Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Ini Daftar BPR yang Terdaftar dan Diawasi OJK Tahun 2025

    Ini Daftar BPR yang Terdaftar dan Diawasi OJK Tahun 2025

    Jakarta –

    Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang secara khusus melayani kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Fokus utamanya adalah memberikan akses layanan perbankan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan kondisi ekonomi setempat.

    Dalam situs resmi OJK dijelaskan BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

    Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas (kecuali kegiatan penukaran valuta asing), dan perasuransian (kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama), dan lain-lain sebagaimana yang telah tertuang dalam UU P2SK.

    Namun BPR dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat

    1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

    2. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;

    3. Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;

    4. menaruh dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana ke Bank lain;

    5. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

    6. Melakukan penyertaan modal pada lembaga pengawal BPR sesuai dengan peraturan yang diatur dalam ketentuan peraturan-undanganBPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

    7. Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sarna dengan selain LJK dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada Nasabah;LJK lain dan kerja sarna dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;

    8. melakukan kegiatan pengalihan pulsa; dan/atau

    9. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

    Daftar BPR yang Terdaftar dan Diawasi OJKBPR yang Terdaftar dan Diawasi OJK

    Di Indonesia sudah banyak sekali BPR, bahkan hampir seluruh provinsi di Indonesia terdapat BPR. Bahkan dalam data Daftar Alamat Kantor Pusat BPR, setidaknya terdapat 1.356 entitas yang tercatat di dalamnya.BPR, bahkan hampir semua provinsi di Indonesia terdapat BPR. Bahkan dalam data Daftar Alamat Kantor Pusat BPR, setidaknya terdapat 1.356 entitas tercatat di dalamnya.

    Sebagai contoh, berikut daftar BPR yang terdaftar dan diiklankan oleh OJK:BPR yang terdaftar dan diawasi oleh OJK:

    1. PT BPR DANA USAHA 2. PD BPR BANK KOTA BOGOR 3. PT BPR MARCORINDO PERDANA 4. PT BPR SINAR TERANG 5. PT BPR MULYA ARTA 6. PT BPR KOPERINDO JAYA 7. PT BPR ADIPURA SANTOSA 8. PT BPR PANDANARAN JAYA 9. PT BPR MULTI ARTHA BERSAMA 10. PT BPR PANTURA ABADI 11. BPR Palu Lokadana Utama 12. PT BPR BANK SHINTA PUTRA 13. PT BPR NUSANTARA ARTHA MAKMUR 14. PT BPR HASA MITRA JAWA BARAT 15. PT BPR CIKARANG RAHARJA 16. PT BPR CITRA LADON RAHARJA 17. PT BPR DANA USAHA 19. PT BPR DAYA ARTA 20. PT BPR MULIATAMA DANANANJAYA 21. PT BPR PANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA 22. PT BPR SIRAYA KARYA BAKTI 23. PT BPR AKASIA MAS 24. PT BPR BRINGIN DANA SEJAHTERA 25. PT BPR POLATAMA KUSUMA 26. PT BPR PUSAKA DANA 27. PT BPR DANA MULTI GUNA 28. PT BPR PUSPITA SARI 29. PT BPR SANGGABUANA AGUNG 30. PT BPR KAWANBPR DANA USAHA
    BPR BANK KOTA BOGOR
    BPR MARCORINDO PERDANA
    BPR SINAR TERANG
    BPR MULYA ARTA
    BPR KOPERINDO JAYA
    BPR ADIPURA SANTOSA
    BPR PANDANARAN JAYA
    BPR MULTI ARTHA BERSAMA
    BPR PANTURA ABADI
    BPR Palu Lokadana Utama
    BPR BANK SHINTA PUTRA
    BPR NUSANTARA ARTHA MAKMUR
    BPR HASA MITRA JAWA BARAT
    BPR CIKARANG RAHARJA
    BPR CITRA LADON RAHARJA
    BPR DANA USAHA
    BPR DAYA ARTA
    BPR MULIATAMA DANANJAYA
    BPR PANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA
    BPR SIRAYA KARYA BAKTI
    BPR AKASIA MAS
    BPR BRINGIN DANA SEJAHTERA
    BPR POLATAMA KUSUMA
    BPR PUSAKA DANA
    BPR DANA MULTI GUNA
    BPR PUSPITA SARI
    BPR SANGGABUANA AGUNG
    BPR KAWAN

    Penting untuk diketahui, daftar BPR ini tidak lengkap dan hanya sebagian contoh. Untuk daftar lengkap BPR yang berizin, silakan mengunjungi situs resmi OJK.BPR ini tidak lengkap dan hanya sebagian contoh. Untuk daftar lengkap BPR yang berizin, silahkan mengunjungi situs resmi OJK.

    Tonton juga video “Jangkau Daerah Terluar, OJK Bersama Media Perkuat Literasi Keuangan di Desa Geser” di sini:

    (igo/fdl)

  • Harga Mahal yang Dibayar RI Usai AS Turunkan Tarif Jadi 19%

    Harga Mahal yang Dibayar RI Usai AS Turunkan Tarif Jadi 19%

    Jakarta –

    Harga mahal harus dibayar Indonesia usai berhasil melakukan negosiasi tarif barang masuk ke Amerika Serikat (AS) menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

    Presiden AS Donald Trump menyebut Indonesia kini harus memenuhi sederet komitmen besar, salah satunya pembelian produk miliaran dolar.

    Melalui unggahan di akun resmi Truth-nya, Trump mengatakan Indonesia akan menandatangani perjanjian impor senilai puluhan miliar dolar untuk membeli pesawat Boeing, produk pertanian, dan energi dari AS tulis Trump.

    Dalam unggahan yang dikutip Kamis (24/7/2025), Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$) serta produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun.

    Kemudian untuk pengadaan pesawat udara senilai US$ 3,2 miliar atau sekitar Rp 52 triliun. Pengadaan akan dilakukan oleh Garuda untuk membeli puluhan pesawat Boeing.

    Setidaknya, ada delapan poin utama dalam kesepakatan dagang dalam negosiasi tarif tersebut:

    1. Menghapus Hambatan Tarif

    Indonesia disebut akan menghapus hambatan tarif secara preferensial pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia. Hal ini berlaku untuk semua sektor, termasuk semua produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, dan bahan kimia.

    Dengan demikian, dapat menciptakan peluang akses pasar secara komersial untuk seluruh jenis ekspor AS serta mendongkrak lapangan kerja AS yang berkualitas tinggi.

    2. Penghapusan Hambatan Non-Tarif untuk Ekspor Industri AS

    Indonesia disebut akan menghapus berbagai hambatan non-tarif dalam sembilan hal. Pertama, membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal. Hal ini Merujuk pada aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang menjadi salah satu syarat produk AS bisa dijual di Indonesia.TKDN) yang menjadi salah satu syarat produk AS bisa dijual di Indonesia.

    Kedua, menerima kendaraan yang dibuat sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS. Ketiga, menerima sertifikat FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan izin pemasaran sebelumnya untuk alat kesehatan dan farmasi.FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan otorisasi pemasaran sebelumnya untuk alat kesehatan dan farmasi.

    Keempat, membebaskan ekspor kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya AS dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan yang memberatkan.

    Kelima, Membawa impor atau persyaratan perizinan untuk barang remanufaktur AS dan bagian-bagiannya. Keenam, menghilangkan persyaratan inspeksi atau verifikasi pra-pengiriman untuk impor barang AS.

    Ketujuh, mengadopsi dan menerapkan praktik regulasi yang baik. Kedelapan, mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan banyak masalah kekayaan intelektual yang sudah lama ada yang diidentifikasi dalam Laporan Khusus 301 USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS). Terakhir, mengatasi kekhawatiran AS dengan prosedur penilaian kesesuaian.

    3. Menghilangkan Hambatan Non-Tarif untuk Ekspor Pertanian AS

    Indonesia akan mengatasi dan mencegah hambatan terhadap produk pertanian AS di pasar Indonesia melalui empat upaya. Pertama, membebaskan pangan dan produk pertanian AS dari semua perizinan impor Indonesia, termasuk kebijakan keseimbangan komoditas.

    Kedua, memastikan transparansi dan keadilan sehubungan dengan indikasi geografis (IG), termasuk daging dan keju. Ketiga, memberikan penunjukan Makanan Segar Asal Tumbuhan (FFPO) permanen untuk semua produk tanaman AS yang berlaku.

    Keempat, mengakui pengawasan peraturan AS, termasuk mencantumkan semua fasilitas daging, unggas, dan susu AS dan menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur AS.

    4. Memperkuat Aturan Asal

    Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan aturan asal guna memastikan bahwa manfaat dari perjanjian tersebut diperoleh Amerika Serikat dan Indonesia, bukan negara ketiga.

    5. Menghapus Hambatan Perdagangan Digital

    Amerika Serikat dan Indonesia akan menyelesaikan komitmen terkait perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan lini tarif HTS yang ada untuk ‘produk tak berwujud’ dan menangguhkan persyaratan terkait pada deklarasi impor mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat.

    Selain itu, Indonesia berkomitmen mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat melalui persetujuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS disebut telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun.

    6. Menyelaraskan Keamanan Ekonomi

    Gedung Putih menyampaikan Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung dengan Forum Global tentang Kelebihan Kapasitas Baja dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja dan dampaknya.

    Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama guna meningkatkan ketahanan rantai pasok. Ini termasuk mengatasi penghindaran bea masuk dan bekerja sama dalam pengendalian ekspor dan keamanan investasi. Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor ke AS untuk semua komoditas industri, termasuk mineral penting.

    7. Meningkatkan Standar Ketenagakerjaan

    Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan larangan impor kerja paksa dan menghapus ketentuan yang membatasi pekerja dan serikat pekerja dalam menjalankan kebebasan berserikat dan hak berunding bersama.

    8. Menandatangani Kesepakatan Komersial

    Amerika Serikat dan Indonesia memperhatikan kesepakatan komersial di bidang pertanian, kedirgantaraan, dan energi, yang selanjutnya akan meningkatkan ekspor AS ke Indonesia.

    Tonton juga video “Poin-poin Wajib RI Usai Kesepakatan Tarif Impor” di sini:

    (hal/hns)

  • 5 Negara Bidik Investasi di RI Lewat Danantara

    5 Negara Bidik Investasi di RI Lewat Danantara

    Jakarta –

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan Danantara menjalin kerja sama dengan sejumlah perwakilan lembaga investasi dari 5 negara.

    Pertama, dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Kemitraan ini mencakup pendanaan jangka panjang untuk proyek bersifat keberlanjutan dan kesinambungan, terutama di sektor energi hijau.

    “Minggu lalu juga baru kembali dari Jepang, kita menandatangani kerja sama dengan JEPIC, itulah Japan Banking for International Cooperation yang akan juga memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek terutama renewable energy dan juga proyek-proyek yang bersifatnya sustainability atau keberlanjutan atau kesinambungan terutama di energi hijau,” kata Rosan usai Raker dan RDP dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Kedua, Danantara juga akan membangun kerja sama dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Arab Saudi, yakni Public Investment Fund (PIF).

    “Ada pembicaraan dengan PIF, itu adalah sovereign wealth fund-nya dari Arab Saudi, insya Allah sebentar lagi kita juga ada kerja sama,” katanya.

    Ketiga, Danantara telah menjalin kerja sama dengan Qatar sebesar US$ 4 miliar. Keempat, dengan China Investment Corporation (CIC) sebesar US$ 2 miliar. Kelima, dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF).

    Rosan menambahkan kerja sama ini menjadi bukti respons positif dari para investor asing terhadap Danantara. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi momentum agar Danantara dapat selalu menjalankan tata kelola yang baik.

    “Jadi, kami melihat kepercayaan dari dunia luar, dari negara-negara lain, financial market-nya, perbankannya, investor dari luar juga sangat positif responnya terhadap darantara, dan ini yang ternyata menjadi momentum yang baik yang kami ingin jaga terus agar Danantara ini bisa selalu menjalankan tata kelolanya berdasarkan kami bilangnya overclass operation dan investment,” terang Rosan

    (hns/hns)

  • Siap-siap! Kakao Bakal Kena Pungutan Ekspor

    Siap-siap! Kakao Bakal Kena Pungutan Ekspor

    Jakarta –

    Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDB) mengungkapkan saat ini pemerintah sedang meramu kebijakan tarif pungutan ekspor untuk komoditas kakao. Harapannya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan pada tahun ini..

    Direktur Utama BPDB Eddy Abdurrachman mengatakan kebijakan pungutan ekspor kakao diterapkan untuk membiayai program-program BPDP yang terkait dengan kakao. Mulai dari program replanting, dukungan sarana prasarana, maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    “Untuk membiayai program-program itu perlu ada revenue dari kakao. Itu diputuskan bahwa nanti kakao itu juga akan dikenakan pungutan ekspor,” kata Eddy di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Untuk diketahui, saat ini perdagangan kakao ke luar negeri hanya diberlakukan bea keluar, di mana tarif bea keluar biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada harga referensi (HR) yang berlaku.

    Terkait besaran tarif pungutan ekspor kakao, Eddy belum dapat menyampaikan angkanya. Ia hanya menekankan bahwa pungutan ekspor nanti akan berjalan beriringan dengan bea keluar yang tetap maksimal 15%.

    “Agar tidak memberikan beban kepada pengusaha atau petani yang sebelumnya dibebankan bea keluar 15%, nanti mungkin beban di ekspor itu akan tetap, hanya nanti revenue-nya yang akan terbagi. Akan terbagi sebagian ke bea keluar, sebagian ke pungutan ekspor,” jelas Eddy.

    Terkait waktu implementasi pungutan ekspor kakao, Eddy menyampaikan bahwa hal tersebut tergantung sejumlah proses yang harus dilewati. Adapun prosesnya mulai dari uji publik, harmonisasi peraturan dan output-nya dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK).

    “Diupayakan nggak lebih dari dua bulan itu sudah harus bisa,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat

    Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat

    Jakarta –

    PT Freeport Indonesia (PTFI) siap memulai produksi katoda tembaga perdana dari smelter Manyar, Gresik dengan target tahunan sebesar 441.000 ton. Momentum ini dinilai menjadi strategi pembangunan ekonomi yang menyentuh masyarakat secara langsung.

    Dalam laporan riset Laporan Akhir Membangun Kemitraan antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan untuk Optimalisasi Manfaat Hilirisasi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) tahun 2024, Gresik disebut sebagai contoh keberhasilan model kemitraan yang melibatkan masyarakat lokal sejak tahap awal pembangunan industri. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah forum ‘Rembuk Akur’ yang memfasilitasi perekrutan tenaga kerja dari sembilan desa Ring 1 di sekitar kawasan industri smelter.

    Riset FEB UB tersebut juga mencatat bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal telah membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas. UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa katering dan logistik, tetapi juga didorong melalui pengembangan sentra IKM seperti Songkok Kemuteran dan Mesin Logam Pelemwatu Menganti di Gresik.

    “Dengan kemitraan strategis, pelaku UMKM dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi lokal,” kata salah satu peneliti laporan tersebut, Hendi Subandi dalam keterangan, Rabu (23/7/2025).

    Lebih jauh, laporan ini menekankan bahwa manfaat hilirisasi akan jauh lebih berkelanjutan bila dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan enam unsur utama: perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan NGO. Pendekatan hexahelix ini dianggap penting untuk menjaga kesinambungan antara kepentingan ekonomi dan pembangunan sosial di tingkat lokal.

    “Dengan melibatkan berbagai aktor dalam model kemitraan hexahelix, hilirisasi dapat menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal,” lanjut Hendi.

    Hal ini sejalan dengan temuan tim riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) berjudul Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika, yang menyoroti bahwa hilirisasi di sejumlah daerah, termasuk Gresik, berdampak pada peningkatan indikator sosial.

    Studi mereka mencatat perbaikan dalam rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, serta penurunan angka stunting, sebagai bagian dari dampak tidak langsung pembangunan industri dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

    FEB UI juga mencatat bahwa hilirisasi dapat memperkuat belanja pembangunan di sektor-sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan, karena peningkatan pendapatan daerah membuka ruang fiskal yang lebih besar. Dalam konteks jangka panjang, model ini dipandang mampu mendongkrak kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan industri.

    “Dengan pendapatan daerah yang meningkat, daerah-daerah hilirisasi kini memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk membiayai layanan dasar. Ini menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Nur Kholis.

    Produksi katoda tembaga dari smelter Manyar akan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk kabel listrik, kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan. Dengan kapasitas pengolahan yang besar dan proses produksi yang terintegrasi, fasilitas ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

    “Lebih dari sekadar angka produksi, langkah ini memberi gambaran bahwa pembangunan industri bisa diarahkan untuk menciptakan nilai bersama. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat punya peran yang saling menguatkan. Gresik menunjukkan bahwa hilirisasi bukan hanya agenda nasional, tapi juga proses yang bisa menghidupkan ekonomi daerah dari dekat,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Prabowo Bicara RI Produsen Sawit tapi Minyak Goreng Hilang: Ini Kurang Ajar!

    Prabowo Bicara RI Produsen Sawit tapi Minyak Goreng Hilang: Ini Kurang Ajar!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto jengkel dengan perilaku pengusaha yang serakah. Pengusaha yang selalu mengambil untung dari rakyat kecil, dia menyebut pengusaha-pengusaha ini menganut mazhab Serakahnomics.

    Saking jengkelnya, Prabowo sampai melempar sindiran agar universitas sekalian saja membuka bidang studi ekonomi baru, yaitu Serakahnomics.

    “Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar tolong buka bidang studi Serakahnomics,” kata Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Dia mencontohkan kasus perilaku Serakahnomics yang terjadi di perekonomian Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia itu memparkan kasus hilangnya minyak goreng di pasar, padahal Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

    “Bagaimana ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib, atau pasar bebas, atau kapitalis, ini mazhab serakahnomics,” tegas Prabowo.

    Menurutnya, ada juga modus mengurangi takaran minyak goreng dari botolnya. Dia bilang hal ini menjadi wujud mencuri secara diam-diam dari rakyat.

    “Botol minyak goreng dikurangi 20%, itu namanya nyuri dari rakyat itu,” kata Prabowo.

    (hal/hns)

  • Nego Tarif Trump Jadi 19%, Prabowo Bilang Masih Banyak yang Nyinyir

    Nego Tarif Trump Jadi 19%, Prabowo Bilang Masih Banyak yang Nyinyir

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak yang nyinyir ke pemerintah usai melakukan negosiasi tarif dagang dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Tarif barang Indonesia masuk ke pasar AS turun, dari 32% ke 19%.

    Prabowo menjelaskan selama ini semua negara harus menghadapi alotnya negosiasi pemerintah AS di bawah komando Presiden Donald Trump. Namun setelah Pemerintah berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah AS justru banyak pihak yang nyinyir

    “Di bidang ekonomi semua negara sedang menghadapi Amerika serikat yang alot, punya garis alot,” sebut Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    “Tapi ada, selalu ada yang nyinyir, jadi gimana ya kita perlu kritik dan pengawasan tapi kalau nyinyir agak lain ya, nyinyir kan, kita nggak ada yang benar ya kan, kita mau kerja baik nggak ada yang benar,” lanjut Prabowo.

    Menurut Prabowo, niat pemerintah bernegosiasi demi melindungi kepentingan masyarakat dari dampak-dampak negatif imbas tarif tinggi AS

    Contohnya dampak ke sektor industri yang kehilangan pesanan karena tarif tinggi, hal itu bisa saja menimbulkan badai PHK. Prabowo tidak ingin hal itu terjadi.

    “Tapi itu fakta kita harus berurusan, pendekatan kita, pendekatan saya, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia, dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita, maka itu saya bermusyarawah dan negosiasi,” beber Prabowo.

    (hal/hns)

  • Pemerintah Sebut yang Ditransfer ke AS Data Komersial, Bukan Pribadi

    Pemerintah Sebut yang Ditransfer ke AS Data Komersial, Bukan Pribadi

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat dalam negosiasi tarif perdagangan. Presiden Donald Trump sebelumnya mengabarkan tarif masuk barang Indonesia ke AS diturunkan, dari 32% menjadi 19%.

    Namun, Indonesia harus menjalankan kewajiban sebagai timbal balik pemangkasan tarif tersebut. Mulai dari membebaskan tarif untuk barang AS yang masuk Indonesia, membeli produk energi AS, membeli produk pertanian AS, membeli 50 pesawat Boeing.

    Kemudian, AS mendapatkan akses terhadap nikel dan tembaga Indonesia, serta AS bisa mendapatkan transfer data-data pribadi dari Indonesia.

    Terkait dengan transfer data-data tersebut, pihak Kementerian Koordinator Perekonomian buka suara meluruskan, bahwa data-data yang dimaksud bukan terkait personal.

    “Dalam Joint Statement US-Indonesia ada isu transfer data dimana keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun Negara mitra lainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal/individu,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).

    Bukan itu saja, menurut Haryo, data-data yang sifatnya strategis danketentuannya telah diatur pada Undang-Undang maupun aturan terkait lainnya tidak diberikan.

    Haryo menambahkan, pelaksanaan teknis terkait transfer data ini selanjutnya ditangai Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Leading Kementerian utk hal ini adalah Kemenko Digi untuk teknis ketentuan data dan lainnya,” tutur Haryo.

    (hns/hns)

  • 5 Negara Bidik Investasi di RI Lewat Danantara

    Danantara Sudah Tunjuk BUMN Holding Investasi, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menunjuk salah satu BUMN sebagai holding investasi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun.

    Adapun pembentukan holding investasi ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 3F UU tersebut, holding investasi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Badan.

    “BUMN-nya tadi sudah,” ungkap Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Namun, Misbakhun enggan mengungkap BUMN tersebut. Misbakhun hanya mengatakan BUMN tersebut masih berkaitan dengan investasi dan sekarang menjalankan tugasnya sebagai holding BUMN.

    “Sudah. Jadi kita berikan beberapa slide, kita berikan masukkan,” ungkapnya.

    Jika mengacu pada UU BUMN, BPI Danantara akan membawahi dua perusahaan induk, yakni holding investasi dan operasional. Kedua holding tersebut berasal dari BUMN.

    “Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan (Danantara) sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,” tulis UU BUMN Pasal 3A.

    Pada Pasal 3AB, Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Tugas holding ini meliputi pengelolaan investasi; melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Danantara.

    (hns/hns)

  • Dampak Persaingan Industri, Bosch Bakal Pangkas 1.100 Karyawan

    Dampak Persaingan Industri, Bosch Bakal Pangkas 1.100 Karyawan

    Foto Bisnis

    Chelsea Olivia Daffa – detikFinance

    Rabu, 23 Jul 2025 21:00 WIB

    Jakarta – Bosch akan memangkas 1.100 karyawan di pabrik Reutlingen hingga 2029. Langkah ini diambil akibat lesunya pasar otomotif dan fokus baru ke semikonduktor.