Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Cabai Rp 80 Ribu, Telur Rp 32 Ribu/Kg

    Cabai Rp 80 Ribu, Telur Rp 32 Ribu/Kg

    Jakarta –

    Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) melaporkan harga bahan pokok pada momen Natal dan Tahun Baru ini telah mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada semua bahan pokok mulai dari bawang merah, cabai, telur ayam, hingga Minyakita.

    “Laporan dari beberapa teman-teman di Jabodetabek ada kenaikan, hampir semua komoditas, bawang merah dari Rp 35.000/kg ke Rp 40.000/kg, bawang putih dari Rp 40.000/kg ke Rp50.000/kg,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IKAPPI Reynaldi Sarijowan dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

    Untuk harga beras terjadi kenaikan pada jenis premium menjadi Rp 17.000/kg sampai Rp 18.000/kg. Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900/kg. Untuk beras medium masih berada di bawah HET Rp 13.500/kg.

    “Beras medium Rp 11.000/kg sampai Rp 12.000,/kg” tambahnya.

    Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam dari Rp 29.000/kg ke Rp 32.000/kg, kemudian harga gula dari Rp 17.000/kg menjadi Rp 19.000/kg. Harga Minyakita juga banyak dijual di atas HET Rp 15.700/liter.

    “Minyakita dari Rp 16.000/liter sekarang Rp 18.000/liter bahkan ada yang jual Rp 19.000/liter,” terangnya.

    Cabai rawit merah yang mengalami kenaikan siginifikan yakni tembus Rp 80.000/kg. Harga ini disebut telah turun dari level sebelumnya sempat menginjak Rp 120.000/kg.

    Sebelum kenaikan, harga cabai rawit merah berada di level Rp 45.000/kg. Padahal Harga Acuan Penjualan cabai rawit merah Rp 40.000-Rp 57.000/kg yang diatur oleh Pemerintah yakni Badan Pangan Nasional.

    Harga daging ayam juga naik dari Rp 35.000/kg ke Rp 45.000/kg, ayam kampung dari Rp 45.000/kg ke Rp 57.000/kg, dan daging sapi dari Rp 110.000/kg menjadi Rp 125.000/kg.

    “Laporan dari berbagai daerah yang kami himpun, kami rangkum dalam satu laporan tersendiri yang saya sebutkan. Semoga ini menjadi bahan acuan agar ke depan kita lebih memperbaiki tata kelola pangan kita, lebih memaksimalkan peran pasar dalam menjaga stabilitas pangan,” pangkasnya.

    (acd/acd)

  • Pertamina Patra Niaga Pastikan BBM-LPG di Sulut Aman untuk Nataru

    Pertamina Patra Niaga Pastikan BBM-LPG di Sulut Aman untuk Nataru

    Manado –

    Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan energi untuk menghadapi momen liburan dan mudik di Natal dan tahun baru (Nataru). Khusus untuk wilayah Sulawesi Utara (Utara), stok BBM dan LPG dipastikan mencukupi.

    Wakil Direktur Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok dengan coverage day (ketahanan dalam jumlah hari) lebih tinggi daripada keadaan normal.

    “Jadi bisa dikatakan untuk gasolin kita sudah di atas 10 hari, yang biasanya kurang dari itu dan untuk LPG juga kita tingkatkan, kita antisipasi untuk pemakaian yang banyak pada menyambut Natal dan tahun baru ini,” ujar Achmad dalam kunjungannya ke SPBU Paal 2, Kota Manado, Senin (22/12/2025).

    Ia juga memastikan distribusi pasokan dari Kilang Balikpapan tak mengalami kendala sehingga dapat disalurkan dengan lancar.

    “Nah dari Balikpapan alhamdulillah nggak ada masalah, terdistribusi dengan baik dan spreading-nya, penyalurannya ke SPBU dan ke LPG juga alhamdulillah nggak ada masalah. Syukur alhamdulillah Manado baik-baik saja dalam kondisi alamnya, sehingga kita bisa menyalurkan dengan baik,” jelasnya.

    Wadirut Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar meninjau kesiapan stok BBM di salah satu SPBU di Kota Manado. Foto: dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    Pastikan Kualitas BBM dan Stok LPG

    SAM Retail Sulutgo Pertamina Patra Niaga, Angga Yudiwinata Putra, menerangkan pihaknya juga memastikan sarana dan prasarana di SPBU 74.951.19 ditingkatkan dan kualitas BBM yang diterima pelanggan dalam kualitas yang baik. Pihaknya rutin mengecek density dan takaran di SPBU.

    “Jadi setiap pagi rutin di seluruh SPBU, kita cek mutunya, baik itu density, kandungan airnya, kemudian kita cek dan kita pajang, ada botol sampel ya kalau teman-teman lihat. Ini biar masyarakat juga bisa lihat produknya hari ini seperti apa, kondisinya bagaimana, dan juga kami rutin melakukan pengecekan takaran, bekerja sama juga dengan meteorologi,” kata Angga.

    Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan promo di momen Nataru untuk pembelian Pertamax Series dan Dex Series, yakni hemat hingga Rp 20 ribu dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

    “Di periode Natal kita juga punya harga khusus, dan juga seperti yang dilihat ini ada tematiknya, ada santa clause yang dibagikan di tiga hari sebelum Natal ini membagikan souvenir buat adik-adik yang diajak keluarganya untuk beli BBM, di tanggal 25 Desember nanti ada spesial hemat Rp 20 ribu,” kata EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar.

    Sementara itu stok LPG, khususnya di Kota Manado, juga terpantau aman dengan adanya penambahan stok. Realisasi stok normal bulan Desember sebanyak 19.533 tabung/hari. Terdapat penambahan faktuatif & extra dropping menjadi 35.228 tabung.

    Sebagai informasi, hadir pula dalam kunjungan tersebut yakni Staf Humas BPH Migas, Narcicy Makalew; dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi Hilir Migas, Abdul Halim.

    Selain melakukan peninjauan di SPBU mereka juga membagikan bingkisan kepada pelanggan baik pengguna motor maupun mobil dan dilanjutkan dengan peninjauan stok LPG di salah satu agen di Kota Manado.

    (prf/ega)

  • Mampir ke Serambi MyPertamina di Bandara Manado, Ada Merchandise Gratis!

    Mampir ke Serambi MyPertamina di Bandara Manado, Ada Merchandise Gratis!

    Manado –

    Pertamina Patra Niaga membuka layanan posko mudik ‘Serambi MyPertamina’ di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Layanan ini dihadirkan sebagai tempat singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun wisata akhir tahun.

    Pengunjung bandara bisa menemukan Serambi MyPertamina di dekat pintu kedatangan domestik. Di posko ini Pertamina Patra Niaga menghadirkan beragam fasilitas seperti minuman kopi atau teh, camilan, parkir vip, serta jasa porter tanpa pungutan biaya alias gratis.

    Selain mendapatkan beberapa fasilitas gratis pengunjung juga bisa membeli produk UMKM serta merchandise kaus MotoGP. Ada pula merchandise gratis berupa gantungan kunci, magnet kulkas, dan mainan hotwheels yang diundi melalui fishbowl.

    “Fasilitas ini bisa didapatkan semua dengan donwload terlebih dahulu (aplikasi) MyPertamina, baru bisa menikmati fasilitas di sini,” ujar salah satu Petugas Serambi MyPertamina, Arsa Lam, ditemui di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Senin (22/12/2025).

    Arsa mengatakan layanan Serambi MyPertamina ini dihadirkan di bandara sejak 15 Desember hingga 24 Desember 2025. Layanan ini dibuka mulai pukul 08.00 WITA hingga 21.00 WITA dengan rata-rata kunjungan per harinya sebanyak 60 orang.

    Salah seorang pengunjung, Jefferson, menilai keberadaan Serambi MyPertamina di bandara Sam Ratulangi ini bisa membantu masyarakat untuk beristirahat dari perjalanan jauh.

    “Dengan adanya booth Pertamina ini untuk masyarakat yang ada di sekitar bandara ini merasa terbantu karena bisa istirahat terus disediakan bingkisan-bingkisan. Saya rasa terbantu sih,” ungkapnya usai membeli salah satu merchandise kaus di Serambi MyPertamina.

    Sementara bagi pengunjung lainnya, keberadaan layanan ini di pintu kedatangan menjadi sambutan hangat bagi para pengunjung yang datang ke Kota Manado.

    Serambi MyPertamina di Bandara Sam Ratulangi Foto: dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    “Lagi jemput anak yang baru balik dari Bandung. Apa yang dilakukan Pertamina bagi mereka yang mudik ini kaya warm welcome untuk mereka,” ujar Elvis usai mendapatkan merchandise hotwheels gratis.

    Sekadar diketahui Pertamina Patra Niaga menyiapkan 34 unit Serambi MyPertamina di berbagai jalur strategis untuk menyambut arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Dari total tersebut, sebanyak 5 unit Serambi MyPertamina berada di rest area jalan tol, sementara 29 unit Serambi MyPertamina Mini tersebar di bandara, pelabuhan, rest area tol, serta kawasan wisata di berbagai wilayah Indonesia.

    Lokasi Serambi MyPertamina

    Bandara:
    ● Kualanamu, Medan.
    ● Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.
    ● Yogyakarta International Airport (YIA).
    ● Juanda, Surabaya.
    ● I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.
    ● Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.
    ● Sultan Hasanuddin, Makassar.
    ● Sam Ratulangi Manado.
    ● Bandara Domine Eduard Osok, Sorong.

    Pelabuhan:
    ● Bakauheni, Lampung.
    ● Semayang, Balikpapan.

    Rest Area:
    ● Rest Area KM 43A Tol Jakarta-Merak.
    ● Rest Area KM 57A Tol Jakarta-Karawang.
    ● Rest Area KM 379A Tol Pemalang-Batang.
    ● Rest Area KM 260B Tol Pejagan-Pemalang.
    ● Rest Area KM 66A Tol Pandaan-Malang.

    Selain itu, Serambi MyPertamina hadir di beberapa lokasi wisata yang menjadi tujuan perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun. Kehadiran fasilitas ini melengkapi layanan SPBU Siaga dan fasilitas pendukung lain yang disiapkan selama periode Nataru.

    Masyarakat juga dapat menggunakan fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina untuk merencanakan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi SPBU, Serambi MyPertamina, dan layanan pendukung lainnya.

    Lihat juga Video: Nikmati Perjalanan Mudik Nataru 2025 Lebih Nyaman Bersama Pertamina!

    (prf/ega)

  • BNI Hadirkan Trauma Healing bagi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara

    BNI Hadirkan Trauma Healing bagi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk mendampingi pemulihan psikososial anak-anak terdampak banjir bandang di Desa Leuser, Aceh Tenggara. Langkah ini menegaskan komitmen BNI dalam pemulihan pascabencana yang mencakup aspek fisik dan mental anak-anak.

    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan layanan trauma healing yang diberikan merupakan bagian dari kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan.

    Bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli ‘Satu Hati untuk Sumatera’ di bawah koordinasi Danantara, BNI menghadirkan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban bencana.

    “BNI memandang pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya membangun kembali secara fisik, tetapi juga memastikan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial anak-anak sebagai generasi masa depan tetap terjaga,” ujar Okki, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

    Kegiatan trauma healing ini menjadi salah satu quick impact dari rangkaian program BNI Berbagi yang dilaksanakan di Posko Relawan BUMN Desa Leuser.

    Dengan melibatkan fasilitator berpengalaman dalam pendampingan anak di wilayah bencana, kegiatan ini dirancang sebagai ruang aman agar anak-anak dapat kembali bermain, berinteraksi, dan mengekspresikan perasaan secara positif.

    Melalui pendekatan bermain, seni, dan interaksi sosial, anak-anak diajak secara bertahap untuk mengurangi rasa takut, menyalurkan emosi, serta membangun kembali rasa percaya diri pascabencana.

    Berbagai aktivitas dilakukan, mulai dari permainan kelompok sederhana, bernyanyi, hingga gerak lagu yang bertujuan menciptakan suasana aman dan mendukung proses pemulihan psikologis.

    “Interaksi yang hangat dan penuh empati antara relawan dan anak-anak menjadi bagian penting dari pendampingan ini, agar proses pemulihan dapat berjalan secara alami dan berkelanjutan,” tambah Okki.

    Kehadiran relawan BUMN bersama BNI Berbagi di tengah anak-anak Desa Leuser juga menyampaikan pesan bahwa masyarakat terdampak tidak sendiri dalam menghadapi situasi sulit pascabencana.

    Anak-anak sebagai kelompok rentan membutuhkan pendampingan khusus agar pemulihan dapat berlangsung secara utuh, baik secara fisik maupun psikososial.

    Ke depan, kegiatan serupa akan diperluas secara bertahap di posko-posko BNI lainnya di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, sejalan dengan komitmen BNI dalam mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.

    Melalui program BNI Berbagi dan sinergi BUMN Peduli, BNI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung pemulihan pascabencana, dengan meyakini bahwa pemulihan kondisi psikologis anak-anak merupakan fondasi penting bagi kebangkitan masyarakat yang lebih tangguh.

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui www.bni.co.id, yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia (www.danantaraindonesia.co.id).

    (ega/ega)

  • KRAS Disuntik Danantara Rp 4,9 T, Rp 725 M buat PHK Sukarela

    KRAS Disuntik Danantara Rp 4,9 T, Rp 725 M buat PHK Sukarela

    Jakarta –

    Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menerima dukungan pendanaan dari PT Danantara Aset Management (Persero) atau DAM selaku pemegang saham dengan skema shareholder loan sebesar Rp 4,9 triliun. Pinjaman jumbo ini rencananya akan dialokasikan untuk restrukturisasi penyehatan perusahaan.

    Dikutip dari laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman ini akan dialokasikan untuk memperkuat likuiditas Krakatau Steel. Setidaknya terdapat dua tujuan penggunaan dana; untuk modal kerja sebesar Rp 4,18 triliun dan; program pengunduran diri sukarela melalui skema golden handshake (GHS) serta penyehatan dana pensiun sebesar Rp 752,8 miliar.

    Untuk modal kerja, dana digunakan untuk pembelian bahan baku pabrik Hot Strip Mill (HSM), pabrik Cold Rolled Coil (CRM), dan mendukung pemenuhan bahan baku pabrik pipa. Sementara untuk program GHS dan penyehatan dana pensiun akan dilakukan menggunakan mekanisme Lump Sum Window.

    “Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk mendukung pemulihan bisnis baja pasca penyelesaian perbaikan HSM serta menjaga keberlanjutan program Restrukturisasi Utang yang telah efektif pada Oktober 2025. Dukungan pendanaan ini menjadi sangat krusial agar kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal sesuai rencana,” tulis Manajemen Krakatau Steel dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Rencana restrukturisasi ini diketahui telah diajukan Krakatau Steel pada 20 November 2025 kepada BP BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU BUMN. Kemudian, BP BUMN menyetujui usulan tersebut pada tanggal 2 Desember 2025 perihal Persetujuan Transaksi Pinjaman dan Penjaminan Perseroan atas Penerimaan Pinjaman Baru berupa Pinjaman Pemegang Saham.

    Selanjutnya, Krakatau Steel menandatangani perjanjian Pemegang Saham dengan DAM pada tanggal 19 Desember 2025. Adapun rincian nilai transaksi ini sebesar Rp 4,9 triliun yang terdiri dari dua tenor. Pertama, pinjaman dana kerja sebesar Rp 4,18 triliun dengan tenor minimal 5 tahun. Kedua, pinjaman sebesar Rp 752,8 miliar dengan tenor minimal 6 tahun.

    “Dengan adanya dukungan pendanaan melalui Pinjaman Pemegang Saham, Perseroan akan memiliki likuiditas yang lebih kuat, sehingga mampu menjalankan kegiatan operasional secara lebih optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan biaya produksi serta peningkatan daya saing produk Perseroan,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Ditopang Oleh Isu Danantara “Menyuntik” Beberapa Saham

    (ahi/kil)

  • Kenaikan UMP Jakarta dari Waktu ke Waktu, Pernah Naik 49%

    Kenaikan UMP Jakarta dari Waktu ke Waktu, Pernah Naik 49%

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini akan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026. Hal ini sesuai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    “Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali. Rekomendasi sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Jika dilihat dari waktu ke waktu, tercatat setiap tahun Pemprov DKI Jakarta selalu menaikkan UMP yang berhak diterima para pekerja. Berdasarkan catatan BPS, nilai UMP Jakarta pernah naik hingga 49,03% pada tahun 2000.

    Kala itu UMP Jakarta masih berada di level Rp 231.000, kemudian naik menjadi Rp 344.257. Sementara kenaikan upah minimal terendah terjadi pada 2022 lalu, di mana UMP Jakarta hanya naik sekitar 3,44% dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.573.845.

    Dirangkum dari data BPS serta catatan detikcom, berikut besaran UMP Jakarta dari waktu ke waktu tahun 1999 hingga 2025:

    – UMP DKI Jakarta 1999: Rp 231.000 (naik 16,37%)
    – UMP DKI Jakarta 2000: Rp 344.257 (naik 49,03%)
    – UMP DKI Jakarta 2001: Rp 426.250 (naik 23,82%)
    – UMP DKI Jakarta 2002: Rp 591.266 (naik 37,71%)
    – UMP DKI Jakarta 2003: Rp 631.554 (naik 6,81%)
    – UMP DKI Jakarta 2004: Rp 671.550 (naik 6,33%)
    – UMP DKI Jakarta 2005: Rp 711.843 (naik 6%)
    – UMP DKI Jakarta 2006: Rp 819.100 (naik 15,07%)
    – UMP DKI Jakarta 2007: Rp 900.560 (naik 9,95%)
    – UMP DKI Jakarta 2008: Rp 972.605 (naik 8%)
    – UMP DKI Jakarta 2009: Rp 1.069.865 (naik 10%)
    – UMP DKI Jakarta 2010: Rp 1.118.000 (naik 4,50%)
    – UMP DKI Jakarta 2011: Rp 1.290.000 (naik 15,3%)
    – UMP DKI Jakarta 2012: Rp 1.529.150 (naik 18,54%)
    – UMP DKI Jakarta 2013: Rp 2.200.000 (naik 43,87%)
    – UMP DKI Jakarta 2014: Rp 2.441.000 (naik 10,9%)
    – UMP DKI Jakarta 2015: Rp 2.700.000 (naik 10,61%)
    – UMP DKI Jakarta 2016: Rp 3.100.000 (naik 14,81%)
    – UMP DKI Jakarta 2017: Rp 3.355.750 (naik 8,25%)
    – UMP DKI Jakarta 2018: Rp 3.648.036 (naik 8,71%)
    – UMP DKI Jakarta 2019: Rp 3.940.973 (naik 8,03%)
    – UMP DKI Jakarta 2020: Rp 4.267.349 (naik 8,28%)
    – UMP DKI Jakarta 2021: Rp 4.416.186 (naik 8,28%)
    – UMP DKI Jakarta 2022: Rp 4.573.845 (naik 3,44%)
    – UMP DKI Jakarta 2023: Rp 4.901.798 (naik 5,6%)
    – UMP DKI Jakarta 2024: Rp 5.067.381 (naik 3,6%)
    – UMP Jakarta 2025: Rp 5.396.761 (naik 6,5%)

    Demikian daftar kenaikan UMP Jakarta dari tahun ke tahun.

    (aid/fdl)

  • Korban Banjir Bisa Bernapas Lega, OJK Kasih Keringanan Utang Pinjol

    Korban Banjir Bisa Bernapas Lega, OJK Kasih Keringanan Utang Pinjol

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi bagi debitur di sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML), termasuk pinjaman daring (pindar) terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada sejumlah kriteria agar debitur pindar yang terdampak dapat memperoleh relaksasi.

    Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

    Pemberian relaksasi ini mencakup penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar. Lalu penetapan kualitas lancar atas pembiayaan yang direstrukturisasi.

    “Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk penyelenggara Pindar, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana,” ujar Agusman dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Agusman menambahkan pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

    Penetapan kebijakan ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

    “Nilai pembiayaan masyarakat yang terdampak bencana di sektor PVML, termasuk jumlah total nasabah dan borrower di wilayah Sumatera masih terus dilakukan pendalaman lebih lanjut,” tambah Agusman.

    Lihat juga Video Ara Setuju soal Usulan Hapus SLIK OJK: Menghambat Program Prabowo

    (rea/fdl)

  • Kenapa Gaji Kita Selalu Terasa Kurang? Cerita Panjang di Balik UMP

    Kenapa Gaji Kita Selalu Terasa Kurang? Cerita Panjang di Balik UMP

    Jakarta –

    Upah minimum rutin naik setiap tahun. Tapi bagi banyak pekerja, gaji tetap terasa kurang. Untuk memahami kenapa, perlu melihat ke belakang-ke awal mula negara menetapkan standar upah di Indonesia, jauh sebelum istilah UMP dikenal luas.

    Melansir dari laporan International Labour Organization (ILO), konsep upah minimum pertama kali diterapkan di Indonesia pada 1969 atau 55 tahun yang lalu. Akan tetapi, saat itu konsep upah minimum dinamakan sebagai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).

    Konsep KFM telah digodok sejak 1956 melalui konsensus tripartit dan para ahli gizi untuk menghitung upah minimum. Barulah kebijakan standar upah pertama Indonesia muncul pada awal 1970-an, setelah dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No, 85 Tahun 1969.

    Bersamaan dengan itu para Pemerintah Daerah membentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD). Pembentukan DPPD ini dilakukan agar penetapan standar upah ini sesuai dengan kebutuhan dan wilayahnya masing-masing.

    Kala itu besaran KFM memperhitungkan 48 komponen yang mencakup 17 komponen makanan dan minuman. Kemudian ada bahan bakar, penerangan, penyejuk yang terdiri dari 4 komponen; perumahan dan alat dapur terdiri dari 11 komponen; serta pakaian terdiri dari 10 komponen dan terakhir kelompok lain-lain ada 6 komponen.

    “Penentuan nilai KFM dilakukan oleh DPPD melalui penelitian harga-harga pada pasar-pasar tradisional yang di lakukan sekali dalam sebulan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekali dalam 3 bulan untuk wilayah propinsi lain,” tulis ILO dalam laporannya.

    “DPPD kemudian menyampaikan hasil kajian KFM dan kesimpulannya mengenai upah minimum kepada Gubernur, untuk kemudian direkomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja,” terang serikat buruh internasional itu lagi.

    Konsep kebijakan upah minimum resmi berlaku sejak ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 5 Tahun 1989 tentang upah minimum, yang definisinya sudah dirumuskan sebagai upah pokok terendah belum termasuk tunjangan. Kemudian ada revisi melalui Permenaker Nomor 10 Tahun 1990.

    Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi ekonomi di Indonesia, pada 1995 muncul perubahan konsep Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang ditetapkan melalui Permenaker Nomor 81 Tahun 1995.

    Dalam hal ini perhitungan upah minimum ditetapkan dari beberapa komponen antara lain kelompok makanan dan minuman ada 11 komponen, perumahan dan fasilitas sebanyak 19 komponen, sandang ada 8 komponen dan aneka kebutuhan 5 komponen sehingga totalnya ada 43 komponen.

    Kemudian muncul Permanaker Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku 2 tahun, dengan terbitnya Permenaker No 1 tahun 1999 tentang upah minimum. Aturan ini merupakan yang pertama menggunakan istilah upah minimum yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat.

    Di mana dalam aturan ini UMR kemudian ditetapkan menjadi tingkat I dan tingkat II, antara lain kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perusahaan, kondisi pasar kerja dan tingkat perekonomian.

    “Penetapan besaran upah minimum dilakukan oleh menteri tenaga kerja dan diadakan peninjauan besaran upah minimum selambat-lambatnya 2 tahun sekali. Upah minimum ini hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun,” jelas ILO mengutip Pasal 4 Ayat (1) dan (5) serta Pasal 13 Ayat (12) aturan itu.

    Hingga akhirnya, pada 2006 muncul konsep upah minimum berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2005 tentang Komponen dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Aturan itu berlaku sampai sebelum adanya UU Cipta Kerja.

    Lalu pada tahun 2000, muncul Kemenakertrans Nomor 226 Tahun 2000 tentang perubahan Permenaker No 1 tahun 1999. Semenjak itu UMR tingkat I berubah menjadi UMP, sedangkan UMR tingkat II berubah menjadi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

    Pada waktu itu terdapat tujuh kelompok yang mencakup 46 komponen KHL terdiri dari makanan minuman ada 11 komponen, sandang 9 komponen, perumahan 19 komponen, pendidikan 1 komponen, kesehatan 3 komponen, transportasi 1 komponen, dan rekreasi-tabungan ada 2 komponen.

    Kemudian, jumlah komponen KHL direvisi melalui Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012. Jumlah komponen KHL lantas bertambah menjadi 60 komponen terdiri dari makanan minuman 1 komponen, sandang 13 komponen, perumahan 26 komponen, pendidikan 2 komponen, kesehatan 5 komponen, transportasi 1 komponen dan rekreasi-tabungan 2 komponen.

    Lebih dari setengah abad setelah pertama kali dihitung lewat daftar kebutuhan paling dasar, upah minimum di Indonesia terus berubah mengikuti zaman. Istilahnya berganti, komponennya bertambah, aturannya diperbarui.

    Hari ini, Gubernur di seluruh Indonesia wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 selambat-lambatnya hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 soal Pengupahan.

    (fdl/fdl)

  • Bos Bulog Temukan Harga Minyakita Rp 16.000/Liter di Pasar Rawamangun

    Bos Bulog Temukan Harga Minyakita Rp 16.000/Liter di Pasar Rawamangun

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menemukan harga Minyakita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Temuannya di dua kios, harga Minyakita dijual Rp 16.000/liter.

    Menurutnya HET Minyakita yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rp 15.700/liter. Rizal pun meminta agar dua kios itu menurunkan harga Minyakita kita seusai HET.

    “Minyakita ini ada temuan, tadi di Pasar Rawamangun termasuk temuan Bapak Menteri Pertanian, selaku Kelapa Bapanas di Pasar Wonokromo menemukan harganya Rp 16.000/liter. Nah ini melebihi HET, yang mana HET dijelaskan sesuai ketentuan dan di sini sudah tertulis Rp 15.700/liter,” kata dia usai melakukan pengecekan harga pangan di Pasar Rawamangun dan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025).

    Dia pun meminta agar temuan ini ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk menemukan oknum yang menyebabkan kenaikan harga komoditas tersebut.

    “Kalau memang pengecernya yang nakal, ya pengecernya diberikan sanksi. Namun apabila yang nakal itu distributor, ya distributor yang diberikan sanksinya,” tegasnya.

    Saat ditanya mengapa pedagang masih menjual Minyakita di atas HET, Rizal mengatakan berdasarkan hasil dialog, pedagang menjual Rp 16.000/liter untuk memudahkan kembalian uang ke konsumen dibandingkan menjual sesuai HET Rp 15.700/liter.

    “Saya tanya kenapa jualnya Rp 16.000/liter, alasannya cari kembalianya sudah kalau kembali Rp 300. Untuk itu saya bilang nggak boleh, yang namanya HET harus disesuaikan dengan aturan pemerintah yaitu Rp 15.700/liter. Lalu saya bilang, ibu kasih bonus aja, ibu kasih cabai, atau kecap yang harganya Rp 300,” jelasnya.

    Untuk diketahui, mulai tahun depan Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Minyakita langsung ke pengecer. Penugasan dari Kementerian Perdagangan ini menugaskan Perum Bulog dan ID Food untuk menyalurkan Minyakita sebesar 35%.

    Penugasan ini dilakukan untuk menambah intervensi harga langsung ke pasar, sehingga memutus jalur distribusi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    (ada/kil)

  • 11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 selambat-lambatnya hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 soal Pengupahan.

    “Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dijadwalkan mengumumkan kenaikan UMP hari ini. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara hingga Bali sudah mengumumkan kenaikan IMP 2026. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Sumatera Utara

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan kenaikan UMP tahun 2026. UMP Sumut tahun depan diputuskan naik sebesar 7,8%.

    Bobby mengatakan UMP Sumut ditetapkan pada 18 Desember 2025 dengan jumlah kenaikan Rp 236.412. Dilansir dari detikSumut, dengan begitu UMP Sumut 2026 naik dari sebelumnya Rp 2.992.559 menjadi Rp 3.228.701.

    2. Sumatera Selatan

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menetapkan UMP Sumatera Selatan untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963. Dilansir dari detikSumbagsel, angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,10% atau bertambah Rp 261.392 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.681.571.

    Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani, Jumat (19/12/2025). Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada 18 Desember 2025 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

    3. Kalimantan Tengah

    Kalimantan Tengah juga sudah menetapkan UMP 2026. Mengutip laman Pemprov Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran telah meneken UMP dan UMSP Kalteng Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025 lalu.

    Dalam surat keputusan tersebut, UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.686.138 per bulan. Nominal ini mengalami kenaikan sebesar Rp 212.516 dibandingkan UMP 2025 atau meningkat sebesar 6,12% menjadi Rp 3.686.138

    4. Sulawesi Utara

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara UMP tahun 2026 sebesar Rp 4.002.630. Jumlah itu mengalami kenaikan 6,01% atau Rp 227.205 dan akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026.

    5. Sulawesi Tengah

    Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah (UMP Sulteng) 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.179.565 atau naik 9,08% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara Rp 264.565 dibandingkan UMP 2025 yang berada di angka Rp 2.915.000.

    “Alhamdulillah, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyepakati UMP dengan nilai tertentu,” ujar Sekretaris Dewan Pengupahan Pemprov Sulteng Firdaus Karim, dilansir dari detikSulsel.

    6. Nusa Tenggara Barat

    UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) naik sebesar 2,725% menjadi Rp 2.673.861 pada tahun 2026. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 70.930 dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.602.931.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan hal paling penting dari penetapan besaran UMP ini adalah pengawasan. “Oleh karena itu, anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pembayaran ini sudah diperbesar. Tak ada gunanya berapa pun angkanya jika tidak dibayarkan kepada pekerja,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    7. Nusa Tenggara Timur

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2026 sebanyak Rp 2,45 juta. Jumlah ini naik Rp 126 ribu dibandingkan UMP 2025, yakni Rp 2,32 juta.

    “UMP NTT tahun 2026 mengalami kenaikan Rp 126 ribu. Artinya, upah tahun 2025 Rp 2.328.969 di tahun depan UMP NTT naik menjadi Rp 2.455.898,” kata Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dilansir dari detikBali.

    8. Sumatera Barat

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi menetapkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955. Jumlah ini naik 6,3% atau Rp 188.761 dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp 2.994.193.

    Dilansir dari detikSumut, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 untuk dua sektor usaha juga ditetapkan sebesar Rp3.214.846. UMP baru tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025, sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

    9. Gorontalo

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi menetapkan UMP Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp 3.405.144. Angka ini mengalami kenaikan 5,7% atau bertambah Rp 183.413 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.221.731.

    “UMP tahun 2026 Provinsi Gorontalo berada pada angka Rp 3.405.144 kenaikan sebesar 5,7 persen,” kata Gusnar Ismail saat dikonfirmasi detikSulsel, Senin (22/12/2025).

    10. Bali

    UMP Bali pada tahun 2026 naik 7,04% menjadi Rp 3.207.459. Penetapan itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang kemudian diajukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

    “Sepakat untuk merekomendasikan nilai UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp 3.207.459 atau naik 7,04 persen dari UMP Bali tahun 2025,” kata Koster melalui keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

    11. Riau

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 3.780.495,85, naik 7,74% atau Rp 271.719,63 dibanding tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat.

    “Kenaikan tersebut dengan persentase kenaikan 7,74%. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Riau Roni Rakhmat, seperti dilansir dari Antara.

    Lihat juga Video: Pramono Sudah Teken Kenaikan UMP Jakarta 2026, Tinggal Diumumkan!

    (acd/acd)