Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Gaji Rp 5 Juta Dipotong Berapa?

    Gaji Rp 5 Juta Dipotong Berapa?

    Jakarta –

    Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan menabung secara bertahap. Namun program ini sempat jadi sorotan karena diwajibkan untuk setiap pekerja, termasuk karyawan swasta.

    Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Dalam hal ini peserta Tapera terdiri dari seluruh pekerja di Indonesia, baik yang pekerja penerima gaji ataupun pekerja mandiri. Pekerja penerima gaji mencakup pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta pegawai swasta yang menerima upah.

    Besaran Iuran Tapera

    Berdasar Pasal 15 PP Nomor 21 Tahun 2024, besaran simpanan peserta adalah 3% dari gaji yang diterima pekerja. Ketentuan ini berlaku untuk peserta mandiri maupun peserta pekerja.

    Namun khusus peserta pekerja baik itu PNS, karyawan swasta hingga BUMN; dari jumlah iuran sebesar 3% gaji ini, 0,5% menjadi tanggungan pemberi kerja dan 2,5% sisanya menjadi tanggungan pekerja.

    Sementara untuk peserta pekerja mandiri, seluruh biaya iuran Tapera tadi ditanggung sendiri. Artinya iuran yang harus dibayar para pekerja lepas atau freelance ini adalah 3% dari penghasilan mereka.

    “Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari penghasilan yang dilaporkan,” tulis Pasal 15 Ayat (5a) terkait perhitungan besaran iuran peserta mandiri.

    Meski begitu, dalam Pasal 15 Ayat (7) dipertegas kembali bahwa perhitungan iuran untuk pekerja lepas atau freelance ini dapat diatur lebih jauh dalam peraturan BP Tapera.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diatur dengan Peraturan BP Tapera,” tulis Pasal 15 Ayat (7) PP Nomor 21 Tahun 2024.

    Simulasi Besaran Iuran Tapera yang Harus Dibayar

    Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, besaran simpanan Tapera yang akan dibebankan kepada para peserta adalah sebesar 3% dari gaji mereka. Namun untuk pekerja penerima gaji, besaran iuran yang dibebankan kepadanya adalah 2,5%, dan 0,5% sisanya ditanggung pemberi kerja.

    Dengan asumsi memiliki gaji sebesar Rp 5 juta per bulan, maka besaran iuran Tapera yang harus dibayarkan menjadi Rp 125.000 per bulan (Rp 5 juta × 2,5%). Sementara sisa iuran 0,5% atau sebesar Rp 25.000 akan dibebankan pada pemberi kerja.

    Simulasi perhitungan simpanan Tapera yang lain, sebagai contoh untuk pekerja di Jakarta yang memiliki gaji setara UMP atau Rp 5.396.761.

    Apabila merujuk dari peraturan yang telah diatur, maka besaran yang akan dipotong dari gaji bulanan untuk iuran Tapera adalah Rp 134.919. Kemudian sisa 0,5% yang akan ditanggung oleh pemberi kerja adalah Rp 26.983.

    Tips Atur Keuangan Biar Nggak Boncos Imbas Potongan Tapera

    Perencana keuangan Andy Nugroho mengatakan pada dasarnya para pekerja tidak bisa menghindari potongan sebesar 3% untuk iuran Tapera. Untuk itu ia menyarankan para pekerja untuk memiliki usaha sampingan yang bisa digunakan untuk menutupi pengeluaran iuran Tapera ini.

    “Jadi yang perlu dipahami, kita nggak bisa menghindari potongan Tapera ini. Karena yang namanya Peraturan Pemerintah atau seperti pajak itu kan kita nggak bisa menghindar,” kata Andy saat dihubungi detikcom beberapa waktu silam.

    “Jadi yang bisa kita lakukan apa? Pastinya adalah karena penghasilan kita berkurang 3% dari yang seharusnya, kemudian kita harus mengakali untuk menutup 3% itu seperti apa. Contoh kita bekerja tambahan ekstra atau buka usaha sampingan biar dapat income (penghasilan) lebih besar. Jadi walaupu ada potongan Tapera ini tidak pengaruh sama keseluruhan penghasilan kita,” jelasnya.

    Namun bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tambahan atau usaha sampingan tadi, menurutnya mau tidak mau pekerja harus mengurangi sebagian pengeluaran mereka untuk membayar iuran.

    “Ya kita harus merelakan atau lebih irit untuk pos pengeluaran lainnya. Karena selain penghasilan kita tidak bertambah, justru malah berkurang 3% karena ada potongan Tapera ini,” ucapnya.

    Secara spesifik, Andy mengatakan pekerja harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan tersier seperti rekreasi atau membeli produk yang tidak mendesak untuk dimiliki. “Saya rasa yang paling mungkin kita potong pengeluaran lainnya itu adalah kebutuhan ‘Me Time’ kita, kebutuhan untuk senang-senang kita,” ungkap Andy.

    Namun bukan berarti para pekerja harus merelakan pengeluaran mereka untuk rekreasi. Sebab menurutnya pos pengeluaran ini penting untuk tetap menjaga atau meningkatkan motivasi dalam bekerja.

    “Saya selalu mengatakan bahwa sebaiknya kita mengalokasikan budget untuk kebutuhan kita senang-senang atau Me Time kita. Nah itu alokasinya 10% dari pendapatan. Terserah mau buat apa, mau buat jalan kek, mau buat nonton film lah, atau nongkrong di kafe kek, terserah lah,” papar Andy.

    “Nah dengan kondisi penghasilan kita terpotong tadi, saran saya kurangi untuk kebutuhan senang-senang ini tadi. Karena pos pengeluaran yang lain memang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Saya melihatnya pada kebutuhan yang memang lebih penting,” ucapnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Terungkap! Segini Rata-rata Gaji Pekerja di RI

    Terungkap! Segini Rata-rata Gaji Pekerja di RI

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja Indonesia pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta per bulan. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp 2,76 juta per bulan.

    “Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Februari 2024 sebesar Rp 2,76 juta,” tulis data BPS bertajuk ‘Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025’, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, dengan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai. Pada Februari 2025, rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian masing-masing sebesar Rp 1,38 juta dan Rp 2,03 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai mencapai Rp 3,09 juta per bulan.

    “Secara nominal, baik rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja maupun buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan dibandingkan keadaan Februari 2024,” jelas BPS.

    Dari 17 kategori pekerjaan utama, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja tertinggi terdapat di kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara yakni sebesar Rp 5,35 juta per bulan. Kemudian diikuti aktivitas keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing sebesar Rp 4,81 juta dan 4,68 juta per bulan.

    “Upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja terendah terdapat di kategori A (pertanian, kehutanan dan perikanan) sebesar Rp 1,71 juta,” ungkap BPS.

    Jika dirinci menurut provinsi, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja memperlihatkan adanya variasi yang tinggi yakni berkisar antara Rp 2,10 juta sampai Rp 4,79 juta. Paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,79 juta), lalu disusul Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,57 juta).

    “Sedangkan pada buruh/karyawan/pegawai, rata-rata upah/gaji bersih sebulan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,88 juta), Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,74 juta)” jelas BPS.

    Dari penghasilan itu, rata-rata jam kerja di Indonesia per Februari 2025 mencapai 41 jam dalam sepekan. Rata-rata lama bekerja itu tidak mengalami perubahan dibandingkan catatan per Februari 2024.

    “Besarnya rata-rata jam kerja seminggu pekerja pada Februari 2025 adalah 41 jam, relatif sama dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 41 jam,” tulis BPS.

    (acd/acd)

  • Rencana Besar IKN Jadi Ibu Kota Politik

    Rencana Besar IKN Jadi Ibu Kota Politik

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan pembangunan masih terus dilanjutkan dan kini memasuki tahap kedua. Ditargetkan IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

    Adapun yang dimaksud ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi suatu negara, tempat di mana kantor-kantor lembaga pemerintahan berada. Hal ini ditandai dengan pembangunan Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga kantor lembaga-lembaga pemerintah.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik juga didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung Parlemen, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam jajaran pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Untuk memastikan percepatan pembangunannya, Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengunjungi IKN. Kunjungan itu diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

    “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antarinstansi guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Basuki menjelaskan, Otorita IKN dibentuk untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Model birokrasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, serta instansi lainnya yang akan bertugas di kawasan IKN.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons terhadap masukan dari anggota Panja yang telah hadir.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Sementara itu, Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, juga menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen,” ujar Husein.

    “Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” sambungnya.

    (shc/rrd)

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • RI Impor Minyak Rp 500 T Per Tahun, Padahal Dulu Bisa Ekspor

    RI Impor Minyak Rp 500 T Per Tahun, Padahal Dulu Bisa Ekspor

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia mengimpor minyak 1 juta barel per hari atau sekitar Rp 500 miliar per tahun. Diketahui konsumsi minyak di Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari sementara lifting minyak hanya 560 ribu barel per hari.

    Menurut Bahlil, kondisi ini terjadi karena kapasitas lifting minyak Indonesia yang malah menurun sementara konsumsi minyak nasional terus meningkat.

    Simak berita lain seputar Bahlil Lahadalia di sini.

  • Cerita Panjang Pasar Barito, dari Kios Kaki Lima hingga Mau Direlokasi

    Cerita Panjang Pasar Barito, dari Kios Kaki Lima hingga Mau Direlokasi

    Jakarta –

    Riuh kicauan burung yang bersahutan dengan deru mesin kendaraan masih terdengar di Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sayang perpaduan irama tersebut terancam senyap karena adanya rencana relokasi pasar.

    Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) berencana merelokasi Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan imbas proyek pembangunan taman ASEAN akan dimulai awal Agustus 2025 mendatang. Pasar hewan legendaris itu direncanakan pindah ke kawasan Lenteng Agung.

    Rencana relokasi ini juga sudah didengar para pedagang, meski menurut mereka keputusan ini sangatlah mendadak. Terlebih mengingat rencana pembangunan taman di lokasi bekas pasar ini akan dimulai pada awal Agustus mendatang, padahal di lokasi baru dikabarkan belum berdiri bangunan pasar baru.

    “Namanya kita, ini kan memang punya pemerintah, ya kita mau nggak mau ya harus setuju gitu loh. Dikasih tahu ke dekat Stasiun Lenteng Agung, katanya gitu,” kata salah seorang pedagang Pasar Barito, Mukhlisin, kepada detikcom, Jumat (18/7/2025).

    “Lahan ada cuma belum ada bangunan. Ya kita teman-teman ini yang pada nggak mau itu kan di sana belum ada kok kita suruh pindah gitu loh. Ini sih rumor ya, belum berita resmi gitu ya, bilangnya nanti tanggal 8 Agustus itu peletakan batu pertama pembangunan taman, kita harus sudah kosong,” sambungnya.

    Meski tak bisa berbuat banyak, Mukhlisin yang sudah berdagang sejak awal tahun 2000an menyayangkan keputusan relokasi Pasar Barito, mengingat keberadaan pusat jual beli hewan legendaris ini sudah ada sejak tahun 1970an.

    “Tahun 70-an, sekitar tahun 1976 sudah ada, kalau Pasar Barito itu. Pokoknya sebelum tahun 80an itu sudah ada. Ya ibaratnya sudah jadi kayak legend gitu lah, sudah terkenal,” ucapnya.

    Sementara itu pedagang lain yang sudah membuka lapak di Pasar Barito sejak 1985 lalu, Cahyono, bercerita pusat jual beli hewan peliharaan ini sudah ada pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo (1977-1982).

    Di mana saat itu Pasar Barito belum berbentuk bangunan permanen seperti sekarang, melainkan hanya barisan gerobak yang setiap hari harus dibongkar pasang. Sampai saat ia mulai berjualan di kawasan tersebut, barulah kios-kios semi-permanen didirikan.

    Hingga akhirnya pada 2022 lalu, pasar hewan legendaris ini mulai direvitalisasi menjadi deretan kios-kios permanen lengkap dengan rolling door di masing-masing toko. Walau menurut Cahyono ukuran kios milik pedagang jadi semakin kecil.

    “Aku di sini sudah ada pasar. Dulu di zamannya Gubernur Tjokropranolo ya. Dulu di sini belum gini, itu pakai gerobak-gerobak awalnya, tahun 70an atau berapa. Jadi zamannya Gubernur Tjokropranolo,” katanya.

    “Tahun 1985 itu sudah begini. Tapi masih semi-permanen, sendiri-sendiri, tapi gede-gede (ukuran per kios). Ini nggak per lapak kecil-kecil begini. Dulu kan sampai tiga itu, maksudnya gede lah dari sini sampai tiga kios sekarang ini satu orang gitu,” cerita Cahyono lagi.

    Beban Berat Pasar Barito Usai Revitalisasi Hingga Kini Mau Direlokasi
    Usai revitalisasi, kondisi pasar memang jauh lebih baik. Namun para pedagang justru menanggung beban berat. Sebab selama proses revitalisasi, mereka tidak bisa berdagang, tabungan ludes, hingga harus berutang ke bank yang tak kunjung lunas.

    “Dulu 8 bulan kita itu kan direnovasi. Kita 8 bulan nggak jualan. Sudah masuk baru berjalan mau 2 tahun, baru masih cari pelanggan, sudah harus relokasi. Kan modalnya saja kita semua pada pinjem bank. Ada BRI, ada KUR, ada macem-macem. Terus mulanginnya gimana?” keluh Cahyono.

    Beban ini menjadi lingkaran tak berujung. Tanpa omzet yang memadai, mereka sulit menyicil pinjaman. Tanpa modal, mereka tak bisa beli stok. Beberapa bahkan harus menunda pembayaran ke pemasok dan karyawan.

    “Urusan dengan bank bermasalah, urusan dengan supplier bermasalah, urusan dengan tagihan bermasalah, urusan dengan karyawan bermasalah. Pasti besar efeknya, luar biasa,” sambung Cahyono.

    Kini pasar hewan tersebut rencananya ingin direlokasi, yang membuat para pedagang semakin resah akan masa depan. Terlebih bagaimana mereka masih harus mencari pelanggan baru di tempat baru. Karenanya tak mengherankan jika rencana relokasi ini sama saja seperti ‘upaya membunuh’ usaha para pedagang.

    “Saya sebagai pedagang pindah ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa jalan. Bagaimana? Ke tempat baru cari pelanggan baru. Kemarin saja kita ditutup 8 bulan sudah kayak apaan, sudah hilang pelanggan. Sekarang mau direlokasi, berat,” ucapnya.

    “Sama aja kita, ya sudah mati. Mati, walaupun disediakan tempat saja mati. Apalagi nggak disediakan tempat. Artinya sudah digusur begitu ya, habis,” tandas Cahyono.

    (igo/fdl)

  • Dapat Beras Oplosan-Tak Sesuai Takaran, Segera Tukar!

    Dapat Beras Oplosan-Tak Sesuai Takaran, Segera Tukar!

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan masyarakat bisa meminta ganti rugi jika mendapatkan beras yang tidak sesuai mutu atau tidak sesuai takaran pada label kemasan. Untuk menukar dengan yang kualitas bagus, masyarakat bisa menunjukkan bukti belanja atau faktur.

    “Minta faktur dong kalau setiap kali kita pembelian kan pasti ada faktur, bon gitu ya itu bukti bahwa dia belanja di situ, barang itu terus selanjutnya dia minta tukar ke tempat dia beli,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jumat (18/7/2025).

    Hal ganti rugi ini telah tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan tersebut terdapat peraturan hak dan kewajiban konsumen.

    “Pasal 4, hak konsumen hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar dan mendapat hak untuk mendapatkan pembinaan. Ini yang di bawahnya hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi,” jelasnya.

    Moga menegaskan, jika masyarakat yang meminta ganti rugi dipersulit bisa mengadukan keluhan tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

    “Bisa (laporkan), kan ada LPKSM ada BPSK,” tuturnya.

    Dapat Beras SPHP Tak Sesuai Takaran Bisa Ditukar

    Selain beras premium, masyarakat juga bisa menukar jika mendapat beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak sesuai takaran. Hal ini dipastikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Ahmad Rizal menjelaskan, semua tempat yang menjual beras SPHP harus dilengkapi dengan timbangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan beras SPHP ini sampai ke konsumen sesuai dengan takarannya.

    “Karena setelah beli, semua (beras) harus ditimbang. Timbangan ini untuk meyakinkan konsumen (takarannya) 5 kg. Kalau kurang (dari 5 kg), (konsumen) bisa tukar dengan yang 5 kg,” kata Ahmad Rizal, dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Kemudian, pedagang juga bisa menukar beras yang tidak sesuai takaran tersebut kepada Perum Bulog. Pedagang tinggal mengkalkulasikan jumlah pack beras SPHP yang tidak sesuai takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘pak ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” jelasnya.

    Ahmad Rizal juga mengatakan, penjualan beras SPHP diperketat dan dibatasi. Konsumen yang akan membeli harus menunjukkan foto KTP, kemudian akan diunggah di KlikSPHP, aplikasi untuk mendata penyaluran beras operasi pasar tersebut.

    “Kan ada KTP difoto dan sebagainya. Nanti di-upload di KlikSPHP. Di-upload sama pengecernya. Tujuannya, kalau nanti ada pengecekan dan sebagainya, ada buktinya,” pungkasnya.

    (ada/fdl)

  • Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih tak merebut pangsa pasar pelaku UMKM. Menurut Maman, UMKM justru dapat menjadi bagian Kopdeskel Merah Putih.

    Maman menegaskan Kopdeskel Merah Putih bukanlah sebuah ancaman bagi UMKM. UMKM justru dapat menjadi bagian anggota Kopdeskel Merah Putih.

    “Gak sama sekali. Justru itu bagus banget buat UMKM. Kan nanti kan macem-macem tuh bentuk-bentuk usahanya, ada yang usaha A, B, C, D. Yang akan menjadi anggota koperasi pastinya dari teman-teman UMKM, masyarakatnya. Oh, jadi justru kita happy banget,” kata Maman kepada awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menegaskan program tersebut dapat menambah afirmasi untuk pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Kopdeskel Merah Putih merupakan terobosan yang luar biasa. Dia pun menyambut suka cita dengan adanya program tersebut.

    “Justru ini salah satu tambahan amunisi dan affirmative action untuk pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Tapi, seperti apa nanti ini kan itu di Kementerian Koperasi, ya. Kalau kami tentunya happy sekali,” imbuh Maman.

    Seperti diketahui, pemerintah berencana membentuk 80.000 Kopdeskel Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik. Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.

    Sebanyak 103 percontohan Kopdes/ Kel Merah Putih disiapkan untuk diluncurkan pada 21 Juli mendatang. Rencananya, peluncuran tersebut akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    (kil/kil)

  • Perusahaan Modal Ventura Geber Sinergi Startup

    Perusahaan Modal Ventura Geber Sinergi Startup

    Jakarta –

    Anak usaha Bank Mandiri PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) berupaya menciptakan sinergi atau kolaborasi bisnis antara startup dengan ekosistem Mandiri Group.

    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & HR Mandiri Capital Indonesia Wisnu Setiadi mengungkapkan MCI berkomitmen untuk terus memperluas jaringan kolaborasi dan membuka akses bagi lebih banyak startup potensial di Indonesia untuk mendorong kreativitas, memperkuat sinergi, dan menciptakan dampak yang nyata.

    “MCI memiliki mandat yang unik, menjembatani startup dengan ekosistem Mandiri Group untuk menghadirkan solusi yang relevan. Dengan Holding dan 9 anak perusahaan di berbagai sektor industri keuangan, kami terus membuka ruang kolaborasi yang tidak terbatas hanya pada program akselerator. Meski ini baru batch kedua, kami percaya sinergi yang sudah terbentuk bisa menjadi awal untuk terbukanya sinergi selanjutnya,” kata dia dalam keterangannya (Jumat (18/7/2025).

    Sepanjang program, lima startup terpilih dibekali pendampingan intensif, baik dari sisi bisnis maupun teknis, melalui sesi mentoring dan networking yang melibatkan berbagai expert pada bidangnya seperti The Australian Trade and Investment Commission (Austrade), Amazon Web Services (AWS), Karna & Co. Law Firm, serta United Nations Development Programme (UNDP). Program ini menghasilkan kolaborasi bisnis, antara lain:

    * DOOgether – Pemanfaatan ruang secara kreatif sebagai fasilitas olahraga yang didukung teknologi terkini di kawasan MT Haryono, Jakarta.
    * GOERS – Integrasi system tiketing digital di Livin’ Sukha.
    * Mimin – Penerapan chatbot berbasis AI sebagai asisten pembelajaran digital bagi karyawan.
    * PrimaKu – Fitur pemantauan tumbuh kembang anak yang dapat di akses di Livin’ Sukha, sebagai bagian dari inisiatif peningkatan literasi dan akses kesehatan keluarga.
    * TADA – Meluncurkan loyalty engine dan rewards product untuk branchless banking agent bank Mandiri.

    Visi pengembangan jangka panjang dari MCI turut diperkuat oleh komitmen mitra seperti AWS, yang hadir memberikan dukungan teknis dan strategis bagi pertumbuhan startup binaan.

    “Saya berharap startup binaan akselerator MCI bisa jadi kebanggaan Indonesia dan menembus pasar global. Tiga pesan saya: jangan takut gagal, bangun teknologi yang siap scale, dan jaga efisiensi biaya lewat prinsip frugal architecture,” ungkap Country Manager AWS Indonesia Anthony Amni.

    (kil/kil)