Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Bisnis Ramah Lingkungan Jadi Standar Baru Dunia Usaha

    Bisnis Ramah Lingkungan Jadi Standar Baru Dunia Usaha

    Jakarta – Industri Diminta Tunjukkan Tanggung Jawab Lingkungan yang Nyata

    Pelaku industri di daerah didorong untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan. Ini disampaikan dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Sucofindo Cabang Pontianak bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat, terkait penguatan kinerja lingkungan hidup perusahaan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Adi Yani menegaskan pentingnya penilaian lingkungan sebagai instrumen strategis yang tak hanya bersifat administratif.

    “Penilaian PROPER merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap ekosistem, khususnya sungai-sungai besar di Kalimantan Barat. Dengan wilayah seluas 14 juta hektar, lebih dari 134 pabrik CPO dan ratusan izin tambang, diperlukan upaya kolektif untuk memastikan sektor industri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Ia juga menyebut bahwa Sucofindo memiliki peran penting dalam mendampingi pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Mulai dari pemantauan emisi dan kualitas air, pengelolaan limbah B3 secara aman, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

    “Perusahaan harus mampu menunjukan komitmen lingkungan yang nyata, bukan hanya sekadar memenuhi regulasi. Kita ingin melihat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berdampak langsung ke masyarakat dan ekosistem. Ini bukan hanya soal mendapatkan peringkat hijau, ini soal bagaimana perusahaan bisa hadir sebagai bagian dari solusi dan saya yakin PROPER bisa menjadi jawaban atas masalah ini,” sambungnya.

    Kepala Cabang Sucofindo Pontianak, Ali Ridho, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka.

    “Dalam hal ini, Sucofindo tidak hanya sebagai mitra verifikasi, tetapi juga sebagai pendamping teknis dan strategis menuju praktik bisnis yang berkelanjutan,” katanya.

    Ia menambahkan, Sucofindo juga memberikan berbagai pelatihan, pengujian laboratorium, hingga audit kepatuhan untuk membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang terukur.

    “Kami hadir sebagai mitra strategis bagi industri yang mendorong perusahaan tidak hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga menciptakan dampak lingkungan yang positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ali berharap kegiatan ini bisa mendorong kesiapan industri menghadapi penilaian lingkungan 2025 dan memperkuat komitmen mereka terhadap bisnis yang ramah lingkungan.

    “Kami berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat keberlanjutan dan mendorong pelaku industri menjadi pionir dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan dan kompetitif,” tutupnya.

    Sementara itu, Environmental Specialist Sucofindo, Muhammad Hasan, memberikan pemaparan teknis seputar strategi pemenuhan dokumen lingkungan dan pentingnya dokumen seperti RKL, RPL, hingga SIMPEL dan DRKPL.

    “Pendekatan PROPER saat ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga inovasi nyata dalam pengelolaan dampak lingkungan. Kualitas dokumen hijau menjadi kunci dalam mencapai peringkat Hijau maupun Emas,” jelasnya.

    Sucofindo juga disebut aktif mendorong keberlanjutan industri melalui layanan Green Generation, mulai dari validasi karbon, pemantauan otomatis, konsultasi ESG, hingga program inventarisasi emisi rumah kaca.

    (igo/fdl)

  • Bukan Ditutup, Stasiun Karet Bakal Digabung ke BNI City

    Bukan Ditutup, Stasiun Karet Bakal Digabung ke BNI City

    Jakarta –

    Wacana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat sempat mengemuka. Kementerian Perhubungan buka-bukaan soal kelanjutan wacana tersebut.

    Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Arif Anwar, Stasiun Karet bukan akan ditutup, melainkan pelayanannya akan digabung dengan Stasiun Sudirman Baru alias Stasiun BNI City yang jaraknya hanya sekitar ratusan meter.

    Arif bilang pihaknya akan mengupayakan integrasi antara dua stasiun tersebut. Pelayanan kedua stasiun itu akan digabung menjadi satu.

    “Kami luruskan ya ini bukan penutupan (Stasiun Karet), ini nantinya adalah satu Integrasi layanan. Jadi diintegrasikan dari Karet ke BNI City,” beber Arif dalam diskusi yang dihelat di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Namun, sejauh ini rencana itu masih dalam kajian, dia belum menjelaskan kapan rencana itu mau diimplementasikan.

    Secara paralel, pembangunan sarana di Stasiun BNI City juga sudah dilakukan untuk mengakomodir rencana tersebut. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rencana penataan lingkungan di sekitar stasiun tersebut.

    “Sebagian sudah diproses pembangunan di BNI City. Lalu, penataan lingkungan sekitar Stasiun Karet juga masih dalam kajian. Stasiun karet ini akan digabungkan penataannya dengan Pemprov DKI. Jadi dia ada program penataan juga,” papar Arif.

    Tahapan untuk rencana besar ini akan dimulai dengan melaksanakan integrasi antara Stasiun Karet dan Stasiun BNI City. Kemudian dilanjutkan dengan penataan lingkungan sekitar stasiun. Dia pun kembali menegaskan Stasiun Karet tidak akan ditutup.

    “Jadi ini rencana besar dan akan dilaksanakan bertahap. Tahap pertama kita integrasikan Stasiun Karet dengan BNI City kemudian menata sekitar stasiun. Jadi stasiun (Karet) itu tidak ditutup tapi diintegrasikan dengan BNI City,” pungkasnya menjelaskan.

    Lihat juga Video: Keresahan Masyarakat soal Stasiun Karet Bakal Ditutup

    (hal/rrd)

  • Kemenperin Sebut Relaksasi Impor Jadi Biang Kerok PHK di Sektor Manufaktur

    Kemenperin Sebut Relaksasi Impor Jadi Biang Kerok PHK di Sektor Manufaktur

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memprediksi dampak relaksasi impor terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan berlanjut. Sebelumnya, Kemenperin menilai gelombang PHK yang saat ini terjadi merupakan residu dari relaksasi kebijakan impor beberapa waktu lalu.

    “Kementerian Perindustrian tidak menafikan bahwa PHK masih terjadi pada industri manufaktur. Dan seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa PHK yang terjadi saat ini, itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor, yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Selasa (31/7/2025).

    Febri menilai residu ini akan berdampak sampai dua bulan ke depan. Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan baru yang merupakan pengganti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Kebijakan dan Pengaturan Impor akan mulai berlaku dalam dua bulan ke depan.

    “Residu ini kami perkirakan masih akan terus dirasakan dampaknya sampai revisi Permendag 8 itu diberlakukan, yakni sekitar 2 bulan dari sekarang,” tambah Febri.

    Ia menjelaskan, pada periode Agustus 2024 sampai Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja hingga 2 juta. Hal itu disebabkan karena banjirnya produk impor ke pasar dalam negeri sehingga permintaan kepada industri padat karya semakin berkurang.

    “Relaksasi impor yang membuat pasar domestik banjir produk impor murah, sehingga menekan demand industri hilir, terutama industri padat karya, yang pada akhirnya memicu terjadinya pengurangan kerja. Dan kalau lihat angka tadi hampir sekitar 2 juta. Itu risiko yang kita tanggung dari pemberlakuan kebijakan relaksasi impor itu,” tutup Febri.

    Lihat juga Video: Momen Kapolri Lepas 1.575 Buruh Korban PHK untuk Bekerja Kembali

    (ily/kil)

  • Emiten Menara Telekomunikasi Raup Pendapatan Rp 4,59 T

    Emiten Menara Telekomunikasi Raup Pendapatan Rp 4,59 T

    Jakarta –

    PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester pertama tahun 2025. Di tengah konsolidasi industri seluler, Mitratel berhasil menjaga tren pertumbuhan positif dengan tetap fokus pada perluasan infrastruktur yang dibarengi dengan efisiensi, dan penguatan fondasi bisnis berbasis keberlanjutan.

    Hingga akhir Juni 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp 4,59 triliun, atau mencatat pertumbuhan sebesar 3,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan tenant organik, perluasan layanan fiberisasi, dan kontribusi dari segmen nontower. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp 1,09 triliun atau naik 2,9% secara tahunan.

    EBITDA mencapai Rp 3,86 triliun dengan margin EBITDA yang meningkat, mencerminkan kinerja operasional yang efisien dan disiplin dalam pengelolaan biaya. Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko atau biasa disapa Teddy menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi perusahaan yang fokus pada penguatan portofolio infrastruktur dan percepatan transformasi digital.

    “Kinerja semester pertama 2025 mencerminkan kekuatan model bisnis kami yang recurring dan bersifat jangka panjang, serta efisiensi operasional. Di tengah permintaan konektivitas berbasis fiber optik yang semakin tinggi, kami berhasil menjaga pertumbuhan yang sehat dan memperluas infrastruktur secara berkelanjutan,” ujar Teddy dalam keterangannya, ditulis Kamis (31/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Mitratel akan terus fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung transformasi digital nasional, khususnya dengan memperkuat konektivitas berbasis fiber di seluruh wilayah Indonesia, dan mendorong penggunaan energi terbarukan di site menara.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap ekspansi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan infrastruktur konektivitas yang inklusif dan berwawasan ESG,” ujar dia.

    Dari sisi keuangan dan pengelolaan risiko, Teddy menjelaskan bahwa capaian keuangan pada paruh pertama tahun ini merupakan hasil dari kombinasi strategi ekspansi yang terukur dan tata kelola keuangan yang disiplin.

    “Di semester pertama 2025, kami mencatat peningkatan profitabilitas yang selaras dengan pertumbuhan pendapatan. Kami berhasil menjaga struktur biaya yang sehat dan meningkatkan efisiensi operasional secara konsisten,”. Publik Menurut Teddy, kekuatan fundamental keuangan Mitratel ditopang oleh aset produktif yang tersebar di seluruh Indonesia, alokasi belanja modal yang prudent dan efektif didukung oleh arus kas yang lancar, dan pengelolaan utang yang efisien.

    “Kami memastikan bahwa ekspansi yang kami lakukan tetap menciptakan nilai tambah jangka panjang. Rasio kolokasi yang meningkat dan pertumbuhan jaringan fiber optik yang kini mencapai lebih dari 54.000 km menjadi bukti konkret bahwa aset kami bekerja secara optimal dan mendukung diversifikasi pendapatan,” tambahnya.

    Lebih jauh, Teddy menegaskan bahwa Mitratel tengah mengembangkan portofolio di ekosistem menara termasuk layanan digital tambahan seperti managed service, power-as-a-service, IoT, dan edge computing yang akan memperkuat kontribusi pendapatan non-menara.

    “Kami percaya bahwa masa depan pertumbuhan tidak hanya berasal dari aset fisik, tetapi juga dari inovasi layanan digital yang relevan dengan kebutuhan pelanggan dan mitra strategis,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    Jakarta –

    Jalur kereta api Indonesia akan terus diperpanjang di Indonesia. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) menargetkan di tahun 2030 akan ada perpanjangan trayek hingga sepanjang 10.524 kilometer jalur kereta.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menyatakan untuk melancarkan target ini pemerintah butuh pendanaan investasi senilai Rp 853 triliun. Ini masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional atau Ripnas hingga tahun 2030.

    “Anggaran Rp 853 triliun ini adalah indikasi dibutuhkan untuk selesaikan rencana induk perkeretaapian nantinya,” kata Arif Anwar dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Pihaknya akan mendorong skema-skema pembiayaan yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya dengan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah kebutuhan pembiayaan bisa dipenuhi seminimal mungkin dengan APBN.

    “Kami pemerintah mendorong pembangunan dengan skema tanpa APBN, sehingga creative financing ini jadi hal utama untuk mengembangkan kebutuhan perkeretaapian. Arahan Presiden seminimal mungkin pakai support APBN,” lanjut Arif.

    Dengan uang sebesar itu, Arif memaparkan banyak target yang mau dicapai. Mulai dari penambahan trek kereta api hingga 10.524 kilometer, target moda share penumpang senilai 7-9%, target moda share angkutan barang hingga 11-13%, hingga pengembangan jalur kereta api tambahan di pulau Sumatera dan Sulawesi.

    Kementerian Perhubungan juga menargetkan ada penambahan sarana penumpang kereta api hingga 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta penumpang. Sementara itu untuk sarana kereta barang ditargetkan penambahan 2.475 lokomotif dan juga 28.384 kereta barang.

    Lihat juga Video St Jatinegara: Titik Nadi Perkeretaapian-Gerbang Masuk KA ke Jakarta

    (hal/rrd)

  • Emiten Sandiaga Uno Cetak Laba Rp 102 M

    Emiten Sandiaga Uno Cetak Laba Rp 102 M

    Jakarta –

    Emiten milik Sandiaga Salahuddin Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatat peningkatan laba bersih sepanjang semester I-2025. Pada periode yang sama tahun lalu, Saratoga rugi.

    Dikutip dari laporan keuangan Saratoga, Saratoga membukukan laba bersih Rp 102,01 miliar sepanjang semester I-2025. Capaian ini naik signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni rugi Rp 446,39 miliar.

    Sementara untuk rugi dari investasi pada saham maupun efek lainnya, tercatat sebesar Rp 1,82 triliun. Capaian ini terus meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1,37 triliun.

    Namun begitu, Saratoga membukukan nilai aset bersih (NAV) sebesar Rp 53,99 triliun sepanjang semester I-2025. Hal ini sejalan dengan pendapatan dividen Saratoga yang mencapai Rp 1,26 triliun pada paruh pertama 2025.

    Pertumbuhan kuartal Saratoga ditopang kontribusi kuat dari saham-saham perusahaan portofolio utama, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

    Sementara capaian dividen, ditopang perusahaan portofolio seperti PT Alamtri Resources Tbk (ADRO), PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

    Dengan dukungan arus kas yang solid dan likuiditas yang terjaga, Saratoga terus memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi investasinya secara optimal, terukur dan berkelanjutan. Sepanjang semester I, Perseroan mencatat pertumbuhan fundamental dari perusahaan-perusahaan portofolio yang dimiliki.

    “Kami tetap berfokus pada sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan jangka panjang seperti layanan kesehatan, infrastruktur digital, ekonomi hijau dan energi terbarukan, dan konsumen. Dengan pendekatan investasi yang disiplin, aktif, dan selektif, kami berupaya menciptakan nilai optimal bagi para pemegang saham,” jelas Direktur Investasi Saratoga, Devin Wirawan dalam keterangan tertulis, pada Rabu (30/7/2025).

    Sementara itu, Direktur Keuangan Saratoga, Lany D. Wong, menyebut Perseroan berhasil menjaga neraca dengan menurunkan utang bersih menjadi Rp 304 miliar. Rasio biaya operasional terhadap NAV tercatat sebesar 0,4%, sementara rasio loan-to-value (LTV) berada di angka 0,6%, dalam batas yang sehat dan lebih baik dibandingkan posisi 0,6% dan 0,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Struktur keuangan yang kuat memberikan fleksibilitas bagi kami untuk menjalankan strategi investasi secara optimal, terutama di tengah dinamika pasar,” kata Lany.

    Sejalan dengan hal tersebut, Saratoga juga membagikan dividen tunai sebesar Rp 14,75 per saham, dengan total nilai Rp 199,9 miliar, yang diumumkan pada 25 Juni 2025.

    Lihat juga Video: Curi Start Minggu Depan, Ada Emiten Cuan!

    (ara/ara)

  • Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel

    Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel

    Jakarta –

    Beras di ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, hingga Indomaret ditarik dari peredaran buntut kasus beras oplosan. Terkait sampai kapan produk itu ditarik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, pihaknya menunggu ketegasan pemerintah.

    “Iya menunggu ketegasan pemerintah. Kalau saya menurut apa yang disampaikan (tetap menjual beras terindikasi oplosan), sementara saya masih didemo, kan buat apa?,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2025).

    Dia meminta Badan Pangan Nasional hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengambil langkah agar dilema yang dihadapi oleh ritel ini terselesaikan. Di satu sisi pemerintah mengimbau agar merek-merek beras yang terindikasi oplosan tetap dijual, tetapi ritel menghadapi protes dari banyak pihak.

    “Saya meminta Badan Pangan Nasional, Deputinya dan Kasatgas Pangan untuk memberikan ketegasan. Adanya pengusutan terhadap itu ya kita senang sekali. Tetapi kita jangan dipusingkan dengan demo-demo seperti itu,” ujarnya.

    Ritel modern telah mendapatkan banyak tekanan. Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena ada ancaman demo.

    Aksi itu diketahui datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.

    “Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” ungkapnya.

    Melihat masih adanya protes, Corporate Affair Director Alfamart itu tidak ingin ada keributan di masyarakat dan toko-toko ritel modern seluruh Indonesia. Solihin menyebut, juga telah diimbau langsung oleh Satgas Pangan untuk tetap men-display beras di ritel modern.

    Pihaknya mengaku sulit melakukan hal tersebut jika masih terus mendapatkan ancaman atau protes dari masyarakat. Dia pun meminta pemerintah mengambil tindakan tegas agar bukan ritel yang menjadi sasaran keributan masyarakat.

    “Saya sudah ditelepon Wakil Kasatgas Pangan, dia meminta untuk men-display, saya bilang bagaimana saya men-display kalau sana-sini ada unjuk rasa, di mana masyarakat menuntut barang yang terindikasi oplosan. Kalau terjadi sesuatu di toko saya bagaimana?” jelasnya.

    Penarikan stok beras di ritel telah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Solihin beberapa waktu mengatakan ritel melakukan penarikan karena banyak kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang meminta penarikan beras tersebut. Ritel pun juga banyak diperiksa oleh aparat penegak hukum daerah.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    “Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.

    (ada/ara)

  • Apa Itu Rekening Dormant yang Diblokir PPATK?

    Apa Itu Rekening Dormant yang Diblokir PPATK?

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana memblokir sementara sejumlah rekening dormant alias rekening nganggur. Hal ini dilakukan seiring maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan.

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan lebih dari 1 juta rekening diduga terkait dengan tindak pidana. Temuan itu berdasarkan Hasil Analisis ataupun Hasil Pemeriksaan PPATK sejak tahun 2020.

    Dari 1 juta rekening tersebut, lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee. Rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal-hal lain secara melawan hukum.

    “Terdapat lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum,” kata Ivan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

    Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rekening dormant? Kemudian rekening dormant seperti apa yang dapat diblokir PPATK? Berikut penjelasannya.

    Pengertian Rekening Dormant

    Dalam catatan detikcom yang mengutip laman resmi Bank Negara indonesia (BNI), dormant adalah kondisi ketika rekening tabungan dinyatakan pasif, jika selama jangka waktu tertentu berturut-turut tidak ada transaksi.

    Baik itu transaksi debet dan kredit selain pendebetan dan pengkreditan oleh sistem karena biaya administrasi, pajak dan bunga, serta denda saldo minimum. Hal ini berlaku untuk jumlah saldo berapa pun di rekening.

    Setiap lembaga keuangan akan punya periode akun tidak aktif yang berbeda, dan kebijakannya bisa berubah. Contoh untuk BNI, rekening tabungan dinyatakan dormant jika selama 6 bulan tidak ada transaksi.

    Menurut Corporate Finance Institute (CFI), lembaga keuangan bisa mengenakan biaya layanan pada akun atau rekening yang tidak aktif. Selain itu, mereka juga bisa secara otomatis menutup akun yang tidak aktif dengan saldo nol.

    Penanganan rekening tidak aktif bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Biaya layanan mungkin dikenakan pada akun dormant.

    Biasanya, semakin lama akun dormant, maka semakin tinggi biaya layanan tahunan yang dibebankan.

    Kriteria Rekening Dormant yang Berpotensi Diblokir PPATK

    Foto: Getty Images/LukaTDB

    Berdasarkan pengumuman di Instagram resmi @ppatk_indonesia, rekening dormant adalah jenis rekening tabungan atau giro milik nasabah di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apa pun baik penarikan, penyetoran atau transfer dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 3 bulan hingga 12 bulan tergantung kebijakan masing-masing bank.

    “Rekening dormant itu bisa berupa rekening tabungan (perorangan atau perusahaan), rekening giro, rekening rupiah/valas,” tulis pengumuman PPATK, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Perbankan dapat melakukan penghentian sementara transaksi keuangan atas dasar permintaan otoritas sesuai kewenangan yang dimiliki. Meski demikian, uang nasabah dipastikan tetap aman dan nasabah dapat mengajukan pembukaan blokir tersebut.

    Bagi yang ingin menyampaikan keberatan terkait penghentian sementara transaksi rekening dormant, dapat menyampaikannya melalui tautan https://bit.ly/FormHensem. Selanjutnya, isi formulir dengan lengkap dan teliti.

    “Mudah saja mengaktifkan kembali, yang diperlukan adalah nasabah bersangkutan menyampaikan ke bank atau PPATK apakah rekening mau diaktifkan atau ditutup,” ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan resmi.

    Sepanjang lima tahun terakhir, PPATK menemukan maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan.

    Hal itu antara lain digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Lihat juga Video: Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir?

    Halaman 2 dari 2

    (igo/fdl)

  • Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Disegel

    Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Disegel

    Jakarta –

    PT Timah Tbk menggandeng aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, dan kejaksaan melakukan penertiban tambang timah ilegal di kawasan kawasan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) miliknya di Kawasan Merbuk, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (31/7/2025). Langkah tegas ini diambil untuk melindungi aset negara dan mendorong tata kelola pertambangan yang legal dan berkelanjutan.

    Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro mengatakan penertiban ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial di masyarakat.

    “Penertiban ini merupakan upaya serius kami untuk melindungi wilayah konsesi yang merupakan bagian dari aset negara dan mendukung praktik pertambangan yang legal dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Restu mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, pihaknya sudah melakukan imbauan agar tidak ada lagi penambang ilegal beroperasi di kawasan tersebut. Bahkan langkah persuasif ini sudah dilakukan berulang kali sebelum adanya penertiban ini. Namun hal ini masih saja tidak diindahkan para penambang sehingga PT Timah sebagai pemilik izin Usaha Pertambangan Khsusu di kawasan ini mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan aset negara.

    “Tim sudah melakukan pendekatan persuasif dalam bentuk imbauan, peringatan, dan hari ini kita melakukan penertiban. PT Timah terus memperkuat pengamanan IUP, kalau masih ada yang tidak bisa dibina Perusahaan akan mengambil langkah tegas dengan penegakan hukum,” tegasnya.

    Restu menambahkan, aktivitas tambang ilegal ini tidak hanya menghambat operasional perusahaan tetapi juga berpotensi merusak struktur geologi, merusak lingkungan sekitar dan merugikan negara.

    “Wilayah konsesi tambang bukanlah ruang bebas eksploitasi. Ia terikat hukum dan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan demi kepastian investasi dan perlindungan lingkungan,” jelasnya.

    Selain penertiban, PT Timah juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui sosialisasi, edukasi tentang pertambangan legal, serta program tanggung jawab sosial untuk menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi warga sekitar.

    PT Timah juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan skema kemitraan.

    “Kami berharap dengan adanya penertiban ini bisa membangun sinergi dan kolaborasi bersama untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Korupsi Pengelolan Timah Rp 300 T, Alwin Albar Divonis 10 Tahun Bui

    (acd/acd)

  • TIS Energy Rampungkan Akuisisi Blok Sebuku dari Mubadala

    TIS Energy Rampungkan Akuisisi Blok Sebuku dari Mubadala

    Jakarta –

    TIS Energy Group merampungkan akuisisi Blok Sebuku dari Mubadala Energy melalui transaksi yang dilakukan di Singapura. Langkah ini menjadi capaian penting perusahaan dalam ekspansi portofolio hulu migas di Indonesia.

    Dengan akuisisi ini, TIS mengambil alih peran sebagai operator baru di Blok Sebuku, sebuah wilayah kerja gas lepas pantai yang dikenal memiliki infrastruktur produksi dan distribusi matang dengan potensi optimalisasi signifikan beberapa tahun ke depan.

    Diketahui, mayoritas operasional Blok Sebuku dijalankan oleh Mubadala Energy dengan kepemilikan saham sebesar 63%, kemudian TotalEnergies sebesar 13,5%, Inpex sebesar 13,5%, dan PT Dangsanak Buana Sebuku (10% – PI daerah). Blok ini memiliki Lapangan Ruby, yang telah memproduksi gas dan kondensat sejak tahun 2013.

    Melalui akuisisi ini, TIS mengambil alih peran sentral sebagai operator melalui pembelian entitas Mubadala Energy di blok Sebuku PSC, dengan mempertahankan kolaborasi teknis dan operasional dengan para mitra yang ada yakni Total, Inpex, dan pemerintah daerah.

    Di jantung aset ini terdapat pipa bawah laut sepanjang 312 kilometer yang menghubungkan Lapangan Ruby di lepas pantai langsung ke Senipah, Kalimantan Timur, sebuah jalur penting menuju LNG Bontang dan kawasan fasilitas pengolahan darat lainnya.

    Pipa ini bukan hanya infrastruktur transportasi biasa, tetapi merupakan penggerak utama untuk pendekatan Infrastructure-Led Exploration (ILX), yang membuka peluang pengembangan cadangan migas terdekat secara efisien dan ekonomis.

    “Kami melihat Blok Sebuku bukan hanya sebagai aset produksi, tetapi sebagai gerbang pengembangan hydrocarbon masa depan di kawasan Timur Indonesia. Infrastruktur yang tersedia sangat bertaraf internasional, dan tugas kami adalah mengoptimalkan potensi tersebut,” ujar Deputy Managing Director TIS Energy Group, Colin Soh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7/2025).

    TIS berencana memulai evaluasi teknis terhadap optimalisasi zona produksi, pekerjaan ulang sumur (workover), dan peluang pengeboran baru di wilayah kerja Sebuku. TIS juga menjalankan program pengembangan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

    “Langkah akuisisi ini bukan sekadar soal peningkatan produksi, tapi mencerminkan keyakinan kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan, mendukung transisi energi, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata bagi Indonesia,” tambahnya.

    TIS akan melanjutkan komitmen skema Participating Interest (PI) untuk pemerintah daerah sesuai regulasi SKK Migas, sekaligus memperkuat Program Pengembangan Masyarakat dan pengembangan SDM lokal.

    Melalui akuisisi ini, TIS menunjukkan keyakinan kuat terhadap iklim investasi hulu migas Indonesia. Perusahaan melihat potensi jangka panjang dalam pengembangan migas sebagai sumber energi yang bersih, andal, dan dapat ditingkatkan sesuai prioritas nasional.

    Tonton juga video “Rencana Akuisisi Versace oleh Prada di Tengah Pelik Tarif Baru Trump” di sini:

    (ara/ara)