Category: Detik.com Ekonomi

  • Langka! Bos Djarum Tampil di Publik, Curhat Ketakutan Bisnis Keluarga Ambruk

    Langka! Bos Djarum Tampil di Publik, Curhat Ketakutan Bisnis Keluarga Ambruk

    Jakarta

    Mengembangkan bisnis keluarga hingga mampu diwariskan dari generasi ke generasi tidaklah mudah. Seperti Djarum Group yang telah berhasil bertumbuh hingga lebih dari 7 dekade, menjajaki berbagai lini usaha mulai dari ritel, perbankan, hingga properti.

    Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, pun berbicara di depan publik terkait bisnisnya. Ia mengatakan semua proses yang dijalani tidak mudah. Tak sedikit pula orang yang bertanya padanya alasan Djarum Group merambah lini bisnis lain di luar industri rokok. Hal ini tidak lain karena rasa ketidakpercayaan diri atau insecure.

    “Begitu ada kesempatan kita masuk ke bisnis-bisnis lain yang tidak ada hubungannya sama industri sebelumnya. Soalnya ketakutan kalau terlalu dekat hubungannya, mati sama-sama,” kata Victor, dalam acara Meet The Leaders by Universitas Paramadina di Trinity Tower, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).

    Victor mengatakan, pihaknya sengaja untuk merambah ke industri lain demi menjaga kelangsungan bisnis keluarga. Namun ia menekankan langkah ini memerlukan skill multitasking dan keluarga beserta timnya mampu melakukan itu. Ia mengaku keluarganya merasa insecure karena pernah mengalami hal buruk.

    “Jadi kalau sampai ada yang tanya, kok Djarum ekspansi kanan-kiri-kanan gitu maksudnya karena serakah kah? Kamu nggak ngerti betapa insecure-nya kita? Ini dasarnya karena ada insecure family tau nggak? Yang pernah ngalami industri-nya gone, either gone gara-gara kelapa sawit atau gone gara-gara Jepang. It’s just gone. You don’t know how insecure we are,” ujarnya, diiringi tawa hadirin.

    Djarum sendiri merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Djarum Group mulai mengembangkan sayap bisnisnya ke sektor lain. Salah satunya di sektor perbankan lewat kepemilikan 54,94% saham di PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA). Djarum Group juga mengembangkan produk elektronik lewat PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron.

    Terbaru, Djarum Group baru saja masuk ke industri kesehatan dengan memborong 559,185 juta lembar saham Rumah Sakit (RS) Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL). Perusahaan juga memborong saham emiten properti PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) sebanyak 62,9 juta saham senilai Rp 169 Miliar, hingga kepemilikannya saat ini mencapai 7,36%.

    Saat ditanya lebih lanjut Alasan Djarum Group memborong saham kedua emiten tersebut, Victor menjawab bahwa pihaknya melihat kedua industri tersebut memiliki masa depan yang cerah.

    “Itu termasuk yang kita lihat masa depannya masih cerah, dan ya kan kenapa ekspansi tadi saya udah jelasin, karena ketakutan. Karena ketakutan bisnis sendiri kapan-kapan bisa hilang. Terus ya kita mesti cari yang kayaknya di masa depan masih cerah,” kata dia, ditemui usai acara.

    (shc/fdl)

  • Perusahaan Singapura Mau Caplok Teguk, Target Rampung Akhir September

    Perusahaan Singapura Mau Caplok Teguk, Target Rampung Akhir September

    Jakarta

    Perusahaan asal Singapura Visionary Capital Global Pte. Ltd, (VCG) bakal mengakuisisi mayoritas saham emiten pengelola Teguk Indonesia, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK). Pemegang saham mayoritas Teguk, PT Dinasti Kreatif Indonesia (DKI) juga telah menandatangani perjanjian jual beli dengan VCG.

    Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), VCG berencana membeli 59,34% atau sekitar 2,11 miliar lembar saham Teguk. Penandatangan perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) juga dilakukan pada 18 Juli 2025.

    “Penyelesaian rencana pengambilalihan saham TGUK tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan (condition precedent) dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam CSPA, antara lain proses klarifikasi dan/atau tinjauan regulator terhadap TGUK telah diselesaikan dengan baik, dan saham tercatat TGUK telah kembali aktif diperdagangkan di BEI,” tulis Manajemen TGUK, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Manajemen TGUK menyebut, jual beli saham ini ditargetkan rampung pada 30 September 2025. JIka jual beli saham dilakukan di luar target tersebut, transaksi pengambilalihan akan dibatalkan secara otomatis berdasarkan persetujuan VCG dan DKI.

    “Apabila transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat tersebut diselesaikan, VCG akan menjadi pengendali baru dari TGUK dan akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK,” tutupnya.

    Rencana akuisisi perusahaan asal Singapura ini telah beredar sejak akhir Mei bulan lalu. VCG juga berupaya memperluas cakupan bisnis frozen food atau makanan olahan beku di pasar dalam negeri.

    Manajemen TGUK menyebut aksi korporasi ini dilakukan VCG untuk ekspansi bisnisnya. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk memperbaiki kinerja keuangan perseroan yang masih merugi di tahun 2024.

    “Calon pengendali baru akan menambahkan lini bisnis frozen food yang diharapkan dapat mensinergikan usaha Perseroan di bidang food and beverages dan frozen food, dengan tujuan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian pada tahun 2024,” tulis Manajemen Teguk Indonesia dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (27/5/2025).

    (ara/ara)

  • Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Jakarta

    Harga beras premium di ritel modern turun. Penurunan harga ini buntut dari kasus beras oplosan yang tengah diusut pemerintah.

    Berdasarkan pantauan detikcom, Sabtu (26/7/2025), Alfamidi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, harga beras kemasan 5 kilogram (kg) turun Rp 1.000/5 kg, dari Rp 74.500/5 kg menjadi Rp 73.500/5 kg. Penjaga menyebut penurunan telah dilakukan sejak awal pekan ini.

    “Turun sejak beberapa hari ini, awal minggu ini turun Rp 1.000 semua,” kata penjaga Alfamidi tersebut kepada detikcom.

    Namun beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki. Petugas Alfamidi itu menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” ungkapnya.

    Kemudian, harga beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian, turun Rp 1.0000/kg. Meski di display harga masih tertera Rp 74.500/5 kg, namun petugas menyebut pada sistem telah turun Rp 73.500/5 kg.

    “Sudah turun di sistem Rp 73.500/ 5 kg,” ucap petugas Alfamart itu.

    Seperti ritel sebelumnya, pilihan merek beras yang dijual sedikit. Saat ini hanya ada merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iya tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Beras Oplosan Tidak Ditarik

    Sebelumnya, pemerintah meminta agar beras yang beredar di ritel tidak ditarik. Pemerintah hanya meminta produsen menurunkan harga jualnya ke ritel sebagai efek jera melakukan pelanggaran mutu, kualitas atau mengoplos beras.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    (ada/ara)

  • BPS Tetapkan Garis Kemiskinan 20 Ribu/Hari, Bisa Dapat Apa Aja?

    BPS Tetapkan Garis Kemiskinan 20 Ribu/Hari, Bisa Dapat Apa Aja?

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat mencapai 23,85 juta orang. Sementara, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat 2,38 juta orang.

    Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengungkap kriteria penduduk miskin di Indonesia adalah orang yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang tercatat Rp 609.160 per kapita per bulan, atau hanya Rp 20.305 per hari. Lalu pengeluaran Rp 20.000 per hari bisa dapat apa saja sih? Yuk simak selengkapnya berikut ini.

  • Beras Oplosan Terungkap, Pengusaha Ritel Beberkan Kondisi Pasar-Konsumen

    Beras Oplosan Terungkap, Pengusaha Ritel Beberkan Kondisi Pasar-Konsumen

    Jakarta

    Bareskrim Polri resmi merilis lima merek beras yang tidak sesuai mutu dan takaran atau oplosan berdasarkan hasil uji laboratorium. Atas temuan tersebut Bareskrim melalui Satgas Pangan Polri melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, ritel, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

    Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), langsung menyurati Satgas Pangan Polri untuk memohon arahan yang dapat dilakukan segera. Berdasarkan surat permohonan yang diterima detikcom, APRINDO menyebut isu peredaran beras oplosan ini memicu kekhawatiran konsumen dan berpotensi mengganggu distribusi dan stabilitas harga pangan.

    “Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di berbagai media terkait dugaan beredarnya beras oplosan di pasar modern dan tradisional, serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan,” kata Ketua Umum APRINDO, Solihin dalam surat permohonannya, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Dalam surat yang disampaikan ke Satgas Pangan Polri pada 24 Juli 2025 itu juga mengungkap kondisi peritel seiring meluasnya isu beras oplosan. Solihin menyebut, para pengusaha menerima sejumlah kekhawatiran dari konsumen, serta potensi ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan produsen/pemasok beras.

    APRINDO yang terdiri dari pelaku usaha ritel modern di seluruh Indonesia, terang Solihin, berkomitmen mematuhi ketentuan perundang-undangan dan mendistribusikan produk yang telah sesuai standar mutu serta berasal dari sumber yang legal dan terpercaya.

    “Menyikapi isu beras oplosan yang saat ini mencuat di berbagai media, beberapa anggota kami menyampaikan adanya kekhawatiran dari konsumen, serta potensi ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan produsen/pemasok beras,” terangnya.

    4 Permohonan Arahan Pengusaha Ritel:

    1. Mohon petunjuk resmi mengenai status produk beras yang sedang diisukan mengandung oplosan;

    2. Petunjuk teknis bagi ritel dalam menindaklanjuti atau menahan produk beras tertentu selama belum ada keputusan resmi;

    3. Pedoman koordinasi antara pihak produsen, pemasok, dan peritel saat dilakukan pemeriksaan lapangan (sidak);

    4. Strategi komunikasi yang dapat dirumuskan bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan.

    “Arahan dan keputusan resmi dari Kepala Kepala Satgas Pangan Polri akan menjadi acuan utama APRINDO dalam menyusun imbauan kepada anggota, serta menjadi landasan operasional di lapangan,” pungkasnya.

    Temuan Bareskrim Polri

    Bareskrim Polri Gulung Sindikat Beras Oplosan/Foto: Ari Saputra

    Dari penyelidikan terhadap 212 merek beras, Satgas Pangan Polri menelusuri data PT produsen beras yang terlibat. Ada sekitar 52 PT produsen beras premium dan 15 PT produsen beras medium. Setelah itu, Bareskrim juga melakukan pengecekan sampel ke laboratorium pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. Saat ini baru 5 merek yang sudah keluar hasilnya.

    “Dari hasil penyidikan sementara ditemukan 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf, dikutip dari detikNews, Kamis (24/7/2025).

    Bareskrim juga melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, retail, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

    Saat ini, penyidik Bareskrim sudah menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dari hasil investigasi, penyidik menemukan modus yang dilakukan produsen mengoplos beras dengan menggunakan alat modern ataupun manual.

    “Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen yaitu, di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Jawa Barat; kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten; serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur,” ujar Helfi.

    Potensi Kerugian Capai Rp 99 T

    Diberitakan sebelumnya, Kementan menemukan 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hasil investigasi, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET.

    Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan. Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI.

    Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Amran menegaskan temuan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen. Berdasarkan perhitungan Kementan, kerugian yang bisa dialami oleh konsumen beras premium diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.

    “Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • 2 Versi Kemiskinan RI, Kok Bisa Beda Jauh?

    2 Versi Kemiskinan RI, Kok Bisa Beda Jauh?

    Jakarta

    Angka kemiskinan Indonesia telah resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ada perbedaan angka kemiskinan antara versi yang dilaporkan BPS dengan versi Bank Dunia (World Bank).

    Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, Bank Dunia memperkenalkan standar baru dalam mengukur kemiskinan per Juni 2025. Hal ini termasuk juga dengan menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem yang jadi sebesar US$ 3 berdasarkan purchasing power parity (PPP), atau paritas daya beli.

    “Bank Dunia memang memperkenalkan standar baru. Kemiskinan ekstrem untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income countries, termasuk Indonesia. Yaitu di bulan Juni ini, World Bank sudah merilis dengan standarnya yaitu US$ 3 PPP per kapita per hari,” ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

    Berdasarkan standar itu, Bank Dunia memperkirakan ada sebanyak 5,44% penduduk Indonesia pada 2023 hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem versi teranyar. Persentase ini menunjukkan adanya perbedaan data angka kemiskinan ekstrem versi BPS.

    Ateng juga bilang, saat ini pihaknya belum menggunakan tolok ukur US$ 3 PPP untuk menakar garis kemiskinan ekstrem Indonesia. Tetapi ia bilang, BPS akan tetap mengikuti perkembangan metode global dalam pengukuran kemiskinan esktrem.

    “Bank Dunia memperkirakan 5,44% penduduk Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrim versi tersebut. Kemudian, sampai saat ini memang kita belum secara resmi mengadopsi batas US$ 3 PPP tersebut sebagai garis kemiskinan ekstrim nasional. Namun demikian, BPS akan terus mengikuti perkembangan metode global tentang pengukuran terutama kemiskinan ekstrim tersebut,” beber Ateng.

    Ateng juga bilang, BPS sampai saat ini masih mengacu pada standar US$ 2,15 PPP untuk menjaga konsistensi dengan penghitungan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem RI per Maret 2024 yaitu sebesar 0,83% mengacu pada US$ 1,9 PPP versi 2011.

    “Kami masih menggunakan US$ 2,15 PPP karena tadi agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2024 sebesar 0,83%, ini mengacu kepada US$ yang direvisi, US$ 1,9 2011 PPP. Angka tersebut diperoleh dari metode penghitungan yang lama,” bebernya.

    “Sementara itu, kemiskinan ekstrem 0,85% yang barusan kami rilis mengacu pada garis kemiskinan US$ 2,15 PPP di 2017, serta dihitung mengadopsi (dengan) jadi Bank Dunia mengeluarkan metode baru yang telah dikomunikasikan kami juga dengan World Bank,” ia menguraikan.

    Ateng bilang, Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017 yang langsung diadopsi oleh BPS. Kemudian, per Maret 2024 ketika angka kemiskinan ekstrem dihitung dengan metode yang sama, Ateng bilang ada persentasenya sebesar 1,26%.

    “Pada Maret 2024 ketika dihitung dengan metode yang sama, hasilnya 1,26%. Sehingga kemiskinan ekstrem Maret 2025 turun dibandingkan dengan esktrem Maret 2024. Intinya metode baru ini, kita yang lama masih menggunakan pertumbuhan CPI (consumer price index), yang baru ini kita sudah mengadopsi salah satu di PBB, deflator ya, spasial deflator. Itu perbedaannya. Jadi, yang lama hanya digerakkan CPI, sekarang sudah ada namanya spasial deflator,” ungkapnya.

    Kemiskinan Versi Bank Dunia

    Foto: Pradita Utama

    Mengacu pada fact sheet yang dikeluarkan Bank Dunia per 13 Juni 2025, estimasi angka kemiskinan oleh Bank Dunia sengaja dibuat berbeda dengan definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintah.

    Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah masing-masing negara, menyesuaikan dengan konteks unik negara tersebut.

    Garis kemiskinan nasional digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional, seperti penargetan bantuan kepada masyarakat miskin.

    Bank Dunia menjelaskan, tidak ada definisi tunggal kemiskinan yang dapat digunakan untuk semua tujuan, dan inilah alasan mengapa ada perbedaan dalam garis dan metode penghitungan.

    Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah yang paling tepat sebagai tolok ukur. Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia sesuai digunakan untuk memantau kemiskinan global dan membandingkan Indonesia dengan negara lain atau standar global.

  • Video BPS Rilis Data Ketimpangan, Jurang Si Kaya-Si Miskin Masih Lebar

    Video BPS Rilis Data Ketimpangan, Jurang Si Kaya-Si Miskin Masih Lebar

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini atau ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia. Data per Maret 2025, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia mencapai 0,375.

    Ketimpangan di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 0,395, lebih rendah 0,007 poin dibandingkan September 2024. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan pada Maret 2025 sebesar 0,299, lebih rendah 0,009 jika dibandingkan September 2024.

  • Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Beras Oplosan di Ritel Modern Mulai Ditarik

    Jakarta

    Heboh beras oplosan beredar di ritel modern. Beras sejumlah merek di ritel-ritel modern pun hilang dari rak.

    Berdasarkan pantauan detikcom di sejumlah ritel modern di kawasan Ciputat hingga Pamulang Tangerang Selatan, Sabtu (26/7/2025), rak khusus beras minim pilihan. Seperti di Alfamidi kawasan Serua, Ciputat, beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki.

    Penjaga Alfamidi itu menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Kemudian, beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian. Stok beras yang dijual hanya merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iya tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Sementara di ritel Indomaret di kasawasn Ciater, juga demikian. Namun yang berbeda merek yang hilangnya. Di Indomaret tersebut hanya terdapat beras merek Indomaret yakni Beras Pandan Wangi produksi PB Sidang Asih dan Beras Premium produksi PT Unifood Candi Indonesia.

    “Merek lainnya dari kemarin ditarikin, jadi tinggal yang ada sekarang aja. Kurang tahu kapan yang lain datang, sudah ditarikin soalnya,” ucap petugas Indomaret tersebut.

    Pemerintah Minta Beras Oplosan Tak Ditarik

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

    Padahal, pemerintah meminta agar beras yang beredar di ritel tidak ditarik. Pemerintah hanya meminta produsen menurunkan harga jualnya ke ritel sebagai efek jera melakukan pelanggaran mutu, kualitas atau mengoplos beras.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas itupun memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Dikutip dari detikNews, Bareskrim Polrimemang telah melakukan penyelidikan terhadap beras oplosan yang beredar di pasaran. Sebanyak 201 ton beras disita sebagai bahan penyelidikan.

    Hasilnya, terdapat merek dari tiga produsen yang disebut telah melanggar aturan, yaitu PT Padi Indonesia Maju (PIM) dengan merek Sania; PT Food Station (FS) dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, dan Sentra Ramos Pulen; serta Toko Sentra Raya (SY) dengan merek Jelita dan Anak Kembar.l

    Meski telah naik ke penyidikan, saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu. Namun Helfi tak menutup kemungkinan bakal menjerat individu maupun korporasi jika terbukti melakukan pelanggaran.

    Pelaku pengoplos beras terancam Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuat aturan transportasi online. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub yang bakal menyiapkan aturan baru tersebut untuk 7 juta mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Untuk membuat aturan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).

    Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Forum ini bukan forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya pengaturan ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.

    Rekomendasi Aturan Transportasi Online

    Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator.

    Perjanjian itu juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.

    Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.

    “Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” ujar Azas Tigor.

    Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.

    Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

    Aspirasi Driver Ojol

    Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

    Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.

    “Mayoritas mitra yang on bid (aktif) pilih 20%. Yang aksi (tolak) ditotal semua tidak sampai 2%. Angka 20% itu (alokasinya) termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.

    Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.

    “Sangat (setuju 20%). Masih banyak (benefit) yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional (yang diberikan) aplikator,” katanya.

    Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga (ada benefit). Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan (komisi) kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.

    Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.

    “(FGD tadi) masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 (roda empat). Merasa nggak diundang, padahal hari ini khusus R2 (roda dua). Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas,” tutur Roy

    Halaman 2 dari 2

    (hal/hns)

  • Cara Hitung Orang Miskin di RI Mau Diganti, Ini Bocorannya

    Cara Hitung Orang Miskin di RI Mau Diganti, Ini Bocorannya

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menyiapkan perubahan untuk penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan Indonesia. Keputusan ini diambil setelah sejak tahun 1998 tidak mengalami perubahan.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai proses terkait penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan, termasuk kajian di internal. Harapannya metode baru itu sudah siap jika diimplementasikan pada 2026.

    “Harapannya mudah-mudahan, ya kami akan menunggu saja, kalau kami ketika nanti akan diimplementasikan apakah tahun depan Maret 2026, ataukah lainnya kami tetap menunggu dan kami tim teknis terus melakukan persiapan demi persiapan di metode baru tersebut,” kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Terpisah, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Nurma Midayanti mengatakan metode penghitungan kemiskinan Indonesia saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada. Salah satu yang akan diubah adalah komoditi yang berkaitan dengan pengeluaran makanan.

    “Dari sisi komoditi, metode lama itu sebenarnya jenis komoditinya sudah tidak cocok lagi kita gunakan. Jadi kita lagi mengkaji, kita akan melihat komoditi apa yang digunakan sehingga lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya berkaitan dengan pengeluaran makanan. Kita menghitung metode sekarang itu dari tahun 1998, jadi memang sudah lebih dari dua dekade. Konsumsi makanan pada saat orang jaman dulu dan sekarang kan berbeda, sudah ada gen Z, pola konsumsi makannya di kafe,” ungkap Nurma.

    Nurma menyebut saat ini pihaknya sedang menuntaskan kajian melalui naskah akademis. Perubahan metode penghitungan kemiskinan ini juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    “Keputusan metode baru ini tidak murni oleh BPS, (tetapi juga) oleh Bappenas, DEN ikut sekarang untuk mengawal penghitungan metode baru,” imbuh Nurma.

    Penghitungan Metode Kemiskinan Saat Ini

    Gedung BPS/Foto: Ari Saputra

    Profil kemiskinan Maret 2025 dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Februari 2025. Jumlah sampel sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Sebagai pengertian, yang dinamakan penduduk miskin adalah saat mereka pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan Susenas sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, meningkat 2,34% dibandingkan dengan September 2024.

    Lebih rinci dicatat garis kemiskinan kota sebesar Rp 629.561 per kapita per bulan. Garis kemiskinan kota tersebut lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan pedesaan yang mencapai Rp 580.349 per kapita per bulan, naik jika dibandingkan kondisi September 2024 sebesar 2,42%.

    Penghitungan ini didasarkan pada standar nasional konsumsinya, baik makanan dan non makanan. Lebih rinci dijelaskan untuk makanan share-nya lebih besar yakni 74,58% dan sisanya 25,42% bukan makanan.

    Halaman 2 dari 2

    (aid/acd)