Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pegadaian & ABADI Kerja Sama Perluas Akses Pembiayaan Sektor Alih Daya

    Pegadaian & ABADI Kerja Sama Perluas Akses Pembiayaan Sektor Alih Daya

    Jakarta –

    PT Pegadaian menggandeng Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI). Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor outsourcing atau alih daya, sekaligus mendorong kesejahteraan para pekerjanya.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Direktur Jaringan dan Operasional PT Pegadaian, Eka Pebriansyah; dan Direktur Utama ABADI, Mira Sonia, di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, pada Rabu (30/07).

    Eka menjelaskan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan Pegadaian untuk menjadi perusahaan jasa keuangan yang inklusif dan adaptif. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian berharap dapat menjangkau lebih banyak pelaku industri, terutama di sektor penyedia jasa tenaga kerja.

    “Pegadaian terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan berdampak nyata bagi pertumbuhan sektor produktif. Kolaborasi ini adalah langkah konkret untuk memperluas manfaat produk pembiayaan modal kerja produktif agar dapat diakses oleh seluruh anggota ABADI,” jelas Eka dalam siaran persnya, Selasa (5/8/2025).

    “Selain itu, ini juga menjadi sarana edukasi bagi tenaga kerja alih daya terkait berbagai layanan Pegadaian lainnya, seperti Tabungan Emas, melalui kemitraan strategis yang saling menguatkan,” imbuhnya.

    Sementara itu Ketua Umum ABADI, Mira Sonia, menyambut baik kerja sama ini. Mira menyampaikan bahwa kemudahan akses pembiayaan adalah faktor penentu daya saing dan keberlanjutan sektor alih daya.

    “Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia menaungi banyak perusahaan penyedia layanan outsourcing di Indonesia. Kami percaya, kolaborasi dengan Pegadaian tidak hanya mendukung keberlangsungan bisnis anggota kami, tetapi juga menciptakan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di sektor ini,” kata Mira.

    “Melalui kerja sama ini, anggota kami dapat mengakses layanan pembiayaan Pegadaian secara langsung, baik dalam bentuk produk berbasis emas maupun modal produktif, yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan daya tahan bisnis,” ungkap Mira.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, Pegadaian dan ABADI juga mengadakan sesi literasi produk Pegadaian serta diskusi terbuka mengenai manajemen keuangan produktif dan pengelolaan cash flow bagi perusahaan outsourcing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelolaan keuangan di lingkungan pelaku usaha alih daya.

    Sinergi ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program edukasi dan pendampingan lanjutan yang akan digelar secara berkesinambungan. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian dan ABADI bertekad menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan, memperluas jangkauan layanan keuangan produktif, serta mendorong pertumbuhan industri alih daya yang berdaya saing tinggi di Indonesia.

    (prf/ega)

  • Kemenhub Kaji Keinginan Prabowo Tambah Bandara Internasional

    Kemenhub Kaji Keinginan Prabowo Tambah Bandara Internasional

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, salah satunya membuka bandara-bandara internasional.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Syamsu Rizal mengaku akan mengkaji arahan tersebut.

    “Jadi, saya mohon maaf karena masih dalam proses, apa namanya, untuk melihat atau mengkaji lebih dalam, kurang lebih seperti itu,” terang Rizal kepada wartawan di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

    Meski begitu, ia tak menyebut bandara internasional tersebut masuk dalam rencana pembangunan atau meningkatkan status bandara yang ada. Namun ia memastikan akan menjalankan arahan presiden.

    “Ya, karena itu kan dari Presiden,” jelasnya.

    Indonesia memiliki 257 bandara udara yang eksisting hingga akhir 2024. Selain itu, ada 39 bandara dalam rencana pembangunan yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah.

    Saat ini, jaringan rute penerbangan domestik ada sebanyak 301 rute dengan 16 maskapai yang terhubung di 126 kota. Sementara untuk jaringan penerbangan luar negeri, tercatat sebanyak 129 rute dengan sembilan maskapai nasional. Untuk penerbangan luar negeri terdapat 59 maskapai internasional dengan keterhubungan 17 kota di dalam negeri dan 55 kota luar negeri.

    Berdasarkan catatan detikcom, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025), mengungkap pembahasan Prabowo bersama sejumlah Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor.

    Teddy menjelaskan, dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas antardaerah

    “Presiden mendorong pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” ungkap Teddy dikutip dari detikNews, Jumat (1/8/2025).

    (ara/ara)

  • Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Jakarta –

    Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengungkapkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya digarap maksimal.

    “Pengembangan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya Indonesia termasuk budaya lokal, sejarah, dan tradisi harus menjadi prioritas,” ujar Gandung dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Ia mencontohkan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang telah berhasil membangun ekosistem pariwisata berbasis budaya. Wisatawan, kata dia, tidak hanya berkunjung sekali, tetapi cenderung kembali karena merasa terikat secara emosional dengan pengalaman yang mereka alami.

    “Wisatawan yang datang ke Yogyakarta pasti menyimpan seribu rindu untuk kembali. Destinasi wisata seperti ini memberikan rasa nyaman, tenang, damai, dan menghadirkan pengalaman baru yang berbeda. Ini harus menjadi contoh baik bagi destinasi lainnya di Indonesia,” jelas dia.

    Anggota Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa dengan optimalisasi potensi budaya, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia merujuk pada data devisa dari sektor pariwisata Indonesia yang mencapai US$ 3,74 miliar pada tahun 2024, dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,01 hingga 4,5%.

    “Sektor pariwisata tidak hanya mendatangkan devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 25 juta orang. Ini adalah sektor yang nyata dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Gandung juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita perlu membangun pariwisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Butuh kerja sama lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan pariwisata tidak hanya bersifat temporer, tapi berdampak jangka panjang,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Gandung mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah pengembangan infrastruktur di daerah-daerah dengan potensi budaya tinggi, promosi pariwisata berbasis budaya melalui kanal domestik dan internasional, serta pelatihan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan pelayanan prima bagi wisatawan.

    “Dengan langkah strategis dan komitmen bersama untuk menjalankannya, saya sangat optimis bahwa pariwisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Gandung.

    (kil/kil)

  • DEN Sebut Mayoritas Pemain Judol Bergaji Kecil-Tinggal di Area Kumuh

    DEN Sebut Mayoritas Pemain Judol Bergaji Kecil-Tinggal di Area Kumuh

    Jakarta –

    Mudahnya akses bermain judi online (judol) menyebabkan kegiatan haram tersebut tumbuh subur di Indonesia. Latar belakang pemainnya cukup beragam, mulai dari anak muda, orang tua, hingga kelas sosial tertentu.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat mengatakan, fenomena judi online sebenarnya terjadi di banyak negara. DEB telah memetakan profil para penjudi yang menurutnya sesuai dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Jadi kalau dilihat dari negara-negara lain, penjudi online itu yang ilegal, rata-rata adalah pria, paruh gitu ya, tapi mereka mulainya biasanya muda. Kalau di Swedia itu bahkan di umur 19, bahkan 50 sudah mulai gitu kan,” ujarnya dalam Katadata Policy Dialogue di Hotel Luwansa di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Menurut Firman, penjudi online rata-rata merupakan pekerja lapangan atau buruh, atau dikenal juga dengan istilah blue collar. Dengan kata lain mereka memiliki pendapatan yang rendah serta tinggal di area-area yang relatif kumuh.

    “Pekerjaannya blue collar gitu kan. Rata-rata kejadian atau studi di negara lain, sama orangnya berasal dari kelompok yang pendapatannya rendah, area-area yang relatif kumuh dan lain-lainnya,” tuturnya.

    Berdasarkan data PPATK, 70,07% kategori penjudi adalah mereka yang berpenghasilan rendah atau Rp 5 juta ke bawah. Firman juga mengungkap rata-rata penjudi adalah mereka yang sudah menikah.

    “Dan yang mungkin belum ada di data-datanya PPATK adalah rata-rata kan mereka menikah. Sehingga banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kasus-kasus di negara lain. Bahkan ada satu penghitungan di Australia, sebenarnya cost terbesarnya bukan cost ekonomi, cost terbesarnya adalah kekerasan dalam rumah tangga,” bebernya.

    Dari studi yang dilakukan di Hong Kong, 20% penjudi cenderung memiliki keinginan melakukan bunuh diri. Sementara di Swiss angkanya mencapai 78%, beriringan dengan gejala depresi, penggunaan narkotika, dan hal-hal negatif lainnya.

    Tak hanya mempengaruhi mental, judi juga bisa mengganggu produktivitas pekerjaan. Studi di Hong Kong menyebut 62% responden yang merupakan pemain judi menyebut produktivitas mereka menjadi berkurang. Tak hanya itu, penjudi juga rawan terlilit utang.

    “Ini 16 kali kemungkinan mereka berhutang. Dan ini juga sangat berkorelasi dengan keinginan bunuh diri tadi. Jadi ketika penjudi itu terlilit utang, semakin besar kemungkinan mereka melakukan bunuh diri,” tutupnya.

    (ily/kil)

  • PPATK Jamin Tak Ada Pemblokiran Rekening Nganggur Lagi Tahun Ini

    PPATK Jamin Tak Ada Pemblokiran Rekening Nganggur Lagi Tahun Ini

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan tidak ada pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih. Menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana telah melakukan analisis menyeluruh pada rekening dormant.

    Ivan menerangkan perbankan telah melaporkan keseluruhan data-data rekening dormant. Dengan begitu, Ivan menilai sudah menyeluruh data-data rekening dormant yang dianalisis oleh PPATK.

    “Ya (tidak ada lagi pemblokiran), karena sudah selesai semua rekening yang statusnya dorman berdasarkan teman-teman bank ya, berarti sudah selesai,” kata Ivan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Kendati begitu, Ivan menerangkan rekening dormant yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, termasuk judol kan dihentikan juga. Sebab, dampaknya dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Ivan belum menerangkan jumlah rekening dorman yang terindikasi ke judol.

    “Kalau terkait dengan tindak pidana ya pasti akan dihentikan juga. Tadi Pak Firman (anggota DEN) menyampaikan dampaknya sangat jelas terhadap pertumbuhan ekonomi kan,” jelas Ivan.

    Ivan menerangkan rekening dorman menjadi target pelaku judol. Hal ini dapat dilihat di mana sebanyak 1,5 juta rekening digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2020-2024. Dari total tersebut, sebanyak 150 ribu merupakan rekening nominee. Nominee adalah rekening atas nama orang lain yang dibuat dengan perjanjian nominee.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, dari 150 ribu rekening nominee, sebanyak 120.000 merupakan dari jual beli rekening, lebih dari 50 ribu merupakan rekening dormant, 20 ribu rekening dari peretasan dan 10.000 rekening dari penyimpangan lainnya.

    “Kenapa bisa banyak itu? Karena kita sudah ketat, pelaku korupsi pelaku narkotika pelaku judol sudah sangat takut. Jadi solusinya adalah jual beli rekening dormant,” tambah Ivan.

    Sebelumnya, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant sejak 15 Mei 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan. Upaya ini dinilai untuk melakukan perlindungan rekening nasabah agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi.

    Pasalnya dalam proses analisis yang dilakukan PPATK sepanjang lima tahun terakhir, maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Dana pada rekening dormant itu disebut diambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain yang tidak diketahui pemiliknya (tidak pernah dilakukan pengkinian data nasabah).

    (rea/kil)

  • Penumpang Penerbangan Internasional Lebih Cepat Pulih Usai Covid, Ini Datanya

    Penumpang Penerbangan Internasional Lebih Cepat Pulih Usai Covid, Ini Datanya

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut penumpang penerbangan internasional lebih cepat pulih dibanding domestik. Pemulihan ini mengacu dari jumlah penerbangan yang ambruk imbas pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020.

    Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub, Syamsu Rizal merinci penumpang penerbangan internasional sudah pulih sekitar 96% sejak akhir 2024. Sedangkan penumpang penerbangan domestik 83% hingga akhir 2024.

    Hingga akhir 2025, Kemenhub menargetkan 66,94 juta penumpang domestik dan jumlah penumpang internasional ditargetkan 41,15 juta.

    “Jadi memang internasional lebih cepat pulih dan diproyeksikan akan melampaui 100% pada tahun ini dari awal ke akhir tahun,” terang Rizal di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (5/82025).

    Sementara untuk pergerakan pesawat, Rizal menyebut masih belum pulih sepenuhnya. Kemenhub memproyeksikan pemulihan pergerakan pesawat di level 74% setelah Covid-19. Meski begitu, ia optimistis penerbangan Indonesia akan segera pulih mengingat banyaknya bandara.

    Rizal merinci, Indonesia memiliki 257 bandara udara yang eksisting hari ini. Selain itu, ia menyebut ada sebanyak 39 bandara dalam rencana pembangunan yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah.

    Saat ini, jaringan rute penerbangan domestik ada sebanyak 301 rute dengan 16 maskapai yang terhubung di 126 kota. Sementara untuk jaringan penerbangan luar negeri, tercatat sebanyak 129 rute dengan sembilan maskapai nasional.

    Selain itu, untuk penerbangan luar negeri juga terdapat 59 maskapai internasional dengan keterhubungan 17 kota di dalam negeri dan 55 kota luar negeri.

    “Artinya pesawat-pesawat sekarang sudah mulai efisien, artinya mengangkutnya sudah penuh. Nah ini mungkin menurut saya bagus ya hingga kita tingkatkan dan menjadi efisiensi armada secara optimal,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

    Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan jual-beli rekening online makin marak di marketplace. Jual-beli rekening ini terindikasi ke tindak pidana pencucian uang, seperti judi online dan korupsi.

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan dalam dua tahun terakhir, aliran dana akibat tindak pencucian uang makin bertumbuh. Pada 2023, perputaran dana tindak pidana pencucian uang mencapai Rp 1.600 triliun. Angka ini naik pada 2024 menjadi Rp 2.658 triliun.

    “Datanya ini, 2 tahun terakhir kalau kita berbicara korupsi, narkotika sana-sana itu, tahun 2023 saja Rp 1.600 triliun. Pada 2024 naik, Rp 2.658 triliun. Artinya betapa masifnya tindak pidana,” kata Ivan dalam acara ‘Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial’, di Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025)

    Ivan menyebut sebanyak 1,5 juta rekening digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2020-2024. Dari total tersebut, sebanyak 150 ribu merupakan rekening nominee. Nominee adalah rekening atas nama orang lain yang dibuat dengan perjanjian nominee.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, dari 150 ribu rekening nominee, sebanyak 120.000 merupakan dari jual beli rekening, lebih dari 50 ribu merupakan rekening dorman, 20 ribu rekening dari peretasan dan 10.000 rekening dari penyimpangan lainnya.

    “Kenapa bisa banyak itu? Karena kita sudah ketat, pelaku korupsi pelaku narkotika pelaku judol sudah sangat takut. Jadi solusinya adalah jual beli rekening dorman,” tambah Ivan.

    Ivan menjelaskan pelaku TPPU menargetkan rekening-rekening yang masih terdata. Bahkan menurut dia, jual-beli rekening ini banyak ditawarkan di e-commerce.

    “Pelaku menjadikan rekening existing sebagai target. Jadi makanya kenapa banyak sekali jual-beli rekening, bahkan jual-beli rekening di Shopee dan segala macam, ini dalam waktu sebelas menit, dalam waktu sekian menit, dapat saja provider rekening,” jelas Ivan.

    (kil/kil)

  • Zulhas Janji Sikat Terus Pengoplos Beras

    Zulhas Janji Sikat Terus Pengoplos Beras

    Jakarta –

    Satgas Pangan Polri telah menetapkan tersangka baru dalam kasus pengoplosan beras premium. Sebanyak tiga tersangka itu merupakan pejabat di anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Padi Indonesia Maju (PT PIM).

    Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan pemerintah akan terus menindak tegas siapapun yang merugikan atau menipu konsumen seperti halnya mengoplos beras. Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Satgas Pangan Polri.

    “Bagi yang melakukan penipuan terhadap konsumen tindak tegas. Kami apresiasi langkah Satgas,” kata dia kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Seperti diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri menetapkan tiga tersangka baru kasus pengoplosan beras premium. Sebanyak tiga tersangka itu merupakan pejabat di anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Padi Indonesia Maju (PT PIM).

    Dirtipideksus sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyebutkan salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Presiden Direktur (Presdir) PT PIM berinisial S. Polisi juga menetapkan Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI dan Kepala Quality Control PT PIM berinisial DO sebagai tersangka.

    Sebelum gelar perkara, menurut Helfi, pihaknya telah memeriksa 24 saksi dan ahli. Dia mengatakan para tersangka diduga memproduksi dan menjual beras premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Beras premium yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju ialah merek Fortune, Sania, Siip, dan Sovia.

    Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan tiga tersangka dari PT Food Station. Ketiganya ialah KG selaku Direktur Utama PT FS, RL selaku Direktur Operasional PT F dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.

    (ada/ara)

  • Ekonomi Kuartal II Lebih Tinggi Dibanding Saat Ada THR, Ekonom: Ini Janggal!

    Ekonomi Kuartal II Lebih Tinggi Dibanding Saat Ada THR, Ekonom: Ini Janggal!

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 dilaporkan mencapai 5,12% secara year on year (YoY). Angka ini tercatat lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional kuartal sebelumnya yang hanya 4,87%.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang lebih tinggi dari kuartal I 2025 ini terlihat janggal. Sebab pada kuartal satu terdapat Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran yang kerap menjadi pendorong ekonomi, sementara di kuartal II ini tidak ada pendorong konsumsi masyarakat.

    “Triwulan I 2025 saja hanya tumbuh 4.87%, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan II mencapai 5,12%,” kata Nailul kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Diketahui saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, konsumsi masyarakat Indonesia akan cenderung meningkatkan drastis karena berbagai faktor. Salah satunya pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Di 2025, THR mulai dicairkan pada minggu ketiga Maret lalu.

    Belum lagi selama periode Lebaran itu banyak masyarakat yang melakukan mudik, berbelanja pakaian atau produk fesyen baru, hingga keperluan Hari Raya lain yang secara signifikan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga Indonesia.

    Karena berbagai hal inilah pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi biasanya terjadi di kuartal yang bertepatan dengan Lebaran yakni kuartal I 2025.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan II yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang ada momen Ramadan-Lebaran terasa janggal. Hal ini dikarenakan tidak seperti tahun sebelumnya di mana pertumbuhan triwulan paling tinggi merupakan triwulan dengan ada momen Ramadan-Lebaran,” jelasnya.

    Karena hal inilah Nailul merasa kurang yakin dengan akurasi data BPS untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 ini. Untuk itu ia meminta kepada BPS untuk menjelaskan lebih detail terkait data-data dan indikator perhitungan yang digunakan.

    “BPS harus menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral dan juga pengeluaran,” tegasnya.

    (fdl/fdl)

  • Mendes Pastikan Pembentukan Kopdes Bukan Syarat Pencairan Dana Desa

    Mendes Pastikan Pembentukan Kopdes Bukan Syarat Pencairan Dana Desa

    Jakarta –

    Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipastikan bukan syarat pencairan Dana Desa. Demikian hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Ia menekankan, Dana Desa tetap akan cair meski bisnis Kopdes Merah Putih belum berjalan. Yandri mengatakan terkait detail peran Dana Desa pada operasi Kopdes Merah Putih akan tertuang Rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    “Tetap (akan cair Dana Desa), tetap fokus dana desa itu tetap,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

    Dia juga membantah jika Dana Desa tidak cair jika Kopdes Merah Putih tidak berjalan. Saat ini detail peran Dana Desa yang tertuang dalam Permendes tengah masuk proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

    “Nggak, nggak, nggak begitu (Kopdes jadi syarat Dana Desa cair). Makanya masih perlu harmonisasi, draftnya sudah kami sampaikan ke Menteri Hukum, Menteri Hukum akan menjadwalkan dengan para menteri terkait untuk harmonisasi semua peraturan itu supaya tidak berbenturan. Draftnya sudah saya sampaikan, saya belum bisa ngomong apa-apa karena draft-nya baru saya sampaikan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Yandri juga menerangkan kembali jika Dana Desa bukan jaminan pinjaman Kopdes. Ia menyebut jaminan pinjaman Kopdes akan berbentuk barang yang dijual. Selain itu, dana atau pinjaman yang akan cair juga akan langsung disalurkan ke penyalur barang atau bisnis dari Kopdes.

    “Misalkan dia pinjam Rp 100 juta buat LPG, nah 100 juta itu nggak masuk ke Kopdes, langsung ke Patra Niaga yang menyalurkan gas. Jadi, Kopdes tidak terima duit sebenarnya, tapi dia (Kopdes) akan terima barang, termasuk pupuk. Misalkan dia butuh (pinjaman) pupuk Rp 50 juta, Rp 50 juta tidak masuk ke Kopdes, langsung diberikan ke Pupuk Indonesia, nanti Kopdes menerima pupuknya,” terangnya.

    Ia menegaskan, dengan skema itu Kopdes tidak menerima uang dari pinjaman yang diajukan, tetapi langsung barang yang akan menjadi bisnis atau penjualannya. Yandri pun meyakini dengan begitu, Kopdes tidak akan merugi.

    “Sebenarnya Kopdes tidak terima duit langsung dari Bank Himbara, terima barang, kemudian mereka akan dapat untung dari situ. Inti pokoknya sebenarnya nggak mungkin rugi sebenarnya, tapi kalau rugi, tentukan harus ada antisipasinya. Itu yang sedang kami usulkan dalam Permendesnya,” pungkasnya.

    (ada/ara)