Category: Detik.com Ekonomi

  • Kementerian PU Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Setahun

    Kementerian PU Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Setahun

    Jakarta

    Dalam momentum peringatan Hari Bakti PU ke-80, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan capaian strategis pembangunan infrastruktur selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa capaian kinerja selama setahun ini merupakan implementasi nyata dari pengabdian insan PU dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk rakyat yang sejalan dengan semangat Hari Bakti PU.

    “Alhamdulillah, selama satu tahun ini Kementerian PU telah melaksanakan capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang Infrastruktur,” kata Dody dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Hal tersebut ia katakan saat upacara Hari Bakti PU ke-80 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12).

    Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU memperkuat ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi irigasi eksisting, dan penyelesaian bendungan yang menjadi program strategis nasional. Melalui Inpres 2/2025 dan Inpres 14/2025, Kementerian PU juga mendukung perbaikan irigasi daerah serta percepatan pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan.

    Kemudian pada sektor Bina Marga, peningkatan konektivitas menjadi fokus utama, antara lain melalui pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, serta pembangunan dan duplikasi jembatan pada berbagai ruas penting. Dukungan infrastruktur daerah melalui Inpres 11/2025 turut memperkuat akses masyarakat di wilayah terpencil.

    Pada bidang Cipta Karya, upaya peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pembangunan dan perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum, infrastruktur sanitasi dan air limbah, serta pengelolaan persampahan.

    Sedangkan pada Prasarana Strategis juga mencatat progres signifikan dalam rehabilitasi perguruan tinggi, pasar, fasilitas olahraga, serta revitalisasi sekolah keagamaan melalui Inpres 7/2025. Melalui Inpres 8/2025, Kementerian PU mendukung pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat dalam rangka pengentasan dan penghapusan kemiskinan. Dukungan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diwujudkan melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T.

    Selain itu, Kementerian PU juga memperluas dampak pembangunan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi proses pembangunan termasuk pemanfaatan BIM, serta pengembangan pembiayaan alternatif juga terus diperkuat untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, akuntabel, dan tepat manfaat.

    (akn/ega)

  • 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina Dikirim ke SPBU Shell!

    100 Ribu Barel BBM dari Pertamina Dikirim ke SPBU Shell!

    Jakarta

    Pertamina Patra Niaga menyampaikan telah memasok 100 ribu barel Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel ke jaringan SPBU milik Shell Indonesia.

    “Penyaluran kepada Shell Indonesia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak hanya siap memenuhi kebutuhan BBM untuk jaringan SPBU Pertamina, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi operator SPBU swasta. Untuk Shell Indonesia penyaluran kali ini 100 MB,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Roberth menyampaikan bahwa suplai ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga amanah kolaborasi yang diamanahkan oleh Kementerian ESDM, sekaligus untuk menjaga ketahanan dan distribusi energi untuk Indonesia.

    Secara keseluruhan, Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 430 ribu barel ke seluruh SPBU swasta. Di mana sebelumnya telah memasok BBM ke jaringan SPBU BP-AKR dan Vivo.

    “sehingga total suplai kepada seluruh SPBU Swasta yakni BP-AKR, Vivo, dan Shell Indonesia mencapai 430 MB menunjukkan kapasitas suplai kami yang kuat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan energi nasional,” ujar Roberth.

    Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara Business to Business (B2B).

    Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan praktik prektik Good Corporate Governance, Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU Swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.

    “Komoditi BBM yang dipasok kepada BU Swasta yang dalam hal ini Shell Indonesia telah memenuhi seluruh requirements yang dimintakan dari BU Swasta sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah”, tambah Roberth.

    Roberth menegaskan, kolaborasi dengan BU Swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama. Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan semakin merata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    (hrp/hns)

  • Gubernur Sumbar Apresiasi Kerja PLN Pulihkan Listrik Pasca Bencana

    Gubernur Sumbar Apresiasi Kerja PLN Pulihkan Listrik Pasca Bencana

    Jakarta

    PT PLN (Persero) terus berupaya melakukan percepatan penormalan jaringan listrik pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu bertujuan agar mempercepat pemulihan pasca bencana.

    Di Sumatra Barat kerja keras tim PLN di lapangan menunjukkan progres signifikan dengan tingkat penyalaan pelanggan telah mencapai 99,8 persen per Selasa, (2/12). Upaya ini mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

    Mahyeldi menyampaikan bahwa langkah cepat PLN sangat membantu percepatan pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan pulihnya kelistrikan, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    “Insyaallah sistem kelistrikan ini akan clear semuanya sehingga seluruh daerah sudah tersambung, listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Foto: PLN

    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemulihan jaringan menjadi prioritas utama PLN dengan menurunkan seluruh sumber daya yang tersedia.

    “Kami terus bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak segera mendapatkan suplai listrik kembali. Fokus kami satu, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal secepat mungkin,” kata Darmawan.

    Hal senada turut diungkapkan oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim. Dia menyampaikan bahwa capaian ini terwujud berkat kerja bersama berbagai pemangku kepentingan.

    “Pemulihan kelistrikan ini adalah buah dari kolaborasi lintas instansi. Dukungan pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, dan para pemangku kepentingan lainnya mempercepat stabilisasi kelistrikan di Sumatera Barat,” ujar Ajrun.

    Ajrun merinci dari total 270.148 pelanggan yang sempat terdampak padam, listrik untuk 268.853 pelanggan telah berhasil dipulihkan. Saat ini, tersisa 1.295 pelanggan yang masih dalam proses penormalan bertahap, menyesuaikan kondisi medan dan akses yang masih harus dipastikan aman bagi petugas.

    Foto: PLN

    Pihaknya berkomitmen untuk terus mengupayakan penormalan secepatnya, agar seluruh masyarakat di Sumatera Barat bisa kembali menikmati listrik.

    Selain fokus pada pemulihan teknis, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko-posko bencana di wilayah terdampak. PLN juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan pascabencana dan segera melaporkan kondisi jaringan yang berisiko melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

    “Kami tidak hanya hadir untuk memulihkan kelistrikan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa terbantu. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kami distribusikan untuk meringankan beban warga,” tutup Ajrun.

    (akn/ega)

  • Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran Pemda di 2026, Ini Syaratnya

    Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran Pemda di 2026, Ini Syaratnya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) ke depannya. Bahkan untuk tahun depan ia mempertimbangkan untuk memberikan tambahan ke daerah yang membutuhkan.

    “(TKD) nggak ada (efisiensi lagi), sesuai dengan yang sudah diumumkan di APBN kemarin, seperti itu,” ucap Purbaya di Bali, Jumat (5/12/2025).

    Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 anggaran TKD dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

    Setelah Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan per 8 September 2026, anggaran TKD 2026 diputuskan untuk sedikit ditambah menjadi sekitar Rp 693 triliun. Hal itu sesuai usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Purbaya menyebut banyak pemda protes karena adanya penurunan anggaran TKD. Ia pun sudah memberikan penjelasan kenapa anggaran TKD 2026 dipangkas.

    Anggaran TKD 2026 dipangkas atas perintah Presiden Prabowo Subianto yang selama ini melihat TKD tidak mampu dimanfaatkan secara cepat dan tepat sasaran oleh pemda. Selain itu, banyak anggaran TKD yang bocor alias dikorupsi.

    Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan, jika pemda ingin dibantu berbicara ke Kepala Negara untuk ditingkatkan anggaran TKD-nya, kinerja pemanfaatan TKD harus diperbaiki mulai kuartal IV-2025 hingga kuartal I-2026.

    “Kita lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran dengan lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan nggak bocor. Nanti kita pertimbangkan apakah bisa dibuat uang lebih untuk TKD tambahan, tapi nanti kita lihat keadaan anggaran, keadaan ekonomi dan keadaan bagaimana mereka bisa membelanjakan uangnya,” tegasnya.

    (aid/fdl)

  • BNI Perkuat Pemberdayaan Disabilitas Lewat Dukungan Usaha-Program Inklusif

    BNI Perkuat Pemberdayaan Disabilitas Lewat Dukungan Usaha-Program Inklusif

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas melalui sejumlah program sosial dan penguatan kapasitas usaha. Dukungan tersebut sejalan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap kelompok rentan.

    Salah satu inisiatif terbaru BNI adalah dengan memberikan bantuan mesin produksi briket untuk Komunitas Difabel Mandiri di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat keberlanjutan usaha komunitas yang menjadi sumber penghidupan bagi para anggotanya.

    “Bantuan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pemberdayaan ekonomi yang lebih luas bagi kelompok difabel,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, komunitas tersebut selama ini memproduksi briket dalam skala kecil dengan peralatan terbatas. Kondisi ini dinilai menghambat kemampuan anggota yang sebagian besar hidup dalam keterbatasan ekonomi.

    “BNI menilai komunitas ini perlu mendapat dukungan guna memastikan para anggotanya memiliki sarana yang layak untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Okki menjelaskan jika program ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8 dan 10 yang berkaitan dengan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan.

    Selain komunitas di Semarang, BNI juga terlibat dalam Program UMKM Disabilitas yang digagas Yayasan Jakarta Plus Center bersama Kementerian Sosial RI di Ruang Pelatihan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

    Program ini mencakup dukungan peralatan usaha untuk 10 UMKM disabilitas, fasilitas pemasaran di Car Free Day, booth portabel, pendampingan pengelolaan media sosial, penyediaan furnitur toko, hingga pembuatan alat bantu disabilitas.

    “Program ini kami rancang agar para pelaku UMKM disabilitas memiliki wadah pengembangan yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Okki.

    Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan konsistensinya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan usaha, dan penciptaan ekosistem UMKM yang lebih inklusif.

    Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi bagi komunitas disabilitas di berbagai daerah.

    (anl/ega)

  • Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Jakarta

    Jumlah pelanggan jasa tukang sedot WC kian melandai imbas persaingan usaha yang semakin sengit. Alhasi omzet para penyedia jasa ini lambat laut semakin landai.

    Salah seorang tukang sedot WC yang kerap mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, bernama Joni mengatakan kini dalam sehari dirinya belum tentu bisa mendapatkan panggilan dari pelanggan.

    Menurutnya kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu saat jumlah penyedia jasa sedot WC belum sebanyak sekarang. Di mana dalam sehari dirinya dipastikan bisa menerima panggilan bahkan bisa empat sampai pelanggan.

    “Kalau sekarang seharian saja belum tentu dapat. Sekarang dapat dua sehari, sudah jago. Kalau dulu bisa empat, lima sehari,” kata Joni saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (4/12/2025).

    Sementara untuk biaya satu kali sedot WC, Joni mematok kisaran Rp 500 – 600 ribu. Dengan asumsi harga tersebut, dulu ia bisa membawa pulang Rp 2,5 – 3 juta per hari, meski kini usahanya tak semanis dulu.

    Belum lagi, menurutnya dulu ia tak hanya menerima panggilan untuk sedot WC atau septic tank rumah saja, tapi juga dengan gedung-gedung perkantoran. Namun kini hanya tersisa satu dua yang tetap bertahan dengan jasanya.

    “Masih adalah lah gedung satu dua, rumah yang langganan. Semua ada lah langganan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Senada, tukang sedot WC lain yang juga mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Rohman, mengatakan sehari-hari jasanya memang sepi pelanggan. Bahkan pernah dalam satu minggu dirinya tak mendapatkan panggilan sama sekali.

    “Kadang nggak ada sama sekali, sampai sehari dua hari kita nggak ada. Kadang kalau ada rezeki ya bisa sampai dua itu sehari. Kita nggak bisa ngomong pasti ada. Kadang pernah juga seminggu memang nggak ada,” ucapnya.

    Untuk jasa sedot WC yang dilakukannya, Rohman juga membuka harga sekitar Rp 500 – 600 ribu. Namun hal ini masih sangat tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

    “Biasanya bisa makin mahal tuh kalau titik sedotnya jauh dari tempat mobil bisa parkir. Soalnya di Jakarta kan banyak tuh rumah yang masuk ke gang-gang kecil, jadi kita musti tarik selang sampai 100 meter ke dalam, itu bisa agak mahal,” ucapnya.

    Rohman menjelaskan perhitungan harga tersebut sudah memperhitungkan modal yang perlu dikeluarkan. Misalkan saja untuk ongkos bensin dan buang limbah, barulah sisa keuntungan bisa dikantongi.

    Belum lagi ia masih bekerja dengan pemilik truk sedot WC, di mana dalam sebulan dirinya wajib setor hingga Rp 7 juta per bulan. Namun karena dirinya berat untuk membayar bulanan dan tak menentunya orderan, biasanya ia menyetor per hari Rp 250.000 per hari.

    “Kita kan ada biaya juga, terus kita buangnya ke Pulo Gebang juga bayar. Itu ada di Pulo Gebang, dikelola sama Pemda, kan bayar Rp 165.000, belum solarnya juga buat jalan kan. Ini saya juga biasanya setoran Rp 250.000 sehari,” paparnya.

    “Kalau sehari itu nggak dapat ya kita nggak setoran dulu, nanti kalau lagi dapat banyak yang setoran bolong-bolong itu kita bayar, bos juga ngerti kok,” sambung Rohman.

    Tonton juga video “Viral Tawaran Jasa Nikah Siri di TikTok, Begini Respons MUI”

    (igo/fdl)

  • Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Dulu Bergelimang Uang, Kini Pas-pasan

    Jakarta

    Jumlah pelanggan jasa tukang sedot WC kian melandai imbas persaingan usaha yang semakin sengit. Alhasi omzet para penyedia jasa ini lambat laut semakin landai.

    Salah seorang tukang sedot WC yang kerap mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, bernama Joni mengatakan kini dalam sehari dirinya belum tentu bisa mendapatkan panggilan dari pelanggan.

    Menurutnya kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu saat jumlah penyedia jasa sedot WC belum sebanyak sekarang. Di mana dalam sehari dirinya dipastikan bisa menerima panggilan bahkan bisa empat sampai pelanggan.

    “Kalau sekarang seharian saja belum tentu dapat. Sekarang dapat dua sehari, sudah jago. Kalau dulu bisa empat, lima sehari,” kata Joni saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (4/12/2025).

    Sementara untuk biaya satu kali sedot WC, Joni mematok kisaran Rp 500 – 600 ribu. Dengan asumsi harga tersebut, dulu ia bisa membawa pulang Rp 2,5 – 3 juta per hari, meski kini usahanya tak semanis dulu.

    Belum lagi, menurutnya dulu ia tak hanya menerima panggilan untuk sedot WC atau septic tank rumah saja, tapi juga dengan gedung-gedung perkantoran. Namun kini hanya tersisa satu dua yang tetap bertahan dengan jasanya.

    “Masih adalah lah gedung satu dua, rumah yang langganan. Semua ada lah langganan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Senada, tukang sedot WC lain yang juga mangkal di Jalan D.I Panjaitan, Rohman, mengatakan sehari-hari jasanya memang sepi pelanggan. Bahkan pernah dalam satu minggu dirinya tak mendapatkan panggilan sama sekali.

    “Kadang nggak ada sama sekali, sampai sehari dua hari kita nggak ada. Kadang kalau ada rezeki ya bisa sampai dua itu sehari. Kita nggak bisa ngomong pasti ada. Kadang pernah juga seminggu memang nggak ada,” ucapnya.

    Untuk jasa sedot WC yang dilakukannya, Rohman juga membuka harga sekitar Rp 500 – 600 ribu. Namun hal ini masih sangat tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

    “Biasanya bisa makin mahal tuh kalau titik sedotnya jauh dari tempat mobil bisa parkir. Soalnya di Jakarta kan banyak tuh rumah yang masuk ke gang-gang kecil, jadi kita musti tarik selang sampai 100 meter ke dalam, itu bisa agak mahal,” ucapnya.

    Rohman menjelaskan perhitungan harga tersebut sudah memperhitungkan modal yang perlu dikeluarkan. Misalkan saja untuk ongkos bensin dan buang limbah, barulah sisa keuntungan bisa dikantongi.

    Belum lagi ia masih bekerja dengan pemilik truk sedot WC, di mana dalam sebulan dirinya wajib setor hingga Rp 7 juta per bulan. Namun karena dirinya berat untuk membayar bulanan dan tak menentunya orderan, biasanya ia menyetor per hari Rp 250.000 per hari.

    “Kita kan ada biaya juga, terus kita buangnya ke Pulo Gebang juga bayar. Itu ada di Pulo Gebang, dikelola sama Pemda, kan bayar Rp 165.000, belum solarnya juga buat jalan kan. Ini saya juga biasanya setoran Rp 250.000 sehari,” paparnya.

    “Kalau sehari itu nggak dapat ya kita nggak setoran dulu, nanti kalau lagi dapat banyak yang setoran bolong-bolong itu kita bayar, bos juga ngerti kok,” sambung Rohman.

    Tonton juga video “Viral Tawaran Jasa Nikah Siri di TikTok, Begini Respons MUI”

    (igo/fdl)

  • Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat perkembangan penting dalam pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju Ibu Kota Politik 2028. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (04/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025-2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif. Adapun delapan kontrak yang diteken pada kesempatan tersebut mencakup:

    – 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha
    – 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha
    – 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha

    Basuki menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga meminta pembangunan tahap kedua ini harus lebih baik dari sebelumnya.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (ily/ara)

  • Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat perkembangan penting dalam pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju Ibu Kota Politik 2028. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (04/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025-2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif. Adapun delapan kontrak yang diteken pada kesempatan tersebut mencakup:

    – 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha
    – 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha
    – 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha

    Basuki menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga meminta pembangunan tahap kedua ini harus lebih baik dari sebelumnya.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (ily/ara)

  • Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Menteri UMKM Dorong Produk Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik-Go Global

    Jakarta

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungan pemerintah bagi produk kosmetik dan kecantikan lokal. Dukungan itu agar mereka mampu menguasai pasar domestik hingga merambah pasar internasional atau go global.

    “Opportunity bagi usaha kecil dan menengah di sektor beauty luar biasa tinggi. Karena itu produk lokal perlu terus didorong agar skalanya semakin besar,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Hal ini ia katakan saat mengunjungi acara Jakarta X Beauty 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), hari ini.

    Ia menekankan produk kosmetik dan kecantikan Indonesia telah terbukti mampu menguasai pasar domestik. Dominasi itu terlihat dari keterlibatan sekitar 300 merek lokal dalam Jakarta X Beauty 2025, menunjukkan kekuatan industri kecantikan nasional yang terus berkembang.

    Menurutnya, potensi besar ini harus diiringi upaya agresif membuka pasar global, dengan pemerintah khususnya Kementerian UMKM memberikan dukungan penuh agar merek lokal dapat bersaing dan menembus pasar internasional.

    “Dominasi produk lokal kita luar biasa. Kita harus mulai buka market di luar, selain menguasai market domestik,” katanya.

    Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan peningkatan jumlah pengusaha kosmetik dalam Pengawasan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), dari 819 pengusaha pada 2021 menjadi 1.039 pada 2023.

    89,2% di antaranya merupakan usaha kecil dan menengah. Pada 2024, jumlah unit usaha sektor kecantikan dan kosmetika meningkat menjadi lebih dari 1.500.

    Pertumbuhan jumlah pengusaha tersebut sejalan dengan naiknya nilai industri kosmetik nasional. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pendapatan industri kosmetik meningkat 48%, dari sekitar Rp 21,45 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp31,77 triliun pada 2024.

    Pertumbuhan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga 2028 dengan rata-rata peningkatan 5,35% per tahun.

    “Kalau kita perbesar skalanya, pengusaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas produknya. Kementerian UMKM wajib mendukung,” kata Maman.

    Dukungan terhadap sektor beauty dan wellness diwujudkan melalui berbagai program Kementerian UMKM, mulai dari fasilitasi investasi dan permodalan, penguatan kemitraan rantai pasok melalui Holding UMKM, hingga perluasan akses pasar.

    Penguatan pengusaha di sektor kecantikan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting”

    (anl/ega)