Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Trump Pangkas Tarif Impor Jadi 19%, Positif buat Ekspor Perikanan RI?

    Trump Pangkas Tarif Impor Jadi 19%, Positif buat Ekspor Perikanan RI?

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menanggapi terkait tarif impor untuk barang-barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19% ke Amerika Serikat (AS). Pria yang akrab disapa Trenggono menilai hal tersebut merupakan sinyal positif bagi Indonesia.

    Menurut Trenggono, hasil itu tak lepas dari diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Bahkan Trenggono menyebut Trump memuji Prabowo.

    “Ya sangat (sinyal baik), Alhamdulillah. Ini kan diplomasi yang luar biasa. Trump aja memuji,” kata Trenggono kepada awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Kendati begitu, Trenggono menjelaskan tarif tersebut masih berpengaruh pada ekspor perikanan Indonesia. Apalagi Amerika masih menjadi tujuan ekspor perikanan Indonesia.

    Ekspor perikanan Indonesia ke AS menyentuh US$ 2 miliar. Angka ini mempunyai porsi besar dari nilai rata-rata ekspor perikanan Indonesia dengan total US$ 5,5 miliar.

    “Ya kalau kena pajak yang tinggi, pasti (berpengaruh). Karena ekspor kita ke sana lumayan besar hampir US$ 2 miliar dolar, dari rata-rata USS$ 5,5 ekspor perikanan, US$ 2 miliar ke Amerika,” terang dia.

    Untuk itu, Trenggono menilai perlunya menambah pasar lain, seperti China, Eropa, hingga ke Jepang. Saat ini, pihaknya masih menghitung dampak dari tarif tersebut.

    “Belum, kita lagi cek seberapa besar (dampaknya). Saya sih berharap 19% itu tidak semua komoditas, ada produk pertanian yang dari mereka diimpor kan tentu juga bisa di offset juga,” jelas Trenggono.

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Trump pada Selasa (15/7/2025).

    Mengutip CNN Business, Rabu (16/7/2025), beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump menyampaikan isi kesepakatan itu adalah Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor dari AS, sementara AS akan mengenakan tarif sebesar 19% atas produk dari Indonesia, turun dari sebelumnya 32%.

    Dalam unggahan berikutnya di Truth Social, Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut telah “diselesaikan”. Namun, pemerintah Indonesia belum membuat pengumuman serupa hingga Selasa sore.

    (kil/kil)

  • BST Tidak Cair Padahal Terdaftar? Cek 5 Kemungkinan Masalahnya

    BST Tidak Cair Padahal Terdaftar? Cek 5 Kemungkinan Masalahnya

    Jakarta –

    Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun ada kalanya bansos ini tak kunjung cair meski dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Berbagai program bansos sangat bergantung pada sistem pendataan yang digunakan pemerintah untuk menyeleksi penerima yang memenuhi syarat, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Sayang dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang mengeluh lantaran nama mereka tercantum di DTKS, tapi hingga saat ini tidak atau bahkan belum pernah mendapat bansos.

    Melansir situs resmi Desa Tenggulang Baru Provinsi Sumatra Selatan, berikut beberapa kemungkinan masalah penyebab bansos tidak cair beserta langkah penyelesainnya:

    1. NIK valid namun tidak ditemukan di Dispendukcapil

    Langkah Penyelesaian: Update KK (kartu keluarga) ke Dispendukcapil. Beberapa kasus yang telah terjadi, ditemukan bahwa KK tidak sinkron antara Dukcapil daerah dan di pusat.

    2. NIK ganda

    Langkah Penyelesaian: Lakukan perbaikan data melalui operator SIKS-NG di desa/kelurahan/distrik masing – masing wilayah.

    3. NIK Penerima bantuan dinyatakan meninggal oleh Dukcapil

    Langkah Penyelesaian: Jika sesuai dengan kondisi lapangan, dapat diusulkan untuk dihapus dari data SIKS-NG, namun jika berbeda maka lakukan usulan perbaikan data di Dukcapil setempat.

    4. NIK Ditemukan namun beda nama di Dukcapil (NIK dipakai orang yang berbeda)

    Langkah Penyelesaian: Lakukan perbaikan data diri di Dukcapil dengan membawa data pendukung.

    5. Belum Melakukan Update Data

    Dari beberapa kasus diatas, penerima bansos yang namanya tertera dalam DTKS hendaknya melakukan perbaikan data atau memperbaharui data yang valid di Dispendukcapil setempat secara mandiri agar tidak mempengaruhi proses pemberian bantuan sosial oleh pemerintah.

    Jika penerima bantuan enggan memperbaiki data dasar tersebut karena berbagai macam alasan ada baiknya untuk melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada pihak desa/kelurahan agar oleh pemerintah setempat diusulkan untuk dihapus dari daftar usulan calon penerima bansos.

    Cara Daftar Ulang atau Mengajukan Nama di DTKS

    Bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di aplikasi cek bansos. Berikut ini adalah cara daftar menjadi peserta bansos yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Kemudian jika ada perubahan data seperti berpindah tempat tinggal atau ada anggota keluarga baru, yang bersangkutan dapat update data DTKS agar haknya tidak dicabut pemerintah.

    Dalam catatan detikcom yang melansir dari situs resmi Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berikut langkah-langkah update data kependudukan di DTKS:

    – Datangi kantor desa/kelurahan atau RT/RW setempat
    – Bawa KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya
    – Sampaikan maksud untuk memperbarui data DTKS
    – Petugas akan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG
    – Tunggu proses verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial

    Tonton juga video “Mensos Tanggapi soal ODGJ Dapat Bansos Seumur Hidup” di sini:

    (igo/fdl)

  • Cara Cek Status Pengajuan KUR Secara Online dan Cepat

    Cara Cek Status Pengajuan KUR Secara Online dan Cepat

    Jakarta –

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kini masih menjadi salah satu solusi terbaik bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal dengan bunga rendah.

    Seiring dengan perkembangan teknologi, nasabah kini tidak perlu repot lagi datang langsung ke kantor cabang bank untuk mengetahui status pengajuan KUR. Sebab semuanya kini bisa dilakukan secara online.

    Misalkan saja untuk salah satu bank BUMN yang kerap memberikan KUR untuk UMKM, BRI, telah menyediakan layanan digital yang memungkinkan calon debitur mengecek status pengajuan mereka secara online dengan mudah dan cepat.

    Cara Cek Status Pengajuan Pinjaman KUR

    Dalam situs resmi BRI, secara umum penyaluran KUR bank BUMN yang satu ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil. Kedua jenis KUR BRI ini memiliki plafond atau batas maksimal pinjaman yang berbeda.

    Namun saat pengajuan KUR dilakukan, bank tidak serta merta langsung menerima permintaan kredit yang bersangkutan. Karena itu penting juga bagi calon debitur untuk secara berkala mengecek status pengajuan KUR mereka.

    Melansir situs resmi falkutas Hukum UMSU, berikut langkah-langkah cek status pengajuan pinjaman KUR BRI

    1. Kunjungi Situs Resmi BRI

    Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses situs resmi BRI melalui browser di perangkat HP atau laptop. Situs yang dapat dikunjungi untuk mengecek status pengajuan KUR BRI adalah https://kur.bri.co.id. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung dengan internet yang stabil agar proses berjalan lancar.

    2. Login ke Akun Pengajuan KUR

    Jika sebelumnya sudah mengajukan KUR secara online, silakan login menggunakan akun yang telah dibuat. Masukkan alamat email dan kata sandi yang digunakan saat pendaftaran. Jika belum memiliki akun, pastikan untuk mendaftar terlebih dahulu agar dapat mengakses status pengajuan.

    Setelah berhasil masuk ke akun, cari dan pilih menu “Cek Status Pengajuan” atau “Status Aplikasi KUR.” Pada halaman ini, sistem akan menampilkan informasi mengenai proses pengajuan KUR yang sedang berlangsung.

    4. Masukkan Nomor Referensi Pengajuan

    Jika diminta, masukkan nomor referensi atau nomor aplikasi yang diperoleh saat melakukan pengajuan KUR. Nomor ini biasanya dikirim melalui email atau SMS setelah pengajuan berhasil dilakukan. Pastikan memasukkan nomor yang benar agar data dapat ditampilkan dengan akurat.

    5. Lihat Status Pengajuan

    Setelah semua data dimasukkan dengan benar, sistem akan menampilkan status terkini dari pengajuan KUR. Misalkan saja pengajuan KUR masih dalam proses, ada kekurangan dokumen dalam pengajuan, atau pengajuan KUR sudah diterima/ditolak.

    Cara Cek Tagihan Cicilan KUR

    Jika pengajuan kredit kamu diterima, jangan lupa untuk bayar cicilan KUR secara berkala sebelum jatuh tempo. Agar tidak lupa bayar, ada beberapa cara bagi nasabah untuk cek tagihan cicilan KUR-nya.

    Melansir situs resmi penyedia layanan keuangan digital, gopay, berikut beberapa cara cek tagihan cicilan KUR:

    1. Cara Cek Tagihan BRI KUR Secara dari ATM BRI

    – Masukkan kartu dan ketik PIN ATM BRI.
    – Pilih menu Transaksi Lain dan tekan Pembayaran.
    – Klik Angsuran Pinjaman dan masukkan nomor kontrak BRI KUR.
    – Tekan Benar dan berhasil! Tagihan kamu akan segera muncul di layar mesin ATM.

    2. Cara Cek Tagihan BRI KUR Secara dari Kantor Cabang BRI

    – Kunjungi kantor cabang BRI dan informasikan bahwa ingin cek tagihan BRI KUR.
    – Setelah dipanggil, kamu bisa memberikan nomor kontrak BRI KUR.
    – Tagihan kamu akan dicek oleh teller dan akan diinformasikan dengan detail beserta jatuh temponya.

    3. Cara Cek Tagihan BRI KUR Secara Online

    – Buka aplikasi BRImo dan login dengan username atau sidik jari yang terdaftar.
    – Pada halaman utama, pilih menu Lainnya dan klik Produk BRI.
    – Pilih menu Pinjaman BRI dan akan langsung muncul sisa pinjaman secara otomatis.
    – Klik Detail untuk melihat rincian pinjaman, tanggal realisasi, dan masa jatuh tempo pinjaman.

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • Bos BI Sebut Trump Bikin Ekonomi Global Gonjang-ganjing Lagi

    Bos BI Sebut Trump Bikin Ekonomi Global Gonjang-ganjing Lagi

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang kembali meningkat. Hal ini terjadi pasca pengumuman tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Ketidakpastian ekonomi global kembali meningkat pasca pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS ke beberapa negara maju dan berkembang,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/7/2025).

    Perry memperkirakan tarif Trump yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025 akan melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia khususnya di negara maju.

    “Kebijakan kenaikan tarif resiprokal AS yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025 diperkirakan akan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia khususnya di negara maju,” ucap Perry.

    Sejauh ini Perry menyebut pertumbuhan ekonomi di AS, Eropa dan Jepang dalam tren menurun. Hal itu terjadi di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut.

    Kinerja ekonomi China juga diperkirakan belum kuat di tengah berbagai strategi diversifikasi ekspor maupun kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh otoritasnya. Sementara itu, kinerja perekonomian India diperkirakan tetap baik didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 ini masih belum kuat sekitar 3% dan dengan kecenderungan 2,9%. Tekanan inflasi AS masih menurun sehingga mendorong tetap kuatnya ekspektasi arah penurunan Fed Fund Rate ke depan,” beber Perry.

    Di dalam negeri, Perry melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah prospek perekonomian global yang melemah. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi semester II-2025 membaik dan secara keseluruhan tahun diperkirakan pertumbuhan dalam kisaran 4,6-5,4%.

    “Pada triwulan II-2025 pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi non bangunan terkait kegiatan di sektor transportasi. Kinerja ekspor cukup baik ditopang oleh ekspor berbagai sumber daya alam dan produk manufaktur. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih perlu ditingkatkan tercermin pada penjualan eceran yang melambat,” beber Perry.

    Tonton juga video “Prabowo Akan Umumkan Hasil Kesepakatan Tarif Impor dengan AS” di sini:

    (acd/acd)

  • DPR Panggil Mendagri Gegara Banyak BUMD Mati Segan Hidup Tak Mau

    DPR Panggil Mendagri Gegara Banyak BUMD Mati Segan Hidup Tak Mau

    Jakarta –

    Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rapat tersebut membahas tentang nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, aset BUMD saat ini secara akumulasi tercatat sebesar Rp 1.170 triliun. Namun hanya sekitar Rp 13 triliun yang kembali dalam bentuk dividen kepada daerah yang kemudian kembali masuk ke APBD.

    “50% lebih dari BUMD tersebut menurut catatan kami dilaporkan mengalami kerugian, stagnasi, dan hampir tidak beroperasi lagi, tapi badan hukumnya terus dipertahankan. Nah karena itu agenda kita pada kesempatan siang hari ini menjadi sangat penting,” kata Rifqinizamy dalam pembukaan Raker, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Rifqinizamy meminta Kemendagri yang selama ini mengurusi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Hal ini selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan pendapatan daerah.

    Ini juga termasuk untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer keuangan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi mengingat APBN tengah difokuskan untuk berbagai macam program pemerintah terutama program Presiden Prabowo Subianto.

    “Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri rapat kita hari ini dengan merekomendasikan dan menyimpulkan beberapa agenda-agenda strategis untuk Kementerian Dalam Negeri bisa semakin kuat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Tonton juga video “Kemendagri Akan Merger atau Hapus BUMD yang Rugi” di sini:

    (shc/rrd)

  • ‘Kuda Troya’ Amerika untuk Indonesia

    ‘Kuda Troya’ Amerika untuk Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Trump melalui media sosialnya tiba-tiba mengumumkan jika kesepakatan tarif dagang dengan Indonesia sudah ditetapkan. Hal ini menyusul usai Presiden Amerika tersebut berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Mengutip detikFinance, pemangkasan tarif impor produk Indonesia ini, menurut Trump, merupakan hasil pembicaraannya dengan Prabowo. Hal ini disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya, Selasa (15/7/2025)

    “Saya berbicara dengan presiden mereka yang sangat hebat, sangat populer, sangat kuat, cerdas, dan kami mencapai kesepakatan,” kata Trump di Gedung Putih, dikutip dari CNBC Rabu (16/7/2025).

    Namun penurunan tarif dagang ini harus dibayar mahal oleh Indonesia. Bagaikan sebuah kuda troya, pemberian ‘kado’ dari Trump tersebut ternyata tidaklah gratis. Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick menyebutkan jika atas kesepakatan ini, Indonesia akan menghapus tarif barang dari AS.

    “Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini,” kata Lutnick dalam dalam acara Halftime Report di CNBC.

    Sementara itu mengutip detikFinance, akan ada tiga hal lain yang perlu dilakukan oleh Indonesia menyusul kesepakatan yang sudah diklaim oleh Trump tersebut. Pertama, Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$). Kedua, Indonesia akan membeli produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun. Ketiga, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777.

    Lalu sejauh mana kesepakatan ini memberi dampak baik terhadap ekonomi Indonesia? Perlukah Indonesia menerima kesepakatan ini, atau justru melepaskannya? Menghadirkan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, ikuti diskusinya dalam Editorial Review selengkapnya.

    Beralih ke Bali, detikSore akan mengulas peristiwa penembakan warga negara asing di kawasan Mengwi, Badung beberapa waktu lalu. Menurut penelusuran yang telah dilakukan polisi, ketiga korban terlibat dalam organisasi narkoba luar negeri.

    Jika benar demikian, apakah Bali telah masuk sebagai destinasi operasi kartel narkoba internasional? Apa saja temuan terbaru tentang kasus ini? ikuti diskusinya dalam Indonesia Detik Ini.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan kembali membahas topik investasi. Seperti yang tengah terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat tengah gaduh saat mempersiapkan sekolah untuk anak-anak mereka.

    Sudah menjadi pengetahuan bersama bila biaya pendidikan merupakan faktor penting untuk dipikirkan. Sebab, seperti kebutuhan lainnya, biaya pendidikan juga terus meningkat setiap tahunnya. Lalu bagaimana strategi mengelola keuangan untuk menjamin pendidikan anak? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk nanti.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/far)

  • Siap-siap Jadi Pengangguran! 19 Pekerjaan Ini Bakal Hilang di 2030

    Siap-siap Jadi Pengangguran! 19 Pekerjaan Ini Bakal Hilang di 2030

    Jakarta –

    Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan artificial intelligence (AI), pekerjaan manusia lambat laun bisa tergeser eksistensinya. Pergeseran demografi juga tengah membentuk kembali pasar tenaga kerja baru.

    Riset dari Future Jobs Report 2025 memperkirakan pekerjaan yang paling cepat ‘hilang’ dalam kurun waktu lima tahun mendatang mencakup berbagai peran pendukung, misalnya kasir dan petugas tiket, staf admin dan sekretaris, tukang percetakan, serta akuntan dan auditor.

    Riset ini mengungkap, perluasan akses digital, teknologi AI dan pemrosesan informasi, robotik dan sistem otonom merupakan pendorong utama penurunan kebutuhan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Populasi usia kerja yang kian menua, ditambah pertumbuhan ekonomi yang melambat juga berkontribusi terhadap penurunan peran profesi-profesi tersebut dalam pasar kerja.

    Sementara itu, Future Jobs Report 2025 mengungkap pekerja di sektor pertanian menduduki urutan teratas di daftar posisi pekerjaan dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun ke depan.

    “Diperkirakan akan mendapatkan 35 juta lapangan kerja lagi pada tahun 2030. Tren transisi hijau, termasuk peningkatan upaya dan investasi untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim, merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan lapangan kerja ini,” tulis laporan tersebut, dikutip detikcom pada Rabu (16/7/2025).

    Lebih lanjut, riset ini juga menyatakan teknologi menjadi penyebab utama bagi perubahan pasar tenaga kerja. Dengan perluasan akses digital, diperkirakan akan menciptakan dan menggantikan lebih banyak lapangan kerja.

    Namun yang paling utama ialah karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang melambat menyebabkan tergerusnya lapangan pekerjaan ketimbang penciptaan lapangan kerja baru.

    Di sisi lain, perkembangan teknologi dan hadirnya AI juga diramal akan menciptakan 11 juta lapangan kerja, sekaligus menggantikan 9 juta lapangan kerja lainnya.

    19 pekerjaan yang bakal ‘hilang’ di 2030

    1. Kasir dan petugas tiket
    2. Sekretaris
    3. Petugas kebersihan dan asisten rumah tangga
    4. Petugas administratif
    5. Pekerja percetakan dan yang terkait
    6. Staf keuangan seperti payroll
    7. Akuntan dan auditor
    8. Kenek angkutan dan Kondektur
    9. Satpam
    10. Teller bank
    11. Petugas data entry
    12. Pekerja costumer service
    13. Desainer Grafis
    14. Manajer layanan bisnis dan administrasi
    15. Bagian umum
    16. Tukang pos
    17. Door-to-door sales
    18. Bagian legal
    19. Telemarketer

    Tonton juga video “Deretan Pekerjaan yang Paling Banyak Kena PHK di RI” di sini:

    (fdl/fdl)

  • BI Rate Turun Jadi 5,25%!

    BI Rate Turun Jadi 5,25%!

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin menjadi 5,25%. BI juga menurunkan sebanyak 25 basis poin deposit facility dan lending facility masing-masing menjadi 4,5% dan 6%.

    “Rapat Dewan Gubernur BI pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility turun 25 bps menjadi 6%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/7/2025).

    Perry mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi pada 2025 dan 2026.

    “Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Bulan lalu, BI menahan suku bunga acuan di level 5,5%. Hal ini sejalan dengan terjaganya perkiraan inflasi hingga stabilnya nilai tukar.

    “Rapat Dewan Gubernur BI pada 17 dan 18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,50%. Demikian juga suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,25%,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/6) lalu.

    “Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

    Tonton juga video “Bank Indonesia Umumkan BI-Rate Tetap 5,75%” di sini:

    (acd/acd)

  • OJK Usul Tenggat Pungutan Industri Jasa Keuangan Maju Jadi Setiap Awal Kuartal

    OJK Usul Tenggat Pungutan Industri Jasa Keuangan Maju Jadi Setiap Awal Kuartal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memajukan tenggat waktu pembayaran pungutan lembaga sektor jasa keuangan. Pungutan yang dimaksud mencakup iuran atau retribusi jasa keuangan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penelitian. Pungutan ini akan dialokasikan untuk biaya operasional OJK.

    Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara menjelaskan penggunaan dana pungutan ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Pasal 37 Ayat (3), yang menyatakan bahwa pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

    Dalam ketentuan tersebut, mengatur bahwa hasil pungutan dapat digunakan langsung oleh OJK untuk membiaya kegiatan dan meningkatkan kualitas layanan. Jika terdapat sisa hasil pungutan, dapat digunakan kembali di tahun berikutnya.

    “Kami mohon dukungan dari bapak pimpinan dan bapak-ibu anggota di Komisi XI terkait penyesuaian pengaturan untuk memajukan batas waktu pembayaran pungutan setiap tahap. Dari yang semula pada akhir triwulan menjadi awal triwulan, misalnya dari April ke Januari, dari Juli ke April, dari Oktober ke Juli, dan dari Desember ke Oktober,” ungkap Mirza dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Mirza merinci, pada 2026 diproyeksikan total pungutan sebesar Rp 8,48 triliun yang berasal dari registrasi Rp 72,5 miliar, pungutan tahunan Rp 8,28 triliun, dan penerimaan lainnya Rp 132,8 miliar.

    Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2026 sebesar Rp 11,46 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan OJK yakni operasional sebesar Rp 973 miliar dan administratif sebesar Rp 7,39 triliun.

    Untuk pengadaan aset, OJK mengalokasikan Rp 3,08 triliun untuk gedung kantor pusat, peralatan dan mesin kerja, serta infrastruktur teknologi informasi. Kemudian, untuk alokasi masing-masing bidang OJK pada 2026, masuk dalam remunerasi, infrastruktur IT, dan BPH21.

    Untuk bidang pengawasan dialokasikan dana Rp 1,4 triliun, bidang pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sebesar Rp 811,3 miliar, pengawasan perasuransian penjamin dana pensiun sebesar Rp 490 miliar, pembiayaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan LJK lainnya sebesar Rp 367,8 miliar.

    Kemudian untuk bidang pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan dan aset kripto Rp 151,1 miliar dan bidang pengawasan perilaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen sebesar Rp 424 miliar.

    Sementara untuk audit internal dan manajemen risiko mendapat dana sebesar Rp 207,6 miliar, bidang kebijakan strategis sebesar Rp 2,09 triliun, dan manajemen strategis sebesar Rp 5,51 triliun.

    “Pada tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp11,46 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,” pungkasnya.

    Tonton juga video “OJK Ajak Media Massa Jadi Duta Literasi Keuangan Indonesia” di sini:

    (ara/ara)

  • Kami Dapat Akses Penuh Semua Hal di RI, Termasuk Tembaga

    Kami Dapat Akses Penuh Semua Hal di RI, Termasuk Tembaga

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pihaknya telah mencapai kesepakatan strategis dengan Indonesia. Kesepakatan ini dibuat setelah Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan, melalui kesepakatan ini AS berhasil mendapatkan akses penuh atas semua hal di Indonesia. Termasuk berbagai sumber daya alam seperti tembaga tanpa harus dikenakan tarif yang menurut Trump merupakan bagian paling penting dari kesepakatan tersebut.

    “Kami telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Saya berbicara dengan presidennya yang luar biasa, sangat populer, kuat, cerdas. Dan kami menyepakati perjanjian, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia, segalanya,” kata Trump seperti dikutip dari Youtube resmi Gedung Putih, Rabu (16/7/2025).

    “Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga. Tapi kami punya akses penuh ke semua itu. Kami tidak akan membayar tarif apapun. Jadi mereka memberikan kami akses ke Indonesia yang tidak pernah kami miliki sebelumnya. Mungkin itu merupakan bagian terpenting dalam kesepakatan,” sambung Trump.

    Sebagai gantinya, Trump mengatakan pihaknya akan memotong tarif impor dari Indonesia sebesar 19% atas ekspor ke AS, turun dari sebelumnya 32%. Padahal AS sendiri tidak perlu membayar tarif impor apapun kepada Indonesia, yang diklaim Trump sebagai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Bagian lainnya, mereka akan membayar 19%, sementara kita tidak membayar apa pun. Saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kita mendapatkan akses penuh ke Indonesia,” lanjutnya.

    “Anda harus mengerti, kami tidak punya akses ke negara-negara ini. Orang-orang kami tidak bisa masuk dan sekarang kami mendapatkan akses karena tarif yang kami terapkan. Jadi, mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Dan mereka akan memberi kami akses penuh ke Indonesia,” tegas Trump lagi.

    Meski begitu, ia tidak merinci lebih jauh terkait kesepakatan perdagangan antara AS dengan Indonesia karena perihal ini akan diumumkan kedua belah pihak nanti. Namun yang pasti AS kini mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya alam Indonesia untuk dimanfaatkan.

    “Indonesia punya beberapa produk unggulan dan mereka juga punya hasil bumi dan berbagai material berharga lainnya. Salah satu keunggulannya, seperti yang Anda tahu, adalah tembaga berkualitas tinggi, yang akan kita gunakan,” jelas Trump.

    Tonton juga video “Prabowo Akan Umumkan Hasil Kesepakatan Tarif Impor dengan AS” di sini:

    (igo/fdl)