Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028

    IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Hal ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan IKN menuju Ibu Kota Politik 2028.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan kunjungan ini juga menjadi respon terhadap aspirasi publik mengenai keberlanjutan pembangunan IKN, yang kini memasuki tahap kedua.

    “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antarinstansi guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Basuki menjelaskan, Otorita IKN dibentuk untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Model birokrasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, serta instansi lainnya yang akan bertugas di kawasan IKN.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons terhadap masukan dari anggota Panja yang telah hadir.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Sementara itu, Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, juga menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen,” ujar Husein.

    “Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” sambungnya.

    Tonton juga video “Tak di IKN, Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta” di sini:

    (shc/rrd)

  • Orang RI Rata-rata Kerja 41 Jam/Minggu, Gaji Rp 2,84 Juta/Bulan

    Orang RI Rata-rata Kerja 41 Jam/Minggu, Gaji Rp 2,84 Juta/Bulan

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama jam kerja di Indonesia per Februari 2025 mencapai 41 jam dalam sepekan. Rata-rata lama bekerja itu tidak mengalami perubahan dibandingkan catatan per Februari 2024.

    Hal itu tertuang dalam data Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025 yang dikeluarkan BPS. Untuk buruh/karyawan/pegawai, rata-rata jam kerja seminggu pada Februari 2025 yaitu 43 jam atau lebih tinggi dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 42 jam.

    “Besarnya rata-rata jam kerja seminggu pekerja pada Februari 2025 adalah 41 jam, relatif sama dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 41 jam,” tulis publikasi BPS, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Dengan lama jam kerja itu, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta per bulan. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp 2,76 juta per bulan.

    Terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, dengan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai. Pada Februari 2025, rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian masing-masing sebesar Rp 1,38 juta dan Rp 2,03 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai mencapai Rp 3,09 juta per bulan.

    “Secara nominal, baik rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja maupun buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan dibandingkan keadaan Februari 2024,” jelas BPS.

    Dari 17 kategori pekerjaan utama, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja tertinggi terdapat di kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara yakni sebesar Rp 5,35 juta per bulan. Kemudian diikuti aktivitas keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing sebesar Rp 4,81 juta dan 4,68 juta per bulan.

    “Upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja terendah terdapat di kategori A (pertanian, kehutanan dan perikanan) sebesar Rp 1,71 juta,” ungkap BPS.

    Jika dirinci menurut provinsi, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja memperlihatkan adanya variasi yang tinggi yakni berkisar antara Rp 2,10 juta sampai Rp 4,79 juta. Paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,79 juta), lalu disusul Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,57 juta).

    “Sedangkan pada buruh/karyawan/pegawai, rata-rata upah/gaji bersih sebulan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,88 juta), Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,74 juta)” jelas BPS.

    Tonton juga video “Jeritan Guru Honorer R4: Gaji Rp 500 Ribuan-Beban Kerja Berat” di sini:

    (acd/acd)

  • Alasan Fotografer Tentukan Harga Foto Pelari Beda-beda

    Alasan Fotografer Tentukan Harga Foto Pelari Beda-beda

    Foto momen lari hasil jepretan fotografer dijual dengan harga yang beragam. Umumnya jika di Jakarta, foto lari dihargai kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000.

    Namun, beberapa waktu lalu seorang public figure sempat terkejut dengan harga foto dirinya yang mencapai jutaan rupiah. Kira-kira, apa, ya, yang menentukan harga sebuah foto lari?

    Yuk tonton berita video lainnya di sini, ya…

  • Awal Kecurigaan Mentan Temukan 212 Merek Beras Dioplos dan Isinya Dikurangi

    Awal Kecurigaan Mentan Temukan 212 Merek Beras Dioplos dan Isinya Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap awal mula menemukan 212 merek melakukan pelanggaran mutu, kualitas hingga mengoplos beras. Awalnya, dia melihat anomali terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

    Hal itu ditemukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada satu dan dua bulan lalu. Saat itu terjadi penurunan harga gabah petani dan beras di penggilingan, namun harga beras di konsumen naik.

    “Satu bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sementara, Indonesia mengalami kenaikan produksi dengan cadangan beras yang tinggi dengan surplus 3 juta ton. Dengan anomali tersebut, Kementan mengecek 268 merek beras yang beredar di pasaran melalui 13 laboratorium berbeda.

    “Ini kami periksa di 13 lab, kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif, dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras, karena stok kita besar,” jelasnya.

    212 Merek Beras Tak Semua Dioplos

    Kemudian, ditemukanlah 212 merek terindikasi melanggar aturan baik tidak sesuai standar, dioplos, dan beras medium dijual seharga premium. Bahkan, ada yang menjual tidak sesuai takaran, contohnya kemasan 5 kilogram (kg), isinya 4,5 kg.

    “Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi, ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium, dan labnya kami pakai 13, termasuk Sucofindo,” terangnya.

    Ditemui usai rapat, Amran mengatakan 212 merek beras tidak semuanya oplosan. Terdapat pelanggaran lain yang dilakukan produsen, seperti takaran hingga isi kualitas beras berbeda dari label.

    “Tidak (tidak semua beras oplosan), ada juga yang volumenya kurang,” ucap Amran.

    Masyarakat Rugi Rp 99 T

    Kementan juga menghitung kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen. Amran mengatakan kerugian masyarakat dihitung dari pembelian beras, misalnya harganya premium, tetapi isinya beras kualitas medium.

    “Kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun,” jelas Amran.

    Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

    “Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Buka-bukaan Awal Mula Ditemukannya Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)

  • Trump Bantah Mau Pecat Powell, tapi..

    Trump Bantah Mau Pecat Powell, tapi..

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah kabar yang beredar terkait pemecatan Ketua Bank Sentral AS Federal Reserve Jerome Powell. Trump menyebut tidak berniat untuk memecat Powell.

    Kabar tersebut muncul usai Trump memberikan kritik pedas ke Powell lantaran tak juga memangkas suku bunga jangka pendek. Suku bunga jangka pendek AS tetap di kisaran 4,25-4,50% sejak Desember 2024 lalu.

    Laporan Bloomberg yang menyebut Trump sedang mempertimbangkan pemecatan Powell memicu penurunan saham dan dolar, serta kenaikan imbal hasil obligasi.

    Kendati membantah, Trump telah membahasnya kepada anggota parlemen Republik pada Selasa malam. Hal ini menandai babak terbaru dalam kampanye Trump yang semakin intensif melawan bank sentral yang independen itu.

    Trump juga menanggapi kritik dari Gedung Putih dan Partai Republik terkait biaya renovasi kantor pusat bersejarah The Fed yang memakan biaya US$ 2,5 miliar. Trump menyebut tidak ada bukti penipuan terkait proyek tersebut dan The Fed juga telah membantahnya.

    “Saya tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun, tetapi saya pikir kemungkinannya sangat kecil, kecuali dia harus mengundurkan diri karena penipuan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Kamis (17/7/2025).

    Komentar Trump ini menenangkan pasar. Imbal hasil obligasi memangkas pelemahan dan bursa saham ditutup menguat. Kendati begitu, Trump tetap menilai Powell sebagai pemimpin yang buruk lantaran tetap mempertahankan suku bunga jangka pendek. Trump juga mengkritik pedas Powell karena tetap mempertahankan suku bunga jangka panjang.

    Dalam wawancara yang ditayangkan Rabu malam, Trump kembali ditanya terkait rencana pencopotan Powell. “Saya akan senang jika dia mau mengundurkan diri, itu terserah dia,” ujar Trump kepada Real America’s Voice.

    Tonton juga video “Pelaku Pasar Masih Mencermati Gerakan Jerome Powell” di sini:

    (acd/acd)

  • Melongok Transformasi Digital dan Kiat Keberlanjutan BNI

    Melongok Transformasi Digital dan Kiat Keberlanjutan BNI

    Jakarta –

    Dalam era digital yang terus berkembang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI telah melakukan transformasi digital yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada nasabah. Transformasi ini sejalan dengan implementasi program Environment, Social, dan Governance (ESG) yang komprehensif untuk memastikan kegiatan bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, akselerasi digital BNI ditandai dengan peluncuran aplikasi wondr by BNI pada 5 Juli 2024. Kemudian perseroan berencana mengalihkan seluruh layanan digital dari BNI Mobile Banking ke wondr by BNI secara bertahap mulai 17 Juli. Aplikasi wondr by BNI ditujukan untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan finansial secara lebih terencana.

    Aplikasi wondr by BNI merupakan platform mobile banking generasi terbaru dengan kapabilitas yang lebih baik dan teknologi terbaru dengan standar global. Platform ini memuat layanan transfer, tarik tunai tanpa kartu, pembayaran tagihan, kartu kredit hingga investasi. Untuk fitur transaksi misalnya, wondr by BNI mampu mendukung kebutuhan keuangan secara real-time untuk nasabah.

    Fitur transaksi memuat layanan transfer domestik dan luar negeri, pembayaran tagihan, dan pengaturan jadwal transfer yang semuanya dapat dilakukan hanya dalam langkah sederhana, memudahkan nasabah dalam pengelolaan transaksi harian.

    Digitalisasi Topang Kinerja BNI

    Mengutip laporan BNI, pengguna wondr by BNI hingga kuartal I-2025 menyentuh 6,8 juta dengan transaksi 218 juta senilai Rp 212 triliun. BNI mencatat peningkatan jumlah transaksi di seluruh kanal mobile banking sebesar 57,5% yoy dengan nilai transaksi yang tumbuh 31,1% sepanjang kuartal I 2025. Capaian ini diperoleh berkat transformasi digital perseroan melalui wondr by BNI yang inovatif dan relevan.

    Selain meningkatkan layanan digital perorangan, BNI juga menyediakan digital banking untuk nasabah non-perorangan, baik instansi maupun perusahaan, melalui BNIdirect. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 9 Oktober 2024, BNIdirect telah mencatatkan pertumbuhan transaksi sebesar 33,2% yoy atau sebesar Rp 2.374 triliun. Angka tersebut naik signifikan sebesar 16,4% yoy menjadi 337 juta transaksi.

    Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, sebelumnya sempat mengatakan transformasi digital BNI berhasil mendorong perolehan dana pihak ketiga (DPK) dan Current Account Saving Account (CASA). “Keberhasilan digitalisasi dengan hadirnya aplikasi wondr by BNI dan BNIdirect telah berkontribusi terhadap peningkatan CASA,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

    Jika ditinjau dari laporan keuangan BNI, hingga Mei 2025 perseroan mencatatkan BNI juga mencatat rasio pinjaman terhadap DPK atau Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 94,5% hingga Mei. Sementara untuk Return on Equity (ROE), tercatat di level 12,8% dengan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 2%.

    Selain itu, hingga Mei 2025 BNI juga mencatat DPK sebesar Rp 799 triliun dengan rasio giro dan tabungan terhadap DPK (CASA) pada level 71,7%, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 20,8%. Penyaluran kredit BNI juga tercatat sebesar Rp 755,44 triliun hingga Mei 2025.

    Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, yakni sebesar Rp 708,89 triliun. Pada periode tersebut, total aset perseroan juga tercatat tumbuh menjadi Rp 1.091,5 triliun dari Rp 1.039,5 triliun di periode yang sama periode sebelumnya.

    BNI juga membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 15,73 triliun dengan komposisi pendapatan bunga Rp 26,97 triliun dan beban bunga Rp 11,23 triliun. Sementara, laba tahun berjalan BNI tercatat sebesar Rp 8,5 triliun hingga Mei 2025. Torehan ini sejalan dengan komitmen ESG BNI yang loyal terhadap pembiayaan di sektor hijau.

    Portofolio ESG BNI

    Hingga Mei 2025, BNI tercatat telah menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp 13,37 triliun atau sekitar 18,19% dari total portofolio kredit BNI. Angka ini terus tumbuh, yakni sebesar 2,9% sepanjang tahun 2025. Pembiayaan hijau ini sejalan dengan komitmen BNI mendorong ketercapaian Net Zero Emission 2060 dan taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sementara pada kuartal I-2025, BNI mencatat total sustainable portfolio atau pembiayaan kepada sektor bisnis yang memenuhi Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sesuai aturan OJK sebesar Rp 182,4 triliun atau 24,3% dari total portofolio kredit BNI.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 110,2 triliun disalurkan untuk program pembiayaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Rp 72,2 triliun berupa green loan.

    BNI juga terus mengembangkan pembiayaan melalui skema Sustainability Linked Loan (SLL), dengan total penyaluran mencapai Rp 6 triliun ke berbagai sektor, seperti peternakan dan pengolahan hasil pangan, manufaktur besi, semen, produk batu bara, serta industri barang dari plastik.

    Di 2025 ini, BNi juga memperkuat komitmen ESG melalui Program BUMI atau BNI UMKM Ramah Lingkungan, dengan memberikan insentif dan dukungan mulai dari pelatihan, business matching, hingga sertifikasi. Melalui program ini, BNI tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 13,9 miliar kepada 40 UMKM sepanjang kuartal I 2025.

    “BNI aktif memperkuat peran sebagai katalis dalam pengembangan pembiayaan hijau nasional. Ini kami wujudkan melalui penguatan berbagai instrumen pendanaan, seperti penerbitan green bonds, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses pembiayaan,” ujar Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, dalam keterangan tertulisnya Jumat (4/7/2025).

    Tonton juga video “Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif” di sini:

    (ara/ara)

  • Sinyal Kuat RI Sedang Krisis Lapangan Kerja

    Sinyal Kuat RI Sedang Krisis Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Fenomena minimnya lowongan kerja formal hingga antrean pelamar kerja yang semakin membludak untuk satu lapangan kerja terus terjadi beberapa waktu terakhir. Kondisi ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dilanda krisis lapangan kerja.

    Sejumlah konten video hingga foto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir viral, menampilkan antrean panjang di job fair maupun walk-in. Terbaru, antrean pelamar kerja terlihat mengular di kawasan Santiong, Cianjur, hanya untuk satu lowongan toko ritel.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pada prinsipnya dunia usaha memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor krusial yang menimbulkan gap antara supply dan demand tenaga kerja.

    Pertama, RI sedang menghadapi fase yang kompleks, terutama di industri padat karya akibat dinamika geopolitik dan perlambatan global, pelemahan konsumsi di level domestik yang menekan permintaan produk manufaktur, hingga biaya berusaha yang tinggi.

    “Indeks PMI Manufaktur Indonesia terakhir untuk bulan Juni 2025 tercatat turun menjadi 46,9 yang menandakan kontraksi sudah terjadi selama tiga bulan, mencerminkan industri yang semakin tertekan,” kata Shinta, kepada detikcom, Rabu (16/7/2025).

    Kedua, akselerasi transformasi digital, otomasi, hingga teknologi artificial intelligence (AI) juga berkontribusi pada job displacement di level tertentu. Shinta juga melihat, penanaman modal semakin didominasi oleh investasi padat modal yang secara alamiah menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas.

    Ini tercermin pada kecenderungan penurunan daya serap tenaga kerja. Shinta mencontohkan, bila tahun 2013 investasi Rp 1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja, sekarang di kuartal I 2025 hanya mampu menyerap 1.277 orang. Artinya, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya padat karya, kini mulai berkurang.

    “Tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan talenta yang upskilled dan reskilled agar dapat bermigrasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” ujarnya.

    Ketiga, ‘regulatory bottleneck’ yang masih harus dibenahi bersama. Menurutnya, dunia usaha memerlukan iklim investasi yang benar-benar enabling dan pro-growth, agar ekspansi usaha dapat tercipta, dan memberikan multiplier effect pada penciptaan lapangan kerja baru.

    “Jadi jika ditanya, apakah kondisi ini ‘darurat’? kami lebih menyebutnya sebagai ‘wake-up call’. Ini sinyal keras bahwa kita harus melakukan reformasi struktural di pasar kerja, menata ekosistem investasi, dan mendorong peningkatan employability tenaga kerja kita,” kata Shinta.

    Shinta juga mengingatkan bahwa kondisi ini bukan semata-mata sinyal ‘darurat tenaga kerja’, tetapi sebuah cerminan adanya mismatch struktural di pasar tenaga kerja kita. Jika tidak segera diintervensi secara tepat, berpotensi menekan daya saing nasional dalam jangka panjang.

    Tonton juga video “Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?” di sini:

    (shc/rrd)

  • Tapera untuk PNS dan Swasta, Apa Bedanya?

    Tapera untuk PNS dan Swasta, Apa Bedanya?

    Jakarta –

    Seluruh pekerja di Indonesia kini diwajibkan untuk bergabung sebagai peserta Tabungan Perurmahan Rakyat (Tapera). Pekerja yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Secara keseluruhan dalam Pasal 5 PP Tapera ini ditegaskan baik itu pekerja atau pekerja mandiri dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.

    Kemudian dalam Pasal 7 dipertegas kembali pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera meliputi Calon PNS, ASN dan TNI-Polri, serta BUMN dan pekerja swasta, hingga pejabat negara dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.

    Lantas apa yang menjadi pembeda antara peserta PNS dengan Swasta?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, tepatnya dalam pasal 15 dijelaskan setiap peserta wajib membayar simpanan Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Besaran iuran ini berlaku baik untuk peserta PNS maupun Swasta.

    Dalam hal ini, iuran sebesar 3% itu dibagi antara pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Artinya baik PNS maupun swasta harus membayar sebagian iuran dan sisanya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan.

    Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka satu-satunya yang membedakan antara peserta PNS dan Swasta hanya pada pihak pemberi kerja yang menanggung sisa iuran sebesar 0,5% gaji. Di mana sisa iuran PNS dibayarkan pemerintahan sedangkan sisa iuran swasta dibayarkan perusahaan.

    “Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aParatur negara;” tulis Pasal 15 Ayat (4) huruf a.

    Kapan Potongan Tapera Mulai Berlaku?
    Dalam Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

    Berhubung PP Nomor 25 Tahun 2020 mulai diundangkan pada 20 Mei 2020, maka para pemberi kerja paling lambat mendaftarkan anggotanya pada 20 Mei 2027.

    “Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini,” tulis Pasal 68.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 20, diterangkan bahwa pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan peserta setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun untuk peserta mandiri wajib menyetorkan simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

    Jika tanggal 10 merupakan hari libur, maka pembayaran simpanan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut. Aturan ini berlaku untuk pemberi kerja maupun pekerja mandiri.

    (igo/fdl)

  • Potret Para Pencari Kejujuran di Tengah Isu Beras Oplosan

    Potret Para Pencari Kejujuran di Tengah Isu Beras Oplosan

    Di tengah riuh pasar Cipinang, wajah-wajah letih namun teguh para pekerja dan pembeli menyimpan harapan sederhana agar beras yang mereka angkut, jual, dan beli adalah beras yang jujur bukan hasil campuran yang menipu. Karena bagi mereka, setiap butir beras bukan sekadar komoditas, melainkan hasil keringat, doa, dan perjuangan.

  • Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah

    Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menurunkan tarif impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Secara keseluruhan hasil kesepakatan itu diklaim akan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun nilai tukar.

    “Secara keseluruhan dapat kami sampaikan kami menyambut baik dan akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi baik pertumbuhan ekonomi maupun nanti juga terhadap pasar keuangan, termasuk juga moneter dan nilai tukar ke depan,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/7/2025).

    Perry memandang kinerja ekspor Indonesia ke depan termasuk ke AS akan tetap baik dengan hasil perundingan ini. Meskipun adanya beberapa syarat dari Trump akan membanjiri produk dari AS.

    “Tentu saja hasil perundingan ini akan meningkatkan impor, tapi tentu saja kita lihat impornya yang produktif yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan baik investasi maupun secara sektor yang lain. Sehingga secara keseluruhan tentu saja dalam ke depannya ini juga akan mendukung prospek ekonomi kita khususnya dari perdagangan,” ucap Perry.

    Kemudian Perry melihat dampaknya terhadap pasar keuangan akan positif karena memberikan kepastian para pelaku pasar baik dalam dan luar negeri untuk membuat perkiraan dan keputusan-keputusan ke depan.

    “Secara keseluruhan juga akan berdampak positif terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing jangka pendek ke Indonesia. Termasuk juga ini akan memperbaiki ekspektasi para pengusaha dan juga para pelaku di sektor keuangan perbankan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis ke depan,” tuturnya.

    Perry menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman lebih rinci terkait dampak-dampak kesepakatan tarif Trump baik terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, maupun terhadap pasar keuangan.

    “Secara rincinya tentu saja pada waktunya kami akan menyampaikan hasil assessment secara rinci,” ucap Perry.

    Dana Asing Serbu RI

    Perry melihat terjadi pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS akibat kebijakan tarif Trump.

    Perry mengatakan aliran modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) pada awal triwulan III-2025 (hingga 14 Juli 2025) mencapai US$ 900 juta. Jumlah itu melanjutkan net inflow pada triwulan II-2025 sebesar US$ 1,6 miliar.

    “Aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terus berlanjut dipengaruhi tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil instrumen keuangan Indonesia dan bergesernya aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS,” kata Perry.

    Perry menyebut perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Tercatat nilai tukar Rupiah pada Juni 2025 menguat sebesar 0,34% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya.

    “Perkembangan terkini hingga pertengahan Juli 2025 (hingga 15 Juli 2025) menunjukkan Rupiah tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Secara umum perkembangan Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS, sehingga tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia,” tutur Perry.

    Tonton juga video “Saling Balas Pujian Prabowo-Trump Usai Tarif Dipangkas” di sini:

    (acd/acd)