Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Dony Oskaria Beberkan Peran Danantara Dorong UMKM Naik Kelas

    Dony Oskaria Beberkan Peran Danantara Dorong UMKM Naik Kelas

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan perannya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pasalnya, Danantara memiliki program strategis yang disiapkan untuk UMKM, seperti pembiayaan, perluasan pasar, hingga pembinaan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebut perusahaan dibawah naungan pihaknya telah menyalurkan pembiayaan bagi pelaku UMKM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) misalnya, tercatat menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 184,98 triliun sepanjang tahun 2024.

    Selain itu, pembiayaan juga dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Hingga Juni 2025, PNM memiliki 15 juta nasabah melalui Program Mekaar. Adapun dana yang telah disalurkan tercatat sebanyak Rp 337 triliun.

    “PMN itu kurang lebih 15 juta, saya yakin salah satu daripada ibu-ibu yang ada disini merupakan nasabah mungkin dari PMN atau nasabah daripada BRI. Nah kalau belum menjadi nasabah nanti juga bisa langsung menjadi nasabah, butuh permodalan, butuh support. Kita ada program KUR, ada program Mekaar yang bisa kita manfaatkan untuk penambahan daripada modal kita,” terang Dony dalam acara Pesta Rakyat, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dari sisi pemasaran, Danantara juga mendorong perluasan pasar bagi UMKM melalui kolaborasi dengan BUMN. Dony menjelaskan, kolaborasi UMKM dengan BUMN bisa dilakukan melalui penyediaan merchandise di hotel, toko di kereta, hingga event souvenir.

    “Di dalam Danantara BUMN akan terjadi proses konsolidasi daripada BUMN kita. Dari jumlah yang sekian banyak kemudian akan berkurang, tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM untuk tadi, satu menjadi supplier dan juga mitra bisnis bagi Danantara,” ungkapnya.

    Selain itu, Danantara juga memberikan pembinaan yang menjadi fokus utama melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pelatihan sumber daya manusia, serta pendampingan bisnis dan digital. Program kewirausahaan seperti Wirausaha Muda Mandiri, BRIncubator, dan PADI UMKM Telkom turut digerakkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM.

    Ke depan, Dony juga memperluas kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mendorong UMKM naik kelas, salah satunya dengan menggandeng PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Kerja sama ini dimungkinkan mengingat Sampoerna memiliki UMKM binaan.

    “Kita juga bisa sebagai pembinaan, sekarang kita punya program TJSL yang nanti saya harapkan juga program ini bisa bekerjasama dengan Sampoerna supaya lebih real dan lebih konkret. Kita punya budget untuk itu yang cukup lumayan besar untuk pembinaan daripada UMKM kita,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menlu Sugiono Ajak Jerman Perbanyak Investasi Lewat Danantara” di sini:

    (kil/kil)

  • KUR Produksi Sudah 60%, Menteri Minta Kuota Naik ke 65%

    KUR Produksi Sudah 60%, Menteri Minta Kuota Naik ke 65%

    Jakarta –

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mendorong peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi menjadi 63-65%. Langkah ini diusulkan setelah realisasi penyaluran KUR produksi sudah menembus 60,3% dari total alokasi Rp300 triliun.

    “Alhamdulillah sampai hari ini alokasi dana KUR yang kurang lebih Rp300 triliun tersebut, 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi,” kata Maman dalam acara Pesta Rakyat 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Maman optimistis jika penyaluran bisa konsisten di level 60% hingga akhir tahun, target kuota KUR produksi sudah layak dinaikkan. “Mungkin sudah boleh target pengalokasian KUR produksi kita naikkan di angka 63 atau 65%. Jadi supaya ini bisa menjadi challenging dan tantangan juga buat kita semua,” ujarnya.

    Ia menegaskan peningkatan KUR ke sektor produksi akan memberi dampak berganda, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, hingga memperkuat daya saing UMKM.

    Maman juga meminta komitmen bank-bank penyalur KUR, khususnya anggota Himbara, untuk mendukung langkah ini. “Kalau kita alokasikan dana KUR 60% ke sektor produksi, multiplier effect-nya besar. Penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, dan lain sebagainya juga signifikan,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Aturan Baru KUR Perumahan Terbit, Apa yang Baru?” di sini:

    (rrd/rrd)

  • QRIS Bakal Bisa Dipakai di China dan Arab Saudi

    QRIS Bakal Bisa Dipakai di China dan Arab Saudi

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hal itu dilakukan demi mendukung ekonomi dan keuangan nasional serta Asta Cita milik Prabowo Subianto.

    Salah satu yang digenjot adalah implementasi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Perry menyebut penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke China dan Arab Saudi.

    “Kami juga coba di China dan Saudi Arabia untuk mendukung juga QRIS untuk jemaah haji dan umroh,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Perry, saat ini QRIS juga sudah bisa dipakai di sejumlah negara Asia, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Jepang.

    “QRIS dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, sekarang juga sudah bisa dipakai ke Jepang,” sebut Perry.

    Di dalam negeri, QRIS juga banyak digunakan sebagai transaksi. Perry menyebut ada 57 juta pengguna dan 40 juta merchant UMKM yang menggunakan QRIS.

    “QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” tutupnya.

    Tonton juga video “Yeay! QRIS Kini Bisa Dipakai di Jepang” di sini:

    (ily/ara)

  • Iuran BPJS Kesehatan Berpeluang Naik Tahun Depan

    Iuran BPJS Kesehatan Berpeluang Naik Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Rencana ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026.

    Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap. Namun, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga kondisi fiskal pemerintah.

    “Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis dokumen tersebut, Jumat (22/8/2025).

    Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan perlu melakukan pembiayaan kreatif seperti supply chain financing dan instrument pembiayaan lainnya.

    Dalam dokumen yang sama disebut kondisi aset DJS Kesehatan hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih cukup terkendali. Meskipun menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi.

    Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan rasio klaim pada Semester I 2025 yang mengindikasikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan di tahun 2026.

    “Untuk menjaga stabilitas program JKN, diperlukan bauran kebijakan dan langkah-langkah pengendalian yang komprehensif, terutama dalam hal kepesertaan, kolektabilitas iuran, dan pengelolaan klaim manfaat jaminan kesehatan,” tulis dokumen yang sama.

    Tonton juga video “BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Batasi Rawat Inap Peserta JKN” di sini:

    (acd/acd)

  • Spread SBN Makin Tipis, Modal Asing Masih Masuk Rp 952 T

    Spread SBN Makin Tipis, Modal Asing Masih Masuk Rp 952 T

    Yogyakarta –

    Investor asing masih tertarik terhadap pasar keuangan Indonesia meskipun selisih imbal hasil (spread) antara Surat Berharga Negara (SBN) dengan US Treasury kian menyempit. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per 19 Agustus modal asing masuk ke pasar SBN mencapai Rp 952,98 triliun atau setara porsi kepemilikan non residen menjadi 14,64%.

    Direktur Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas BI Ronald D. Parluhutan mengatakan spread antara imbal hasil SBN tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun turun menjadi 205 basis poin (bps) atau 2,05%.

    “Spread atau selisih antara SBN dengan obligasi dari surat berharga AS itu semakin menyempit atau semakin kecil selisihnya. Yang kami catat itu pada akhir setelah berjalan-jalan Pada setelah busur situ sebesar 205 bps,” ujar Ronald dalam acara media briefing di Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

    Meski begitu, Ronald menyebut spread SBN masih lebih kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara lain, misalnya Filipina yang mempunyai spread 157 bps, Thailand dan Korea Selatan yang masing-masing minus 301 bps dan 151 bps.

    Hal ini mendorong modal asing masuk ke pasar SBN. Per 19 Agustus 2025, posisi non residen mencapai Rp 952,98 triliun atau naik dari Juli sebesar Rp 935,71 triliun. Sementara, porsi kepemilikan residen turun menjadi Rp 5.557,63 triliun dari Rp 5.604 triliun.

    “Persentasenya (nonresiden) adalah 14,6% ini adalah persentase meningkat dibandingkan posisi Juli dan juga meningkat dengan posisi akhir Desember 2024. Jadi dengan demikian kami melihat dari sini bahwa transmisi dari kebijakan suku bunga BI telah ter-transmisi dengan baik kepada suku bunga imbal hasil dari SBN,” jelas dia.

    (rea/ara)

  • Aparat Penegak Hukum di Sulteng Dibekali Pemahaman soal Investasi Legal

    Aparat Penegak Hukum di Sulteng Dibekali Pemahaman soal Investasi Legal

    Jakarta –

    Maraknya penipuan investasi ilegal di berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan serius bagi perlindungan konsumen. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan kejahatan finansial digital mencapai triliunan rupiah setiap tahun, dengan korban berasal dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan berpendidikan dan profesional.

    Riset MicroSave menunjukkan 78% anak muda Indonesia belum memahami produk dan layanan keuangan secara mendalam, meski 45,5% diantaranya aktif menggunakan layanan keuangan digital. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan finansial, mulai dari investasi bodong hingga pinjaman online ilegal.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Ajaib Sekuritas, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menggelar sosialisasi bagi aparat penegak hukum di Palu.

    Sosialisasi ini menjadi yang pertama di Sulteng yang menggabungkan edukasi investasi legal dengan pembekalan teknis agar aparat mampu mengenali, mencegah, dan menindak modus penipuan keuangan sejak dini.

    Kepala OJK Provinsi Sulteng Bonny Hardi Putra menegaskan membekali aparat penegak hukum dengan pemahaman yang tepat adalah langkah krusial untuk memutus rantai penipuan. Menurut Bonny, investasi ilegal tidak mengenal batas.

    “Korbannya bisa berasal dari semua lapisan masyarakat-mulai dari mereka yang minim pengetahuan hingga kalangan teredukasi dengan profesi mapan. Inilah yang membuat pencegahan menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan,” ujar Bonny, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    “OJK bersama Satgas PASTI, Bursa Efek Indonesia, dan Ajaib berkomitmen membekali aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah dengan pemahaman yang benar tentang investasi legal dan aman. Kami percaya, langkah nyata ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi model nasional dalam memutus mata rantai praktik investasi ilegal di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Direktur Utama Ajaib Sekuritas Juliana menyatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari Ajaib Protect, program perlindungan menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi, edukasi, dan layanan untuk menjaga keamanan pengguna dalam berinvestasi. Dengan teknologi yang AMAN, edukasi yang PINTAR, dan dukungan penuh CARE, Ajaib ingin membangun ekosistem investasi paling aman di Indonesia.

    Ajaib Protect dibangun di atas tiga pilar yang saling memperkuat: AMAN dengan teknologi keamanan terdepan seperti enkripsi berlapis dan deteksi anomali berbasis AI; PINTAR melalui gerakan literasi #SIAPinvestasi yang menghadirkan edukasi finansial terstruktur; dan CARE lewat layanan dukungan responsif dan empatik bagi pengguna.

    “Sosialisasi bersama OJK, BEI, dan Polda ini adalah langkah awal yang kami harap dapat direplikasi di seluruh daerah, sehingga masyarakat Indonesia-di manapun mereka berada-dapat berinvestasi dengan rasa aman, percaya diri, dan terlindungi dari ancaman penipuan. Sulawesi Tengah hanyalah titik mula dari komitmen jangka panjang kami untuk memastikan keamanan finansial menjadi standar, bukan pengecualian,” kata Juliana.

    BEI juga melihat pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk melindungi masyarakat. Kepala Wilayah Sulteng KP BEI Putri Irnawati menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan dan instrumen investasi yang legal.

    “Salah satunya melalui pasar modal indonesia, dimana peserta kegiatan bisa memanfaatkan instrumen investasi tersebut serta turut berpartisipasi dalam peningkatan literasi dan inklusi pasar modal di Sulawesi Tengah,” kata Putri.

    Perwakilan Polda Sulteng juga menekankan penegakan hukum terhadap investasi ilegal harus bersifat preventif. Dikatakannya, penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal tidak cukup hanya dengan penindakan setelah kerugian terjadi.

    “Pencegahan adalah kunci, dan pencegahan membutuhkan pengetahuan. Melalui sosialisasi ini aparat di lapangan akan lebih mengenali modus penipuan keuangan, memahami perbedaan antara investasi legal dan ilegal, serta mengambil langkah cepat untuk melindungi warga,” katanya.

    “Kami menyambut baik kolaborasi dengan OJK, BEI, dan Ajaib, dan siap menjadikannya contoh kerja sama lintas sektor yang efektif,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Airlangga Sebut Perjanjian Dagang RI-Eropa Peluang buat UMKM

    Airlangga Sebut Perjanjian Dagang RI-Eropa Peluang buat UMKM

    Jakarta –

    RI telah menyelesaikan kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA). Hal ini dinilai menjadi peluang baru bagi pelaku usaha Tanah Air, khususnya UMKM untuk meningkatkan ekspor ke Eropa.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keadaan ekonomi dan industri global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia sempat dilanda perang dagang, sebelum akhirnya mereda usai sejumlah kesepakatan dagang yang dijalin Amerika Serikat (AS) dengan mitra-mitra dagangnya.

    Indonesia menjadi salah satu mitra dagang AS yang membawa hasil positif usai negosiasi, dengan tarif ditetapkan sebesar 19%. Selain itu, Indonesia juga sudah bersepakat dengan Uni Eropa dalam IEU-CEPA.

    “IEU-CEPA itu dengan 27 negara di Eropa dan barang Indonesia kalau ekspor tarifnya nol. Nah tentu ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mendorong orientasi ekspor juga,” kata Airlangga, pembukaan acara Pesta Rakyat 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Airlangga, IEU-CEPA membuka peluang besar bagi UMKM RI ke dalam pasar Eropa yang memiliki 27 negara dengan nilai ekonomi mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan ekonomi RI yang hanya sekitar Rp 1,4 triliun.

    Airlangga berharap, ekspor ini dapat memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan volume ekspor RI, serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru di dalam negeri.

    Meski Indonesia menghadapi banyak tantangan global, ia yakin bahwa UMKM Ri memiliki kesempatan besar untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sebagai informasi, keberhasilan RI dalam menyelesaikan kesepakatan IEU-CEPA sebelumnya juga sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.

    “Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai. Kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi,” kata Prabowo, di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Selain itu, Prabowo juga memamerkan peran aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral. Adapun forum tersebut antara lain mulai dari BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa), G20, hingga ASEAN.

    “Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD insyaallah kita bisa diterima,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan, pemerintah RI ingin mempertahankan kepentingan nasional di panggung Global. Indonesia harus bisa berdiri sama tegak dengan semua negara.

    (acd/acd)

  • detikcom Punya Cari(in) Kerja Nih, Tempat Berbagi Lowongan!

    detikcom Punya Cari(in) Kerja Nih, Tempat Berbagi Lowongan!

    Jakarta –

    Di tengah situasi yang marak dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), kebutuhan mencari lowongan kerja baru pun meningkat. Termasuk, para fresh graduate alias yang baru lulus dan belum berpengalaman pun juga getol mencari lowongan kerja.

    Buktinya, setiap ada bursa lowongan kerja, baik yang disediakan pemerintah daerah maupun Kementerian Ketenagakerjaan, selalu dipadati para pemburu kerja. Bahkan, ada yang membludak hingga ribuan peserta.

    Mengacu pada situasi di atas, detikcom membantu memudahkan pencarian lowongan kerja sekaligus memfasilitasi perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan melalui program Cari(in) Kerja!

    Informasi selengkapnya bisa langsung klik Cari(in) Kerja! di sini, dan dengan mengakses program tersebut maka Anda bisa berbagi sekaligus mendapatkan informasi lowongan kerja.

    Cari(in) Kerja merupakan platform lowongan kerja yang menyambungkan profesional, fresh graduates, hingga pekerja informal dan semi-formal dengan peluang kerja dari perusahaan besar, startup, hingga UMKM di seluruh Indonesia.

    Tidak hanya sebagai job board, tapi juga sebagai community-driven listing space untuk pelaku usaha yang ingin mencari tenaga kerja.

    Syarat dan Ketentuan:

    1. Program ini terbuka untuk seluruh warga Indonesia.
    2. Informasi tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.
    3. Dengan mengirimkan konten, Anda memberikan detikcom lisensi non-eksklusif, bebas royalti, dan dapat dialihkan untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, dan menampilkan konten tersebut untuk keperluan program.
    4. Informasi pribadi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Kebijakan Privasi detikcom.
    5. detikcom berhak untuk menolak atau menghapus konten yang dianggap melanggar Syarat dan Ketentuan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    6. detikcom tidak bertanggung jawab atas kelalaian serta pelanggaran yang terjadi antara pemberi kerja dan pencari kerja.

    Disclaimer: Informasi lowongan kerja ini merupakan kiriman pembaca. detikcom hanya mempublikasikan dan tidak bertanggung jawab atas keabsahan isi maupun proses rekrutmen. Harap berhati-hati serta lakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melamar.

    Tonton juga video “Kisah Pemuda Bogor Cari Kerja di JobFest Jaktim Usai Kena PHK” di sini:

    (hns/hns)

  • Beras Premium Kembali Dijual di Pasaran, Harga Turun!

    Beras Premium Kembali Dijual di Pasaran, Harga Turun!

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sebelumnya sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu hingga oplosan. Namun, pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan produsen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2025. Menurut Solihin, sebagian ritel masih menampilkan stok lama yang belum sempat diretur. Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi.

    “Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” tegasnya, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp 1.000 per kemasan 5 kg. Dengan demikian, harga beras premium kini mencapai Rp 73.500/kg, di bawah HET Rp 74.500.

    Solihin mengakui penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. Meski begitu, ia memastikan peritel tetap menjual beras bermutu sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

    “Volume penjualan berkurang karena merek beras yang terindikasi (oplosan) berkontribusi besar terhadap penjualan,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat. Hal ini terlihat dari data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2025 yang mencatat penurunan harga beras medium dan premium di 13 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Selatan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tren harga beras sudah menunjukkan penurunan. “Premium sudah turun Rp 1.000 untuk kemasan lima kilogram. Ini laporan dari Ketua Aprindo. Saya optimistis dalam beberapa hari ke depan harga akan semakin stabil seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Amran menegaskan pemerintah mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog sebagai instrumen utama mengatasi fluktuasi harga.

    “Pemerintah fokus pada distribusi beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Stok beras nasional juga saat ini mencapai 3,9 juta ton, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • Super App SAPA UMKM Siap Meluncur, Ini Keuntungannya

    Super App SAPA UMKM Siap Meluncur, Ini Keuntungannya

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan super aplikasi SAPA UMKM bakal meluncur dalam waktu dekat. Sistem ini akan mengintegrasikan lebih dari 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa insyaallah dalam waktu dekat, kemungkinan paling lambat sekitar 2 bulan ke depan, Kementerian UMKM akan meluncurkan sistem terintegrasi yang kita sebut SAPA UMKM,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara Pesta Rakyat 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Maman menjelaskan, kehadiran SAPA UMKM merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah lebih proaktif membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Aplikasi ini akan menjemput bola untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan pelaku usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin BPOM, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Jadi nanti sistem inilah yang akan mengintegrasikan semua proses yang dibutuhkan UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing,” ujarnya.
    Tak hanya itu, SAPA UMKM juga akan menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan dari bank Himbara, fintech, maupun lembaga keuangan lain.

    “Instruksi presiden jelas, kementerian UMKM harus membangun integrasi data tunggal di seluruh Indonesia. Mohon doanya semoga ini segera terealisasi,” ucap Maman.

    Ia menegaskan, UMKM yang tidak terdata dalam sistem berpotensi kehilangan berbagai fasilitas dari pemerintah.

    “Kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas dan layanan. Pegawai kami hanya seribu orang, mustahil bisa mengurus 57 juta UMKM dengan cara konvensional,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Kiprah UMKM Naik Kelas Tembus Pasar Global

    (rrd/rrd)