Category: Detik.com Ekonomi

  • Undang-undang Kelautan Mau Direvisi, Ini Bocorannya

    Undang-undang Kelautan Mau Direvisi, Ini Bocorannya

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berencana merevisi Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Alasannya agar manfaat konservasi ruang laut dapat dirasakan ke daerah.

    Hal ini disampaikan Trenggono saat berbicara mengenai konservasi laut. Saat ini luas kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 29,7 juta hektare. Pihaknya menargetkan kawasan konservasi laut hingga 2045 mencapai angka 97,5 juta hektare.

    Trenggono memaparkan ada sejumlah manfaat yang dirasakan apabila memperluas kawasan konservasi laut, seperti biota laut tidak punah hingga menyerap karbondioksida.

    “Lalu secara alam juga kemudian akan menjadi baik. Lalu dia juga akan menyerap karbon dan menjaga, lalu kemudian memproduksi oksigen dengan baik, sehingga kehidupan umat manusia juga tetap bisa terjaga,” jelas Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Selain itu, ada peluang ekonomi dari konservasi laut dari skema perdagangan karbon (carbon trading).

    “Jadi nanti kalau ada industri, baik di luar ataupun di dalam negeri, itu sudah mulai, seberapa besar mereka memproduksi CO2, sebesar itu juga dia mesti kompensasi kepada karbon,” jelas Trenggono.

    Untuk meningkatkan hal itu, pemerintah mendorong revisi Undang-Undang Kelautan agar manfaat konservasi ruang laut bisa lebih besar dirasakan daerah.

    Rencananya Trenggono akan mengajukan usulan revisi UU Kelautan ke Komisi IV DPR.

    “Nanti berikutnya tentu kita akan bisa bicara secara khusus, untuk kemudian kita mengajukan kepada Komisi IV DPR RI. Nanti diinisiasi untuk mungkin di Undang-Undang Kelautan ada yang harus kita ubah, supaya bagaimana manfaatnya ini betul-betul bisa turun kepada daerah juga bisa begitu,” tambah dia.

    Usulan perubahan undang-undang ini sempat disampaikan Trenggono saat membahas terkait perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Trenggono menerangkan pihaknya sudah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait mengenai penataan ruang laut, termasuk perizinan KKPRL yang sering dilanggar para pengusaha.

    “Kita sudah juga mulai berdiskusi mudah-mudahan di pertemuan dua hari ini dengan daerah nanti akan keluar sebuah kesimpulan yang bagus. Yang nanti kemudian bisa kita ajukan menjadi sebuah rujukan perubahan undang-undang,” terang Trenggono.

    “Untuk kemudian masa depan di sektor kelautan dan perikanan betul-betul bisa menjadi lebih jelas,” sambungnya.

    (rea/hns)

  • Harga Eceran Tertinggi Beras Medium Berpotensi Naik

    Harga Eceran Tertinggi Beras Medium Berpotensi Naik

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional mempertimbangkan untuk mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Telah terjadi kenaikan harga gabah, sehingga HET perlu dievaluasi.

    Apalagi, kualitas beras medium di pasaran juga berbagai macam. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya juga pernah mengumpulkan pihak terkait untuk membahas HET beras.

    “Ya kita pertimbangkan. HET Medium kalau gabahnya Rp 7.000 juga perlu dipertimbangkan. (Kenaikan HET) Semua sih mungkin ya, kenapa nggak mungkin? Saya juga kan dari bulan April udah mengumpulkan stakeholders perberasan kita diskusi mengenai, apabila gabah itu sampai di level Rp 7.000 berapa sih HET-nya. Nah kalau misalnya beras mediumnya memang perlu di-review, ya kita review,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Ia menekankan, jika memang harus ada kenaikan harga beras medium, artinya pemerintah telah mempertimbangkan kewajaran baik untuk petani, penggilingan, hingga konsumen.

    “Jadi yang benar itu yang harusnya wajar di penggilingan, wajar di petani, wajar di konsumen,” tambahnya.

    Harga Beras Naik Ulah Penggilingan

    Di sisi lain, ia tidak memungkiri terjadinya kenaikan harga beras, karena kenaikan harga gabah dan praktik yang dilakukan penggilingan. Menurutnya, kenaikan harga beras terjadi karena ulah penggilingan yang ugal-ugalan membeli gabah.

    Penggilingan diketahui adu tinggi harga dalam membeli gabah dari petani. Hal ini memang menguntungkan petani, tetapi efek panjangnya akan mempengaruhi harga produksi. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg.

    “Kenapa harga produksi tinggi? Karena beli gabahnya ugal-ugalan. Loh, sekarang gini ya harga gabah Rp 6.500, terus (misalnya) ada yang beli Rp 6.800/kg, kamu beli Rp 7.000, lalu ini beli maunya Ro 7.400, nggak mau kalah lagi ada yang beli Rp 7.600-7.800/kg. Bagus untuk petani, tetapi dia harus mengukur, kalau beli gabahnya dengan premium, itu jadinya Rp 14.900/kg (harga produksi),” jelasnya.

    Menurutnya, seharusnya penggilingan masif menyerap gabah saat panen raya dengan harga sesuai HPP. Dengan begitu, stok untuk produksi ketika masa tanam tetap tercukupi. Jadi tidak harus berebut beli gabah dari petani dengan harga tinggi.

    Harga Beras Medium Naik

    Sebagai informasi, harga beras medium memang tercatat mengalami kenaikan. Saat ini rata-rata nasional beras medium mencapai Rp 14.317/kg. Angka itu 14,54% dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.50p/kg.

    Begitu juga dengan harga beras premium, rata-rata nasional tercatat Rp 16.602/kg, 7,8% di atas HET beras premium Rp 14.90p/kg. Untuk harga gabah kering panen juga cukup tinggi, rata-rata nasional Rp 6.766/kg atau di atas HPP Rp 6.500/kg.

    Harga beras dikatakan mengalami kenaikan jika berada di atas HET. Untuk zona 1, HET beras medium Rp 12.500/kg dan premium Rp 14.900/kg. Zona 1 terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg dan premium Rp 15.400/kg. Zona 2 terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Harga beras medium di zona 3 Rp 13.500/kg dan premium Rp 15.800/kg. Zona 3 meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya.

    (ada/ara)

  • Trump Getok Tarif 32%, RI Pilih Ekspor Ikan ke China & Eropa

    Trump Getok Tarif 32%, RI Pilih Ekspor Ikan ke China & Eropa

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menanggapi tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Produk Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 32%, mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang.

    Trenggono mengatakan potensi ekonomi dari sektor perikanan sangat besar. Nilainya tidak kurang dari US$ 200 miliar, tapi ekspor perikanan Indonesia rata-rata hanya US$ 5,5 miliar. Sayangnya, ekspor perikanan Indonesia juga masih menemui kendala lantaran tarif Trump.

    “Dan itu pun yang terbesar arahnya adalah ke Amerika Serikat. Dengan situasi perdagangan Amerika yang sekarang ada sistem kebijakan resiprokal, makanya akan berdampak juga kepada kita,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Kendati begitu, Trenggono menilai Indonesia masih mempunyai untuk membuka pangsa pasar di luar AS, seperti Eropa dan China. Menurut dia, Indonesia tidak bisa berpangku tangan berdiam diri menghadapi tantangan tersebut.

    “Potensi eropa, potensi China di Asia juga begitu besar. Kita tidak cerdas kalau kita tidak mampu bisa berbuat banyak untuk mengambil potensi untuk kepentingan ekonomi kita,” terang Trenggono.

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan Indonesia akan terkena tarif impor sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 mendatang.

    Tim negosiasi tarif Indonesia juga sudah berada di Washington DC untuk terus bernegosiasi dengan administrasi Trump. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun sudah berangkat dari Brasil ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan diskusi tarif dengan lebih intensif.

    Lihat juga video: Kelapa Sawit Jadi Andalan Ekspor RI Hadapi Tarif Trump

    (rea/hns)

  • Nadiem & Andre Diperiksa Kejagung, GoTo Tegaskan Keduanya Sudah Mundur

    Nadiem & Andre Diperiksa Kejagung, GoTo Tegaskan Keduanya Sudah Mundur

    Jakarta

    Dua mantan pejabat tinggi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Nadiem Makarim dan Andre Sulistyo diperiksa Kejaksaan Agung karena dugaan kasus korupsi pengadaan chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

    Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya menegaskan baik Nadiem dan Andre telah mundur dari posisinya masing-masing dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen perusahaan.

    Dalam keterangan resminya, Selasa (15/7/2025), Ade menjelaskan Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek.

    Sejak Oktober 2019, Nadiem telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat lagi dalam operasional maupun manajemen Perseroan.

    Selama masa jabatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perusahaan juga tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas Nadiem sebagai Menteri termasuk terkait dengan pengadaan chromebook yang sedang diselidiki.

    Begitu juga Andre Soelistyo, dia disebut telah mundur dari posisinya sebagai Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada tanggal 11 Juni 2024. Andre juga disebut sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota Direksi atau karyawan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

    Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Andre juga telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada tanggal 30 Juni 2023.

    Ade mengatakan perusahaannya tetap akan menghormati proses hukum yang berjalan dan siap kooperatif mengikuti arahan aparat penegak hukum.

    “Menanggapi pertanyaan media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” sebut Ade Mulya.

    Pihaknya juga menegaskan akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ade Mulya.

    (hal/rrd)

  • Kata Menteri Prabowo Tidak Ada Penjualan Pulau, tapi…

    Kata Menteri Prabowo Tidak Ada Penjualan Pulau, tapi…

    Jakarta

    Kabar penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia kembali mencuat. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono pun buka suara merespons hal itu.

    Trenggono mengatakan di era koneksi internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan transfer data dalam jumlah besar dan cepat, siapapun bisa melihat potensi pulau-pulau yang dapat dikembangkan jadi daerah wisata.

    “Tapi di era broadband, sperti sekarang ini, misalnya di luar negeri di sana dia melihat ada potensi pulau-pulau yang mungkin bisa jadi tidak hanya di Indonesia, bisa di negara lain juga yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah Pariwisata, ya bisa saja mereka melakukan itu,” kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara Rapat Kerja Teknis Ditjen Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Trenggono menerangkan di era seperti broadband ini dapat menciptakan seolah-seolah pulau itu dijual. Kemudian Tenggono menegaskan pulau-pulau tersebut tidak dapat dipindahkan juga.

    “Tapi di kita tentu Karena di era broadband, seolah-olah itu adalah dijual. Sebetulnya kalau dijual itu pulau-pulau itu tidak bisa diangkut juga, pulau-pulau itu tetap ada di situ,” terang Trenggono.

    Trenggono menegaskan pulau-pulau kecil hanya bisa dimanfaatkan apabila dapat menarik investasi serta kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan catatan, wilayah tersebut tidak masuk dalam kawasan konservasi.

    “Tapi yang paling penting adalah apabila investasi bisa hadir di situ dan bisa ada kegiatan ekonomi di situ, maka manfaatnya harus bisa digunakan untuk kepentingan daerah dan kepentingan negara tentunya,” jelas Trenggono.

    KKP sendiri mempunyai program pengawasan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Program ini juga untuk menjamin keberlanjutan ekologi laut.

    (rea/hns)

  • Komisi XI Setuju Anggaran Sri Mulyani Ditambah Jadi Rp 52 T

    Komisi XI Setuju Anggaran Sri Mulyani Ditambah Jadi Rp 52 T

    Jakarta

    Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2026 menjadi sebesar Rp 52,02 triliun. Jumlah itu bertambah Rp 4,88 triliun dari pagu indikatif awal Rp 47,13 triliun.

    “Menyetujui pagu indikatif Kemenkeu tahun 2026 setelah pergeseran sebesar Rp 47.132.862.219.000 dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4.884.333.425.000 sebagai bahan penyusunan RKA K/L Kemenkeu pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Selasa (15/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya pergeseran pagu indikatif itu dikarenakan adanya beberapa tambahan dalam unit eselon I Kemenkeu.

    “Terima kasih persetujuannya atas pergeseran pada pagu indikatif karena memang ada beberapa unit eselon I baru,” tutur Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menyebut total anggaran itu belum termasuk perhitungan efisiensi. Ia bilang akan melihat ruang efisiensi untuk bisa kembali dilakukan di 2026.

    “Belum (termasuk efisiensi). Kalau tambahan anggaran kan diusulkan sesuai kebutuhan yaitu terutama penerimaan negara apakah itu di pajak, bea cukai, PNBP, ada untuk sistem informasi. Namun sesuai arahan dan permintaan Komisi XI, kita akan scrutinize, akan dilihat lagi secara detail,” imbuh Sri Mulyani.

    Perlu diketahui bahwa jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu. Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 senilai Rp 41,64 triliun.

    Tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan strategis yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara Rp 1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas Rp 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai Rp 1,90 triliun dan kebutuhan dasar unit eselon I baru Rp 41,32 miliar.

    Sementara itu, total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.

    Lihat juga Video: Kemenkeu Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 52 T

    (acd/acd)

  • Kuliah Umum di Jepang, Menperin Beberkan Strategi Industrialisasi Nasional

    Kuliah Umum di Jepang, Menperin Beberkan Strategi Industrialisasi Nasional

    Jakarta

    Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang. Adapun tema yang diusung yaitu ‘Strategi Baru Industrialisasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Energi’.

    Kegiatan yang digelar Senin (14/7) ini dalam rangka kunjungan kerja di Negeri Sakura seusai menghadiri World Expo Osaka 2025.

    “Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Asta Cita, sebuah visi pembangunan nasional yang mencakup delapan misi besar. Enam di antaranya kini telah dioperasionalkan melalui sebuah kerangka strategis yang disebut sebagai Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN),” kata Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Dalam forum akademik yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, peneliti, serta kalangan industri Jepang, Agus menjelaskan Indonesia kini tengah mengembangkan pendekatan baru dalam industrialisasi yang berpijak pada konteks global yang berubah cepat, sekaligus menjawab tantangan dalam negeri yang kian kompleks.

    Agus menegaskan SBIN ini bukanlah sekadar lanjutan dari pendekatan masa lalu, melainkan pembaruan dari gagasan-gagasan terbaik dalam ekonomi pembangunan yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia serta tertanam dalam realitas global yang multipolar, terdigitalisasi, dan bergerak menuju dekarbonisasi.

    Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Kemenperin menjalankan empat program utama yang saling terkait dan saling menguatkan dalam kerangka SBIN. Program pertama adalah hilirisasi sumber daya alam.

    “Hilirisasi bukan lagi jargon politik semata, melainkan bentuk nyata dari pergeseran struktural dalam model ekonomi,” ungkap Agus.

    Menperin mencontohkan, hingga tahun 2019, Indonesia masih mengekspor nikel, bauksit, dan minyak sawit dalam bentuk mentah. Produk-produk ini menciptakan nilai tambah yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, dan menghasilkan keuntungan yang tidak stabil.

    Namun sejak saat itu, pemerintah mulai mewajibkan pengolahan sumber daya tersebut di dalam negeri melalui kebijakan hilirisasi.

    “Transformasi ini terlihat jelas di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Dahulu merupakan daerah yang relatif terisolasi, kini Morowali menjelma menjadi pusat industri yang kompetitif secara global, menjadi rumah bagi klaster perusahaan multinasional di sektor pemurnian nikel dan komponen baterai,” tutur Agus.

    Di kawasan itu, puluhan ribu tenaga kerja Indonesia kini terlibat dalam produksi baja nirkarat dan nikel sulfat berkualitas tinggi untuk baterai. Model serupa juga tengah diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, dan minyak sawit.

    “Bahkan saat ini, Indonesia sedang memasuki rantai nilai baru untuk komoditas strategis seperti kobalt, litium, dan tanah jarang, yakni unsur-unsur penting dalam mendukung transisi energi hijau global,” imbuh Agus.

    Program kedua, pentingnya penguasaan teknologi industri. Agus menjelaskan, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah memacu transformasi industri dari sistem produksi tradisional menuju sistem yang lebih cerdas, terhubung, dan terintegrasi secara digital.

    “Di sektor tekstil, misalnya, kini telah diimplementasikan penenunan berbasis sensor dan sistem pewarnaan tanpa limbah. Selanjutnya, di sektor makanan dan minuman, teknologi blockchain diterapkan untuk ketertelusuran produk dari hulu ke hilir,” ujar Agus.

    “Sementara, pada sektor komponen otomotif, integrasi teknologi mendorong perakitan robotik dan sistem logistik just-in-time,” sambungnya.

    Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. Ribuan industri kecil dan menengah (IKM) juga telah diperkenalkan pada teknologi serupa melalui pusat-pusat keunggulan dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah, termasuk kerja sama erat dengan lembaga pelatihan dan industri di Jepang. Agus menyampaikan program ketiga adalah industrialisasi hijau, yang menyatakan bahwa era pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi telah usai.

    Sebab, pasar, pemodal, dan regulator kini menuntut industri untuk memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Karena itu, strategi industrialisasi Indonesia kini mengadopsi prinsip ecological modernization.

    Contohnya, di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, pemerintah telah mewajibkan sistem penggunaan kembali air limbah, efisiensi energi, dan penerapan simbiosis industri. Di Jawa Barat, limbah dari pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi biogas dan digunakan sebagai bahan bakar industri. Di Sumatera, pabrik semen memanfaatkan abu terbang (fly ash) dari pembangkit listrik sebagai bahan baku alternatif.

    “Semua upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular. Indonesia tidak hanya ingin memenuhi standar ESG (environmental, social, and governance), tetapi juga ingin menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri, serta menarik lebih banyak investasi hijau,” ujar Agus.

    Untuk program keempat, Agus menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dari keberhasilan industrialisasi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, insinyur, wirausahawan, dan inovator, semua strategi tidak akan berjalan optimal.

    Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik, revitalisasi pusat kejuruan, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital. Jepang, menurut Agus, telah memainkan peran sangat penting dalam proses tersebut.

    Melalui kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri Jepang, Indonesia kini memiliki kurikulum bersama di bidang robotika, permesinan presisi, otomatisasi pabrik, dan material berkelanjutan.

    “Lulusan dari program ini tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan secara global serta pengalaman langsung di dunia industri,” terang Agus.

    Agus berharap kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan dan industri akan semakin kuat di masa depan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun masa depan industri yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang pangan, energi, dan kesehatan.

    Kedaulatan Pangan hingga Energi

    Dalam kuliah umum tersebut, Agus juga menekankan bahwa strategi industrialisasi Indonesia saat ini dibangun di atas prinsip kedaulatan. Namun kedaulatan yang dimaksud bukanlah bersifat isolatif, melainkan sebagai bentuk kapasitas dan kemampuan nyata dalam mengelola sumber daya dan sistem produksi secara mandiri.

    Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, kedaulatan berarti Indonesia tidak cukup hanya menanam padi, tetapi juga harus mampu mengolah, menyimpan, mendistribusikan, serta menjamin akses nutrisi yang merata ke seluruh pelosok nusantara. Sementara itu, dalam bidang energi, kedaulatan tidak sekadar berarti menambang batu bara atau gas alam, tetapi mencakup pengembangan kilang domestik, produksi biofuel, pemanfaatan teknologi energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur penyimpanan, transmisi, dan inovasi energi berkelanjutan.

    Agus juga menyinggung pentingnya kedaulatan di sektor kesehatan, terutama sebagai pelajaran dari pandemi COVID-19. Menurut Agus, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor vaksin atau alat kesehatan.

    Negara harus mampu memproduksi bahan baku farmasi aktif, membangun ekosistem biofarma yang kuat, serta melatih para ilmuwan dan tenaga kesehatan lokal yang mumpuni, agar dapat melindungi populasi nasional dari ancaman pandemi di masa depan. Dalam forum tersebut, Agus menegaskan strategi industrialisasi Indonesia hari ini dibangun dengan kesadaran historis dan pemahaman konseptual yang kuat.

    Agus merujuk pada pemikiran ekonomi terkemuka Indonesia, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang telah lama menegaskan bahwa industrialisasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah proyek politik dan peradaban. Mengambil inspirasi dari pemikiran Strukturalis Amerika Latin, Sumitro memperingatkan bahwa negara-negara yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah akan terjebak dalam siklus ketergantungan, kerentanan, dan keterbelakangan.

    Pandangan ini selaras dengan Hipotesis Prebisch-Singer, yang menunjukkan bagaimana harga komoditas primer cenderung menurun relatif terhadap produk manufaktur.

    “Oleh karena itu, Prof Sumitro mendorong pembangunan pabrik baja, industri pupuk, pengolahan hasil pertanian, hingga penguatan rekayasa nasional sebagai jalan keluar dari struktur ekonomi kolonial yang stagnan,” ujar Agus.

    Lebih lanjut, Agus juga mengaitkan strategi industri saat ini dengan model Dual Sector milik Arthur Lewis, yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bergantung pada transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern yang lebih produktif. Dalam kerangka ini, industrialisasi tidak cukup dipahami sebagai akumulasi investasi semata, melainkan sebagai perubahan struktural dalam sistem tenaga kerja, kelembagaan, dan penciptaan nilai tambah.

    Pandangan Lewis ini kemudian dikembangkan oleh Albert Hirschman yang menekankan pentingnya backward dan forward linkages dalam membangun jaringan ekonomi domestik yang saling terhubung, sehingga sektor industri tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang saling memperkuat. Agus juga menyinggung pendekatan take-off dalam model pertumbuhan ekonomi WW Rostow, dan menyatakan bahwa Indonesia kini berada pada fase ‘lepas landas’ dalam banyak sektor industrinya.

    “Kita tidak lagi sekadar berusaha untuk melakukan industrialisasi. Kita sedang mencoba untuk merestrukturisasi industrialisasi kita, agar tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat atau melayani pasar luar negeri, tetapi juga mengangkat wilayah pedesaan, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun kapabilitas negara secara menyeluruh,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Keinginan Prabowo Agar Makin Banyak Mahasiswa RI Belajar di Eropa” di sini:

    (prf/ega)

  • Bitcoin Cetak Rekor Baru Tembus Rp 1,94 MIliar!

    Bitcoin Cetak Rekor Baru Tembus Rp 1,94 MIliar!

    Jakarta

    Harga Bitcoin tembus rekor baru ke level US$ 120.000 atau Rp 1,94 miliar (kurs Rp 16.217) untuk pertama kalinya pada Senin (14/7). Capaian ini menandai tonggak sejarah bagi mata uang kripto terbesar di dunia.

    Dilansir dari CNN, Selasa (15/7/2025), Bitcoin mencapai rekor tertinggi di US$ 122.571 atau Rp 1,98 miliar, sebelum akhirnya sedikit melemah hingga perdagangan terakhir di US$ 121.953 atau Rp 1,97 miliar.

    Pada hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS akan membahas serangkaian Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menyediakan industri aset digital dengan kerangka peraturan negara yang telah lama dituntut.

    Tuntutan tersebut telah mendapat sambutan dari Presiden AS Donald Trump yang menyebut dirinya presiden kripto dan mendesak para pembuat kebijakan untuk merombak aturan agar menguntungkan industri.

    “Saat ini Bitcoin sedang diuntungkan oleh sejumlah faktor pendorong (seperti) permintaan institusional yang kuat, ekspektasi kenaikan lebih lanjut dan dukungan dari Trump sebagai alasan di balik optimisme tersebut,” kata analis pasar IG, Tony Sycamore.

    Sycamore bahkan memperkirakan Bitcoin akan dengan mudah mencapai level US$ 125.000. Lonjakan Bitcoin yang telah naik 29% sepanjang tahun ini telah memicu reli yang lebih luas di seluruh mata uang kripto lainnya selama beberapa sesi terakhir, bahkan di tengah tarif Trump yang bikin geger banyak negara.

    Ether, token terbesar kedua mencapai level tertinggi lebih dari lima bulan di US$ 3.059,60, sementara XRP dan Solana masing-masing naik sekitar 3%. Total nilai pasar sektor ini telah membengkak menjadi sekitar US$ 3,81 triliun, menurut data dari CoinMarketCap.

    “Yang kami temukan menarik dan kami pantau dengan saksama adalah tanda-tanda bahwa Bitcoin sekarang dipandang sebagai aset cadangan jangka panjang, tidak hanya oleh investor ritel dan institusi, tetapi bahkan beberapa bank sentral,” kata CEO OKX Singapura, Gracie Lin.

    “Kami juga melihat peningkatan partisipasi dari investor yang berbasis di Asia. Ini merupakan tanda-tanda kuat peran bitcoin dalam sistem keuangan global dan pergeseran struktural dalam cara pandangnya, yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar reli yang didorong oleh sensasi,” tambahnya.

    Awal bulan ini, Washington mendeklarasikan tanggal 14 Juli sebagai ‘pekan kripto’, di mana anggota Kongres akan memberikan suara untuk Genius Act, Clarity Act dan Anti-CBDC Surveillance State Act. RUU yang paling signifikan adalah Genius Act, yang akan menciptakan aturan federal untuk stablecoin.

    Tonton juga video “Harga Bitcoin Sentuh Rp 1,8 M, Apa Penyebabnya?” di sini:

    (aid/rrd)

  • Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Jakarta

    KAI Commuter menanggapi wacana perpanjangan KRL Commuter Line Jabodetabek hingga ke Karawang. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait rencana tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Asdo mengatakan pemerintah melalui Kemenhub yang berwenang untuk membangun infrastruktur perpanjangan KRL hingga Karawang. Infrastruktur yang dimaksud, yakni pembangunan jalan rel hingga elektrifikasi jalur.

    “Infrastruktur ini ya, jalan rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas, ya elektrifikasi. Ini adalah menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah ya untuk pelaksanaannya,” kata Asdo dalam konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait pembangunan tersebut dimulai. “Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dimulainya pembangunan itu,” jelas Asdo.

    Dari catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi menargetkan rute KRL bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024), dikutip dari detikNews.

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Jogja, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Jogja-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Rutinitas ‘Monster Day’ Para Pejuang Rupiah dari Daerah Penyangga” di sini:

    (kil/kil)

  • Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Rute KRL Jadi sampai Karawang? Ini Jawabannya

    Jakarta

    KAI Commuter menanggapi wacana perpanjangan KRL Commuter Line Jabodetabek hingga ke Karawang. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan sampai saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait rencana tersebut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Asdo mengatakan pemerintah melalui Kemenhub yang berwenang untuk membangun infrastruktur perpanjangan KRL hingga Karawang. Infrastruktur yang dimaksud, yakni pembangunan jalan rel hingga elektrifikasi jalur.

    “Infrastruktur ini ya, jalan rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas, ya elektrifikasi. Ini adalah menjadi kewenangan dan tugas dari pemerintah ya untuk pelaksanaannya,” kata Asdo dalam konferensi pers, di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Asdo menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait pembangunan tersebut dimulai. “Nah, ini sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kapan akan dimulainya pembangunan itu,” jelas Asdo.

    Dari catatan detikcom, Menteri Perhubungan (Menhub) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju, Budi Karya Sumadi menargetkan rute KRL bakal diperpanjang sampai Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada 2025 atau paling lambat 2026.

    “Jadi kalau yang namanya KRL itu adalah secara makro menjadi satu inisiatif dari pemerintah sebagai contoh yang ke arah barat kita sudah lakukan sampai Rangkasbitung. Karawang bisa tahun depan atau 2026,” kata Budi kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024), dikutip dari detikNews.

    Budi menyebut aglomerasi daerah sekitar Jakarta menjadi perhatian pihaknya. Ia juga mencontohkan rute kereta Jogja, Solo hingga Madiun.

    “Sebagai contoh, Jogja-Solo ya sampai Madiun, nanti kita teruskan lagi sampai katakanlah sampai ke Purwokerto ya. Surabaya juga sedang kita lakukan dari Surabaya sampai ke Sidoarjo dan juga ke Mojokerto ya, jadi KRL itu memang menjadi inisiatif untuk kita lakukan,” tutur Budi.

    Tonton juga video “Rutinitas ‘Monster Day’ Para Pejuang Rupiah dari Daerah Penyangga” di sini:

    (kil/kil)