Presiden Prabowo Subianto menyentil, orang kaya yang biasanya akan membuat perusahaan, Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha. Ia menyayangkan, selama ini konsep koperasi cenderung untuk orang yang lemah.
Padahal, menurut Prabowo koperasi bisa menjadi alat yang kuat. Dirinya menyebut konsep koperasi seperti lidi.
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengungkap penipuan beras oplosan yang dilakukan pengusaha telah merugikan masyarakat Indonesia Rp 100 triliun per tahun. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah susah payah mencari uang untuk kesejahteraan rakyat.
Mirisnya lagi, keuntungan ratusan triliun itu hanya dinikmati empat hingga lima kelompok usaha saja. Prabowo pun meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun, Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai, inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Prabowo mengatakan kasus perberasan ini merupakan upaya pengkhianatan kepada bangsa dan ingin masyarakat Indonesia terus lemah dan miskin. Ia menegaskan tidak terima atas kasus yang terjadi.
“Saya anggap ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom
Prabowo pun tak terima. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan pengusaha beras yang merugikan harus bisa mengembalikan kerugian masyarakat Rp 100 triliun. Kalau tidak, pemerintah tak akan segan menyita penggilingan-penggilingan terkait.
“Saya perintahkan Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu panggilan-penggiling padi yang brengsek itu,” ucapnya.
Sebagai informasi, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
(ada/fdl)
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto hari ini meluncurkan sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada sejumlah kegiatan bisnis yang akan dijalankan oleh Kopdeskel Merah Putih.
Prabowo menegaskan Kopdeskel Merah Putih harus memihak petani, peternak hingga nelayan. Setiap desa, lanjut Prabowo, akan mempunyai gudang untuk menyimpan hasil produksi setempat.
“Nanti tiap Desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpan,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).
Lebih lanjut, di gudang itu terdapat pendingin maupun cold storage. Dengan begitu, hasil produksi, seperti pertanian serta perikanan dapat disimpan. Menurut Prabowo, penyimpanan lemari es itu bahkan ada yang berukuran besar
Selain itu, setiap Kopdeskel Merah Putih juga akan terdapat berbagai macam gerai, seperti gerai sembako hingga gerai simpan pinjam.
“Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai. Ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam. Berarti Himbara itu bisa punya kehadiran di tiap desa, mereka bisa kasih super mikro finance ya bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi,” tambah Prabowo.
Tak ketinggalan, ada apotek serta klinik desa yang menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau. Bahkan, Prabowo mengupayakan obatan-obatan itu dapat diakses dengan gratis bagi yang kurang mampu.
“Kemudian harus ada apotek setiap desa yang menjual obat generik. Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu ya kita upayakan nggak bayar,” jelas Prabowo.
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
(rea/kil)
Jakarta –
Seluruh peserta BPJS Kesehatan diwajibkan untuk membayar iuran jaminan kesehatan yang besarannya bergantung kepada jenis kepesertaan. Namun bagaimana dengan mereka Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)?
Untuk diketahui, PBI JK adalah program bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang beruntung. Sehingga Peserta PBI JK bisa menikmati layanan kesehatan tanpa biaya, karena iuran sudah dibayarkan pemerintah.
Namun sesuai Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sehingga tak semua orang bisa menjadi penerima bantuan sosial ini.
Sementara untuk nilai iuran yang dibayar pemerintah untuk PBI JK sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2024. Di mana dalam beleid tersebut iuran bagi peserta PBI JK yaitu sebesar Rp 42.000,00 per orang per bulan.
“Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat,” Tulis Pasal 3 Ayat (2) aturan tersebut.
Kemudian untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI JK sesuai kapasitas fiskal daerah. Artinya Pemda ikut membayar sebagian Iuran peserta BPJS Kesehatan gratis di wilayahnya.
“Pembayaran Kontribusi Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari transfer ke daerah,” sambung Pasal (3) Ayat (6) PMK Nomor 51 Tahun 2024.
Cara Cek Status Penerima Bansos PBI JK
Untuk bisa mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PBI JK, ada beberapa metode mudah yang bisa dilakukan untuk cek status kepesertaan masyarakat yakni:
Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan WhatsApp resmi BPJS Kesehatan di nomor 0811-8750-400 (nama bot: Chika). Pilih opsi Cek Status Peserta, kemudian masukkan NIK atau nomor BPJS serta tanggal lahir (format YYYYMMDD). Dalam beberapa saat yang bersangkutan akan menerima informasi lengkap tentang status kepesertaannya masing-masing.
Download aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store. Setelah login menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK, yang bersangkutan dapat langsung mengecek status kepesertaan di halaman utama aplikasi dengan mudah dan praktis.
Jika yang bersangkutan lebih suka layanan langsung, cukup hubungi nomor call center BPJS Kesehatan di 165. Sampaikan NIK atau nomor kartu BPJS kepada petugas, dan mereka akan membantu memberikan informasi status kepesertaan yang bersangkutan.
Alternatif terakhir, masyarakat bisa secara langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jangan lupa membawa KTP serta kartu kepesertaan untuk mempermudah proses pengecekan secara langsung.
Tonton juga video “Dirut BPJS Kesehatan Bicara 7,3 Juta PBI JK Yang Dinonaktifkan” di sini:
(igo/fdl)
Jakarta –
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menyediakan produk-produk yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk obat. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk dapat menyediakan obat-obat gratis di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Hal ini disampaikan Prabowo pada momentum peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berlangsung hari ini. Prabowo menyebut pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih ini dapat memangkas rantai distribusi serta menyediakan akses produk-produk penting untuk masyarakat, termasuk obat-obatan.
Apotek desa atau klinik desa menjadi salah satu unit bisnis yang wajib dijalankan Kopdeskel Merah Putih. Bahkan Prabowo akan mengusahakan obat-obat itu dapat secara gratis diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lah yang mengupayakan kehadiran obat gratis di Kopdeskel Merah Putih.
“Ya, kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan, yang mengupayakan Menteri Keuangan semakin stress. Tapi nggak papa Bu ini mulia nama ibu kan Sri Mulyani jadi harus yang mulia mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).
Prabowo menekankan layanan obat gratis bagi yang tidak mampu di Kopdeskel Merah Putih dapat dilaksanakan jika anggarannya tersedia. “Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stress. Apalagi ini, idenya Presiden ini. Kalau nanti ada dananya, khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis,” tambah Prabowo.
Menurut dia, akses obat-obatan penting bagi rakyat kecil. Apalagi yang ekonominya masih lemah. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pertahanan karena membentuk lembaga farmasi untuk membuat obat generik dengan harga murah.
“Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau dan untuk itu. Terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah,” jelas Prabowo.
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
Tonton juga video “Prabowo: BPS Lapor ke Saya, Angka Pengangguran-Kemiskinan Menurun” di sini:
(rea/kil)
Foto Bisnis
Andhika Prasetia – detikFinance
Senin, 21 Jul 2025 14:30 WIB
Klaten – Presiden Prabowo Subianto meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, usai meluncurkan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih se-Indonesia.
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menjamin hasil tani para petani di desa tidak akan rusak dan bisa tetap segar ketika dibawa ke pasar. Hal ini bisa terwujud usai dirinya melakukan Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, selama ini masalah petani di desa adalah kurangnya transportasi yang baik untuk mengirim hasil bumi ke pasar. Kadang-kadang, karena tidak ada alat transportasi yang memadai, banyak hasil bumi yang sudah rusak sebelum bisa dijual.
Dengan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Prabowo menawarkan hal yang berbeda. Di setiap Koperasi Merah Putih sudah dilengkapi langsung kendaraan pengangkut. Dengan begitu hasil tani bisa dikirim ke pasar sebelum rusak.
“Setiap koperasi akan ada dua kendaraan, satu truk, satu pick up yang lebih kecil. Jadi nanti semua hasil tani tidak akan puso tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera (dikirim) ke Kabupaten atau ke sentra-sentra pasar,” beber Prabowo dalam peluncuran yang dilakukan di KDMP Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Presiden Prabowo akan meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom
Bukan cuma hasil bumi yang bisa segera dikirim. Prabowo juga menjamin barang-barang kebutuhan masyarakat desa bisa juga dikirim dengan tepat waktu tanpa perlu ada kelangkaan karena kurangnya transportasi.
Prabowo percaya kendaraan yang ada juga dapat memberikan akses transportasi bagi masyarakat. Misalnya untuk berdagang di pasar bagi ibu-ibu, ataupun antar jemput anak sekolah di desa. Rantai pasok akan hadir lebih baik dengan adanya Koperasi Merah Putih.
“Demikian juga yang kendaraan yang lebih kecil pick up itu juga bisa muncul ke ruko-ruko untuk memberi akses, dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang bisa dipakai untuk antar anak sekolah dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan dua kendaraan tiap desa. Saya berharap rantai distribusi akan diperlancar,” papar Prabowo.
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
Tonton juga video “Momen Prabowo Sempat Bergaya Pidato Sambil Pakai Teks” di sini:
(hal/rrd)
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengungkap saat ini sedang terjadi penyimpangan pada distribusi sejumlah komoditas pangan di Indonesia. Pertama, kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun/tahun.
Kasus beras ini bukan hanya mengoplos, Prabowo menyebut pengusaha dengan berani melabelkan kualitas premium pada beras berkualitas biasa. Masalah ini juga sedang di negara tetangga, Malaysia.
“Beras biasa, ganti aja stempel premium, tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau waktu menjadi Menteri Pertanian dulu sudah ditindak, muncul lagi muncul lagi mencoba-coba,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Dia pun meminta Kapolri hingga Jaksa Agung untuk mengusut tuntas masalah tersebut, sehingga kerugian masyarakat tidak terjadi lagi.
“Kapolri, Jaksa Agung tolong dikejar yang bandel-bandel itu ya, biar masuk yang Rp 100 triliun itu setiap tahun, nakal,” tegasnya.
Kasus pada beras juga terjadi pengurangan takaran. Tak hanya beras, Prabowo mengatakan sebelumnya minyak goreng juga dikurangi takarannya.
“Minyak goreng ya botol dikurangi 10% 20%. Besar loh, 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ungkapnya.
Dengan berbagai kasus tersebut, Prabowo menyadari banyak anomali yang terjadi saat ini dan harus diselesaikan secara cepat. Ia meyakini teknologi di Indonesia telah mumpuni untuk mengusut tuntas masalah ini.
“Negara kita sangat kaya. Anomali-anomali ini sekarang bisa kita cepat kita lacak, laboratorium untuk memeriksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya sudah banyak di daerah-daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” tuturnya.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom
Sebagai informasi, belakangan ini memang ramai informasi 212 merek beras dioplos, mengurangi takaran kemasan, hingga pelanggaran mutu-kualitas beras. Kasus ini menyeret perusahaan-perusahaan beras besar yang telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengimbau produsen beras dari 212 merek menurunkan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini sebagai tindaklanjut temuan beras oplosan, pelanggaran takaran, mutu hingga kualitas beras.
Selain menurunkan harga sebagai bentuk tanggungjawab, Amran juga meminta produsen beras membenahi kualitas beras yang diedarkan. Jadi jangan sampai masyarakat membeli beras harga premium, ternyata isinya kualitas medium.
“Kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi bukan saja HET, harus (perbaikan) kualitas. Jadi menjual barang, katakanlah premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, (isinya harus) medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin dan berkala,” kata Amran ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).
Sementara kasus minyak goreng yang dikurangi takarannya terjadi pada Minyakita. Kasus ini juga diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Penemuan terjadi ketika melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Temuannya, Minyakita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya 750 hingga 800 mililiter (ML).
Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Dalam sidak itu, pedagang juga menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seharusnya Rp 15.700/liter, tetapi dijual Rp 18.000/liter.
“Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.
Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:
(ada/fdl)
Jakarta –
Dunia kerja bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tahan di tengah jalan. Pesan ini disampaikan Direktur Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Arief Kurnia Risdianto, di hadapan ratusan anak muda dalam konferensi tahunan Young On Top National Conference (YOTNC) 2025 yang digelar di Jakarta.
Arief membagikan kisahnya meniti karier dari nol di perusahaan BUMN hingga kini menduduki posisi direktur. Menurutnya, tidak ada kesuksesan instan di dunia kerja, apalagi untuk generasi muda yang masih membangun pondasi karier.
“Saya mulai berkarier di BUMN sejak 2003. Meskipun sekarang menjabat sebagai direktur, posisi ini saya capai setelah 15 tahun perjalanan dan pembelajaran di Pertamina,” ujarnya dalam sesi talkshow YOTNC ke-15 di Balai Kartini.
Arief juga menggarisbawahi pentingnya endurance dan resiliensi dalam dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.
“Karier itu bukan lari sprint, tapi maraton. Kita harus bisa mengatur energi, semangat, dan passion agar tetap menyala sepanjang perjalanan karier,” tambahnya.
Satu pesan lain yang ditekankan Arief adalah soal persepsi kerja cerdas versus kerja keras. Menurutnya, kerja cerdas justru hanya bisa dilakukan setelah seseorang melewati fase kerja keras terlebih dahulu.
“Kerja cerdas hanya bisa dilakukan setelah seseorang melewati fase kerja keras dan membangun kompetensi yang mumpuni,” tegasnya.
Arief hadir di panggung YOTNC sebagai perwakilan dari PGN dalam rangkaian program PGN Muda Maju, yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka.
Program PGN Muda Maju sendiri telah berlangsung sejak 11 Juni 2025, berisi pelatihan daring yang membekali mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan keterampilan penting seputar manajemen karier, pengembangan karakter, kesehatan mental, hingga strategi menghadapi transformasi digital dan dunia kerja masa depan.
Dalam acara puncak YOTNC ini pula, PGN menyerahkan secara simbolis beasiswa PGN Muda Maju kepada 20 dari total 40 mahasiswa berprestasi terpilih. Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan nyata PGN dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.
“PGN Muda Maju adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung generasi muda Indonesia agar siap bersaing di dunia profesional. Kami ingin membantu mahasiswa membentuk mindset dan karakter yang kuat untuk bisa sukses, bukan hanya di kampus, tapi juga di dunia kerja dan masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman.
Melalui kolaborasi dengan komunitas Young On Top, PGN berharap program ini bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus menyulut semangat kepemimpinan dan kontribusi positif di kalangan generasi muda Indonesia.
(igo/fdl)
Jakarta –
Perjalanan dari Medan ke Danau Toba yang biasanya memakan waktu hingga enam jam bakal memangkas waktu tempuh jadi hanya dua jam. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) siap dibuka fungsional pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) terus mengejar penyelesaian pembangunan ruas tol sepanjang 103,52 kilometer tersebut. Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin, mengatakan pembangunan Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar segmen Sinaksak-Simpang Panei sudah hampir rampung.
“Hingga Juli 2025, progres pembangunan Seksi 4 sudah mencapai 99,19% dan diharapkan ruas tol ini dapat dioperasikan secara fungsional pada momen Natal 2025 dan Tahun baru 2026,” ujar Dindin, Senin (21/7/2025).
Saat ini, Hamawas sudah mengoperasikan Seksi 1 hingga Seksi 3, serta sebagian Seksi 4 yang menghubungkan Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak sepanjang 90,63 kilometer. Pembangunan tinggal menyisakan segmen Sinaksak-Simpang Panei sepanjang 13 kilometer.
Tol Kutepat yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diyakini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan. “Jalan tol ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perjalanan, tetapi juga memperbesar peluang kunjungan wisatawan ke Danau Toba, baik domestik maupun mancanegara,” ungkap Dindin. Menurutnya, lonjakan wisatawan akan berdampak pada pertumbuhan UMKM, hotel, restoran, hingga industri kreatif lokal.
Selain faktor ekonomi, pembangunan akses menuju destinasi wisata vulkanik terbesar dunia ini juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya masyarakat sekitar. Hamawas memastikan pengembangan kawasan wisata tetap ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya.
Keberlanjutan pembangunan Tol Kutepat disebut akan menjadi game changer bagi distribusi logistik dan pengembangan kawasan industri di Sumatera Utara.
General Manager Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (UGG), Azizul Kholis, mengapresiasi percepatan pembangunan ini. Ia menyebut dampak positifnya sudah terasa di daerah sekitar Danau Toba.
“Hanya dalam waktu satu bulan, selama liburan Juni-Juli 2025, Kabupaten Samosir berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 887 juta,” ungkap Azizul. Ia menegaskan, percepatan konektivitas seperti ini terbukti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan UMKM, hingga memperkuat ekonomi lokal.
Tonton juga video “Heboh Polisi Tanya ‘SIM Jakarta’ ke Pemobil di Tol” di sini:
(shc/rrd)