Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Penguatan Rantai Pasok Jadi Kunci UMKM Naik Kelas

    Penguatan Rantai Pasok Jadi Kunci UMKM Naik Kelas

    Jakarta –

    Penguatan rantai pasok melalui kemitraan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai bisa mendorong produktivitas UMKM. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan kemitraan business to business (B2B) yang bisa memperkuat sektor UMKM.

    “Bukan kemitraan yang sifatnya charity, bukan karena kasihan. Tapi ini adalah kemitraan rantai pasok, business to business (B2B) yang bisa memperkuat ekosistem usaha. Dengan kemitraan itu, kami berharap nantinya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah kita ini bisa menjadi bagian dari rantai pasok usaha yang lebih besar,” ujarnya dalam talkshow di acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Riza bilang, untuk mencapai Indonesia Emas di 2045, ia tengah mendorong signifikansi sektor UMKM. Hal ini seiring dengan populasi UMKM di Indonesia yang cukup besar, yakni mencapai 60 juta unit usaha.

    “Signifikansi daripada UMKM kita itu jelas karena populasinya paling besar, tapi di saat yang sama kami sedang memperkuat, melakukan pendampingan, melakukan kurasi, melakukan fasilitasi,” katanya.

    Hasil akhir yang diharapkan dari sejumlah strategi itu, Riza bilang, pemerintah mau mendorong kualitas ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dengan mendongkrak sektor UMKM.

    “Dengan harapan tadinya, satu dia terjadi transformasi informal ke formal, dan yang kedua semakin kuat kemitraan rantai pasok kita, sehingga kualitas ekonomi kita ke depan semakin baik lagi,” tutur Riza

    (hns/hns)

  • Kemenkeu Pastikan Tak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di 2026

    Kemenkeu Pastikan Tak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di 2026

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan di 2026. Demikian disampai oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman.

    Luky menjelaskan pemerintah ke depan menetapkan kenaikan anggaran kesehatan untuk perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan anggaran ini masuk dalam Kementerian Kesehatan.

    “Nggak ada kenaikan (iuran BPJS Kesehatan), kenaikan anggaran (fungsi kesehatan) ada,” kata dia ditemui di DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    “Di anggaran Kemenkes, ya,” tambahnya.

    Untuk diketahui, dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga kondisi fiskal pemerintah.

    “Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis dokumen tersebut.

    Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan perlu melakukan pembiayaan kreatif seperti supply chain financing dan instrument pembiayaan lainnya.

    Dalam dokumen yang sama disebut kondisi aset DJS Kesehatan hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih cukup terkendali. Meskipun menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi.

    Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan rasio klaim pada Semester I 2025 yang mengindikasikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan di tahun 2026.

    (kil/kil)

  • Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait rugi yang dialami konsorsiumnya, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). DPR menilai, KAI mestinya memiliki capaian laba yang lebih tinggi jika tidak dibebankan oleh utang KCIC.

    Hal tersebut terungkap dalam rapat KAI bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, misalnya meminta KAI untuk membereskan persoalan utang KCIC.

    “Kereta Api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi ini, bisa laba. Tetapi kan karena punya Whoosh (KCIC) jadi, akhirnya defisit. Itu sebaiknya harusnya, ada anak perusahaan, dirut-dirutnya harus diundang juga (dalam rapat),” kata Anggia dalam rapat bersama PT KAI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menyebut kerugian KCIC pada paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, ia menyebut rugi KCIC sebesar Rp 2,69 triliun di tahun 2024.

    Menurutnya, hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Hasani pun mempertanyakan langkah perseroan dalam menyelesaikan rugi KCIC yang dibebankan ke KAI.

    “Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?” ujarnya.

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.

    “Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun (dalam) enam bulan,” ungkap Darmadi.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka, membeberkan KAI menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium proyek KCIC yang menelan investasi sebesar Rp 116 triliun. Namun begitu, KCIC mencatat kerugian Rp 1,6 triliun dari investasi di PSBI.

    Ia menyebut, KAI juga telah menyuntikkan modal ke PSBI sebesar Rp 7,7 triliun sepanjang tahun 2025. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan lebih detail mengingat belum adanya pembentukan konsorsium yang baru.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk mengambilalih proyek KCIC agar tidak membebankan KAI. Pasalnya, KAI menjadi BUMN yang bertugas di sektor pelayanan publik.

    “Kalau dari saya sendiri ambil alih, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa diambil alih oleh negara yang penugasan negara. Apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa collabs. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan yang membuat KCIC masih merugi. Ia memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam satu minggu.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI.

    Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Sampoerna Ajak 250 Ribu UMKM Naik Kelas Lewat Pesta Rakyat 2025

    Sampoerna Ajak 250 Ribu UMKM Naik Kelas Lewat Pesta Rakyat 2025

    Jakarta –

    PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui jejaring Sampoerna Retail Community (SRC) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam gelaran Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, perusahaan yang genap berusia 112 tahun ini mengajak lebih dari 250 ribu UMKM di seluruh Indonesia untuk bertransformasi menuju ekosistem bisnis yang lebih modern, digital, dan berdaya saing.

    Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Ivan Cahyadi, menegaskan bahwa transformasi UMKM tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, perubahan harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari pola berdagang hingga kemampuan pelaku usaha kecil menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Sekaligus merayakan 112 tahun sampoerna, pesta rakyat 2025 menjadi salah satu bukti nyata komitmen kami memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dan pemberdayaan UMKM, dengan semangat dan visi yang lebih tinggi, kami menghadirkan ruang-ruang bagi UMKM dan masyarakat untuk saling belajar dan berkembang bersama,” ujar Ivan dalam sambutan di acara pembukaan Pesta Rakyat 2025, Jumat (22/8/2025).

    Ivan menegaskan bahwa kunci utama bagi UMKM untuk dapat naik kelas terletak pada pemanfaatan digitalisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

    Menurutnya, teknologi dapat membantu pelaku usaha mengelola bisnis secara lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas, sementara penguatan kualitas SDM memastikan mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan persaingan yang semakin ketat.

    Kerja sama strategis antara SRC dan BULOG, BRI, Pos Indonesia, Pertamina Retail, serta Telkomsel menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional.

    Sinergi ini memungkinkan warung-warung kecil tidak hanya menjadi pusat distribusi bahan pokok terjangkau melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), tetapi juga ikut terdigitalisasi sehingga lebih efisien dalam pengelolaan usaha.

    “Kesepakatan kerja sama strategis antara SRC dan lima BUMN unggulan ini merupakan salah satu inisiatif yang mengakselerasi akses ketersediaan barang dan jasa di 250 ribu toko kelontong binaan SRC. Sampoerna mendukung penuh agenda pemerintah dengan meningkatkan daya saing nasional dan mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi pembangunan berdaulat yang berpihak pada bangsa dan rakyat Indonesia.” ujar Ivan.

    Ia menjelaskan melalui jaringan 250 ribu UMKM SRC yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Sampoerna bersama mitra BUMN berupaya menghadirkan solusi menyeluruh: BULOG memperkuat program RPK untuk ketahanan pangan, Telkomsel mendorong digitalisasi warung, BRI membuka akses dan inklusi keuangan, sementara Pos Indonesia memastikan distribusi logistik merata di seluruh Nusantara.

    “Hari ini sudah kami lakukan dengan 250 ribu UMKM di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menggunakan Bulog untuk memperkuat yang namanya RPK atau Rumah Pangang kita kemudian nanti dengan PT Telkomsel bisa memperkuat digitalisasi dengan PT BRI memperkuat akses dan inklusi keluarga dan kemudian dengan PT POS sehingga menjadi logistik yang tersebar di seluruh Nusantara,” ujar Ivan.

    Acara pembukaan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 turut dihadiri dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta para pimpinan BUMN. Kehadiran para tokoh nasional tersebut menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya Sampoerna dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

    Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah Sampoerna melalui jejaring SRC yang kini menaungi lebih dari 250 ribu UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kurang lebih sekitar 250 ribuan Sampoerna Retail Center di bawah yang itu menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka untuk memberikan ruang pembinaan, pelatihan, serta pendampingan maupun membuka akses pasar pemberdayaan ekonomi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi program Sampoerna Retail Community (SRC) yang dinilai mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM.

    “Saya mengapresiasi kegiatan Pesta Rakyat untuk Indonesia tahun 2025 dan program Sampoerna Retail Community yang tidak hanya membantu dari segi modal tetapi juga melatih milik UMKM dalam hal manajemen teknologi dan perusahaan Hari ini tadi disaksikan bersama MOU antara SRC dengan beberapa BUMN,” ujar Airlangga

    Ia juga menambahkan, kekuatan SRC semakin besar berkat dukungan digitalisasi dan pelatihan kewirausahaan yang bersifat inklusif.

    “Dengan digitalisasi network yang ada dengan SRC menjadi sangat kuat dan strategis karena ini berada di seluruh wilayah Indonesia ditambah lagi tadi entrepreneurship training yang dilakukan oleh SRC sehingga SRC itu sepertinya inklusif tidak hanya kepada SRC tetapi di luar SRC pun bisa menikmati fasilitas pelatihan,” jelasnya.

    Tak sekadar perayaan HUT Ke-112 Sampoerna, festival ini menghadirkan rangkaian edukasi berupa Bincang Karya dan lokakarya interaktif. Topik yang diangkat mulai dari inovasi pertanian, kepemimpinan, hingga pemanfaatan teknologi dalam usaha kecil. Ribuan mahasiswa dan pelaku UMKM mengikuti sesi tersebut sebagai bekal untuk memperluas jaringan dan memperbarui strategi bisnis mereka.

    Selain sesi edukasi, Pesta Rakyat juga menjadi ajang apresiasi bagi UMKM yang telah bertransformasi. Melalui pameran produk unggulan, pelaku usaha kecil dari berbagai daerah diberi kesempatan memperkenalkan karya mereka ke pasar yang lebih luas.

    Festival ini digelar di Smesco Indonesia, Jakarta, 22-23 Agustus 2025, dan turut dimeriahkan musisi Tanah Air seperti Sal Priadi, Vierratale, Ghea Indrawari, hingga D’Masiv. Dengan pendekatan yang memadukan edukasi, kolaborasi, dan hiburan, Sampoerna mempertegas komitmennya mendorong UMKM menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional.

    (akn/ega)

  • Soal Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta, Kemenkeu: Tanya DPR

    Soal Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta, Kemenkeu: Tanya DPR

    Jakarta –

    Tunjangan rumah Rp 50 juta bagi anggota DPR RI tengah menjadi buah bibir masyarakat. Besaran tunjangan itu dinilai berlebihan untuk wakil rakyat di tengah program efisiensi pemerintah.

    Namun, Kementerian Keuangan sebagai lembaga pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk DPR enggan banyak bicara. Saat ditanya oleh awak media, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan perihal tunjangan rumah itu perlu ditanyakan saja ke DPR.

    “Nah itu yang ditanyain DPR, alokasinya di mana. Tanya DPR sudah berlaku belum tahun ini,” kata Luky ditemui di DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Saat ditanyakan kembali, anak buah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu kembali menegaskan bahwa terkait tunjangan perlu ditanyakan kepada DPR RI.

    “Ya dari mana lagi? (Selain dari anggaran negara). Tanya DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara anggota DPR RI hanyalah pihak yang menerima.

    “Dan angka Rp 50 juta itu adalah angka dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Nah pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Satuan itu yang Menetapkan Menteri Keuangan, kita hanya menerima,” ujarnya di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

    Misbakhun menyebut tunjangan perumahan diperlukan karena banyak anggota DPR RI yang datang dari daerah. Ketika berdinas di Jakarta, mereka membutuhkan tempat tinggal sehingga difasilitasi oleh negara.

    “Rp 50 juta itu kan anggota DPR sudah tidak memiliki fasilitas perumahan. Banyak anggota-anggota DPR itu kan datang dari daerah. Aslinya mereka kalau bisa dicek ke KTP mereka, mereka ini kan orang daerah mereka harus punya tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” jelas Misbakhun.

    (ada/kil)

  • Pertamina Hulu Energi Beberkan 2 Jurus Genjot Lifting Migas

    Pertamina Hulu Energi Beberkan 2 Jurus Genjot Lifting Migas

    Jakarta –

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina berkomitmen mendukung kemandirian energi nasional melalui akselerasi produksi minyak dan gas (migas). Saat ini PHE mengelola 24% blok migas di dalam negeri dan berkontribusi 69% terhadap produksi minyak nasional dan 37% terhadap produksi gas nasional.

    “EOR (Enhanced Oil Recovery) dan eksplorasi merupakan faktor utama peningkatan produksi migas nasional sejak tahun 1970. Tugas utama perusahaan hulu migas adalah bagaimana menyiapkan reserve dengan terus mencari sumberdaya baru yang bisa berkontribusi terhadap penambahan produksi migas nasional,” ujar Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio dan Komersial PHE, Edi Karyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Edi memaparkan, untuk meningkatkan lifting migas Indonesia, PHE menjalankan dua strategi. Pertama, menjaga baseline produksi (maintain baseline), sementara strategi kedua adalah akselerasi pertumbuhan produksi (accelerate growth).

    Strategi maintain baseline dilakukan dengan melakukan optimalisasi produksi sumur eksisting, implementasi program workover dan well services, dan pemeliharaan fasilitas produksi.

    Sementara strategi accelerate growth melalui penemuan cadangan baru, akselerasi resources to production, pengembangan lapangan migas non konvensional (MNK). Kemudian percepatan proyek pengembangan lapangan, prioritisasi investasi, monetisasi dan komersialisasi lapangan gas, implementasi Improved EOR, penggunaan teknologi terbaru, dan melakukan partnership.

    Peningkatan produksi minyak bumi ditopang oleh dua faktor, yakni akselerasi dan keekonomian Steamflood EOR serta penemuan big fish eksplorasi dan akselerasi pengembangannya. Sementara peningkatan produksi gas bumi didukung oleh faktor transisi energi dan dukungan infrastruktur penunjang.

    Di tengah kondisi aset yang mature, dinamika geopolitik global, dan ekspektasi transisi energi, sambung Edi, PHE membutuhkan sejumlah dukungan. Misalnya, sebut Edi, dukungan kebijakan insentif fiskal dan perpajakan yang menunjang peningkatan cadangan migas.

    Dukungan tersebut juga dibutuhkan untuk optimasi kegiatan produksi migas melalui akselerasi pengembangan greenfield yang membutuhkan dukungan perizinan serta pembebasan lahan. Dukungan lainnya adalah akses kepada pembiayaan yang kompetitif.

    “Dukungan dari seluruh stakeholder ini kami butuhkan untuk menjaga keberlanjutan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

    PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan.

    Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016. PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

    (ily/ara)

  • Ngeri Kasus Wamenaker Noel, Nggak Bayar Rp 6 Juta Urus Sertifikat K3 Dipersulit

    Ngeri Kasus Wamenaker Noel, Nggak Bayar Rp 6 Juta Urus Sertifikat K3 Dipersulit

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan dalam perkara kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, seharusnya pekerja dalam membuat sertifikat K3 hanya dikenakan biaya sebesar Rp 275 ribu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan para pekerja harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 6 juta.

    Setyo mengatakan, jika pekerja tidak membayar uang sebesar Rp 6 juta, maka pekerja tersebut akan kesulitan dalam mendapatkan sertikat K3.

    “Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta, karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” terang Setyo dalam Konpers Kegiatan Tangkap Tangan Dugaan Pemerasan Terkait Pengurusan Sertifikat K3 Di Kemnaker di Jakarta, dikutip dari YouTube KPK, Jumat (22/8/2025).

    Setyo menjelaskan, biaya Rp 6 juta yang dikeluarkan tersebut sangat memberatkan pekerja. Hal ini karena biaya sebesar Rp 6 juta tersebut merupakan dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah (UMR) yang diterima para pekerja dan buruh kita.

    *Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional,” jelas Setyo.

    Setyo menambahkan, kegiatan OTT ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Dari informasi yang dihimpun tersebut, Setyo mengatakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus 2025.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan 14 orang tersangka serta mengamankan barang bukti sebanyak 15 unit kendaraan bermotor roda empat, 7 unit kendaraan bermotor roda dua, serta uang tunai sejumlah sekitar Rp170 juta dan US$ 2.201.

    (hns/hns)

  • Bank Raya Bagi-bagi BYD Seal Hingga Samsung S25 Ultra, Ini Cara Dapatnya

    Bank Raya Bagi-bagi BYD Seal Hingga Samsung S25 Ultra, Ini Cara Dapatnya

    Jakarta –

    BRI Group melalui bank digital Bank Raya kembali menggelar program Pesta Raya 2025. Program tersebut menghadirkan beragam hadiah menarik untuk para nasabah seperti mobil listrik hingga smartphone.

    Direktur Bisnis Bank Rata Kicky Andrie Davetra mengatakan Pesta Raya 2025 merupakan tahun kedua Bank Raya menggelar acara tersebut. Di mana tahun ini, Pesta Raya 2025 menghadirkan kesempatan yang besar kepada para nasabah untuk mendapatkan hadiah dari program itu.

    Dia menambahkan kehadiran Pesta Raya 2025 juga bagian dari upaya Bank Raya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Adapun Pesta Raya 2025 bisa dinikmati di aplikasi Raya.

    “Satu yang pasti tentunya adalah bagaimana kami menjalankan peran untuk melakukan literasi dan inklusi ya,” kata Kicky di Acara Press Conference Pesta Raya 2025, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dia menjelaskan untuk para nasabah yang ingin membawa hadiah menarik di Pesta Raya 2025 cukup mudah. Nasabah hanya perlu untuk mengumpulkan poin dari layanan yang ada di Bank Raya dalam periode 8 Agustus 2025 sampai 31 Januari 2026.

    Adapun layanan yang bisa dimanfaatkan yakni QRIS, top up saldo, transfer BI Fast, top up e-wallet, pembelian pulsa, pembayaran listrik, dan lainnya. Tidak hanya itu, untuk nasabah yang mengajak orang-orang terdekat untuk mendaftar di Bank Raya juga berkesempatan untuk menambahkan point tambahan.

    “Tahun ini dengan adanya Raya Poins, teman-teman bisa ngumpulin poin mulai dari buka rekening gitu, kemudian mereferralkan. Mungkin teman-teman punya pacar, punya teman gitu ya, punya keluarga, teman-teman tawarin nanti mereka buka Raya gitu, Saku Utama Raya, nanti teman-teman yang mereferralkan akan dapat poins juga gitu,” jelasnya.

    Nantinya, poin yang terkumpul membuat setiap nasabah berkesempatan untuk membawa pulang mobil BYD Seal, motor listrik Alva Cervo, Samsung S25 Ultra, dan uang di saldo tabungan Bank Raya senilai Rp 1 juta.

    “Poins yang tadi juga sudah sempat display di video gak hanya sekedar bisa jadi poin undian seperti di periode sebelumnya. tapi juga poinnya bisa kita tukerin gitu ya. Jadi poin yang teman-teman kumpulkan selama periode pesta raya ini nanti bisa ditukar langsung di dalam menggunakan aplikasi Raya,” ujarnya.

    “Poinnya nanti akan bisa ditukarkan, tadi yang saya sampaikan dengan berbagai macam barang di dalam Raya, aplikasi Raya. Kemudian juga ditukar poin kemudian ditukar dengan undian nanti ya, kupon undian,” tambahnya.

    Dia menjelaskan nasabah yang mengumpulkan poin memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah menarik tersebut.

    “Berapapun poin yang Kawan Raya kumpulkan pastinya punya kesempatan gitu ya, minimalnya adalah mendapatkan yang tabungan Raya 1 juta Rupiah,” tutupnya.

    Tonton juga video “Peringatan HUT RI di IKN Ada Bagi-bagi Hadiah” di sini:

    (ega/ega)

  • Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Jakarta –

    Pasokan beras di Indonesia disebut sangat berlimpah. Namun harga beras justru mengalami kenaikan.

    Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji menjelaskan ini adalah fenomena kontradiktif di pasar beras nasional.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata M. Sarmuji dalam keterangannya ditulis Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, pemerintah bersama Bulog harus lebih agresif dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan cepat, tepat, dan merata. Mekanisme operasi pasar perlu diperluas, terutama ke wilayah-wilayah dengan tren harga tinggi, agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak positif pada stabilitas harga.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    “Kuncinya ada di percepatan distribusi. Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah ini, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, pemerintah punya peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” jelas dia.

    Merujuk data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton ditambah stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Bulog sejak didirikan pada tahun 1969, dan mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    (kil/kil)

  • RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    Jakarta –

    Pemerintah mengalihkan sebagian pasokan gas yang sebelumnya diekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diambil setelah pasokan sempat terganggu akibat kebakaran pipa gas.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi pasokan gas kini sudah kembali normal. “Pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang. Sebagian dari ekspor juga tidak dilakukan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Ia menyebut tambahan suplai gas juga terus masuk sehingga kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi. “Kita masukkan terus gas yang baru muncul. Kemudian kita suplai untuk kebutuhan domestik, termasuk terkait pipa yang kemarin terbakar,” jelasnya.

    Sementara itu, SKK Migas menyampaikan skema swap gas multi-pihak mulai dialirkan per 22 Agustus 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, termasuk sektor industri melalui penyaluran oleh PGN.

    Kesepakatan ini melibatkan West Natuna Supply Group, South Sumatra Sellers, Pertamina, PGN, hingga Sembcorp Gas. Dari perjanjian tersebut, sebanyak 27 BBTUD gas West Natuna akan dipasok ke PGN melalui pengaliran Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan mekanisme ini menjamin pasokan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu kontrak ekspor. “Stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana,” ujarnya.

    Tonton juga video “Mendag Ungkap Akan Perluas Pasar Ekspor ke Amerika Latin-Afrika” di sini:

    (rrd/rrd)