Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    Jakarta –

    Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga red notice Interpol masih hidup bebas di Qatar. Bahkan kini tersangka dugaan tindak pidana sektor keuangan itu malah tercatat sebagai CEO perusahaan di Qatar.

    Menanggapi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri. OJK menyesalkan Adrian bisa mendapatkan izin menjadi CEO di perusahaan Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    Ismail mengatakan OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

    Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

    “Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    OJK juga telah menetapkan Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

    “OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, diliputi ketegangan usai kasus beras oplosan kian menjadi sorotan, bahkan dilirik tajam oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, tak sedikit di antara mereka yang harus mengalami pemeriksaan oleh Satgas Pangan hingga kepolisian.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat kemarin, Pasar Induk Beras Cipinang hingga siang hari ini ramai seperti biasa. Banyak truk hingga mobil pikap pengangkut beras keluar masuk kawasan.

    Ada di antara truk dan pikap ini yang datang untuk bongkar muatan, ada juga yang datang untuk mengisi muatan dengan para kuli angkutnya yang tengah lalu lalang membawa karung-karung beras.

    Meski begitu, para pedagang atau pemilik toko ini di kawasan ini enggan diwawancarai terkait kondisi mereka di tengah maraknya kasus beras oplosan.

    “Boleh liput-liput, tapi kami nggak bersedia diwawancarai,” kata seorang pedagang beras kepada detikcom di lokasi.

    “Buat sementara, saya no comment dulu,” kata Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid.

    Saat tengah berkeliling pasar, detikcom melihat tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya tengah mengitari pasar memantau langsung perkembangan harga hingga pemeriksaan kasus beras oplosan.

    Para anggota Satgas Pangan ini tampak dengan teliti berkeliling memeriksa mutu beras di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor dan produsen beras. Tak lupa tim juga membawa beberapa sampel untuk diperiksa lebih jauh.

    “Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” kata Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry di lokasi.

    Salah satu pemilik toko beras yang diperiksa tim Satgas, Hidayat, mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam proses pemeriksaan tersebut. Sebab, sebelumnya ia juga sudah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Dittipideksus) Bareskrim Polri dan belum mengalami permasalahan apa pun.

    “Sejauh ini kami ya sudah berhadapan dengan Bareskrim, Dirtipideksus dalam hal ini. Sejauh ini masih dugaan,” kata Hidayat selaku pemilik toko setelah dikunjungi Satgas Pangan Polda Metro

    “Oh sangat terbuka, sangat terbuka,” sambungnya saat ditanya apakah dirinya bersedia memberikan sampel beras yang dijualnya.

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengoplos beras. Menurutnya, kasus pengoplosan beras telah membuat negara rugi hingga Rp 100 triliun per tahun.

    Prabowo mengatakan ada 212 perusahaan penggilingan padi melakukan pelanggaran distribusi beras. Ratusan perusahaan ini juga mengoplos beras.

    “Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa,” sebut Prabowo dalam harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah banyak turun tangan untuk membantu produksi beras murah bagi masyarakat. Mulai dari memberikan subsidi benih, subsidi pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, hingga menyubsidi bahan bakar untuk penggilingan padi.

    Namun masih ada saja pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Karena itu, tak mengherankan jika purnawirawan TNI itu berpendapat praktik beras oplosan seperti ini seharusnya sudah bisa masuk ranah hukum pidana.

    “Ini kalau menurut Saudara-saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana! Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp 100 triliun tiap tahun,” sebut Prabowo.

    “Rp 100 triliun! Gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-saudara,” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Jakarta –

    Pemerintah meminta produsen tidak menarik stok beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan di pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.

    Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah perberasan. Bagi pengusaha yang masih berani menyimpang, akan ditindak tegas.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja. Kalau masih ada yang berani mau main-main. Jadi pesannya jelas, segera! Jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” tegasnya.

    Zulhas juga mengungkapkan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. “Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” ujarnya.

    Kemudian, untuk mengantisipasi pengoplosan beras, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.

    “Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Syarat khusus ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken. Bila beleid itu sudah diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

    Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

    “Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Prasetyo juga merespons beberapa usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, hingga usulan BUMN berkantor di IKN. Menurutnya pemerintah pada prinsipnya baru menerima masukan tersebut.

    Namun sampai saat ini arah kebijakannya tetap sama, IKN akan digunakan apabila pembangunannya sudah selesai. Fokusnya saat ini membangun sarana dan prasarana IKN secepat-cepatnya.

    “Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” sebut Prasetyo.

    Progres Pembangunan IKN

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga/Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengungkapkan progres terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru pada Juni lalu. Salah satunya yakni ada pembangunan 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang telah tembus 97,46%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, per bulan Mei 2025 progres infrastruktur yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara menyeluruh sebesar 77,365%. Ini sudah termasuk infrastruktur yang sudah selesai.

    “Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada detikcom, Kamis (5/6/2025) lalu.

    Saat ini, pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam ini berada dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Danis menambahkan, ada juga pembangunan hunian vertikal TNI dengan progres sebesar 27,32%.

    Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui Otorita IKN kini telah mencapai 86,67%. Namun ia tak merincikan berapa nominal yang telah tertampung. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk infrastruktur baru.

    “Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” terang Danis.

    Sementara itu, berdasarkan data Otorita IKN per 11 April 2025, progres pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,55%. Lalu progres pembangunan Batch 2 mencapai 84,04%, kemudian Batch 3 mencapai 48,00%.

    Selanjutnya untuk progres pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%. Sedangkan Kemenko 2 progres pembangunannya mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah di 98% atau finishing.

    Kemudian untuk progres pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, per April lalu dari sisi darat sudah mencapai 100%. Sedangkan pembangunan sisi udara di angka 97,8%.

    Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Halaman 2 dari 2

    (hal/rrd)

  • KPR Subsidi 2025 Sudah Dibuka? Ini Cara Daftarnya

    KPR Subsidi 2025 Sudah Dibuka? Ini Cara Daftarnya

    Jakarta –

    Rumah subsidi merupakan jenis hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program rumah subsidi dari pemerintah ini terus diperbarui setiap tahunnya guna membantu masyarakat mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

    Berbeda dengan bantuan sosial atau program pemerintah lainnya, KPR subsidi ini diberikan sepanjang tahun. Alih-alih menggunakan waktu pencairan seperti bansos, KPR subsidi diberikan berdasarkan kuota ketersediaan rumah subsidi.

    Khusus 2025 ini, kementerian PKP sedang menyusun agar anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi senilai Rp 43 triliun juga dapat membangun rumah subsidi berbentuk non tapak.

    Adapun FLPP untuk rumah subsidi tersebut dibiayai melalui skema campuran, yakni 75% berasal dari pemerintah dan 25% dari bank, dengan dukungan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp 43 triliun.

    Kriteria Penerima KPR Subsidi

    Melansir situs pengembang properti, Inproland, mereka yang bisa menerima KPR subsidi harus memenuhi kriteria berikut:

    1. WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
    2. Selain itu, belum pernah memiliki rumah atau hanya memiliki 1 rumah dengan kondisi tidak layak.
    3. Selanjutnya, memiliki pendapatan maksimal sesuai ketentuan (biasanya sekitar Rp 4-8 juta per bulan untuk FLPP).
    4. Terakhir, tidak sedang menerima bantuan rumah subsidi lainnya.

    Dokumen yang Dibutuhkan

    Setelah memenuhi kriteria di atas, siapkan dokumen berikut:

    1. Fotokopi KTP dan KK.
    2. Kemudian, slip gaji atau surat keterangan penghasilan.
    3. Selain itu, surat pernyataan belum memiliki rumah.
    4. Jangan lupa, NPWP (jika ada).
    5. Terakhir, dokumen tambahan seperti surat nikah (bagi pasangan).

    Cara Mengajukan KPR Subsidi

    Dalam catatan detikcom, setelah calon debitur memenuhi seluruh kriteria dan sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengajukan KPR subsidi dengan cara:

    1. Memenuhi persyaratan dan dokumen yang diminta.
    2. Sudah menentukan lokasi rumah yang diinginkan.
    3. Calon penerima KPR FLPP mendatangi langsung pihak pengembang, sekaligus berkonsultasi tentang program FLPP untuk mengetahui kondisi bangunan dan lingkungan.
    4. Calon penerima datang ke bank pelaksana program FLPP untuk berkonsultasi mengenai lokasi hunian dan kalkulasi kredit lebih lanjut.
    5. Apabila pengajuan KPR FLPP disetujui, selanjutnya calon penerima KPR FLPP dan pihak bank pelaksana melangsungkan akad kredit.

    (igo/fdl)

  • Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    Belakangan ini muncul fenomena rombongan jarang beli atau biasa disingkat rojali di pusat perbelanjaan atau mal. Umumnya, rombongan ini hanya sekedar melihat-lihat saja, tanpa belanja.

    Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengakui bahwa fenomena rombongan jarang beli atau rojali di pusat perbelanjaan atau mal memang terjadi. Mari kita analisis penyebabnya.

    Tonton video menarik lainnya di sini.

  • Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif berupa diskon tarif akan digulirkan kembali. Kebijakan ini demi menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II-2025.

    Insentif tersebut mulai dari diskon tiket pesawat hingga diskon tarif tol.

    “Semua ada, (diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” terang Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Cuma, ada yang berbeda dengan paket insentif kali ini. Sebelumnya, pemerintah menyertakan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon tarif listrik, tapi untuk insentif kali ini tidak lagi.

    Meski begitu, Airlangga memastikan pemberian insentif ini tidak termasuk dengan diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    “Tidak dengan (diskon) listrik. (Kalau BSU?) BSU kan sudah,” ujar Airlangga

    Airlangga menambahkan diskon tarif tersebut akan diumumkan lebih awal, termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk properti.

    “Kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya.

    Kesepakatan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan lembaga (K/L). Hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    (aid/hns)

  • Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Jakarta –

    Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Rusia, yakni Zarubezhneft (ZN) akan masuk dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Tuna, di Perairan Natuna.

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap rencana ini tidak terganjal sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    Sebagai informasi, Uni Eropa pada Jumat (18/7/2025) menjatuhkan paket sanksi ke-18 kepada Rusia sebagai bentuk kecaman atas invasi di Ukraina.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan pihaknya juga meminta ZN untuk melaporkan perkembangan sanksi Uni Eropa serta potensi dampaknya terhadap proyek migas yang dikerjakan oleh perusahaan di Indonesia.

    “Nah, kita, tentu saja, yang kita pegang, pokoknya, ya, bagaimana caranya itu on stream sesuai dengan PoD-nya, gitu. Nah, kalau pun nanti ada isu-isu yang perlu diantisipasikan, ya, harapan kita, mereka juga segera menyampaikan kepada kita kira-kira ada apa untuk ini,” terang Hudi dalam Media Diskusi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Hudi menambahkan rencana PoD yang ditetapkan di Blok Tuna, Perairan Natuna masih sesuai dengan jadwal. Ia mengatakan saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan dari sanksi Uni Eropa.

    “Yang intinya adalah SKK Migas itu terus berupaya supaya proyek-proyek yang PoD-nya itu sudah disetujui, itu bisa segera diimplementasikan. Yang jelas belum ada revisi PoD kan. Intinya adalah di situ,” jelas Hudi.

    (hns/hns)

  • Raksasa Kemasan Plastik Malaysia Bangun Pabrik Rp 114 M di KEK Batang

    Raksasa Kemasan Plastik Malaysia Bangun Pabrik Rp 114 M di KEK Batang

    Jakarta –

    Thong Guan Industries Berhad, raksasa produsen kemasan, bergabung sebagai tenant asal Malaysia pertama yang berinvestasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

    Perusahaan besar itu menanamkan modal senilai US$ 7 juta atau setara Rp 114 miliar (kurs Rp 16.300) di atas lahan seluas 5,04 hektare.

    Investasi ini telah disepakati melalui penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Ngurah Wirawan, dan Managing Director PT TGP Plaspack Lestari, Dato’ Ang Poon Chuan, pada Jumat (25/7) di Ballroom Management Office KEK Industropolis Batang.

    Proyek ini diproyeksikan menyerap 500 tenaga kerja. memperkuat kontribusi kawasan terhadap perekonomian nasional. Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang Ngurah Wirawan menilai Thong Guan bukan perusahaan biasa.

    “Ini raksasa industri yang mempercayakan masa depannya pada Batang. Ini validasi global terhadap positioning KEK Industropolis Batang sebagai kawasan industri paling menjanjikan di Asia Tenggara. Mereka telah memilih tempat yang tepat untuk berinvestasi,” kata Ngurah dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Dengan lebih dari 50 tahun pengalaman, Thong Guan dikenal sebagai eksportir stretch film papan atas dunia dan penguasa pasar kantong sampah ke Jepang.

    Managing Director PT TGP Plaspack Lestari, Dato’ Ang Poon Chuan, mengatakan perusahaan telah mengekspor hingga 85% produksinya ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Meksiko, Chili, Vietnam, dan negara-negara lain, dengan total pendapatan mencapai Rp 4,2 triliun per tahun.

    “Kami melihat Batang bukan hanya sebagai lokasi, tapi sebagai masa depan rantai pasok industri kami. KEK Industropolis Batang punya semua yang kami butuhkan: akses, stabilitas, dan kecepatan,” ujar Dato’ Ang Poon Chuan.

    Proyek ini juga membawa semangat keberlanjutan. Fasilitas manufaktur yang dibangun di Batang akan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan mesin hemat energi (energy-efficient), daur ulang limbah plastik, dan sistem manajemen lingkungan berstandar internasional, sebagai bagian dari komitmen Thong Guan terhadap praktik industri hijau (green industry).

    Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, menilai langkah investasi ini sebagai bukti penguatan hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Malaysia.

    “Kehadiran Thong Guan merupakan sinyal kepercayaan terhadap iklim investasi Indonesia. khususnya KEK Industropolis Batang, yang menawarkan kepastian dan daya saing tinggi.” ungkap Wanton.

    Senada, Direktur Promosi Sektor Manufaktur BKPM, Saribua Siahaan, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan contoh investasi yang profitable dan berkelanjutan.

    “KEK Industropolis Batang punya positioning kuat sebagai destinasi unggulan, terbukti mampu menarik investor kelas dunia. Ini bukan hanya investasi, tapi kolaborasi strategis jangka panjang,” ujarnya.

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa KEK Industropolis Batang bukan hanya pemain regional-melainkan destinasi global untuk manufaktur, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan ekosistem yang terintegrasi dan tata kelola kelas dunia, kawasan ini terus mengantar Indonesia ke peta kekuatan industri internasional

    (hns/hns)

  • Tumbuh 7,1%, Kredit BNI Capai Rp 778,7 Triliun di Semester I 2025

    Tumbuh 7,1%, Kredit BNI Capai Rp 778,7 Triliun di Semester I 2025

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kinerja yang tetap terjaga sepanjang semester I 2025 melalui strategi penguatan likuiditas dan pengelolaan kualitas aset secara berkesinambungan. Momentum pertumbuhan dana murah (CASA), diperkuat oleh konsistensi transformasi digital, menjadi fondasi dalam memperbesar kapasitas ekspansi kredit dan pertumbuhan bisnis perseroan.

    Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar menyampaikan perseroan berhasil memperkuat posisi fundamental di tengah stabilitas ekonomi makro dan transisi pemerintahan yang berjalan baik.

    “Kami melihat penguatan CASA dan kualitas aset sebagai pilar utama untuk memperkuat kapasitas ekspansi kredit di semester kedua. Fokus kami tetap pada sektor produktif seperti pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM,” ujar Alexandra yang akrab disapa Xandra dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Diketahui, hingga akhir semester I tahun 2025, penyaluran kredit BNI tumbuh 7,1% secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp 778,7 triliun. Kredit korporasi tumbuh 10,4% YoY menjadi Rp 435,8 triliun, terutama berasal dari korporasi swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit kepada sektor swasta dan institusi naik 11,1% YoY menjadi Rp 314,6 triliun, sementara kredit ke BUMN tumbuh 8,7% YoY menjadi Rp 121,2 triliun.

    Di sisi lain, segmen konsumer mencatat pertumbuhan 10,7% YoY menjadi Rp 147,0 triliun, didorong oleh personal loan yang naik 11,7% YoY menjadi Rp 60,1 triliun dan KPR yang meningkat 9,9% YoY menjadi Rp 68,4 triliun. Kredit segmen kecil yaitu UMKM non-KUR telah menunjukkan

    pertumbuhan positif tahun ini, dimana tumbuh 9,2% YoY menjadi Rp 44,4 triliun. Selain itu, kredit segmen komersial juga telah mulai menunjukkan momentum pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5.5%.

    Pertumbuhan kredit usaha di perusahaan anak juga meningkat 27,1% YoY menjadi Rp 17,2 triliun, mencerminkan penguatan sinergi grup. Ekspansi bisnis hibank, anak usaha kami yang fokus pada pembiayaan segmen komersial & SME berbasis digital mampu tumbuh 31% (Year on Year/YoY) dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik yaitu NPL rasio dibawah 1% dan stabil dari tahun lalu.

    Sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) membaik ke 1,9%, dan Loan at Risk (LAR) juga membaik menjadi 11,0%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di level 1%.

    Sejalan dengan strategi penguatan fundamental tersebut, BNI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025. Capaian ini mencerminkan ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang sehat di tengah upaya memperkuat kualitas portofolio dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.

    Pertumbuhan CASA yang solid Dorong Penguatan Likuiditas

    BNI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 16,5% YoY menjadi Rp 900 triliun, didominasi oleh peningkatan dana murah (CASA) yang tumbuh 18,7% YoY menjadi Rp 647,6 triliun. Pertumbuhan rekening giro sebesar 25,1% YoY dan tabungan 10,5% YoY mendorong peningkatan rasio CASA menjadi 72,0% atau naik dari 70,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan strategi BNI untuk fokus dalam membangun struktur pendanaan jangka panjang di tengah fluktuasi kondisi ekonomi.

    Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, pertumbuhan CASA yang solid mencerminkan keberhasilan BNI dalam memperkuat fondasi struktur funding melalui digitalisasi dan transformasi cabang. Sejak diluncurkan pada Juli 2024, wondr by BNI

    mencatat peningkatan signifikan, dari 1 juta pengguna menjadi 8,6 juta pengguna per Juni 2025, dengan nilai transaksi naik 16 kali lipat menjadi Rp 649 triliun dan jumlah transaksi mencapai 702 juta.

    Hal tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan wondr by BNI. Kanal mobile banking BNI secara keseluruhan mencatat transaksi Rp1.188 triliun atau tumbuh 68% YoY. Sementara itu, BNIdirect mencatat pertumbuhan nilai transaksi 31,1% YoY menjadi Rp5.246 triliun, dan volume transaksi naik 22,1% menjadi 717 juta. Transaksi dari klien korporasi menyumbang 78% dari total nilai transaksi, tumbuh 37% YoY.

    Sepanjang semester I 2025 ini, BNI juga berhasil menjaga rasio likuiditas dan permodalan pada level yang sehat. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di 86,2%, sementara Loan to Cash Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) masing-masing mencapai 144,2% dan 143,0%. Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat menjadi 21,1%, memperkuat kapasitas ekspansi.

    Komitmen ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan

    Sementara itu, Direktur Risk Management David Pirzada menyampaikan, BNI terus memperkuat peran sebagai institusi keuangan yang adaptif dan berdaya saing global.

    “Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat ESG (Environmental, Social, and Governance) MSCI dari BBB menjadi A yang mencerminkan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis,” ujarnya.

    Hingga Juni 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau senilai Rp 74 triliun, dengan pertumbuhan lebih dari 20% selama empat tahun terakhir. Sementara itu, penyaluran Sustainability Linked Loan (SLL) mencapai US$ 352 juta atau Rp 5,74 triliun.

    “Dengan struktur likuiditas yang solid, transformasi digital yang agresif, dan komitmen keberlanjutan yang terintegrasi, BNI siap mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di semester berikutnya,” tutup David.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, BNI menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) operasional pada tahun 2028 dan NZE pembiayaan pada 2060. BNI juga terus mendorong para debitur untuk mengadopsi praktik ESG.

    (akn/ega)