Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kasta Beras Premium-Medium Mau Dihapus, Harga Bakal Lebih Murah

    Kasta Beras Premium-Medium Mau Dihapus, Harga Bakal Lebih Murah

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menghapus ketentuan kualitas beras premium dan medium. Hal ini sebagai langkah yang permanen mengantisipasi pengoplosan pada beras.

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan ke depan kualitas beras hingga harga eceran tertinggi (HET) menjadi satu standar. Menurutnya, dengan standarisasi itu pemerintah bisa lebih mengawasi mutu dan kualitas beras yang beredar.

    “Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu satu harga. HET-nya mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah,” kata dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Amran memastikan HET baru akan lebih murah dibandingkan kualitas premium, namun bukan lebih rendah dibandingkan medium. Meski begitu, kualitas beras yang akan ditentukan pemerintah berkualitas.

    “Oh iya iya (lebih murah). Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah,” terangnya.

    Amran menegaskan, komoditas beras ini harus dikontrol dari sisi produksi hingga distribusinya sampai ke konsumen. Karena ia menyebut, selama proses produksi terdapat subsidi yang disalurkan negara.

    “Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar,” jelasnya.

    Saat ini pemerintah telah menentukan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah Rp 6.500/kg, satu harga. Jika nanti ditentukan satu HET untuk beras, maka kontrol pemerintah terhadap beras akan lebih mudah.

    “Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia,” jelasnya.

    Saat ditanya kapan kebijakan penghapusan kualitas premium dan medium itu dilakukan, Amran hanya memastikan bahwa akan dilakukan secepatnya.

    “Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus. (Tahun ini?) Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas (rapat koordinasi terbatas),” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Geram Beras Dioplos: Rugikan APBN!” di sini:

    (ada/eds)

  • Ternyata Ekonomi RI Pernah Tumbuh 8%

    Ternyata Ekonomi RI Pernah Tumbuh 8%

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata pernah di atas 8% pada 1980-an. Bahkan sempat mencapai 9,1% pada 1989 dan 9% pada 1990.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1986 hingga 1996 mencapai 7,8%. Tak hanya itu, pertumbuhan investasi pada periode tersebut mencapai 12,3%.

    Bahkan berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai 9,1% pada 1989 dan 9% pada 1990. Sementara, pertumbuhan investasi pada 1989 mencapai 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan naik hingga 25,3% pada 1990. Firman menyebut hal ini tak lepas dari kebijakan deregulasi yang dilakukan pemerintah di era tersebut.

    “Kita pernah mencapai bahkan 9% dengan investment yang tumbuh double digit bahkan sampai 25% dalam satu tahun, apa kuncinya? Sekali lagi kita lihat di zaman itu adalah deregulasi salah satunya,” kata Firman dalam acara ‘Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan’ di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Firman menerangkan ada beberapa paket-paket kebijakan deregulasi yang diterapkan pada era tersebut, seperti deregulasi perbankan, perpajakan, hingga investasi.

    Berdasarkan bahan yang dipaparkan, pemerintah melakukan penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan pada 1984-1986. Selain itu, pada 1986, pemerintah menyederhanakan prosedur persetujuan investasi.

    Pada 1988, pemerintah juga melakukan deregulasi di pasar modal dengan pembentukan pasar sekuritas swasta. Lalu pada 1990, pemerintah deregulasi perdagangan.

    “Kita lakukan mulai dari banking deregulation, kemudian ada pajak, ada investment deregulation, capital market deregulation yang terjadi sejak tahun 80-an hingga ke awal 1990 dan itu yang tadi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di atas 7,8%,” jelas Firman.

    Dari kebijakan tersebut, Firman menerangkan terjadi investasi meningkat tajam. Hal ini juga disebabkan karena beberapa kebijakan deregulasi fokus pada orientasi ekspor.

    “Beberapa kebijakannya bisa dilihat di policy deregulation fokusnya ke ekspor oriented termasuk negative list minimum, investment value kita lakukan deregulasi ketika itu. Bahkan kita melakukan ada fasilitasi untuk foreign labor,” terang Firman.

    Lebih lanjut, pada saat itu, pemerintah juga telah melakukan negosiasi perdagangan, di mana mengurangi maksimum tarif 225% menjadi 60%. Lalu menyederhanakan perizinan impor di mana proporsi impor yang memerlukan perizinan turun dari 41% menjadi 25% dari total produksi dalam negeri pada 1990.

    “Kita juga melakukan perubahan-perubahan ketika itu sehingga non tarif barier bisa turun 31% ke 16% bahkan di zaman itu sebelumnya kita ada monopoli untuk iron and plastic, semua dihapuskan. bagaimana impact-nya ke goods export kita yang naik hampir 4 kali karena ada deregulasi dari sisi trade,” jelas dia.

    Kendati begitu, deregulasi bukanlah suatu hal yang mudah. Menurut dia, kebijakan ini memantik respons positif dan negatif dari berbagai kalangan.

    “Sekali lagi memang deregulasi itu tidak mudah karena banyak sekali kelompok-kelompok yang akan against kelompok-kelompok yang menikmati hasil dari rumitnya regulasi, pasti akan berusaha untuk mencegah ini terjadi,” tambah Firman.

    Tonton juga video “Jerman Ungkap Tarif Trump Akan Akibatkan Kerusakan Ekonomi” di sini:

    (kil/kil)

  • 551 Kios Hangus di Taman Puring, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Gerak Cepat

    551 Kios Hangus di Taman Puring, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Gerak Cepat

    Jakarta –

    Kebakaran hebat kembali menghantam sektor ekonomi rakyat. Kali ini, Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan dilalap api pada Senin, 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 551 kios yang berada di Blok A dan Blok Q, lantai satu dan dua. Api yang muncul dari lantai bawah bagian depan pasar dengan cepat merambat ke lantai atas dan meludeskan hampir seluruh bagian pasar.

    DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta dalam siaran persnya, Selasa (29/7/2025), menyampaikan duka mendalam atas musibah ini. Ketua DPW IKAPPI DKI, Miftahudin, mengatakan pasar bukan sekadar tempat jual beli, tapi juga merupakan nadi ekonomi masyarakat kecil. Ia meminta pemerintah bertindak cepat, adil, dan berpihak pada para pedagang yang kini kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba.

    IKAPPI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Wali Kota Jakarta Selatan, untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pedagang terdampak agar bantuan bisa disalurkan tepat sasaran. Lokasi berdagang sementara juga harus segera disiapkan, agar aktivitas ekonomi para pedagang bisa kembali berjalan tanpa harus menunggu lama.

    Selain itu, IKAPPI meminta bantuan konkret dalam bentuk dukungan usaha, peralatan, atau stimulan modal diberikan tanpa pungutan apa pun. Miftahudin menegaskan, meski Pasar Taman Puring tidak dikelola Perumda Pasar Jaya, pedagang di sana tetap merupakan warga Jakarta yang berhak atas perlindungan dan perhatian pemerintah.

    Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri, menambahkan bahwa kebakaran ini merupakan luka mendalam yang terjadi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang menurun. Ia menyebut duka ini bukan hanya milik pedagang Taman Puring, tapi juga duka pedagang pasar di seluruh Indonesia.

    “Sampai malam ini, api masih belum padam. Damkar dari Kebayoran Baru sudah diterjunkan, dan kami belum menerima laporan adanya korban jiwa,” ujar Abdullah, dalam keterangan tertulisnya.

    Ia juga meminta agar penyebab kebakaran diselidiki secara tuntas, apakah karena korsleting listrik atau ada unsur kesengajaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

    IKAPPI menegaskan akan terus mendampingi para pedagang dan mendorong pemerintah agar mempercepat proses pemulihan, termasuk pembangunan kembali pasar tanpa membebani pedagang dengan pungutan.

    “Langkah cepat dan nyata dari pemerintah sangat penting untuk mengembalikan harapan para pedagang yang sedang berjuang dari keterpurukan. Kami akan terus mencari solusi bersama untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat,” tutup Abdullah.

    Tonton juga video “Polisi: Kebakaran Hanguskan 500 Kios di Pasar Taman Puring” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Aturan TKDN Bakal Diubah, Pemerintah Klaim Bukan Karena AS

    Aturan TKDN Bakal Diubah, Pemerintah Klaim Bukan Karena AS

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyusun aturan baru terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan beberapa waktu usai negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tercapai.

    Sebagai informasi, TKDN berfungsi melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Rencananya perubahan TKDN akan diluncurkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “TKDN juga kami masih membahas. Nanti full dari Pak Menteri akan me-launching reformasi TKDN, tanggalnya tunggu aja kapannya. Tapi yang pasti kami akan membuat TKDN tetap ada di kami,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Arri Cahyani saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Ia juga memastikan bahwa TKDN tidak akan dihapus, serta hasil reformasinya berlaku menyeluruh atau bukan hanya untuk AS. Sebagai informasi, AS sebelumnya meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan ini, AS meminta ketentuan TKDN dihapus untuk perusahaan dan barang asal AS. Meskipun, pemerintah telah memastikan bahwa tidak semua produk AS dibebaskan dari ketentuan TKDN.

    “Secara keseluruhan (berlakunya), nggak tergantung karena AS, karena produk lain juga banyak. Ini sebenarnya kalau kita hanya terpaku sama AS kan diskriminasi namanya,” sebut Alexandra.

    Terkait pembebasan TKDN di sejumlah sektor, Alexandra menyebut hal itu masih dibahas di internal Kemenperin. Yang pasti, kata dia, modifikasi aturan TKDN berlaku menyeluruh dan bukan hanya terhadap AS.

    Namun Alexandra belum bisa memastikan kapan aturan tersebut terbit. Saat ini Menperin dan jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian terus berdiskusi mengenai reformasi TKDN.

    Pada kesempatan itu, Alexandra menekankan pentingnya peran TKDN dalam menjaga daya saing produk lokal dari serbuan barang impor. Dengan adanya TKDN minimal bahan baku dalam negeri akan terserap dan diubah menjadi barang jadi.

    “Kami berharap TKDN masih tetap ada, karena memang TKDN itu untuk agar produk-produk kita lokal, kalau memang ada bahan baku kita bisa dipakai, bisa berdaya saing. Lah kalo TKDN nggak ada kita akan kebanjiran produk impor dong. Itu kan yang tidak kita inginkan. Kita ingin produk dalam negeri kita, atau minimal bahan baku dalam negeri kita berdaya saing dan bisa digunakan jadi barang jadi,” tutup dia.

    Tonton juga video “Sorotan Pengamat ke Pemerintah soal Aturan TKDN Produk AS” di sini:

    (kil/kil)

  • Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Jakarta –

    Sebanyak 212 merek beras yang beredar disebut telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos. Penindakan terhadap pelanggaran itu kini tengah ditindalanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan penindakan yang tegas perlu dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras telah merugikan masyarakat, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Amran menjelaskan, semua beras yang dihasilkan petani hingga ke penggilingan terdapat subsidi pemerintah. Artinya negara telah menyalurkan dana dalam proses produksi beras. Ia merincikan, subsidi yang dimaksud adalah mulai dari pengadaan pupuk subsidi, traktor, benih, hingga irigasi.

    “Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN,” kata Amran dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Selain merugikan negara, para produsen beras itu juga disebut telah mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas harganya.

    “Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000/kg merugikan (masyarakat) Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana. Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik,” ungkapnya.

    Selain itu, ada temuan para produsen sengaja menaikkan harga beras premium. Namun mirisnya, Amran menemukan isi kualitas dari beras tersebut tidak sesuai, bahkan di bawah standar medium.

    “Di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium, padahal di sini ada APBN, di sini saja sudah melanggar. (Kemudian) Itu dijual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan,” tambahnya.

    Untuk itulah, Amran telah melaporkan semua temuannya kepada Satgas Pangan Polri untuk ditindaklanjut. Saat ini pemerintah memang tidak meminta ada penarikan produk beras yang telah diketahui melanggar aturan atau dioplos. Namun Amran menegaskan, penegak hukum masih terus melakukan penyelidikan. Artinya proses hukum masih terus berlanjut.

    Sementara terkait beras oplos yang telah beredar, Amran meyakini produk yang beredar tetap bisa dikonsumsi masyarakat. Karena istilah “oplos” pada beras ini bukan dicampur dengan bahan yang berbahaya bagi tubuh, melainkan dicampur dengan beras yang kualitasnya tidak sesuai pada kemasan.

    Sebagai tindakan tegas, pemerintah memaksa produsen untuk menurunkan harga beras yang telah beredar.

    “Beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijua Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Sidak Pasar Cipinang, Satgas Ambil Sampel 3 Merek Beras Premium” di sini:

    (ada/eds)

  • Tak Banyak yang Sadar, Ujung MRT Jakarta Sudah Nempel Tangsel!

    Tak Banyak yang Sadar, Ujung MRT Jakarta Sudah Nempel Tangsel!

    Jakarta –

    Rencana perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) sampai Tangerang Selatan (Tangsel) kian nyata usai PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinarmas Land) resmi memulai studi kelayakan jalur baru Lebak Bulus-Serpong.

    Bahkan ujung moda transportasi tersebut sebenarnya sudah berada sangat dekat alias nempel dengan Tangsel. Tepatnya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang bersebelahan langsung dengan Kec. Ciputat, Tangerang Selatan.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Senin kemarin, tiang-tiang dan jalur paling ujung MRT ini berada di sepanjang sisi Jl. Raya Jakarta Bogor. Secara rinci ujung jalur moda transportasi ini dimulai dari Stasiun Lebak Bulus Grab di Jl. Lebak Bulus Raya hingga Jl. Raya Ciputat.

    Bahkan saking dekatnya dengan kawasan Tangsel, di dekat tiang jalur MRT paling ujung selatan ini terlihat ada tugu ‘Selamat Jalan’ milik Pemprov Jakarta yang menjadi penanda batas wilayah ibu kota. Sementara di sisi lainnya terlihat tugu milik Pemkot Tangsel, di mana kedua wilayah ini hanya dibagi oleh Kali Pesanggrahan.

    Bila diamati dengan seksama, di jalur paling ujung MRT Jakarta ini sudah terpasang tiang listrik aliran atas (LAA). Baik dari jalur yang terhubung langsung dengan Stasiun Lebak Bulus Grab, hingga ke ujung satunya yang masih buntu dekat dengan tugu ‘Selamat Jalan’ Jakarta.

    Namun tidak bisa dipastikan apakah di atas tiang-tiang jalur ini sudah terpasang rel sampai ke ujung. Sehingga tidak diketahui apakah ujung jalur ini bisa dimasuki kereta. Hanya saja, di samping Stasiun MRT paling selatan ini sudah ada Depo Kereta MRT.

    Selain itu sejak detikcom berada di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB sampai berita ini ditulis, tidak terlihat ada satupun kereta yang bergerak mendekati ujung jalur itu. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ujung jalur MRT ini belum terpakai sama sekali.

    Sementara di bawah tiang-tiang jalur paling ujung selatan moda transportasi ini terdapat banyak lapangan parkir motor dan mobil yang berdiri memanjang mengikuti arah jalur MRT. Lapangan parkir ini terlihat dikelola oleh PT MRT Jakarta dan banyak digunakan pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih menggunakan moda transportasi massal tersebut.

    Sebagai informasi, sebelumnya PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinarmas Land). Kedua belah pihak melakukan penjajakan awal potensi kerja sama pengembangan jalur MRT North-South Line Extension (Lebak Bulus-Serpong).

    Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan, pihaknya dan Sinarmas Land akan melakukan kajian terkait perpanjangan jalur MRT. Kajian itu mencakup penentuan trase, skema kelembagaan hingga skema pembiayaan.

    “Ini adalah kajian awal antara kami, MRT Jakarta, B2B dengan PT Bumi Serpong Damai, dalam hal ini Sinarmas Land. Kajian awal ini adalah kajian melingkupi yang pertama kita harus menentukan mengkaji terkait trase. Trase mana yang lebih efektif, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi tangkapan pelanggan,” ujar Tuhiyat di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Tonton juga video “Alasan Anies Beri Nama Stasiun MRT ASEAN: Jakarta Juga Ibu Kotanya” di sini:

    (igo/fdl)

  • Apa yang Kau Berikan Pada Negara?

    Apa yang Kau Berikan Pada Negara?

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik keras pihak yang meributkan persoalan ijazah beberapa waktu terakhir. Isu ini dinilai tak relevan, di tengah kondisi gejolak ekonomi hingga geopolitik global.

    Luhut menyayangkan, masih banyak masyarakat dan tokoh publik yang terjebak dalam wacana yang tidak produktif. Menurutnya, justru bangsa saat ini membutuhkan pemikiran solutif untuk pembangunan.

    “Kita asyik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di republik ini,” kata Luhut, dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Meski Luhut tak spesifik menyebut, tudingan ijazah palsu tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Luhut juga menegaskan masyarakat seharusnya mendukung langkah-langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), salah satunya dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan.

    “Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini,” kata Luhut.

    Tak Pakai Akal Sehat

    Lebih lanjut, Luhut menyinggung tentang ketegangan geopolitik yang tengah melanda tetangga RI yakni Thailand dan Kamboja. Aksi tembak-menembak terjadi di antara kedua negara itu hingga meningkatkan ketegangan di Asia Tenggara.

    Namun di tengah kondisi tersebut, publik Tanah Air justru sibuk memperdebatkan hal-hal yang menurutnya tidak relevan, seperti persoalan ijazah tersebut.

    “Kita lihat perseteruan Kamboja dengan Thailand sampai tembak-tembakan, kita masih asyik tidak menggunakan akal sehat kita,” ujar Luhut.

    “Kita banyak tokoh yang tidak menggunakan akal sehat. Padahal dalam konteks geopolitik global yang makin tidak pasti, kita perlu bersatu dan jaga stabilitas,” sambungnya.

    Luhut juga menyinggung potensi gejolak ekonomi global akibat kebijakan Amerika Serikat yang masih belum dapat diprediksi dampaknya. Ia menyebut Dewan Ekonomi Nasional telah membuat kajian mendalam, namun tetap diperlukan kewaspadaan bersama.

    “Kita tidak tahu apa yang terjadi juga di Amerika dalam waktu dekat, dampak tarifnya pun belum sepenuhnya terlihat,” katanya.

    Luhut mengingatkan kembali ke akal sehat dan tidak menyumbang kegaduhan di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan. Menurutnya, perbedaan pandangan boleh saja terjadi, tapi jangan dijadikan alasan untuk saling serang.

    Tonton juga video “Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden” di sini:

    (shc/hns)

  • Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Jakarta –

    Indonesia kembali berduka. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mengenang sosok Kwik sebagai mentor dan nasionalis sejati.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandiaga lewat akun media sosialnya, Selasa (29/7/2025).

    Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, terutama di bidang ekonomi dan politik nasional. Sosoknya dikenal luas sebagai pemikir independen, ekonom yang jujur, dan tokoh publik yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika bertentangan dengan arus kebijakan pemerintah. Di tengah arus liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era reformasi, Kwik tetap teguh memegang prinsip keberpihakan pada rakyat kecil. Ia kerap menjadi suara kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu menguntungkan korporasi dan investor asing.

    Mengutip dari situs, Kwikkiangie.ac.id, Kwik Kian Gie, lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.

    Kemudian, pada tahun 1956, beliau melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam, hingga lulus pada tahun 1963. Banyak ekonom Indonesia dan pernah menduduk posisi tinggi dalam politik nasional merupakan jebolan perguruan tinggi ini. Termasuk di antaranya Wakil Presiden RI yang pertama Mohammad Hatta, dan beberapa mantan menteri seperti Sumitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro dan Arifin Siregar.

    Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mengetahui apa yang dikehendaki dalam hidup. Dalam wawancara dengan salah satu media massa, ia menyampaikan bahwa sejak di bangku SMA beliau merasa bahwa kehadirannya di dunia hanya berarti kalau karyanya bermanfaat bagi orang banyak.

    Perwujudan yang konkret ialah kalau beliau berhasil ikut serta dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pendidikan. Pada tahun 1954 beliau mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, dan beliau menjadi murid kelas 3 SMA tersebut yang lulus pada tahun 1955. Pada tahun 1968 Kwik Kian Gie menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sampai sekarang.

    Pada tahun 1982 bersama-sama dengan Prof. Panglaykim mendirikan sekolah MBA yang pertama di Indonesia, yaitu Institut Manajemen Prasetiya Mulya. Kemudian, pada tahun 1987, KKG bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) yang kini telah bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business).

    Sekembalinya di tanah air, beliau menggeluti dunia bisnis, sambil menulis di berbagai media massa tentang ekonomi dan politik. Pada tahun 1987 beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Dalam tahun yang sama beliau mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, KKG menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Kariernya di pemerintahan cukup panjang dan berpengaruh. Kwik dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung serta mewakili daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Di setiap posisi yang diemban, Kwik dikenal berani mengambil sikap berbeda jika merasa kebijakan ekonomi pemerintah menjauh dari kepentingan rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998. Bagi Kwik, kedaulatan ekonomi adalah hal yang mutlak. Indonesia, menurutnya, harus mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya tanpa campur tangan asing yang bisa melemahkan kepentingan nasional. Sikap ini menjadikannya berbeda dari banyak ekonom lainnya di era reformasi yang cenderung pro-pasar bebas.

    Meski sempat berada di dalam pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan suara kritisnya. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, ia tetap rutin menulis artikel, buku, dan menjadi pembicara di berbagai forum diskusi ekonomi dan politik. Di era media sosial, ia masih aktif menyampaikan pandangan melalui berbagai kanal, termasuk kanal YouTube dan wawancara dengan media independen. Kwik kerap mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki, termasuk soal utang luar negeri, ekspor sumber daya mentah, hingga sistem pajak.

    Integritas dan keberanian menjadi dua hal yang melekat kuat dalam sosok Kwik Kian Gie. Ia dikenal bersih dari praktik korupsi, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mengedepankan rasionalitas serta kepentingan bangsa dalam setiap pandangannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menolak menerima jabatan yang tidak sesuai hati nuraninya, dan beberapa kali menolak ajakan masuk dalam lingkaran kekuasaan jika tidak sepaham secara prinsip. Keputusannya untuk mundur dari posisi penting pun sering kali didasari pada ketidaksetujuan terhadap arah kebijakan yang menurutnya menyimpang.

    Kwik bukan hanya ekonom, tapi penjaga nurani bangsa. Ia menjadi simbol dari akademisi yang berani bersuara dan tidak silau oleh kekuasaan. Banyak generasi muda, termasuk mahasiswa ekonomi dan penggiat kebijakan publik, menjadikannya sebagai panutan dalam hal integritas dan keberpihakan. Gagasannya yang selalu berpijak pada rakyat menjadikan namanya terus diperbincangkan, bahkan di luar masa aktifnya di pemerintahan.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Nasib Oplosan dan Penghapusan Standar Beras Usai Disorot Prabowo

    Nasib Oplosan dan Penghapusan Standar Beras Usai Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Kata oplosan belakangan kembali menjadi buah bibir masyarakat. Kali ini, kata itu muncul merujuk pada komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, yaitu beras.

    Beras oplosan menjadi sorotan usai Kementerian Pertanian mengungkap ada 212 merek beras yang beredar di Indonesia melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos.

    Masalah ini juga telah membuat Presiden Prabowo Subianto naik pitam. Kini, temuan itu telah dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk diusut tuntas dan akan ditindak tegas.

    Lantas, bagaimana langkah jangka panjang dari pemerintah untuk mengantisipasi tindakan pengoplosan beras di Indonesia?

    Dalam wawancara khusus detikcom, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupas tuntas temuan hingga siasat memberantas beras oplosan. Berikut petikan wawancaranya.

    Laporan Bapak sebanyak 212 merek (melanggar mutu-dioplos). Tapi, akhirnya semua merek yang sudah beredar, nggak ditarik. Pemerintah minta nggak ditarik, tapi, harganya diturunin. Apakah ada dari pemerintah, itu pemberian maaf gitu ke produsen? Itu bentuk pemberian maaf ke produsen, atau tetap sebenarnya kasusnya diusut terus?

    Itu yang masuk ke penegak hukum, Satgas Pangan tetap ditindaklanjuti.

    Sampai akhirnya ada yang kalau memang betul-betul salah, akan dicabut izin usahanya?

    Nanti tanya di penegak hukum. Yang jelas, perintah Bapak Presiden ditindak tegas.

    Sudah berapa perusahaan itu?

    Kemarin itu pertama itu kalau tidak salah 10 perusahaan dan hari ini kalau tidak salah dipanggil lagi 6 perusahaan. Tapi, 10 perusahaan kalau tidak salah 26 merek. Dan berikutnya, dipanggil lagi 40 merek. Ini kan biasa 1 perusahaan 5 merek, 4 merek, 3 merek. Itu harus ditindaklanjuti, itu sudah perintah bapak Presiden.

    Saat ini ramai komentar, masyarakat tuh khawatir oplos ini berbahaya buat tubuh?

    Oh nggak, ini aman.

    Tapi artinya oplos ini membuat masyarakat rugi ya? Yang mereka harusnya bayar premium, dapatnya medium?

    (Dapatnya) beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijual Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat.

    Apakah ada potensi kayak kasus waktu 2017 PT IBU?

    Anda masih ingat ya? Oh iya, ditutup (PT IBU 2017). Makanya sekarang saya wise, saya bijak. Kalau dulu saya segel. Saya sudah mulai bijak. Kami serahkan ke penegak hukum.

    Nggak akan penindakan segel lagi?

    Tergantung penegak hukum.

    Buntut pengoplosan, saat ini ada rencana penghapusan jenis premium, medium. Itu kan standarisasi beras? Standarisasi ini akan dibicarakan dengan presiden atau gimana?

    Ini sudah kita putuskan kemarin, tindak lanjuti mungkin dalam waktu dekat. Jadi satu harga seluruh Indonesia, semua beras yang disubsidi oleh pemerintah. Satu harga, HET (harga eceran tetinggi) -nya.

    Tapi, SPHP akan ada tetap ada?

    Iya nanti kita lihat, kita lihat perkembangannya. Kalau ini SPHP kita turunkan, karena ada harga kenaikan ya, yang tidak normal. Nah nanti ke depan adalah kita satu harga.

    Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu (akan) satu harga. HET-nya (baru) mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada, nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah.

    Harganya artinya akan diambil dari tengah-tengah dari premium dan medium?

    Sudah kita langsung sepakat (satu harga) saja. Misalnya katakanlah Rp 13.000/kg, nanti artinya seluruh beras yang disubsidi pemerintah Rp 13.000/kg. Lebih enak, lebih mudah mengontrol. Dan, saya yakin, harga beras turun, inflasi terkendali sepanjang tahun, kemudian kesejahteraan petani kita jaga.

    HPP harus tetap di Rp 6.500/kg. Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar.

    Kalau mau untung besar, kami beri karpet merah, bergerak di pabrik gula, kemudian perkebunan. Di sana tidak ada yang ganggu kalau di sana.

    Harganya bisa di bawah premium dong?

    Oh iya iya. Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah. Sebenarnya sekarang harusnya patuh aja sudah cukup. Masa ada (harga beras) Rp 17.000/kg Sedangkan HET-nya Rp 14.900/kg? Itu kan tidak masuk akal.

    Sebenarnya kan sekarang panen gadu biasanya memang harga terkerek naik. Tapi ini berarti, kenaikan ini ditambah dengan kesengajaan mereka menaikkan harga?

    Bukan, tidak ada hubungannya persoalan panen gadu, nggak ada, kenapa? Gini, ini standar broken-nya premium, medium. Premium adalah (broken) 15%, kalau medium itu 25%. Mereka (produsen) medium, premium broken-nya 40%, melanggar kan, menipu kan, ya sudah. Nggak usah diputar-putar, ini oplos, ini curah. Saya baca pengamat ini, itu.

    Ini jelas, ini standarnya premium, medium, ini kondisi lapangan, ini melanggar. Yang premiumnya itu 15%, tetapi kenyataan yang kami periksa, 40% broken-nya. Melanggar kan? Kalau selisih Rp 5.000/kg. Kalau (beras) 1 juta ton, Rp 5 triliun. Jadi, kalau beras 10 juta ton, Rp 50 triliun (selisih harga jual beras).

    Kalau premium (broken-nya) 40%-50% dari total produksi, premium itu 20% dari total produksi, kali Rp 5.000/kg, 100 triliun. Dan ingat, di sana semua beras yang beredar premium-medium, ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu Rp 5.000/kg. Berarti sekitar bisa Rp 70 triliun Rp 80 triliun uang pemerintah.

    Bisa dielaborasi nggak? Maksudnya subsidi pemerintah itu terdiri dari apa aja?

    Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN. Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000 merugikan Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana.

    Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik. Kemudian agar petani untung kuat, disubsidi kan. Ini tidak boleh dijual mahal, karena ada uang pemerintah APBN di situ. Jadi di sini ada APBN yang diperdagangkan, semua premium-medium ini, katakanlah Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun. Benar nggak? Kan bagi dua saja dari Rp 150 triliun.

    Terus di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium. Jadi di sini ada APBN, di sini melanggar, itu di jual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan.

    Jadi ada yang mencoba-coba membuat teori-teori pembenaran, harga di sana di petani mahal. Bukan di sana persoalannya, persoalannya adalah ini standar pemerintah, kemudian ini penjualannya, kualitasnya tidak sesuai.

    Berikutnya, ada yang mengatakan, harga HPP-nya kan naik Rp 6.500/kg. Tetapi ingat, 70% beras diproduksi Maret, April, Mei. Di situ panen puncak kan, nah, di situ hanya 30% (daerah) di atas HPP, 70% (daerah) harga gabah di bawah HPP.

    Anggaplah Rp 6.000/kg. Kalau Rp 6.000/kg kali 2 berapa? Rp 12.000/kg. Jadi kan sudah untung kalau dia jual Rp 12.500/kg-Rp 13.000/kg. Iya kan? Berarti keliru orang, ada juga tuh pengamat sampaikan, oh ini Rp 6.500/kg, dipikir Rp 6.500/kg, tiup langsung seluruh Indonesia Rp 6.500/kg. Jadi banyak kan di bawah HPP kan? 70% (daerah) pada saat panen puncak (gabah di bawah HPP).

    Kalau panen gadu sekarang ini, kualitas bagus, berasnya kan tinggal 30% total dari produksi nasional, tentu di atas HPP atau sama HPP itu sudah bagus. Tetapi pada saat panen puncak, 70 persen di bawah HPP. Nah ini yang tidak dihitung oleh pengamat, karena dia mengamat dari ruangannya, dia tidak turun lapangan lihat kondisi petani.

    Tapi Bapak tahu nggak, misalnya kalau penggilingan tuh suka adu mahal, beli gabah. Itu kan sebenarnya menguntungkan petani, tapi kan akhirnya mereka proses produksinya jadi mahal, dan akhirnya jualnya juga jadi mahal?

    Itu kan menguntungkan petani. Tetapi katakanlah beli Rp 7.000/kg, Rp 7.000/kg kan menjualnya di lapangan Rp 18.000/kg premium. Itu pun tidak sesuai broken-nya, standarnya. Iya kan? Tetap melanggar, nggak ada alasan. Karena komoditas ini adalah disubsidi pemerintah.

    Tapi ke depan, ini kan sebenarnya konotasi oplos ini kan mereka masyarakat jadi khawatir, jadi ketika ngelihat beras nih di retail, ini dioplos nggak ya? Nah ini gimana langkah pemerintah ke depan biar ngelihat beras tuh ini dioplos apa nggak ya?

    Selesaikan dengan harga standarisasi, misalnya harga Rp 13.000/kg, sudah beli saja, karena tidak berbahaya. Iya broken-nya 25% -15% ya sama karbohidratnya. Cuma ada orang yang uang berlebih, maunya premium, harusnya premium betul dong. Jadi nggak masalah kan sama kandungannya, mau broken-nya 15%, 40%, 30% kan sama.

    Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia.

    Kapan mulai dibahas?

    Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus.

    Tahun ini lah ya?

    Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas.

    Satu lagi. Kan tarifnya sudah. Tapi saya penasaran, kan jagung kita juga impor dari AS. Walaupun sedikit, saya tahu, volumenya. Tapi ini kan kita mau swasembada jagung kan kita mau swasembada, bagaimana dampaknya?

    Saya tanya juga, beri saya kesempatan bertanya. Satu dua pertanyaan. Itu Komoditas pertanian, ada rekomendasinya nggak, untuk bisa masuk? Ada kan, ya, selesai. Kalau saya tidak tanda tangan, kan nggak impor.

    Tarif. CPO menguntungkan nggak? Indonesia tarifnya 19%. Malaysia 25%. Yang punya sawit terbesar 80% dunia adalah Indonesia nomor satu dan Malaysia. Menguntungkan nggak Indonesia tarifnya itu? Dia 25%, kita. Untung dong.

    Masalah gandum memang kita tidak tanam. Kedelai, ini tahun mencoba mencari bibit unggul terbaik dunia. Ini baru saja tim kami berangkatkan ke Jordan dengan Brazil. Dia sudah pulang, kami cari benih terbaik. Ada pakar-pakar kita, kami kerja sama dengan perguruan tinggi, pakar kita bagaimana kita menghasilkan bibit unggul yang menguntungkan petani.

    Di mana potensi kedelai ini bisa? Daerah-daerahnya dari Indonesia?

    Seluruh Indonesia. Tapi kita mencari dulu bibit unggulnya. Kalau sudah, kita dapatkan mungkin kami coba 100 ribu, 50 ribu ini tahun. Setelah itu berhasil, masif.

    Kan kita sudah sudah berhasil, habis itu jagung. Berarti habis itu kedelai?

    Gula, white sugar. Mungkin insyaallah tahun depan. Jadi peta jalannya satu-satu kita beresin.

    Tonton juga video “Distributor Beras Oplosan di Pekanbaru Digerebek, 9 Ton Beras Disita!” di sini:

    (ada/eds)

  • Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI

    Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto geram bukan main dengan fenomena ekonomi serakah. Menurutnya, dewasa ini banyak sekali fenomena pengusaha yang mencari keuntungan secara berlebih dan rakus. Dia menyebut fenomena ini sebagai serakahnomics.

    Tak jarang pengusaha itu menabrak regulasi dan aturan yang ada untuk mencari untung. Bahkan, keuntungan yang didapat pun seringkali diraup dari kesusahan yang terjadi di tengah masyarakat.

    Serakahnomics tidak bisa didiamkan, sebab bisa memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Utamanya, dampak terhadap tingkat ketimpangan masyarakat kaya dan miskin, jurang pemisah antara si kaya dan miskin bakal makin lebar.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan apabila fenomena serakahnomics terus menerus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan sangat tidak berkualitas di Indonesia. Meski ekonomi dapat tumbuh di angka 5% atau bahkan lebih, namun berkahnya cuma bisa dirasakan segelintir orang.

    “Akhirnya jadi memengaruhi kualitas ekonomi, meski tumbuh 5%, yang sejahtera hanya segelintir,” beber Bhima ketika dihubungi detikcom.

    Bhima melanjutkan dampak ketimpangan itu sebetulnya sudah mulai terjadi di Indonesia dan harus jadi perhatian pemerintah. Tahun 2024 saja, dari laporan yang dibuat pihaknya, tercatat 50 orang terkaya di Indonesia hartanya setara dengan 50 juta orang biasa. “Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit,” katanya.

    Dampak buruk berikutnya apabila serakahnomics dibiarkan adalah potensi munculnya pemberontakan sosial. Sebab, banyak orang miskin tak bisa mengubah nasibnya di Indonesia.

    “Kalau dibiarkan bisa terjadi pemberontakan sosial, karena yang menganggur dan miskin makin hopeless dengan keadaan terutama berusia muda,” sebut Bhima.

    Solusi Lawan Serakahnomics

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan hal utama untuk melawan fenomena serakahnomics adalah penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

    Menurutnya faktor utama pengusaha melakukan praktik yang serakah adalah kurang tegasnya Pemerintah sebagai regulator untuk menegakkan aturan.

    “Sebenarnya negara bisa mencegah perilaku itu dengan membuat regulasi yang tegas. Tinggal mau atau tidak, alias good will. Jika ada goodwill saya rasa sangat mungkin. Tugas negara sebagai regulator,” tegas Esther ketika dihubungi detikcom.

    Kembali ke Bhima, dia mengatakan ada beberapa hal yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak serakahnomics. Menurutnya ada beberapa instrumen pajak yang harus dibentuk dan ditegaskan pola penarikannya oleh negara.

    Pertama, membentuk instrumen pajak kekayaan, pajak yang dipungut berdasarkan jumlah harta bukan hanya penghasilan. Pajak ini dapat digunakan pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan ke masyarakat kecil, sehingga pengusaha serakah pun akan berpikir dua kali untuk memperkaya diri sendiri.

    “Segera bentuk instrumen pajak kekayaan atau 2% pajak untuk aset netto bagi orang super kaya. Uangnya Rp 81,6 triliun bisa digunakan untuk mempersempit ketimpangan,” sebut Bhima.

    Kedua, pajak windfall profit atau pajak yang ditarik dari keuntungan sektor ekstraktif misalnya pada perusahaan batu bara. Pengusaha kaya kebanyakan berbisnis komoditas ekstraktif.

    Selain pajak, pemerintah juga harus melakukan pemberantasan yang tegas dan terstruktur terhadap mafia birokrasi atau koruptor di semua lini perizinan dan kebijakan. Hal ini menjaga agar bisnis tetap patuh aturan dan meminimalkan akal-akalan untuk memperkaya diri sendiri.

    (hal/fdl)