertamina.

    “Kami jadi lebih percaya diri. Melalui pelatihan dan dukungan Pertamina, kami bisa berkembang dan membuktikan bahwa kami juga mampu,” ujar Jigo dikutip, Senin (14/7/2025).

    Jigo mengatakan itu saat mengikuti kegiatan pasar energi dalam peresmian Desa Energi Berdikari Kayangan Besakih, Jumat (11/7).

    Dalam acara tersebut, Jigo bersama teman-teman disabilitas lainnya menunjukkan keahlian mereka meracik kopi langsung di hadapan pengunjung.

    Ia berharap program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak sobat disabilitas yang mendapat kesempatan.

    “Terima kasih Pertamina yang sudah mengajak kami untuk berkolaborasi di setiap kesempatan. Kami berharap program ini terus berlanjut agar lebih banyak sobat disabilitas yang merasakan manfaatnya. Salam inklusi untuk kehidupan yang lebih baik,” tutup Jigo.

    Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswaty memberikan apresiasi atas dukungan yang telah Pertamina berikan untuk kemandirian ekonomi para disabilitas di Denpasar.

    “Kami sangat mengapresiasi hadirnya Pertamina dalam program Difel Café sebagai wujud nyata pemberdayaan penyandang disabilitas. Program ini tidak hanya membuka ruang partisipasi aktif bagi teman-teman difabel, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya dan berdaya saing,” paparnya.

    “Kami berharap Difel Café menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun Denpasar yang inklusif dan ramah disabilitas. Program Difel Cafe kami gadang juga menjadi juara 1 program inovasi kami di Kota Denpasar,” pungkasnya.

    (mpr/ega)

  • Penumpang KRL hingga Semester I Tembus 166,4 Juta Orang

    Penumpang KRL hingga Semester I Tembus 166,4 Juta Orang

    Jakarta –

    KAI Commuter mencatat kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berhasil mengangkut penumpang mencapai 166.432.692 orang hingga semester-I 2025. Angka ini naik sebesar 6,13% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.

    Direkrut Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto sempat mengatakan pihaknya akan mengalami krisis armada pada semester II-2024 dan semester I-2025. Sebab, di tahun 2023, ada 10 trainset memasuki konservasi dan pensiun sehingga tidak dapat beroperasi lagi. Pada 2023, ada 19 trainset yang harus memasuki konservasi.

    “Dan ini benar terjadi, terjadi kekurangan armada, namun kami dari KCI tidak tinggal diam. Artinya kita melakukan berbagai pola operasi. Tentu saja yang pertama safety ya, safety tetap harus kita jaga, namun untuk memenuhi kebutuhan pengguna KRL kita melakukan rekomposisi,” kata Asdo dalam acara konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menerangkan pihaknya tetap menjaga headway setiap jalur KRL, misalnya headway untuk Bogor Line tetap 3-5 menit, Parung Panjang Line tetap 8-10 menit. Dengan begitu, pengguna KRL tetap mendapatkan kepastian, meskipun kapasitas rangkaian keretanya dikurangi.

    Kendati begitu, pihaknya menambah frekuensi perjalanan mulai 1 Februari 2025. Perjalanan KRL Jabodetabek meningkat menjadi 1.063 perjalanan dari sebelumnya 1.048 perjalanan. Dengan pola operasi ini di tengah kekurangan armada, pengguna KRL tetap meningkat.

    “Di semester pertama di tahun 2023 ini jumlah volumenya 135 juta di tahun 2024 meningkat menjadi 156 juta. Nah di tahun 2025 ini semester-I ini meningkat 6,13% yaitu sebesar 166 juta. Artinya apa? dalam keterbatasan armada, namun dengan pola operasi yang kita tingkatkan yang lebih baik kita tetap bisa mengangkut penumpang lebih tinggi,” terang Asdo.

    Volume penumpang tertinggi terjadi pada 5 Juli 2025 yang mencapai 1,3 juta penumpang. Adapun rata-rata harian pada weekday mencapai 1 juta orang.

    Asdo memperkirakan volume penumpang akan terus meningkat seiring kereta baru diperhatikan. Asdo menyebut kereta baru produksi INKA maupun dari China dapat mengangkut hingga 3.400 orang dalam sekali perjalanan.

    Sementara, untuk KRL Merak pada semester-I 2025, jumlah pengguna mencapai 2.206.671 orang atau naik sebesar 4,77% dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 2.106.275 orang. Volume tertinggi terjadi pada 7 April 2025, dengan pengguna menembus angka 17.054 orang.

    Sedangkan KAI Commuter Basoetta mencatat capaian volume pengguna pada semester-I 2025 sebanyak 1.062.363 orang atau rata-rata volume pengguna sebanyak 6-7 ribu orang per hari kerja dan 4-5 ribu orang pada hari libur.

    Tonton juga video “Intip Pola Baru Naik-Turun Penumpang di Stasiun Tanah Abang” di sini:

    (rea/kil)

  • RI Bakal Punya Kampung Haji di Mekkah, Cuma 400 Meter dari Masjidil Haram

    RI Bakal Punya Kampung Haji di Mekkah, Cuma 400 Meter dari Masjidil Haram

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) telah menyetujui pembangunan pemukiman haji khusus jemaah asal Indonesia di Mekkah. Hal ini terwujud usai Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Arab Saudi awal bulan yang lalu.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memberikan bocoran lokasi kampung haji yang bakal dibangun khusus buat orang Indonesia. Letak kampung haji itu hanya selangkah dari Masjidil Haram.

    Rosan bilang kampung haji buat jemaah Indonesia letaknya cuma 400 meter dari Masjidil Haram. Hal ini diyakini dapat memudahkan akomodasi jemaah haji Indonesia.

    “Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden (Prabowo) Untuk menjadikan kampung Indonesia Village. Yang di mana lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter saja dari Masjidil Haram. Jadi itu rencananya yang akan segera kita tindak lanjuti,” sebut Rosan saat mendampingi Prabowo kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Uma mengatakan semua permintaan Prabowo untuk pembangunan kampung haji jemaah Indonesia di Mekkah disetujui langsung oleh Pangeran MBS.

    “Semua permintaan-permintaan Bapak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia, antara lain adalah mengenai perumahan haji, nanti kita akan bicarakan, akan datang secara detailnya,” sebut Nasaruddin kepada awak media usai pertemuan bilateral, ditulis Jumat (4/7/2025).

    Pemerintah pun langsung membentuk tim khusus untuk mengkaji kerja sama soal pembangunan kampung haji. Tim kajian itu, menurut Nasaruddin, akan menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan untuk pembangunan kampung haji jemaah Indonesia.

    Dalam catatan detikcom, Menteri BUMN Erick Thohir sendiri pernah mengusulkan agar BUMN Karya bisa masuk ke dalam proyek pembuatan Kampung Haji di Mekah. Usulannya, Erick pernah mengatakan PT PP siap untuk ikut andil dalam proyek tersebut.

    Erick mengatakan PP punya pengalaman untuk membangun banyak infrastruktur di Indonesia. Bisa jadi pengalaman itu disinergikan untuk membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

    Tonton juga video “Prabowo Terbang ke Arab Saudi, Mau Bahas Kampung Haji RI” di sini:

    (hal/rrd)