Jakarta –
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara tentang kebijakan fenomenal berupa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat hingga meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Prasetyo mengatakan, PBB menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah (pemda). Tidak hanya Pati, menurutnya, sejumlah daerah lainnya telah mengumumkan kebijakan kenaikan angka PBB.
“Apakah memang anggaran ke daerahnya kurang atau seperti apa sampai bupati-bupati ini harus menaikkan PBB sangat besar, sangat tinggi? Tidak ada, penyebabnya karena itu bukan ya,” ujar Prasetyo, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).
“Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” sambungnya.
Prasetyo menjelaskan, kebijakan PBB antardaerah berbeda-beda. Menurutnya keputusan ini tidak ada kaitannya dengan anggaran daerah yang dirasa kurang. Ia menekankan kembali, hal ini murni merupakan rencana dari masing-masing daerah.
“Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan kabupaten pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalau pun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut saat ditanya apakah keputusan menaikkan angka PBB ini dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Prasetyo tidak menjawab secara spesifik. Namun menurutnya, koordinasi dilakukan secara intensif setelah kebijakan tersebut dirasa menimbulkan masalah.
“Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak. Karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situ lah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” kata Prasetyo.
Sebagai informasi, Masyarakat Pati meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya usai menelurkan kebijakan fenomenal berupa kenaikan PBB hingga 250%. Meskipun akhirnya kebijakan itu dibatalkan, namun masyarakat Pati tampak sudah tidak percaya dengan Sudewo sebagai pemimpinnya.
(acd/acd)
