Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Trump Luncurkan Stablecoin, Kripto yang Bikin Dolar AS Perkasa

    Trump Luncurkan Stablecoin, Kripto yang Bikin Dolar AS Perkasa

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani undang-undang mata uang kripto (crypto currency) yang nilainya dipatok terhadap dolar AS, disebut stablecoin. Penandatanganan dilakukan Trump pada Jumat (18/7/2025)

    Dikutip dari Reuters, Sabtu (19/7/2025), langkah ini menjadi tonggak penting yang bisa membuka jalan bagi aset digital untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran dan pengiriman uang.

    Rancangan undang-undang yang dinamakan GENIUS Act ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 308 suara mendukung dan 122 menolak. Mayoritas anggota dari Partai Republik dan Demokrat juga mendukung program tersebut.

    Sebelumnya, rancangan ini juga telah disahkan oleh Senat. Undang-undang ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi para pendukung kripto, yang selama ini mendorong agar industri ini memiliki kerangka hukum yang jelas, demi mendapatkan legitimasi lebih besar.

    Industri kripto dimulai pada tahun 2009 yang sangat inovatif namun sering diwarnai kekacauan dan spekulasi. Dalam acara penandatanganan, Trump mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak baik bagi dolar AS.

    “Penandatanganan ini adalah bentuk pengakuan besar atas kerja keras dan semangat pionir Anda. Ini baik untuk dolar, dan baik untuk negara,” sebut Trump.

    Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menambahkan bahwa teknologi baru ini akan memperkuat posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia, memperluas akses ke ekonomi berbasis dolar, dan meningkatkan permintaan terhadap surat utang negara AS yang menjadi penopang stablecoin.

    Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang dirancang agar nilainya tetap stabil, biasanya setara 1:1 dengan dolar AS. Selama ini, stablecoin banyak digunakan oleh trader kripto untuk memindahkan dana antar-token.

    Namun, industri berharap stablecoin bisa segera digunakan secara luas oleh masyarakat umum sebagai alat kirim dan terima uang yang cepat dan praktis.

    Undang-undang baru ini mensyaratkan bahwa stablecoin harus dijamin dengan aset-aset likuid, seperti uang dolar AS dan surat utang jangka pendek pemerintah.

    Selain itu, penerbit stablecoin juga diwajibkan untuk mengumumkan komposisi cadangan aset mereka ke publik setiap bulan. Perusahaan-perusahaan kripto dan para eksekutifnya percaya bahwa kerangka hukum seperti ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap stablecoin, sehingga bank, pelaku usaha ritel, dan masyarakat umum akan lebih yakin dan mau menggunakannya untuk transaksi instan.

    Menurut penyedia data kripto CoinGecko, nilai pasar stablecoin saat ini mencapai lebih dari US$ 260 miliar atau setara Rp 4.212 triliun (kurs Rp 16.200). Bank Standard Chartered bahkan memperkirakan bahwa angka ini bisa tumbuh menjadi 2 triliun dolar AS atau setara Rp 32.400 triliun pada 2028 jika undang-undang ini diterapkan secara penuh.

    (ily/hns)

  • Mau ‘Sulap’ Tebu Jadi BBM, Bahlil Minta Proyek Food Estate di Merauke Dikebut

    Mau ‘Sulap’ Tebu Jadi BBM, Bahlil Minta Proyek Food Estate di Merauke Dikebut

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasionai (DEN), Bahlil Lahadalia, meminta Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk mempercepat pengerjaan proyek food estate tebu 2 juta hektare di Merauke, Papua. Hal ini dilakukan guna memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Anggota Kedua dan Ketiga Dewan Energi Nasional (DEN) 2025. Dalam sidang tersebut, Bahlil juga meminta anggota DEN untuk dapat belajar dari Brasil yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

    “Mereka pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100% bisa pakai itu. Karena mereka pertaniannya bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang. Kita ini kan impor etanol dan metanol ini setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push untuk tebunya itu dikonversi ke etanol dan metanol saja,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Dalam sidang tersebut, terdapat sejumlah membahas terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini masih menunggu penetapan. Hal ini lantaran RPP KEN dinilai harus selaras dengan program hilirisasi, dan mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang, di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

    Bahlil juga menyebutkan bahwa PP KEN juga menyoroti perlunya pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain, baik dari sumber nasional maupun internasional.

    Setelah ditetapkan, PP KEN akan menjadi dasar bagi daerah untuk menetapkan perencanaan energi daerah dan kebijakan energi lintas sektor.

    “Untuk itu, DEN perlu melakukan pembinaan dan pendampingan teknis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan kebijakan energi lintas sektor bagi 38 provinsi, khususnya bagi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,” katanya.

    Topik lain yang dibahas pada Sidang Anggota DEN Ke-2 dan Ke-3 ini adalah usulan perubahan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2009 terkait Keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah, menyusul adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Selain itu, dibahas pula Indeks Perhitungan Kemandirian Energi Tahun 2024, yang menilai Aspek, Indikator dan Bobot Kemandirian Energi Nasional. Untuk meningkatkan kemandirian energi, DEN merekomendasikan dilakukannya peningkatan Reserve Replacement Ratio (RRR), di antaranya melalui eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan pasokan migas dan LPG serta substitusinya dengan optimalisasi sumber energi dari dalam negeri.

    (eds/eds)

  • RUPSLB Vale Indonesia Gagal Kuorum, Posisi Presdir Masih Kosong

    RUPSLB Vale Indonesia Gagal Kuorum, Posisi Presdir Masih Kosong

    Jakarta –

    PT Vale Indonesia Tbk (INCO) gagal menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Prosperity Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Hal ini lantaran kuorum kehadiran tidak terpenuhi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

    Head of Corporate Communications Vanda Kusumaningrum menjelaskan, pelaksanaan RUPSLB telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak-hak pemegang saham sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

    “Namun demikian, agenda yang direncanakan dalam RUPSLB tersebut tidak dapat ditetapkan karena tidak terpenuhinya kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan di bidang pasar modal,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Vanda menyampaikan, perseroan akan menjadwalkan ulang RUPSLB dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Hanya saja, ia belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya.

    “Informasi lebih lanjut mengenai jadwal RUPSLB yang baru akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Vanda menambahkan bahwa perseroan memastikan bahwa seluruh fungsi organisasi dan arah strategis perusahaan tetap berjalan secara efektif di bawah kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.

    Adapun berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam RUPSLB yang direncanakan digelar pada Jumat tersebut, salah satu mata acaranya ialah adanya perubahan susunan pengurus perusahaan. Dalam hal ini ialah untuk mengisi kekosongan posisi Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) perseroan.

    “Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik dan anggaran dasar perseroan, perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham,” tulis manajemen Perseroan dalam keterbukaan informasi.

    “Mata acara ini diusulkan antara lain sehubungan dengan kekosongan jabatan pada posisi Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Perseroan. Mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut untuk menetapkan pengangkatan Direktur baru guna mengisi posisi yang lowong,” tambahnya.

    (eds/eds)

  • Dahysat! Harga Emas Antam Naik Tinggi Jadi Semahal Ini

    Dahysat! Harga Emas Antam Naik Tinggi Jadi Semahal Ini

    Jakarta –

    Harga emas hari ini keluaran Logam Mulia Antam 24 Karat, Sabtu (19/7/2025) naik cukup tinggi. Harga emas hari ini naik sebesar Rp 10.000 dan berada di level Rp 1.927.000 per gram.

    Pada Jumat (18/7) kemarin, harga emas Antam turun tipis sebesar Rp 2.000 dan berada di level Rp 1.917.000 per gram. Sementara pada Kamis (17/7), harga emas Antam naik sebesar Rp 11.000 dan berada di level Rp 1.919.000 per gram.

    Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, dalam sepekan terakhir pergerakan emas Antam terpantau berada di rentang Rp 1.908.000 – Rp 1.927.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir pergerakan harga emas terpantau berada di rentang Rp 1.880.000-1.942.000 per gram.

    Harga emas hari ini untuk buyback emas Antam juga ikut naik Rp 10.000 per gram dan berada di level Rp 1.773.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45%, harus menyertakan NPWP untuk transaksinya.

    Rincian Harga Emas Hari Ini dari Antam 1 Gram hingga 1.000 Gram Sabtu 19 Juli 2025

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.013.500
    Harga emas 1 gram: Rp 1.927.000
    Harga emas 2 gram: Rp 3.794.000
    Harga emas 3 gram: Rp 5.666.000
    Harga emas 5 gram: Rp 9.410.000
    Harga emas 10 gram: Rp 18.765.000
    Harga emas 25 gram: Rp 46.787.000
    Harga emas 50 gram: Rp 93.495.000
    Harga emas 100 gram: Rp 186.912.000
    Harga emas 250 gram: Rp 467.015.000
    Harga emas 500 gram: Rp 933.820.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 1.867.600.000

    Demikian rincian harga emas hari ini keluaran Antam 1 gram hingga 1.000 gram, Sabtu (19/7/2025).

    (ily/hns)

  • Rencana RI Agar 2 Produk Dagang Ini Tak Kena Tarif Trump

    Rencana RI Agar 2 Produk Dagang Ini Tak Kena Tarif Trump

    Jakarta –

    Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) meski tarif sudah dipangkas dari 32% menjadi 19%. Negosiasi dilakukan sambil menunggu kebijakan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ikut melakukan pertemuan dengan pemerintah AS untuk negosiasi tarif, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Meski Presiden AS Donald Trump sudah memutuskan tarif 19% untuk Indonesia, masih ada ruang negosiasi di sana.

    “Tarif resiprokal kita kemarin dari Trump sudah memutuskan final 19%, tapi masih ada ruang negosiasi di sana,” kata Susiwijono kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

    Susiwijono menyebut pemerintah Indonesia sedang nego agar beberapa komoditas Indonesia yang dibutuhkan AS tidak dikenakan tarif 19%, melainkan 0%. Produk tersebut mulai dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, nikel, karet, hingga produk-produk pertanian jika ada ekspor ke AS.

    “Ada beberapa produk komoditas kita yang istilahnya itu sangat dibutuhkan AS, tidak bisa diproduksi di sana, tapi sangat reliable kalau diekspor dari Indonesia. Itu kita nego supaya tarifnya 0%. Itu banyak produknya sedang kita nego mulai CPO, kopi, kakao, sampai nikel ada list produknya cukup banyak,” ungkapnya.

    Dengan begitu, Susiwijono berharap tidak semua produk Indonesia kena tarif resiprokal final sebesar 19% dari AS. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengajukan kelompok-kelompok komoditas yang diharapkan bisa mendapatkan tarif 0%.

    “Kita yakin akan bisa nego sampai 0%. (Berapa komoditas) kelompok-kelompok komoditasnya mungkin nanti masih akan bertambah. Kita belum punya list pastinya, kan kita ajukan ke mereka,” ucapnya.

    Susiwijono menuturkan nantinya akan ada pernyataan bersama (joint statement) antara pemerintah Indonesia dan AS berisi dokumen final yang disepakati kedua negara. Dokumen tersebut akan keluar dalam waktu dekat.

    “Di situ nanti teman-teman akan melihat lengkap komitmen kita apa saja yang selama ini juga sudah mulai diberitakan. Nanti secara formal ada di joint statement itu. Ini kita sudah sepakat, dokumen finalnya sudah jadi. Kita tinggal nunggu,” beber Susiwijono.

    (kil/kil)

  • Nama Dicatut Pinjol Ilegal? Ini Cara Bersihkan di SLIK OJK

    Nama Dicatut Pinjol Ilegal? Ini Cara Bersihkan di SLIK OJK

    Jakarta –

    Kemudahan pinjaman online (pinjol) kadang dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab. Salah satunya dengan mencuri data orang lain untuk pinjol. Parahnya pencurian data ini digunakan untuk pinjaman pinjol ilegal.

    Beruntungnya juga pinjaman online (pinjol) ilegal tidak masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Sebab SLIK OJK hanya mencatat riwayat kredit dari lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, sedangkan pinjol ilegal beroperasi di luar pengawasan OJK.

    Karena utang pinjol ilegal ini tidak masuk dalam SLIK OJK, catatan kredit korban pencatutan nama atau pencurian data ini tidak akan terganggu. Sehingga tidak akan mempengaruhi pengajuan pinjaman atau kredit ke layanan keuangan legal lainnya.

    Namun tetap saja akibat dari pencatutan nama ke pinjol ilegal ini, seseorang bisa saja menerima tagihan atau bahkan intimidasi, meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Bila menghadapi situasi ini, penting untuk tetap tenang dan tidak panik.

    Sebab apabila menemukan layanan pinjol ilegal, masyarakat bisa melaporkan praktik ilegal itu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sebelum itu, masyarakat harus mengumpulkan terlebih dahulu bukti-bukti terkait aktivitas pinjol ilegal tersebut. Misalnya saja nama atau identitas pinjol, bisa berbentuk tautan laman atau aplikasi pinjol ilegal, bisa juga berbentuk tangkapan layar laman atau aplikasi pinjol ilegal tersebut.

    Bukti terkait aktivitas pinjol ilegal juga bisa berbentuk bukti transkasi bila sempat melakukan transaksi ataupun bukti penawaran apabila sempat mendapatkan tawaran dari pinjol ilegal.

    Laporkan Pinjol Lewat Saluran Resmi OJK

    OJK menyediakan beberapa saluran resmi yang dapat digunakan untuk melaporkan pinjol ilegal. Berikut ini daftarnya:

    – Telepon 157 (Layanan Konsumen OJK)
    – WhatsApp di nomor 081-157-157-157
    – Email: konsumen@ojk.go.id
    – Website: https://kontak157.ojk.go.id

    Yang jelas, sebelum melapor masyarakat perlu menyiapkan alamat email atau nomor telepon yang aktif, nomor produk jasa keuangan yang mau diadukan atau bukti-bukti kehadiran pinjol ilegal, dan kronologi kejadian apabila sudah melakukan transaksi dengan pinjol ilegal.

    Masyarakat harus menyiapkan scan identitas diri, scan bukti-bukti keberadaan pinjol ilegal ataupun bukti transaksi bila ada, dan juga scan surat pernyataan di atas meterai bahwa kasus yang diadukan tidak dalam proses peradilan.

    Laporkan Pinjol Lewat Saluran Resmi Komdigi

    Laporan keberadaan pinjol ilegal bisa juga dilakukan ke Komdigi dengan cara mengakses website resmi aduankonten.id. Semua bukti, tawaran, ataupun ancaman keberadaan pinjol ilegal bisa dilaporkan lewat situs tersebut.

    Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat misalnya terdapat URL/Link, screenshot, dan alasan pelanggaran kemudian terverifikasi melanggar peraturan perundangan di Indonesia akan diproses/ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

    Jika ditemukan bahwa terdapat pelanggaran peraturan perundangan untuk situs/website maka akan dilanjutkan proses pemblokiran secara langsung oleh Kementerian Komdigi. Jika ditemukan pelanggaran peraturan perundangan untuk konten media sosial, maka aduan akan diteruskan untuk proses pemblokiran/take down ke penyedia platform media sosial.

    Cara melaporkan pinjol ilegal lewat situs Komdigi adalah sebagai berikut

    1. Kunjungi laman https://aduankonten.id/
    2. Daftarkan diri melalui form “Pendaftaran Pelapor”
    3. Unggah tautan ( link) serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai dengan alasan kenapa melaporkan konten tersebut
    4. Pantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten.

    (igo/fdl)

  • Stasiun Lidah Tanah, Warisan Belanda di Sumut yang Kini Aktif Kembali

    Stasiun Lidah Tanah, Warisan Belanda di Sumut yang Kini Aktif Kembali

    Foto Bisnis

    Tripa Ramadhan – detikFinance

    Sabtu, 19 Jul 2025 10:00 WIB

    Sumatera Utara – Stasiun Lidah Tanah di Sumut aktif kembali layani penumpang sejak Februari 2025. Bangunan warisan Belanda tahun 1902 ini dulunya hanya jalur persilangan kereta.

  • Tahun Depan UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal!

    Tahun Depan UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal!

    Jakarta –

    Sertifikasi halal bagi UMKM diberi tenggang waktu hingga Oktober 2026. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan mulai Oktober 2026 nanti tidak ada tawar-menawar lagi bagi UMKM bersertifikat halal.

    Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat S. Burhanuddin mengatakan memang sertifikasi halal diberlakukan secara bertahap. Untuk UMKM, diberikan relaksasi sampai Oktober 2026.

    Awalnya, batasan pendaftaran sertifikasi halal dipatok pada 17 Oktober 2024. Artinya sebelum tanggal tersebut semua UMKM harus sudah mendapatkan sertifikat halal. Dia berharap pada saat target kewajiban sertifikat halal pada 2026 mendatang, tidak ada relaksasi lagi.

    “Mudah-mudahan tahun 2026, bulan Oktober itu tidak tawar-menawar lagi. UMKM sudah siap untuk bersertifikat,” jelas Mamat dalam acara konferensi pers, di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Untuk itu, pada 2025, BPJPH menargetkan 3,5 juta sertifikat halal yang diterbitkan untuk UMKM. Dari periode 2019 hingga 30 Juni 2025, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal sebanyak 2.348.061 dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk.

    Dari total akumulasi tersebut, berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak 97,2% dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8% melalui skema regular.

    Menurut skala usaha, mayoritas sertifikasi halal yang diterbitkan pada triwulan-II 2025 mayoritas diterbitkan bagi pengusaha usaha mikro, yakni 607.326 sertifikasi halal atau 92,79% dari total. Sementara itu, usaha kecil tercatat sebanyak 24.013 sertifikasi halal (3,67%), usaha menengah 11.125 sertifikasi halal (1,70%), dan usaha besar 12.054 sertifikasi halal (1,84%).

    “Untuk sampai bulan Juni memang seperti ini. Bahwa sertifikat halal di bulan pertama dan kedua ada kenaikan. Kenapa ada kenaikan? Karena di situ kami memberikan layanan gratis kepada UMKM. Kita memberikan kuota ada 1 juta untuk layanan UMKM. Nah, ini sudah terserap sekian 654 ribu,” jelas Mamat.

    Mamat menegaskan BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal menerapkan standar dan harus melalui serangkaian pemeriksaan. Maka dalam proses pemeriksaan itu, Mamat mengklaim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani, terutama untuk UMKM.

    BPJPH bekerjasama dengan Kementerian UMKM ini untuk memberikan fokus kepada UMKM agar mereka mendapatkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan murah.

    “Untuk jangka waktu 2 tahun ini sampai 2026, kita sedang mengejar target itu agar 2 tahun yang akan datang, UMKM sudah siap,” terang Mamat.

    (rea/kil)

  • Utang Belum Lunas, Dagangan Sepi

    Utang Belum Lunas, Dagangan Sepi

    Jakarta –

    Di balik riuh kicauan burung di Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdengar cerita pahit dari para pedagang yang akan direlokasi. Mulai dari masih terlilit utang hingga minim pemasukan karena dagangan sepi.

    Setelah ekonomi para pedagang terguncang pandemi dan penutupan pasar karena revitalisasi, banyak dari mereka belum mampu bangkit. Bahkan ada yang kesulitan hanya untuk mengisi barang dagangan.

    Cahyono, salah seorang pedagang, mengaku kondisi saat ini sangat berat. Penjualan sepi, modal tak kunjung kembali, sementara kewajiban terus menumpuk.

    “Kondisi ekonomi saja nggak usah direlokasi saja kita sudah ambruk. Bisa lihat barang-barang pada kosong. Sudah nggak kuat, sudah sepi, persaingannya sudah ketat sekali,” kata Cahyono saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (18/7/2025).

    Utang Menumpuk Sejak Revitalisasi

    Masalah tidak berhenti di sepinya pelanggan. Cahyono menjelaskan bahwa revitalisasi pasar pada 2022 lalu membuat para pedagang terpaksa tidak berjualan selama berbulan-bulan. Untuk bertahan, sebagian besar dari mereka harus berutang ke bank atau mengandalkan pinjaman modal usaha.

    “Dulu 8 bulan kita itu kan direnovasi. Kita 8 bulan nggak jualan. Sudah masuk baru berjalan mau 2 tahun, baru masih cari pelanggan, sudah harus relokasi. Kan modalnya saja kita semua pada pinjem bank. Ada BRI, ada KUR, ada macem-macem. Terus mulanginnya gimana?” keluh Cahyono.

    Beban ini menjadi lingkaran tak berujung. Tanpa omzet yang memadai, mereka sulit menyicil pinjaman. Tanpa modal, mereka tak bisa beli stok. Beberapa bahkan harus menunda pembayaran ke pemasok dan karyawan.

    “Urusan dengan bank bermasalah, urusan dengan supplier bermasalah, urusan dengan tagihan bermasalah, urusan dengan karyawan bermasalah. Pasti besar efeknya, luar biasa,” sambung Cahyono.

    Kini pasar hewan tersebut rencananya ingin direlokasi, yang membuat para pedagang semakin pening akan nasib mereka di masa depan. Terlebih bagaimana mereka harus mencari pelanggan baru di tempat baru.

    “Saya sebagai pedagang pindah ke tempat yang baru, itu belum tentu bisa jalan. Bagaimana? Ke tempat baru cari pelanggan baru. Kemarin saja kita ditutup 8 bulan sudah kayak apaan, sudah hilang pelanggan. Sekarang mau direlokasi, berat,” ucapnya.

    “Sama aja kita, ya sudah mati. Mati, walaupun disediakan tempat saja mati. Apalagi nggak disediakan tempat. Artinya sudah digusur begitu ya, habis,” tandas Cahyono.

    Bukan Sekadar Relokasi, Tapi Masalah Finansial Struktural

    Mukhlisin, pedagang lainnya, mengakui sebagian besar rekan sesama pedagang masih dibebani utang hingga saat ini. Walau ia sendiri tidak punya cicilan ke bank, kondisi keuangan tetap membuatnya resah.

    “Kalau hutang ke bank iya. Kalau pinjol kayaknya sih nggak ada. Nggak ada pernah dengar gitu, nggak ada sih. Alhamdulillah sih. Kalau pinjol memang prosesnya gampang cuma balikinnya yang susah,” kata Mukhlisin.

    “Tapi kayaknya juga banyak yang pada belum lunas KUR, dengar-dengar gitu. Katanya utang saja belum lunas kok disuruh pindah,” tambahnya.

    Tanpa Tabungan, Bertahan pun Sulit

    Meski tidak terlilit utang, Mukhlisin juga mengaku tidak memiliki simpanan. Tabungan sudah habis untuk modal bertahan pasca-revitalisasi. Padahal kebutuhan hidup terus berjalan.

    “Saya terus terang KUR nggak punya tapi duit juga punya. Makanya saya juga ‘dag dig dug’,” ucapnya dengan nada khawatir.

    (fdl/fdl)

  • Terungkap Biang Kerok Harga Beras Naik

    Terungkap Biang Kerok Harga Beras Naik

    Jakarta –

    Harga beras mengalami kenaikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap kenaikan ini terjadi karena saat ini masa panen pertama telah selesai.

    Saat musim panen habis, sejumlah wilayah telah mengalami penurunan produksi karena petani memasuki masa tanam kedua. Zulhas mengatakan, panen raya akan berlangsung lagi mulai Agustus 2025.

    “Kalau musim panen itu kemarin, panen raya mulai Maret, April. Saat ini masih belum (panen lagi). Baru bulan depan panen raya lagi, Agustus,” terang Zulhas ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton dari Juli hingga Desember 2025. Beras SPHP ini dijual dalam kemasan 5 kilogram (kg) dan bisa dibeli di pasar tradisional hingga Koperasi Desa Merah Putih.

    Harga beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.500/kg, artinya jika 5 kg maka Rp 62.500/kg. Zulhas mengatakan harapannya dengan intervensi ini, harga beras bisa stabil.

    “Dengan harga Rp 62.500/5 kg jatuhnya Rp 12.500/kg. Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga yang di beberapa tempat ada kenaikan,” terangnya.

    Harga Beras Bakal Turun 1-2 Minggu Lagi

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah penyaluran beras SPHP ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat. Ia meyakini, harga beras akan turun satu sampai dua minggu lagi.

    “Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” terangnya.

    Untuk penyaluran beras SPHP ke seluruh Indonesia, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, Jumat (18/7/2025) pukul 17.30 WIB, rata-rata harga beras medium secara nasional Rp 14.314/kg. Angka itu 14.51% di atas HET beras medium Rp 12.500/kg.

    Kemudian, harga beras premium secara rata-rata nasional Rp 16.072/kg. Angka itu naik 7,87% dari HET beras premium Rp 14.900/kg.

    (ada/fdl)