Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Kredibilitas Data Statistik Versus Kredibilitas Proyeksi Ekonom

    Kredibilitas Data Statistik Versus Kredibilitas Proyeksi Ekonom

    Jakarta –

    Perbedaan hasil proyeksi ekonom dengan realitas pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025 mengingatkan kembali pada pertanyaan ratu Inggris, Queen Elizabeth kepada para ekonom di London School of Economics (LSE), “The Queen asks why no one saw the credit crunch coming?” (The Telegraph, 05/11/2008).

    Salah satu bankir yang sekaligus ekonom terkemuka memberi tahu ratu Inggris bahwa krisis keuangan mirip dengan gempa bumi dan pandemi flu yang jarang terjadi dan sulit diprediksi. Ratu Inggris kemudian dengan bercanda, “apakah akan ada lagi krisis berikutnya?” Lalu ratu Inggris memperingatkan, “semoga tidak terulang lagi.”

    Hal ini senada dengan pandangan ekonom, Chatib Basri yang menyatakan “sebenarnya ketika para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,5% menandakan bahwa mereka memiliki rasa humor tinggi.”

    Hal di atas menggambarkan betapa sulitnya untuk memproyeksi secara pasti realisasi angka pertumbuhan ekonomi suatu negara atau perekonomian. Selama ini, para ekonom hanya dapat memproyeksi secara tepat arah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau perekonomian, apakah akan mengalami ekspansi atau pelambatan.

    Sebagai contoh, pada kuartal kedua tahun 2025, arah pertumbuhan ekonomi nasional dalam proyeksi para ekonom adalah melambat, namun dengan realisasi pertumbuhan yang justru mengalami ekspansi berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Perbedaan di atas melahirkan polemik mengingat konsensus ekonom memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 hanya 4,8%, sementara realisasinya lebih besar, sekitar 5,12% (Trading Economics, 11/08/2025).

    Arah pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjukkan oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada kuartal kedua 2025 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87%.

    Faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 5,12% (year-on-year). Angka ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal kedua tahun 2023.

    Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025, pada sisi eksternal, yaitu pertumbuhan ekspor sebesar 10,67% dari sebelumnya pada kuartal pertama 2025 hanya sebesar 6,46%.

    Hal ini didorong oleh sikap eksportir dalam menyiasati tarif resiprokal Trump yang merealisasikan ekspornya secara besar-besaran sebelum pemberlakuan tarif resiprokal Trump pada 1 Agustus 2025.

    Secara internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 juga didorong oleh pertumbuhan investasi sebesar 6,99%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada kuartal pertama tahun 2025 yang hanya 2,12%.

    Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,97%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,95%%.

    Namun, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2025 dianggap meragukan karena beberapa waktu sebelumnya International Monetary Fund (IMF) selama tahun 2025, dua kali dalam waktu yang berdekatan, melakukan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi global, yaitu proyeksi pertama pada bulan Januari dan proyeksi kedua pada April 2025 yang mengoreksi ke bawah proyeksi Januari 2025.

    Pada proyeksi Januari 2025, IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2% pada tahun 2025. Namun, akibat kebijakan tarif resiprokal Trump, IMF mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,4%, yaitu lebih kecil 0,8% dibandingkan proyeksi Januari 2025.

    Kecenderungan yang sama terjadi dalam perekonomian Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025 yang diperkirakan tumbuh 2,4% berdasarkan proyeksi Januari 2025. Proyeksi ini kemudian direvisi menjadi 1,5%, turun 0,9% sebagai akibat dari perang tarif dengan China dan pemberlakuan tarif ekstra tinggi terhadap negara mitra dagang AS.

    IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada proyeksi April 2025 dibandingkan proyeksi Januari 2025, yaitu dari yang diperkirakan tumbuh 5,1% menjadi hanya 4,7% tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat 0,4% pada 2025.

    Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan EMEs, yaitu mengalami ekspansi. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi AS mengalami rebound (pembalikan arah) dari terkontraksi 0,5% pada kuartal pertama 2025 menjadi ekspansi sebesar 3,0% pada kuartal kedua 2025.

    Realisasi pertumbuhan ekonomi AS tidak menimbulkan polemik karena masih sesuai dengan proyeksi ekonom mengenai arah pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan mengalami ekspansi. Di mana, ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2,4% pada kuartal kedua 2025.

    Dalam menjawab polemik data BPS, masyarakat Indonesia perlu penjelasan yang detail dari BPS mengenai perbedaan arah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu antara proyeksi ekonom dan pelaku pasar akan mengalami pelambatan menjadi 4,8% dengan realisasi yang justru mengalami ekspansi sebesar 5,12%.

    Sebagai penyedia data statistik yang kredibel, BPS harus membuktikan diri terlepas dari pengaruh politik dalam menyusun data statistik. BPS harus bersikap sama dengan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) di AS, yaitu konsisten pada platform kebijakan moneternya dan menjaga independensi kebijakan moneter AS dari intervensi presiden Trump yang berkali-kali mengancam memecat gubernur The Fed jika tidak menurunkan suku bunga acuan.

    Akhirnya, dalam rangka menjaga kredibilitas publikasi data BPS, salah satu agenda reformasi kelembagaan BPS yang dapat dilakukan adalah menjadikan BPS sebagai lembaga independen sama dengan Bank Indonesia (BI). Dimana, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BPS dilakukan sekali dalam lima tahun.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Chairman ASEAN Competition Institute (ACI)

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ang/ang)

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan zakat dan wakaf dengan pembayaran pajak. Menurutnya, manfaat yang dirasakan sama yaitu kembali lagi kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Salah satu uang pajak digunakan untuk bantuan sosial (bansos).

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga disediakan fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)

  • Wamenperin Faisol Kunjungi Kawasan Industri IMIP, Sampaikan Pesan Ini

    Wamenperin Faisol Kunjungi Kawasan Industri IMIP, Sampaikan Pesan Ini

    Morowali –

    PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memastikan kondisi kawasan industri saat ini tetap aman. Aktivitas pengolahan hingga produksi serta kehidupan sosial di dalam dan luar kawasan berlangsung normal usai aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan penjarahan beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut disampaikan oleh Media Relations Manager PT IMIP Dedy Kurniawan saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, ke kawasan IMIP pada Rabu (13/8/2025).

    Dedy menyampaikan kunjungan ini juga menjadi sinyal baik bagi IMIP untuk terus maju di tengah tantangan global.

    “Manajemen PT IMIP menyatakan berterima kasih dan menyambut baik kunjungan Wamenperin ini. Komunikasi dan kerjasama kami dengan Kemenperin selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam mendorong peningkatan investasi. Dukungan pemerintah menjadi modal penting bagi IMIP untuk terus bertumbuh di tengah tantangan global,” kata Dedy.

    Dedy mengatakan kunjungan tersebut juga semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha, serta memastikan peran strategis IMIP dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas.

    Terlebih Pemerintah Pusat juga terus menyatakan dukungan terhadap keberadaan IMIP sebagai etalase industri besar di Indonesia.

    “Kami akan terus menjaga kenyamanan berinvestasi di kawasan IMIP. Pelibatan para pemangku kepentingan di daerah hingga desa, termasuk masyarakat lokal, menjadi kekuatan bersama dalam menciptakan kepastian berinvestasi di kawasan IMIP,” katanya.

    Faisol menjelaskan kunjungannya ke PT IMIP ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kawasan industri di tanah air. Pasalnya kawasan industri ini menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kehadiran kami pada pagi hari ini, setelah ada kejadian beberapa waktu lalu, tim dari Presiden meminta kami hadir untuk mengecek terkait apa yang terjadi di IMIP, serta langkah-langkah terukur yang sudah dilakukan seluruh stakeholder,” ujar Faisol.

    Faisol menyampaikan Presiden berharap insiden demonstrasi yang berujung penjarahan tidak terulang kembali di IMIP maupun kawasan industri lainnya. Sehingga kegiatan produksi di kawasan industri tidak terganggu.

    “Yang paling penting ini tidak menggangu kinerja dan tidak terulang lagi,” katanya.

    Faisol menambahkan IMIP menjadi salah satu etalase kawasan industri Indonesia di mata dunia. Menurutnya, setiap perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut, baik positif maupun negatif, akan menjadi perhatian internasional.

    Oleh karena itu, ia meminta agar setiap insiden di IMIP segera dilaporkan ke pemerintah. Hal ini penting untuk menentukan langkah ke depannya seperti apa.

    “Karena IMIP ini menjadi salah satu etalase Indonesia ke global. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di IMIP maka akan jadi perhatian internasional. Kalau ada berita baik pasti baik semuanya. Tapi kalau sedikit ada kesan negatif maka kami tidak ingin ini dinilai seluruh proses industri dan investasi di Indonesia ini ikut dinilai negatif,” terang Faisol.

    (hns/hns)

  • BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

    BYD & VinFast Bangun Pabrik di Lahan Pertanian, Bakal Diminta Ganti 3 Kali Lipat

    Jakarta –

    Produsen mobil listrik asal Vietnam Vinfast, dan BYD yang berasal dari China membangun pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat. Namun, pembangunan pabrik itu dilakukan di atas lahan sawah yang masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

    Untuk itu pemerintah meminta kedua perusahaan besar mengganti lahan yang telah digunakan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah itu perlu dilakukan tidak hanya investasi yang berjalan saja, tetapi lahan pertanian juga harus mendapatkan perhatian. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan hal ini secara cepat.

    “Beliau ingin buka sementara membangun pabrik mobil yang nilai investasinya kurang lebih Rp 33 triliun. Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan. Kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat. Karena ini kita akan dorong investor investasi agar terbuka lapangan kerja,” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerangkan status lahan yang dibangunkan pabrik memang masih LP2B dalam Peta Data Tata Ruang. Walaupun saat ini sudah tidak lagi berbentuk sawah.

    Untuk itu pihaknya meminta mendapat ganti atas lahan yang telah dibangunkan pabrik itu. Dedi menyebut telah mendapat rekomendasi bahwa akan mendapatkan penggantian lahan sebesar 3 kali lipat dari yang digunakan oleh kedua pabrik tersebut.

    “Ini kami ingin melakukan penyelarasan agar investasi berjalan dan pertanian tergantikan. Dan tadi saya mendapat rekomendasi strategik adalah mengganti 3 kali lipat. Jadi kalau ada areal LP2B namanya LP2B 200 ha maka nanti disiapkan 600 ha sawah baru,” terang Dedi.

    Ia menyebutkan, rencananya pergantian itu akan menggunakan lahan di Indramayu. Dedi berharap pergantian lahan ini akan cepat selesai, sehingga mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang. Ini adalah bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja,” jelas Dedi.

    (ada/hns)

  • Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Tim Luhut Godok Deregulasi Berbasis AI, Bakal Presentasi Depan Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konsep deregulasi alias menyederhanakan aturan berbasis Artificial Intelligence (AI). Konsep tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dukungan teknologi AI harapannya mampu meminimalisir tindakan fraud atau penyelewengan dalam realisasi deregulasi itu sendiri.

    “Deregulasi nanti mau kita paparin juga kepada Presiden itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu (konsep berbasis AI) terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan turun,” ujar Luhut, ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Luhut menjelaskan, deregulasi berbasis AI ini nantinya akan melibatkan sistem Online Single Submission (OSS). DEN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang juga terlibat dalam proses perizinan investasi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi (Rosan Roeslani), karena ada PP 28 nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa melalui, masuk di AI,” terang Luhut.

    Pengembangan deregulasi berbasis AI ini juga selaras dengan rencana pemerintah mengintegrasikan seluruh layanan melalui government technology (GovTech). Pada September mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga akan meresmikan pilot project dari GovTech di Banyuwangi.

    “Ini pilot project dari GovTech berbasis AI berbasis AI di Banyuwangi. Kalau ini successful, ya sudah terus kembangin, sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI jadi bisa kita upgrade setiap waktu,” jelas mantan menteri koordinator era Presiden Joko Widodo itu.

    Di sisi lain, Luhut juga membanggakan anak-anak bangsa di balik lahirnya sistem-sistem digital pemerintah, mulai dari PeduliLindungi, e-Katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), hingga GovTech itu sendiri.

    Menurut Luhut ini menjadi bukti bahwa masa depan Indonesia tidak gelap.

    “Jadi kalau ada orang bilang Indonesia misalnya gelap, silakan saja. Tapi saya mau beritahu, dengan ini tidak gelap, terang, yang bikin ini semua anak Indonesia,” kata Luhut.

    “Jadi kita harus bangga lah, apalagi ini 17 Agustus ya, kita harus bangga, lihat negara kita, bahwa ada di sana sini masih masalah ya masih banyak, dan tidak akan pernah habis juga,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Jakarta –

    Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Singapura dapat dikarakterisasi sebagai kemitraan finansial dan ekonomi yang telah teruji soliditasnya serta mutualismenya. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1966, kemitraan ini telah berevolusi menjadi salah satu pilar utama stabilitas dan pertumbuhan di Asia Tenggara, ditopang oleh arus modal, volume perdagangan yang masif, dan interdependensi industri yang mendalam.

    Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Prof. S. Jayakumar pada tahun 2002, “Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat Singapura dan mitra dagang utama. Terdapat kepentingan yang mendalam dan abadi terhadap stabilitas Indonesia sebagai negara kesatuan, pertumbuhan, dan kemakmurannya.”Oleh karena itu, partisipasi kedua negara sebagai negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967 dapat dipandang sebagai konvergensi visi strategis untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona pertumbuhan ekonomi.

    Keberhasilan kemitraan ini secara empiris direfleksikan dalam agregat data finansial yang kredibel. Singapura secara konsisten telah menempati posisi sebagai investor asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, hingga September 2024, kapitalisasi investasi dari Singapura di Indonesia dilaporkan mencapai U$14,35 miliar, menyusul pencapaianUS15,36 miliar pada tahun fiskal 2023.

    Arus modal ini tidak terbatas pada representasi numerik, melainkan telah menjadi katalis bagi sektor-sektor krusial seperti manufaktur, properti, pariwisata, dan industri digital, yang secara signifikan menciptakan lapangan kerja serta memfasilitasi transfer pengetahuan. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan contoh konkret di mana investasi Singapura berkontribusi pada pembangunan ekosistem ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.

    Di samping investasi, perdagangan bilateral juga menunjukkan volume yang substansial. Pada tahun 2024, total perdagangan barang antara kedua negara tercatat sebesar SG$ 74,16 miliar (sekitar US$ 55 miliar). Data ini menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor Singapura ke Indonesia mencapai US$ 39,83 miliar.

    Sektor pariwisata turut berfungsi sebagai salah satu penopang kolaborasi ekonomi, didukung oleh kunjungan wisatawan dari kedua negara yang mendorong pertumbuhan sektor jasa dan penerimaan devisa. Jaringan industri dan keuangan yang kuat telah terbentuk, saling menopang dan menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

    Adapun kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan terus dilaksanakan sebagai pilar penting stabilitas regional. Sementara itu, kolaborasi dalam pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan. Kemitraan riset dan program gelar bersama terjalin di antara universitas-universitas dari kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing di era digital.

    Fluktuasi Hubungan Bilateral

    Kendati manifestasi keberhasilan finansial ini nyata, dinamika hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang sederhana. Sebagaimana telah dianalisis secara akademis oleh M.M. Mas’oed (2024), terdapat kompleksitas di mana ‘Goliath’ (Indonesia) dapat terlihat tidak berdaya di hadapan ‘Lilliput’ (Singapura) dalam konteks-konteks tertentu.

    Dinamika ini justru menjadikan ikatan bilateral ini begitu dinamis dan krusial. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara, hubungan Indonesia dan Singapura dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

    Proyeksi ke depan mengindikasikan adanya tendensi penguatan dan pendalaman hubungan bilateral, didorong oleh konstelasi faktor global dan regional. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, kedua negara memiliki potensi substansial untuk berkolaborasi.

    Singapura, sebagai sentra keuangan dan teknologi regional, dapat bertindak sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem digital, termasuk di bidang e-commerce, fintech, dan startup. Fokus global pada transisi energi dan keberlanjutan juga membuka peluang kerja sama yang luas dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau.

    Kolaborasi semacam ini esensial untuk memenuhi komitmen iklim global dan menciptakan ekonomi hijau yang kompetitif. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur akan terus menjadi prioritas guna memperlancar aliran barang, jasa, dan manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebagai anggota kunci ASEAN, peran organisasi ini menjadi sentral dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan integrasi ekonomi kawasan.

    Kerja sama dalam kerangka ASEAN akan menjadi platform penting untuk mengatasi tantangan regional dan global, termasuk isu-isu perdagangan dan investasi. Indonesia juga secara proaktif berupaya untuk menarik lebih banyak investasi dari Singapura, terutama di sektor-sektor strategis dan hilirisasi.

    Menjaga Relasi

    Momentum peringatan 60 tahun Hari Nasional Singapura pada tanggal 9 Agustus 2025 berfungsi sebagai sebuah imperatif fundamental bagi seluruh konstituen, baik pada tataran Government-to-Government (G2G) maupun People-to-People (P2P), untuk terus merawat ikatan ini. Ucapan selamat Hari Nasional dari rakyat Indonesia kepada Singapura, oleh karena itu, lebih dari sekadar formalitas; itu merupakan ekspresi penghormatan, apresiasi, dan komitmen untuk memelihara hubungan yang konstruktif.

    Perayaan 60 tahun kemerdekaan Singapura menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran tetangga dan mitra strategisnya. Oleh karenanya, penting bagi kedua belah pihak untuk terus merawat ikatan ini. Pada tataran G2G, dialog yang terbuka dan konstruktif merupakan prasyarat esensial untuk resolusi diferensiasi dan perumusan kebijakan yang saling menguntungkan, terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

    Sementara itu, di tingkat P2P, interaksi budaya, pariwisata, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi antarkomunitas perlu terus diakselerasi. Frekuensi interaksi antarkomunitas yang meningkat diyakini dapat mengkonsolidasi ikatan persahabatan yang tidak dapat dipisahkan oleh delimitasi teritorial.

    Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan Singapura adalah contoh kemitraan strategis yang saling melengkapi. Singapura, sebagai pusat keuangan dan teknologi, akan senantiasa membutuhkan Indonesia sebagai pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang produktif.

    Sebaliknya, Indonesia akan terus mendapatkan manfaat dari investasi, keahlian, dan konektivitas global yang ditawarkan Singapura. Melalui dialog, komitmen, dan dukungan penuh, hubungan ini diyakini akan terus berkembang untuk kemakmuran kedua negara, dan secara lebih luas, untuk stabilitas serta kemajuan ekonomi Asia Tenggara.

    Selamat Hari Nasional, Singapura! Majulah Singapura! 🇸🇬🇮🇩

    Rioberto Sidauruk
    Pemerhati Hubungan Industri Regional ASEAN

    Lihat juga Video ‘Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan Kemerdekaan Singapura’:

    Halaman 2 dari 3

    (ang/ang)

  • Menhub Buka Suara soal Bandara Internasional Ditambah, Ungkap Perintah Prabowo

    Menhub Buka Suara soal Bandara Internasional Ditambah, Ungkap Perintah Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan jumlah bandara internasional. Namun, Kebijakan tersebut dinilai membuat tata kelola tidak efektif serta dapat merugikan maskapai lokal.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pun buka suara. Menurut Dudy penambahan bandara internasional merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

    Namun, Dudy memastikan mengevaluasi rencana pembukaan bandara internasional baru. Sebagai informasi, Kebijakan penambahan bandara internasional ini berlawanan dengan kebijakan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurangi bandara internasional dari 34 menjadi 17.

    “Sesuai dengan arah Pak Presiden, kami membuka 36 bandara, bandara umum, dan itu kita dalam pembukaan tersebut menyampaikan bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap pembukaan bandara tersebut,” ujar Dudy, usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Seiring penambahan bandara internasional, Kementerian Perhubungan menjalin koordinasi erat dengan kementerian lain, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi, Kementerian Pariwisata hingga Kementerian Keuangan.

    “Jadi Kami tidak berpikir sendiri. Pada intinya kita akan melakukan evaluasi, seberapa jauh dampak dari pembukaan tersebut,” ujar Dudy.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pembukaan bandara internasional ini merupakan arahan langsung dari presiden. Hal ini dalam rangka mendorong masuknya wisatawan asing ke Tanah Air.

    “Termasuk juga mobilitas wisatawan domestik, itu salah satunya adalah bandara. Maskapai penerbangan tentu juga punya peran yang penting. Bandara internasional diharapkan bisa menarik masuknya wisatawan,” ujar AHY, dalam kesempatan yang sama.

    “Tapi tadi juga kita sepakat membahas dalam diskusi rakor tadi, bahwa kita harus terus evaluasi. Kita harus hitung dengan lebih kritis, apakah benar setelah dibuka bandara internasional, di suatu provinsi atau di suatu kota, itu akan menarik wisatawan,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno terus mendorong percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

    Hal itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang digelar di Ruang Rapim, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Acara ini dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan Evy Haryadi; Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar; EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi Abdan Hanif Satria; dan EVP Energy Transition and Sustainability Kamia Handayani. Selain Direksi PLN, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan pertemuan MPR RI bersama PLN dan TBI merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    “Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    “Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Waketum PAN ini menilai pengalaman internasional TBI, khususnya dalam pengembangan tenaga nuklir dan diplomasi geopolitik, dapat mendukung PLN merancang kebijakan strategis di bidang nuklir.

    Tony Blair Institute (TBI), lanjut Eddy, adalah salah satu organisasi non profit yang banyak membantunya di MPR merumuskan berbagai kajian strategis di bidang ekonomi karbon dan transisi energi. Institusi lainnya yang juga berkolaborasi adalah Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center).

    “Indonesia CCS Center membantu saya dalam revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta mendorong perjanjian lintas batas (cross-border agreement) terkait penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) antara lain dengan Singapura dan Korea Selatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia masih berada di tahap awal studi kelayakan. PLN, kata dia, telah menjalin dialog dengan sejumlah pihak seperti Rosatom, NuScale, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mempelajari pengalaman negara lain.

    Evy menilai nuklir menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih. “Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    Secara khusus Eddy Soeparno mendorong PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada publik untuk mengubah persepsi bahwa nuklir identik dengan bencana.

    “Negara seperti Uni Emirat Arab misalnya yang membutuhkan dua tahun untuk kampanye edukasi hingga ke sekolah dasar sebelum membangun PLTN.

    “Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.

    Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

    (akd/akd)

  • Menhub Sebut Pergantian Direksi KAI Murni Keputusan Danantara

    Menhub Sebut Pergantian Direksi KAI Murni Keputusan Danantara

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pergantian direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) murni merupakan keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Keputusan ini tidak ada kaitannya dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

    Perombakan besar pada struktur direksi KAI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

    “Pergantian direksi dari PT KAI saya rasa tidak terkait dengan tiga kejadian yang berkaitan dengan kereta api. Itu hak dan kewenangan dari Danantara Indonesia dalam melakukan pergantian direksi maupun komisaris,” kata Dudy usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Terkait rincian peristiwa kecelakaan transportasi, baik di sektor kereta api maupun kapal yang terjadi belakangan ini, Dudy mengaku belum mendapat laporan resmi. Meski begitu, ia memastikan akan melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Rekomendasi dari KNKT nanti akan kami tindak lanjuti dan perbaiki apabila ditemukan hal-hal yang menjadi kesalahan, baik di tingkat operasional maupun di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025, ditetapkan Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi.

    Dalam keputusan yang sama, juga diangkat Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, serta Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

    (shc/rrd)

  • Luhut Mau Bertemu Anak Buah Trump September, Bantu Nego Tarif

    Luhut Mau Bertemu Anak Buah Trump September, Bantu Nego Tarif

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana akan bertemu dengan Mentero Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick. Pertemuan tersebut seiring dengan langkah RI melakukan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor resiprokal.

    Pertemuan Luhut dan Lutnick direncanakan pada September mendatang. Luhut mengatakan sudah melaporkan rencana pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kira saya sudah minta waktu, izin presiden untuk bertemu dengan dengan Secretary Lutnick. Karena dia teman baik juga dan kita lagi (akan bertemu) dia mungkin bulan September 8-9 ya, saya lupa tanggalnya,” kata Luhut, ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Seiring dengan rencana pertemuan Luhut dengan Lutnick, saat ini sejumlah data yang diperlukan untuk negosiasi tengah disiapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, Luhut juga bilang bahwa pihaknya memiliki relasi sangat baik dengan sejumlah pihak di AS. Oleh karena itu, ia optimistis proses negosiasi Indonesia-AS menyangkut tarif ini dapat berjalan dengan lancar.

    “Saya kira semua (proses negosiasi) berjalan bagus, Menko Perekonomian kerja yang bagus, tapi kami dari Dewan Ekonomi membantu dan kita punya kontak-kontak yang saya boleh bilang sangat baik dengan Amerika,” terang mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

    Sebelumnya Presiden AS Donald Trump sendiri telah menetapkan tarif impor untuk produk-produk asal RI sebesar 19% dan berlaku sejak 7 Agustus 2025. Namun Indonesia masih berupaya untuk bisa mendapatkan tarif nol persen atas impor beberapa komoditas.

    Luhut menjelaskan, saat ini proses negosiasi tengah merundingkan topik tentang tarif sektoral secara lebih mendetail. Hal ini termasuk barang-barang yang tidak diproduksi AS, seperti kelapa sawit.

    “Ini detail misalnya barang-barang yang tidak diproduksi di Amerika seperti kelapa sawit, tarifnya gimana. Kita juga sudah kemarin dengan Lutnick, saya juga bicara industri-industri yang padat karya seperti garmen, sepatu itu kita jangan terlalu direpotkan,” kata Luhut.

    “Tapi dengan 19%, selisih 1% dengan Vietnam, negara-negara ASEAN, di ASEAN kan kita paling rendah, nanti sektor, tarif, kita bisa juga negosiasikan, mestinya posisi kita sangat baik kita negosiasi,” tutur Luhut.

    (shc/hns)