Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Seputar PT Toba Pulp yang Ramai Dikaitkan dengan Luhut

    Seputar PT Toba Pulp yang Ramai Dikaitkan dengan Luhut

    PT Toba Pulp Lestari tengah disorot karena disebut jadi salah satu biang kerok bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), perusahaan tersebut mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru.

    Akibatnya, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru. PT Toba Pulp Lestari juga dikaitkan dengan sosok Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Jakarta –

    Paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih ada di salah satu rumah warga di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sisa radioaktif tersebut berada di pondasi bangunan.

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan kajian terkait langkah penanganan sisa radioaktif tersebut. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti mengatakan ada beberapa opsi yang akan dilakukan, salah satu opsi merelokasi pemilik rumah secara permanen.

    “Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, tapi untuk saat ini jangka pendek akan diberikan pengaman. Tali pengaman lah, tanda pengaman supaya tidak ada yang mendekati,” terang Haendra di Kantor Bapeten, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Terkait dengan upaya merobohkan bangunan tersebut, Haendra mengatakan opsi tersebut belum direkomendasikan Bapeten. Pasalnya, Bapeten masih mengkaji tingkat paparan radiasi di lokasi tersebut untuk menentukan langkah terbaik, salah satu opsi teknis yang dipertimbangkan menambah lapisan lantai beton guna mengurangi paparan radioaktif tersebut. Dengan harapan radioaktif tersebut bisa ditangani.

    “Tetapi ke depan yang belum kita kajian ini seberapa besar paparan di situ. Kalau memang bisa disemen lagi misalnya lantainya ditambah, gampangannya lantainya ditambah beton gitu. Kira-kira mengurangi apa enggak.Ini yang sedang kita, opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan. Tapi belum sampai opsi membongkar ya. Tapi opsi menambah lantai itu dengan beton itu salah satu opsi yang kita siapkan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses dekontaminasi pada 12 titik yang terpapar Cs-137. Namun ia mengatakan masih ada satu titik yang belum terselesaikan karena diduga material radioaktif berada di bawah pondasi bangunan rumah.

    Ia mengatakan penghuni rumah tersebut telah direlokasi sementara sambil menunggu kajian dari Bapeten dan BRIN mengenai posisi pasti radionuklida tersebut.

    “Sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut kalau memang diperlukan, sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesium berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan kontaminasi,” ujar Hanif dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

    Selain itu, Hanif menekankan perlunya ada tempat penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Hal ini mengingat material cesium 137 memiliki umur radioaktif lebih dari 60 tahun, sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan permanen yang aman.

    “Kami mohon dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian memanggil dan berkoordinasi dengan BRIN maupun Bapeten untuk segera menyampaikan usulan penanganan penyimpanan material terkontaminasi cesium 137,” terang Hanif.

    Lihat juga Video: Bos PT PMT Lin Jingzhang Jadi Tersangka Kasus Radioaktif Cs-137 Cikande

    (hrp/hns)

  • Bantahan Keras Luhut Dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari

    Bantahan Keras Luhut Dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan jadi sorotan karena dikaitkan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk. Dengan tegas, Luhut pun menepis dan membantah semua kabar tersebut.

    Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut, menyatakan informasi tersebut keliru dan tidak berdasar. Dia menegaskan Luhut sama sekali tak memiliki afiliasi dan terlibat dalam bentuk apapun di PT Toba Pulp Lestari.

    “Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun-baik secara langsung maupun tidak langsung-dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” tegas Jodi dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025) kemarin.

    Sebagai pejabat negara, Jodi menegaskan Luhut secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.

    “Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel,” kata Jodi.

    Pihaknya mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat.

    “Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” pungkas Jodi.

    PT Toba Pulp Lestari jadi sorotan usai disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru. Hal tersebut dinilai jadi biang kerok bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

    WALHI menyebut, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel), menjadi wilayah yang paling terdampak imbas rusaknya ekosistem di Batang Toru.

    Profil Toba Pulp Lestari

    Dirangkum dari laman resminya, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang berfokus pada usaha produksi bubur kertas (pulp) dan kertas. Perusahaan memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare (ha) Hutan Tanaman Industri di Sumatra Utara.

    Perusahaan memperoleh izin operasional dari pemerintah yang terletak di lima lokasi di Sumatra Utara, yaitu Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Paling luas di antaranya di Aek Raja seluas 45.562 ha dan di Tele 46.885 ha. Saham PT Toba Pulp Lestari Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INRU. Perusahaan melantai di Bursa pada 18 Juni 1990.

    Mengutip laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham Toba Pulp Lestari saat ini yakni Allied Hill Limited dengan porsi 92,54%, masyarakat warkat sebesar 2,14% dan masyarakat non warkat sebesar 5,32%.

    Sebelumnya, Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden juga telah memberikan bantahan soal tuduhan perusakan lingkungan. Dia mengklaim, operasional perseroan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perseroan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

    “Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/12) lalu.

    Anwar menjelaskan, perseroan telah beroperasi 30 tahun lebih dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Anwar mengaku menghormati aspirasi publik, namun ia menekankan data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegas Anwar.

    Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perseroan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

    Anwar menambahkan, Toba Pulp Lestari melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

    “Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkas Anwar.

    Lihat Video: Seputar PT Toba Pulp yang Ramai Dikaitkan dengan Luhut

    Halaman 2 dari 2

    (hal/acd)

  • Purbaya Turun Gunung Cegah Bea Cukai Main-main di Pelabuhan

    Purbaya Turun Gunung Cegah Bea Cukai Main-main di Pelabuhan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk lebih sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Tanah Air. Hal itu dilakukan guna memastikan perbaikan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjalan dengan baik.

    “Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka (Bea Cukai) nggak main-main lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis kemarin.

    Purbaya mengatakan langkah untuk memperbaiki Bea Cukai adalah dengan penerapan sistem baru berbasis teknologi. Untuk rokok misalnya, pihaknya akan memasang mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik sebagai upaya memastikan pembayaran cukai dilakukan secara benar.

    Kebijakan itu akan mulai dijalankan pada awal tahun depan dan ditargetkan dapat dijalankan penuh pada Mei atau Juni 2026.

    “Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak, jadi akan serius itu,” tegas Purbaya.

    Selain itu, Bea Cukai akan menerapkan sistem kecerdasan buatan (AI) di setiap pelabuhan untuk memperkuat pengawasan dan meminimalkan praktik curang seperti under invoicing. Pemanfaatan AI memungkinkan terjadinya peningkatan akurasi, kecepatan dan transparansi.

    “Nanti Bea Cukai akan menerapkan sistem AI, IT dengan AI di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini,” tegas dia.

    Waktu Perbaikan Bea Cukai Satu Tahun

    Sebelumnya, Purbaya mengakui bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Oleh karena itu, perbaikan akan menjadi fokusnya dalam satu tahun ke depan.

    Purbaya sudah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, DJBC akan dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta seperti kebijakan pada masa orde baru.

    “Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).

    “Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti jaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” tambahnya.

    Menurut Purbaya, para pegawai DJBC telah memahami ancaman yang mengintai mereka sehingga semangat untuk berbenah. Pasalnya jika tidak, 16.000 orang pegawai berada di ujung tanduk untuk dirumahkan.

    “Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutur Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden ke-2 Soeharto sempat membekukan DJBC pada tahun 1985 karena banyaknya praktik pungli dan penyelundupan. Saat itu tugas Bea Cukai dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss yakni Societe Generale de Surveilance (SGS).

    (aid/fdl)

  • Video Usaha Petani Sumbar Selamatkan Sisa Panen Setelah Dihempas Banjir

    Video Usaha Petani Sumbar Selamatkan Sisa Panen Setelah Dihempas Banjir

    Banjir dan tanah longsor menyapu sawah-sawah di Kabupaten Malalak, Sumatera Barat. Tak terkecuali karung-karung gabah hasil panen yang terendam air bah. Beberapa gabah terkena lumpur, sudah bertunas, dan berakar, sehingga tak bisa dikonsumsi.

    Salah satu petani di Malalak, Riri Rizky Amelia menceritakan ada sekitar delapan karung gabah miliknya yang terendam air bah. Riri juga mengatakan kalau sampai saat ini, bantuan masih dipusatkan ke posko-posko.

    “Seperti makanan itu buat makan buat bersama. Yang buat pribadi-pribadi belum. Seperti saya belum menerima,” ungkap Riri.

    Tonton berita video lainnya di sini!

  • LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) memasok LPG ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam hal ini, wilayah terdampak bencana di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) merupakan dua daerah yang relatif sulit dijangkau untuk distribusi LPG.

    “Untuk kebutuhan LPG masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kita akan ambil dari hub Sumatera Barat yang tadinya itu dari Dumai agar lebih cepat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis (4/11/2025).

    Ia menjelaskan akibat terputusnya jembatan di Bireun, pasokan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara akan dikirim melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    Sementara jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumut serta menyiapkan gudang darurat (gudang emergency) di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama sudah tiba hari ini.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat besok,” lanjut Bahlil.

    Sementara pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur.

    Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapteng. Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng-Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin melalui dua jalur alternatif ini,” jelas Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    (igo/hns)

  • Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Libur Nataru

    Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Seksi 1-2 (Gending-Paiton) akan dibuka fungsional pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini untuk mendukung kelancaran arus mudik, liburan, dan distribusi logistik selama periode tersebut.

    Tol Prosiwangi memiliki total panjang hingga 175,44 km dari area Gending hingga Ketapang. Pengerjaan tol ini dilakukan dalam dua tahap, yang terdiri dari tahap pertama untuk Seksi 1-3 (Gending-Besuki) dan tahap kedua untuk Seksi 4-7 (Besuki-Ketapang).

    “Jalur baru ini juga memperkuat konektivitas dari barat ke timur Pulau Jawa, mempercepat mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tulis Kementerian PU dalam unggahan Instagram @kementerianpu, Kamis (4/12/2025).

    Sementara itu, dua seksi Tol Prosiwangi yang dibuka fungsional tersebut sudah dilakukan uji laik fungsi dan operasi (ULFO) pada 22-24 Oktober. Secara khusus, untuk Seksi 1 (Gending-Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan-Paiton) sepanjang 11,20 km.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan pembangunan tol Trans Jawa tidak hanya sekadar infrastruktur, namun juga memiliki arti strategis dalam penguatan ekonomi nasional.

    Selain itu, pembangunan jalan tol dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Semakin lancar distribusi barang dan jasa, semakin tinggi efisiensi investasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

    “Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pengembangan infrastruktur di wilayah timur Pulau Jawa,” ujar Dody.

    “Proyek ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan pembangunan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” sambungnya.

    (igo/hns)

  • Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Jakarta –

    Proses digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun memangkas proses pengajuan bantuan sosial (bansos) dari 7 tahap menjadi 3 tahap.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan digitalisasi perlinsos ini terbukti dari hasil piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Menurut Rini hal terpenting dalam proses digitalisasi perlinsos ini dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

    Bahkan menurut Rini, Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu. Untuk itu DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini.

    Sementara itu, Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Di mana menurutnya sejauh ini daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.

    “Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.

    (igo/hns)

  • RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara merespons Uni Eropa (UE) yang mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di WTO terkait kebijakan countervailing duties (CvD) atas produk baja nirkarat asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Panel WTO telah memeriksa kasus tersebut secara objektif, kemudian menyimpulkan pengenaan CVD oleh UE terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia keliru dan melanggar aturan WTO.

    “Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Meski UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum, bukan digunakan sebagai strategi terselubung agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

    “Banding merupakan hak anggota WTO. Namun, keputusan UE untuk banding ke Badan Banding WTO yang tidak berfungsi saat ini justru tidak konstruktif untuk menyelesaikan sengketa ini. Padahal, UE selalu mencitrakan diri sebagai pengusung utama sistem berdasarkan aturan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan selama ini pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalu penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO. Namun ia menekankan, UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini malah tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

    “Pemerintah Indonesia selalu terbuka untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa kasus ini. Namun, UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA),” terang Budi.

    “Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CvD-nya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4% terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

    UE sebelumnya juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Menurut Busan kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

    (igo/hns)

  • Parah! 20 Juta Ton Sampah Bertebaran di Laut Indonesia

    Parah! 20 Juta Ton Sampah Bertebaran di Laut Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan total sampah di laut Indonesia mencapai 20 juta ton per tahun. Mayoritas sampah berasal dari aktivitas di daratan, mencapai 16 juta ton.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan ada empat titik sampah dari aktivitas di darat yang masuk ke laut. Pertama, sampah yang dihasilkan dari kawasan pelabuhan. Kedua, sampah dari kawasan sungai,.

    Ketiga, sampah dari kawasan pesisir. Keempat, sampah dari kawasan pulau kecil berpenduduk.

    “Jadi saat ini sampah yang masuk ke laut itu kurang lebih 20 juta ton per tahun dan sampah 16 juta ton itu dari aktivitas di darat yang masuk ke laut,” ujar Ahmad di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Sementara dari aktivitas laut yang menghasilkan sampah itu sebanyak 4 juta ton. Ahmad mengatakan sampah tersebut berasal dari aktivitas kapal yang berlayar, wisatawan maupun kiriman dari negara lain.

    “Empat juta ton sampah itu dari aktivitas di laut itu sendiri. itu juga dari kiriman dari luar,” terang Ahmad.

    KKP mempunyai target dapat mengurangi sampah hingga 50% pada 2029. Salah satu cara yang sudah dilakukan ialah dengan program Sebar Sampah Bersih (Sebasah) dan pemasangan barrier sampah di sejumlah sungai yang menjadi jalur utama masuknya sampah ke laut.

    “Jadi beberapa yang sudah kerjasama, kita seperti DKI, jadi hampir semua sungai-sungai DKI itu dipasang barrier. Jadi sampahnya sudah tidak masuk ke laut dan begitu juga dengan provinsi Bali. Ini secara bertahap,” jelas Ahmad.

    Ahmad mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan aktivitas di pelabuhan perikanan tidak lagi menyumbang tekanan terhadap sampah laut. Sementara untuk sampah kiriman dari luar negeri, penyelesaian masalah melalui berbagai forum lintas negara.

    Lihat juga Video Pantai Perancak Berawa Ramai Wisatawan Meski Dipenuhi Sampah Kayu’:

    (hrp/hns)