Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bisnis Thrifting Masih Marak, Pemerintah Klaim Produsen Lokal Rugi Besar

    Bisnis Thrifting Masih Marak, Pemerintah Klaim Produsen Lokal Rugi Besar

    Jakarta –

    Bisnis thrifting barang impor ilegal menyebabkan industri dalam rugi merugi. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, nilai kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah.

    Barang-barang thrifting merebut pasar dalam negeri yang seharusnya bisa dimanfaatkan produsen lokal. Padahal secara harga, produk baru buatan dalam negeri mampu bersaing dan harganya pun bahkan ada yang lebih murah.

    “Iya (kerugian triliunan). Soalnya kan itu berdampak langsung dong terhadap produsen dalam negeri kan yang menghasilkan barang sejenis. Orang juga katanya, oh iya dengan penghasilan seperti ini dia sanggupnya beli yang thrifting. Nggak juga karena produk baru, yang murah berkualitas juga banyak,” katanya saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

    Reni menjelaskan, produk thrifting masuk lewat jalur perbatasan yang minim pengawasan. Dalam hal ini ia menyebut pentingnya peningkatan pengawasan, mengingat kegiatan thrifting barang impor dilarang pemerintah.

    “Nah itu biasanya masuknya itu dari pintu-pintu kepulauan-kepulauan juga. Ada juga banyak dari China juga. Yang China kan kita tahu produk apa juga dia bisa buat,” sebut Reni.

    Meski dilarang secara aturan, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Menurut Reni hingga saat ini banyak pakaian-pakaian bekas yang masih dijual bebas di pasaran.

    “Secara aturan kan udah jelas yang namanya pakaian bekas itu tidak boleh masuk di Indonesia kan. Tapi kita jumpai banyak sekarang di pasar-pasar juga ada banyak pakaian bekas kan itu yang dijual,” tuturnya.

    Namun, Reni menyebut ada pengecualian untuk kegiatan jual-beli barang bekas garage sale. Pasalnya produk pada garage sale umumnya bukan barang impor, melainkan barang bekas pakai yang kemudian dijual.

    Upaya pemberantasan thrifting sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Namun, bisnis ini tetap berjalan dan menjamu, salah satunya yang berlokasi di Pasar Senen.

    “Nah satu-satunya strategi menurut saya kita mulai mengurangi nih, konsumen mulai sadar. Kan kalau namanya penjual kalau nggak ada pembeli kan dia akan tutup. Iya kan? Nah selagi konsumen kita masih cari dia akan terus menyajikan. Untuk itu pelan-pelan mungkin ya,” tutup Reni.

    Tonton juga video “Beasiswa Baju Bekas” di sini:

    (ily/kil)

  • Tarif Trump Bikin Harga Barang Rumah Tangga di AS Meroket!

    Tarif Trump Bikin Harga Barang Rumah Tangga di AS Meroket!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru yang menyasar berbagai barang konsumsi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Procter & Gamble (P&G), Nestle, hingga PepsiCo mengumumkan akan menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi beban tambahan dari kebijakan tersebut.

    Mengutip Reuters, P&G, produsen kebutuhan rumah tangga seperti tisu Bounty dan deterjen Tide, telah mengumumkan bahwa harga sekitar seperempat produk mereka akan naik mulai pekan depan. Kenaikannya berada di kisaran satu digit menengah secara persentase, dan akan langsung dirasakan konsumen Amerika Serikat.

    Langkah ini bukan kejutan. Sejak musim semi, para produsen besar telah memperingatkan bahwa tarif baru akan menghimpit margin keuntungan dan memaksa mereka memilih antara menekan pendapatan atau membebankan biaya lebih tinggi kepada pembeli. Kini, pilihan mereka jelas: harga naik.

    Di tengah kenaikan tajam indeks saham AS berkat euforia saham teknologi, saham-saham perusahaan konsumsi justru tertekan. Sejak pengumuman tarif pada 2 April-yang oleh Trump disebut sebagai “Hari Pembebasan” harga saham P&G turun 19%, Nestle anjlok 20%, Kimberly-Clark melemah 11%, dan PepsiCo jatuh hampir 7%. Padahal, indeks S&P 500 justru naik lebih dari 13% dalam periode yang sama.

    Perusahaan makanan dan barang konsumen memang menghadapi tekanan ganda sejak pandemi Covid-19. Penjualan lesu karena konsumen makin ogah membayar mahal untuk produk bermerek. Nestle pekan lalu mengakui bahwa konsumen Amerika Utara masih enggan menghadapi harga yang terus membengkak.

    Kenaikan harga ini dikhawatirkan makin memperburuk sentimen investor terhadap kemampuan brand besar bertahan di tengah konsumen irit dan ongkos produksi yang makin tinggi akibat perang dagang.

    “Walmart, Amazon, Best Buy, semuanya akan terpaksa menaikkan harga di konsumen,” ujar Bill George, mantan CEO Medtronic sekaligus peneliti eksekutif di Harvard Business School. Ia menegaskan bahwa dampak tarif belum benar-benar terasa di masyarakat luas, tapi akan segera muncul dan memburuk.

    Antara 16-25 Juli, perusahaan-perusahaan yang dilacak oleh Reuters melalui global tariff tracker memperkirakan kerugian gabungan antara US$ 7,1 miliar hingga US$ 8,3 miliar untuk tahun ini. Perusahaan otomotif seperti GM dan Ford sudah merasakan miliaran dolar beban tambahan akibat tarif dan belum seluruhnya diteruskan ke harga mobil.

    Sebagian perusahaan sempat menimbun barang dan bahan baku sebelum tarif diberlakukan, yang membantu menunda kenaikan harga. Namun para ekonom memperkirakan inflasi baru akan terlihat nyata pada kuartal IV 2025 atau awal tahun depan saat stok tersebut habis.

    Andrew Wilson dari Kamar Dagang Internasional menyebut bahwa dampak nyata baru akan terasa setelah persediaan berkurang. Saat itulah, rakyat Amerika benar-benar akan merasakan mahalnya kebijakan tarif dari Gedung Putih.

    Tonton juga video “RI Kena Tarif Trump 19%, Mendag Targetkan Pasar Eropa” di sini:

    (rrd/rrd)

  • 7,5 Juta Orang Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis

    7,5 Juta Orang Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai 7,5 juta orang dan menyerap sebanyak 940 ribu orang yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, angkanya masih 9% dari target penerima program MBG yang mencapai 82,9 juta orang.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan capaian jumlah penerima manfaat tersebut setara dengan memberi MBG di Singapura.

    “Dan alhamdulillah hari ini Badan Gizi sudah melayani 7,5 juta di seluruh Indonesia. Itu kalau di Singapura sama dengan memberi makan seluruh yang beraktifitas di Singapura. 4,2 juta penduduknya, 1,8 (juta) residen, dan sisanya turis, termasuk memberi makan yang di Brunei Darussalam,” kata Dadan di SPPG Serpong Lengkong Wetan, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (29/7/2025).

    “Tapi bagi Indonesia ini baru 9 persen. Kenapa? Karena populasi Indonesia besar 285 juta dan yang kita beri target 82 juta. Jadi sepertiga penduduk Indonesia, kita memberi makan dan sekarang baru 7,5 (juta). Jadi sesuatu langkah yang sangat besar,” tambah dia.

    Dadan menerangkan saat ini sudah terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total tersebut, BGN telah berhasil menyerap 94.000 tenaga kerja yang bekerja di SPPG.

    Angka itu belum termasuk dengan supplier. Di mana, setiap SPPG membutuhkan 15 supplier. Dadan menerangkan satu supplier mempekerjakan lima hingga lima belas orang.

    “Satu SPPG seperti ini kan mempekerjakan 50 orang. Jadi, sekarang sudah terbentuk 2.391, sudah menyerap 94.000 tenaga kerja yang bekerja di SPPG. Belum yang di supplier. Karena satu SPPG membutuhkan 15 supplier minimal. Satu supplier memperkerjakan 5 sampai 15 (orang), sudah bisa kita hitung efek ekonominya,” tambah Dadan.

    Di Tangsel, BGN menargetkan sebanyak 169 SPPG berdiri. Dari sana, Dadan menyebut dana BGN yang masuk ke Tangsel hampir menyentuh Rp 2 triliun. Di mana, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku program MBG.

    “Dan dana yang masuk ke satu SPPG seperti ini Rp 10 miliar per tahun. Jadi, kalau 169 (SPPG) itu hampir Rp 2 triliun uang Badan Gizi masuk ke Tangsel. Dan 85 persen-nya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Ya produk-produk pertanian itu. Itu adalah dampak ekonomi yang akan muncul,” tuturnya.

    Ribuan UMKM Pasok MBG

    Selain menyerap tenaga kerja, program tersebut juga berhasil menyerap produk-produk dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memasok menu MBG. Dadan menyebut sebagian besar supplier yang memasok bahan MBG datang dari UMKM.

    “149 BUMDES, 8 BUMDESMA, 3.084 UMKM, dan 2.334 supplier lainnya. Jadi yang juaranya UMKM. Pak Menteri, 3.084 UMKM di seluruh Indonesia sudah terlibat di dalam program Makan Bergizi,” tutur Dadan.

    Untuk kualitas, Dadan menerangkan UMKM telah memenuhi standar yang ditetapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Misalnya, di SPPG Lengkong Wetan, Tangerang Selatan yang memasok bahan unggulan lele. Dadan menerangkan setiap SPPG memberikan karakteristik masing-masing.

    “Di sini misalnya contoh tadi disebutkan. Siapa saja yang mau mengirim pisang itu harus sepanjang tray-nya itu. Kemudian lele yang dikirim harus sepanjang itu, nggak boleh lebih pendek atau lebih panjang. Itu kualitas yang sudah diterapkan oleh tempat ini,” terang Dadan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan SPPG yang ikut melibatkan UMKM akan dipasangkan papan SPPG Ramah UMKM. Hal ini agar semakin memberikan motivasi dan mendorong semakin banyak UMKM yang terlihat.

    Maman menjelaskan pihaknya telah mendorong agar UMKM dapat terlibat dalam program strategis ini, seperti pelatihan dan business matching.

    “Jadi tadi dari dapur, lalu ada supplier tempat, kita dorong bersama-sama dengan pemerintah wilayah, kita dorong, kita pertemukan. Alhamdulillah akan terjadi kontrak kerja mereka. Karena ini profesional dan bisnis to bisnis di antara mereka,” kata Maman.

    Dalam satu SPPG, melibatkan minimal 15 supplier. Melihat hal ini, Maman menyebut akan memberikan kesempatan UMKM semakin naik kelas dan terjadi pergerakan ekonomi.

    “Ini perintah dari Kepala BGN kepada kami, dan juga perintah dari Pak Presiden kan harus memberikan kesempatan sebelah besarnya dalam pergerakan ekonomi kerakyatan. Jadi salah satu bentuk konkretnya adalah koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah,” jelas dia.

    Tonton juga video “Kata Orang Tua Murid soal Banyaknya Kasus Keracunan Makan Gratis” di sini:

    (kil/kil)

  • Duit Haram hingga Dana Bansos

    Duit Haram hingga Dana Bansos

    Jakarta –

    Rekening dormant atau rekening milik nasabah di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apa pun lebih dari tiga bulan akan diblokir. Hal ini dilakukan menanggapi maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan.

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan lebih dari 1 juta rekening diduga terkait dengan
    tindak pidana. Temuan itu berdasarkan Hasil Analisis ataupun Hasil Pemeriksaan PPATK sejak tahun 2020.

    Dari 1 juta rekening tersebut, lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee. Rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal-hal lain secara melawan hukum.

    “Terdapat lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum,” kata Ivan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

    Rekening tersebut selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi tidak aktif/dormant. Selain itu, lebih dari 50 ribu rekening tidak ada aktifitas transaksi rekening sebelum teraliri dana ilegal.

    Untuk itu, PPATK memutuskan akan mengambil tindakan dengan menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant. Data rekening diperoleh berdasarkan laporan dari perbankan.

    “PPATK melakukan upaya perlindungan rekening nasabah, tentunya agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi – uang nasabah tetap aman dan 100% utuh,” tegasnya.

    Ada Dana Bansos

    PPATK juga menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) tidak pernah dipakai selama lebih dari tiga tahun. Dana bansos yang mengalir ke rekening tersebut sebesar Rp 2,1 triliun dan hanya mengendap.

    “PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap,” kata Ivan.

    Bagi yang ingin menyampaikan keberatan terkait penghentian sementara transaksi rekening dormant, dapat menyampaikannya melalui tautan https://bit.ly/FormHensem. Selanjutnya, isi formulir dengan lengkap dan teliti.

    “Mudah saja mengaktifkan kembali, yang diperlukan adalah nasabah bersangkutan menyampaikan ke bank atau PPATK apakah rekening mau diaktifkan atau ditutup,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir?” di sini:

    (acd/acd)

  • Pemblokiran Rekening Nganggur Dinilai Bikin Nasabah Waswas

    Pemblokiran Rekening Nganggur Dinilai Bikin Nasabah Waswas

    Jakarta –

    Rekening bank yang nganggur alias tidak dipakai bakal diblokir atau dihentikan sementara transaksinya. Rekening tersebut akan dinyatakan sebagai rekening dormant. Kebijakan ini akan dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kebijakan dikritik keras Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemblokiran rekening dilakukan PPATK karena banyaknya rekening dormant yang dapat menjadi sarana pencucian uang dan juga berbagai kejahatan keuangan lainnya.

    YLKI menilai kebijakan ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman. PPATK haruus memberi penjelasan menyeluruh dan bisa dipahami kepada masyarakat soal pemblokiran rekening tersebut.

    Masyarakat juga harus bisa mendapatkan informasi, sehingga bisa memitigasi soal tabungannya serta bisa menyanggah jika rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online.

    “YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu,” kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo, dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

    Selain itu jika ada permintaan pembukaan blokir rekening, PPATK tidak mempersulit nasabah. PPATK juga harus bisa menjamin uang nasabah tetap utuh, aman, dan tidak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukan.

    PPATK juga disarankan untuk membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi maupun melakukan pemulihan akun rekening Bank yang terkena blokir.

    Alasan PPATK Blokir Rekening

    Sementara itu, PPATK menyatakan sejauh ini sudah menemukan lebih dari 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun dengan nilai Rp 428,61 miliar tanpa ada pembaruan data nasabah.

    Rekening semacam ini dinilai dapat membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya. Hal ini juga dapat merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum.

    Penggunaan rekening dormant ternyata tanpa diketahui pemiliknya bisa menjadi target kejahatan. Hal itu antara lain digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Tonton juga video “Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir?” di sini:

    (hal/hns)

  • Kemensos Salurkan 1,6 Juta Bansos yang Tersendat di Triwulan Kedua

    Kemensos Salurkan 1,6 Juta Bansos yang Tersendat di Triwulan Kedua

    Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari sekitar 3,6 juta KPM yang sempat gagal salur karena terkendala rekening bank di triwulan kedua.

    Mensos Gus Ipul mengatakan 2 juta KPM saat ini sedang dalam proses buka rekening kolektif (burekol). Gus Ipul menambahkan, saat ini Kemensos sedang mendalami 300 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol)

  • Produksi Minyak Lapangan Terubuk Natuna Ditambah Jadi 6.600 Barel/Hari

    Produksi Minyak Lapangan Terubuk Natuna Ditambah Jadi 6.600 Barel/Hari

    Jakarta –

    Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) menambah kapasitas produksi dari Proyek Terubuk Well Head Platform (WHP) M di South Natuna Sea Block B. Proyek ini menambah kapasitas produksi Terubuk menjadi 6.600 bopd minyak dan 60 mmscfd gas.

    Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan menyampaikan proyek ini mencatat penyelesaian fabrikasi topside dalam waktu enam bulan satu bulan lebih cepat dari WHP-L dan jauh di bawah rata-rata proyek lepas pantai yang memakan waktu 10-12 bulan.

    “Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah, SKK Migas, Kementerian ESDM, serta seluruh pihak yang terlibat, sehingga WHP-M ini dapat mencapai tahap sail away dan onstream dalam waktu yang relatif singkat,” kata Ronald dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

    Ronald mengatakan proyek Terubuk yang mencakup WHP-L dan WHP-M juga mencatat lebih dari 750.000 jam kerja aman tanpa insiden. Hal ini menegaskan komitmen Medco E&P terhadap standar keselamatan tertinggi.

    WHP-M juga mengintegrasikan inovasi dan prinsip keberlanjutan dengan penggunaan solar PV sebagai sumber energi pendukung, serta penerapan Digital Microwave Radio dan Integrated Control & Safety Systems untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh, guna meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi.

    Sementara itu, Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana yang menyaksikan langsung produksi perdana Proyek Terubuk WPH-M dari kantor Medco E&P menyampaikan apresiasinya atas dimulainya produksi ini. Menurutnya langkah ini merupakan bagian untuk memenuhi target lifting nasional.

    Ia berharap keberhasilan Medco E&P dalam pengembangan lapangan offshore marginal dapat menjadi role model bagi KKKS lain melalui pendekatan terencana, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

    “Keberhasilan Proyek Terubuk WHP-M menunjukkan bahwa industri hulu migas Indonesia mampu menghadirkan proyek kelas dunia secara cepat, aman, dan efisien hasil karya 100% SDM Indonesia. Ini hasil nyata dari kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha” ujar Taufan.

    (hns/hns)

  • Pemerintah Kejar Investasi Rp 1.900 Triliun, Yakin Bisa Tembus

    Pemerintah Kejar Investasi Rp 1.900 Triliun, Yakin Bisa Tembus

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani optimistis investasi 2025 mencapai target Rp 1.905,6 triliun. Diproyeksikan trennya akan lebih positif dibandingkan dengan capaian 6 bulan pertama 2025.

    Sepanjang semester I-2025 ini, realisasi investasi mencapai Rp 942,9 triliun atau mencapai 49,5% dari target. Secara tahunan (Year-on-Year/YoY) perolehan tersebut naik 13,6%.

    “Investasi ini adalah sesuatu yang berkelanjutan ya dan kami meyakini di semester II ini angka (realisasi investasi) ini akan terus berjalan sesuai dengan target kami,” ujar Rosan dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan II dan Semester I Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Keyakinannya itu diperkuat dengan keterangan dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menyebut bahwa arus investasi di Indonesia cenderung meningkat. Kondisi ini terlihat dari peningkatan aliran barang modal yang masuk rentang Juni-Juli 2025.

    “Pak Anggito pada saat itu menyampaikan, mengkonfirmasi bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini meningkat. Beliau menyampaikan barang modal yang masuk ke Indonesia, terutama di dalam dua bulan terakhir ini, sangat-sangat tinggi. All time high. Jadi, dan ini kan dampaknya akan masuk kepada bulan-bulan berikutnya, pada semester berikutnya,” Jelas Rosan.

    Anggito, menurut Rosan, sangat terkejut karena aliran barang modal untuk kebutuhan investasi tinggi. Dengan kata lain menurutnya, pembangunan pabrik dan produksi manufaktur di Indonesia saat ini sedang meningkat.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut target investasi pada tahun ini tercapai lebih cepat empat bulan sebelum 2025 berakhir. Capaian itu berdasarkan laporan Rosan kepadanya.

    “Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi, investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu, APBN 2025. Kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai,” kata Prabowo dikutip dari channel YouTube Partai Solidaritas Indonesia, dikutip Senin (22/7/2025).

    Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi RI di semester I tahun 2025 baru memenuhi 49,5% target, yakni sebesar Rp 942,9 triliun. Dengan demikian, masih ada sisa target 50,5% lagi yang harus dipenuhi.

    Apabila klaim Prabowo benar bahwa target investasi akan tercapai pada bulan Agustus 2025, maka hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja yakni pada periode Juli-Agustus, pemerintah bisa mengumpulkan investasi sebesar Rp 962,7 triliun.

    Di sisi lain, kinerja investasi asing yang masuk ke Tanah Air justru mengalami penurunan. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II 2025 mencapai Rp 202,2 triliun atau berkontribusi 42,3% pada realisasi investasi keseluruhan. Angka ini turun 6,9% dibandingkan dengan kuartal II 2024 Rp 217,3 triliun.

    Peningkatan signifikan justru terjadi pada realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun atau berkontribusi sebesar 57,7% pada realisasi investasi keseluruhan. Sedangkan pada kuartal II 2024, kontribusinya hanya sebesar Rp 211,1 triliun.

    (shc/hns)

  • Pengusaha Beberkan Daerah-daerah Rawan Aksi Premanisme

    Pengusaha Beberkan Daerah-daerah Rawan Aksi Premanisme

    Jakarta –

    Aksi premanisme masih menjadi persoalan serius bagi pengusaha. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sanny Iskandar aksi premanisme terjadi di kawasan industri.

    Menurut Sanny aksi premanisme muncul tidak lepas dari persoalan penyerapan lapangan kerja. Menurutnya jika penyerapan tenaga kerja tidak terjadi, ditambah adanya PHK, maka aksi premanisme terjadi.

    “Memang ini nggak bisa lepas dan menyangkut masalah terkait ketersediaan maupun penyerapan lapangan kerja. Di mana memang penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak PHK itu yang jadi praktik-praktik gangguan keamanan itu ada korelasinya,” ujar Sanny dalam konferensi pers APINDO di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menurutnya, premanisme banyak terjadi di berbagai industri, mulai dari ritel, tambang, transportasi, hingga manufaktur. Ia menyebut sektor manufaktur lah yang paling menderita karena premanisme.

    Meski ada penertiban oleh aparat penegak hukum, namun belum sepenuhnya berhasil. Kerap kali informasi penertiban bocor, sehingga begitu aparat turun ke lapangan maka kondisinya menjadi kondusif.

    Selain itu, aksi premanisme itu terjadi di kota atau kabupateng yang cukup banyak kawasan industri.

    “Memang begitu ada operasi rapi, dan begitu tidak ada operasi kemudian terjadi. Jadi memang kalau misalnya di kantong-kantong kegiatan industri manufaktur, tentunya ya memang di Tangerang, Banten, Bekasi, Kerawang ya, Jawa Tengah, Jawa timur Jawa Timur,” beber Sanny.

    Aksi premanisme juga terjadi di pabrik-pabrik yang berlokasi di Kepulauan Riau hingga di Subang, Jawa Barat. Kasus di Subang berkaitan dengan proyek pabrik BYD yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu ke belakang.

    Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menambahkan premanisme merugikan bagi pengusaha dan negara. Ia menyebut aksi premanisme membuat ongkos produksi menjadi bertambah.

    Secara jangka panjang persoalan itu juga mempengaruhi daya saing berusaha dengan negara lain. Pasalnya, premanisme akan mengganggu terciptanya low cost economy yang diperlukan bagi dunia usaha.

    “Jadi sekali lagi yang kita dorong adalah dalam skala yang lebih besar, scoop yang lebih besar, yaitu mengurangi premanisme dalam segala bentuknya untuk mendorong low cost economy sehingga kompetitif kita, dan konteks domestik global juga bisa lebih meningkat,” tutur Ajib.

    (ily/hns)

  • Ternyata RI Tak Langsung Kena Tarif 19% 1 Agustus, Ini Alasannya

    Ternyata RI Tak Langsung Kena Tarif 19% 1 Agustus, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia, menurut pengusaha, tidak langsung berlaku 19% pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pemberlakuan tarif pada tenggat waktu tersebut diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menjelaskan saat ini proses negosiasi dagang masih berlangsung antara Indonesia dan AS. Namun sudah ada satu framework agreement yang dicapai kedua belah pihak.

    Sebagai informasi, sebelum kena tarif 19% dari AS Indonesia terancam oleh tarif 32%. Namun, lobi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap AS berhasil menurunkan besaran tarif tersebut.

    “Ini semua masih dalam proses. Jadi, negosiasi ini secara teknis belum selesai. Dan selama dia belum selesai, dan targetnya bukan 1 Agustus untuk Indonesia karena Indonesia sudah mencapai satu framework di mana ini akan terus berlanjut negosiasinya,” jelas Shinta dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Artinya selama belum ada kesepakatan teknis yang dicapai maka Indonesia hanya terkena tarif 10%. Artinya, meskipun negosiasi berlangsung lama tapi Indonesia tetap terkena tarif 10%.

    “Selama kita belum mencapai kesepakatan secara teknis, maka yang dikenakan hanya resiprokal sebesar 10%. Jadi dengan kata lain kita mau berlama-lama negosiasi juga nggak apa-apa juga karena yang kita dapatkan 10%. Belum ada yang kita kondisi-kondisi yang juga harus kita siapkan,” sebut Shinta.

    Ia juga mengomentari permintaan AS untuk dibebaskan TKDN terhadap barang mereka yang masuk Indonesia. Menurut Shinta, dalam penerapannya tidak bisa langsung dan tentu harus mengikuti aturan yang disepakati dalam negosiasi.

    “Nah, yang penting adalah nantinya dalam proses negosiasi secara teknis legal, karena kalau perjanjian itu nantinya akan legal, itu binding legal, itu ada kata-kata seperti apa? Karena setahu saya tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi ini kan proses negosiasi, kita tidak bisa hanya, oh pokoknya tidak ada local content. Tidak mungkin posisi seperti itu. Apa? Tidak ada local content seperti apa?” tutur Shinta.

    (ily/hns)