Category: Detik.com Ekonomi

  • OJK Ramal Kinerja Perbankan di 2025 Stabil Meski Laju Kredit Lambat

    OJK Ramal Kinerja Perbankan di 2025 Stabil Meski Laju Kredit Lambat

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan kinerja perbankan sepanjang 2025 tetap stabil, meskipun terdapat perlambatan pertumbuhan kredit sejalan dengan siklus ekonomi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika perekonomian dan politik global. Industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat dengan kinerja yang positif terhadap dinamika global yang terjadi.

    Pada Juli 2025, kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03% secara tahunan (yoy), didukung oleh kualitas aset yang tetap baik dengan NPL terjaga di level 2,28% dan Loan at Risk (LaR) menurun menjadi sebesar 9,68%. Pertumbuhan kredit juga masih dibarengi dengan pertumbuhan kredit investasi yang meningkat 12,42% yoy dengan didorong oleh sektor berbasis ekspor pertambangan dan perkebunan, serta transportasi, industri, dan jasa sosial.

    “Pertumbuhan kredit tersebut masih sejalan dengan sektor yang menjadi penopang pertumbuhan di kuartal-II 2025,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 7% yoy sehingga turut menjadi salah satu faktor pendorong penguatan likuiditas perbankan. Selanjutnya, kondisi likuiditas perbankan terpantau memadai diperkuat dengan kondisi permodalan yang solid serta risiko kredit yang terjaga.

    Ia menjelaskan kondisi tersebut tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 119,43% dan 27,08%, masih di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

    Kondisi likuiditas yang membaik juga menunjukkan bahwa kinerja perbankan tetap kuat dengan ditopang implementasi tata kelola yang baik serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi intermediasi yang diproyeksikan dapat tetap mencatatkan pertumbuhan didukung dengan beragam sentimen positif.

    Berdasarkan data Juni 2025, permodalan perbankan juga masih solid dengan CAR yang terjaga tinggi sebesar 25,81%, menunjukkan kesiapan perbankan dalam menyerap potensi risiko yang muncul ke depannya, terutama di tengah kondisi global yang volatile.

    “Ekspektasi kinerja perbankan pada triwulan III-2025 tetap optimistis, melanjutkan tren positif dari triwulan sebelumnya. Optimisme ini ditopang oleh proyeksi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang mendorong peningkatan laba serta permodalan bank,” imbuh Dian.

    Menurut Dian, keyakinan tersebut juga sejalan dengan membaiknya kondisi makroekonomi domestik dan langkah bank dalam memperluas ekspansi kredit sesuai target rencana bisnis bank (RBB). Selain itu, penurunan BI Rate pada Mei dan Juli 2025 menjadi 5,25% turut menurunkan biaya kredit sehingga berpotensi meningkatkan permintaan debitur.

    Dari sisi penghimpunan dana, DPK diperkirakan tumbuh sejalan dengan upaya bank memperkuat sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit dan menjaga likuiditas. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan dana dari nasabah korporasi, strategi peningkatan dana murah, serta masuknya dana pemerintah pusat ke bank daerah pada triwulan III-2025.

    “OJK meminta perbankan untuk senantiasa menerapkan strategi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi makroekonomi. Hal tersebut bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan namun juga menggerakkan roda perekonomian dan menjadi pilar penting untuk terus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan,” jelas Dian.

    Dian memastikan OJK selaku otoritas perbankan akan terus memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai potensi gangguan terhadap kinerja bank, gangguan terhadap stabilitas sistem perbankan, dan kepercayaan publik untuk terus memastikan kontribusi sektor perbankan terhadap ekonomi Indonesia yang semakin meningkat. Selain itu, OJK juga terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian terkait, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    (kil/kil)

  • Bali Bakal Punya Taksi Air, Kajiannya Lagi Disusun

    Bali Bakal Punya Taksi Air, Kajiannya Lagi Disusun

    Jakarta

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap mendukung program strategis water taxi atau taksi air di Bali yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Kemenko Infrawil) RI. Program ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan moda transportasi laut modern sebagai alternatif untuk mendukung pariwisata dan memperlancar mobilitas masyarakat di Bali.

    “Dengan spirit melayani dan menghubungkan nusantara, ASDP ingin memastikan bahwa setiap inisiatif transportasi laut dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata Indonesia serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat di destinasi wisata,” ujar Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

    Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Bali turut memberikan dukungan penuh atas program ini. Kemenko Infrawil memegang peran koordinasi lintas sektor, Kemenhub sebagai pengampu kebijakan transportasi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali yang berperan dalam integrasi daerah.

    Menurut Yossianis, sinergi ini menjadi kunci dalam mempercepat lahirnya layanan transportasi laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemerintah meminta ASDP dan InJourney Airports untuk menyusun kajian menyeluruh terkait rencana implementasi water taxi.

    Kajian tersebut mencakup aspek bisnis, sosial-budaya, hingga keberlanjutan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memastikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pariwisata Bali. Layanan water taxi berpotensi menjadi solusi strategis dalam mengurangi kepadatan lalu lintas darat di Bali.

    “ASDP hadir mendukung program pemerintah dengan melakukan kajian komprehensif terkait layanan transportasi laut yang aman, modern, dan terintegrasi. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan konektivitas wisata yang lebih lancar sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

    Pertumbuhan wisatawan ke Bali menunjukkan tren yang sangat positif. Menurut data Airport Council International (ACI), jumlah kunjungan telah mencapai 24 juta pada 2024 dan diproyeksikan melonjak menjadi 32 juta wisatawan per tahun dalam lima tahun mendatang.

    Sektor pariwisata sendiri menyumbang lebih dari 52% terhadap PDRB Bali, dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp 118 triliun per tahun. Hal ini menegaskan urgensi moda transportasi alternatif yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pariwisata sekaligus aktivitas logistik.

    Kurangi Macet

    Kehadiran water taxi diharapkan dapat memecah beban arus wisatawan, mengurangi kepadatan menuju bandara, serta memperluas akses perjalanan laut yang nyaman. Efisiensi mobilitas ini diproyeksikan meningkatkan belanja wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata Bali.

    VP Komersial ASDP Rizki Dwianda mengatakan bahwa saat ini ASDP bersama InJourney Airports tengah menyusun kajian bisnis dan sosial budaya untuk memastikan implementasi water taxi memberikan multiplier effect yang optimal.

    “Kajian ini penting agar setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peluang usaha baru, maupun peningkatan pendapatan masyarakat lokal,” jelasnya.

    ASDP memandang jalur laut bukan hanya sebagai moda transportasi alternatif, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Arus perjalanan yang lebih lancar akan mempercepat perputaran ekonomi, memperluas distribusi logistik, serta mengurangi tingkat kemacetan yang selama ini berdampak pada kegiatan usaha masyarakat lokal.

    (acd/acd)

  • Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi industri tekstil nasional dalam menjaga daya saing, khususnya pada sektor hulu di bawah naungan Asosiasi Produsen Benang Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI).

    Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kepatuhan pelaporan industri anggota APSyFI tercatat masih rendah. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, dari 20 perusahaan anggota, hanya 15 yang melaporkan aktivitas industrinya, sementara 5 perusahaan lainnya absen atau lalai.

    “Masih ada perusahaan besar anggota Apsyfi yang tidak melaporkan kinerjanya sama sekali. Padahal, kewajiban pelaporan ini adalah bentuk akuntabilitas industri kepada negara. Minimnya komitmen administratif justru melemahkan posisi asosiasi yang mengklaim sebagai garda depan tekstil nasional,” kata Febri dalam keterangan resminya, Sabtu (23/8/2025).

    Febri menjelaskan, dalam data Kemenperin tercatat adanya anomali pada kinerja industri anggota APSyFI. Di tengah permintaan asosiasi agar pemerintah memperketat impor, justru terjadi lonjakan signifikan impor oleh anggotanya sendiri.

    Data menunjukkan, volume impor benang dan kain oleh perusahaan anggota APSyFI meningkat lebih dari 239% dalam satu tahun, dari 14,07 juta kilogram (2024) menjadi 47,88 juta kilogram (2025).

    “Ada anggota APSyFI yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat maupun API Umum sehingga bebas melakukan impor besar-besaran. Di satu sisi, mereka menuntut proteksi, namun di sisi lain aktif menjadi importir. Ini jelas kontradiktif dengan semangat kemandirian industri,” ujarnya.

    Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk perlindungan dan instrumen fiskal bagi industri hulu tekstil, antara lain Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Polyester Staple Fiber (PSF) yang sudah berjalan sejak tahun 2010 dan berlaku hingga tahun 2027.

    Selain itu, BMAD Spin Drawn Yarn (SDY) yang berlaku hingga tahun 2025, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Benang dari serat sintetis yang berlaku hingga 2026, serta masih ada BMTP Kain yang berlaku sampai tahun 2027.

    “Artinya, industri anggota APSyFI selama ini sudah menikmati keuntungan ganda, yaitu proteksi tarif sekaligus fasilitas impor. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan investasi baru maupun modernisasi teknologi,” jelas Febri.

    Kemenperin menegaskan, kebijakan rekomendasi impor maupun perlindungan industri selalu berbasis pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hulu, intermediate, dan hilir.

    Industri hilir yang berorientasi ekspor diberikan kemudahan agar kompetitif di pasar global, sementara pasar domestik diarahkan untuk substitusi impor sesuai verifikasi kemampuan industri nasional.

    Febri menambahkan, jika usulan BMAD dengan tarif 45% diterapkan sesuai hitungan KADI, risikonya adalah PHK hingga 40.000 pekerja di industri hilir.

    “Ini akan menjadi tragedi nasional. Sedangkan potensi PHK di sektor hulu yang jauh lebih kecil masih bisa dimitigasi melalui optimalisasi serapan lokal,” tegasnya.

    Sektor tekstil sendiri pada kuartal I dan II 2025 masih tumbuh di atas 4%. Menurut Febri, hal ini merupakan sebuah capaian positif yang harus terus dijaga.

    “Kemenperin berharap asosiasi industri dapat melihat kebijakan pemerintah secara objektif. Justru di tengah pertumbuhan ini, yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kepatuhan, bukan narasi yang menyesatkan publik,” tutup Febri.

    (acd/acd)

  • Banting Harga! Beli Rak Besi Lebih Murah di Transmart Full Day Sale

    Banting Harga! Beli Rak Besi Lebih Murah di Transmart Full Day Sale

    Jakarta

    Pesta diskon di Transmart Full Day Sale kembali digelar. Promo menarik ini menawarkan diskon hingga 50+20% untuk berbagai produk, salah satunya berbagai macam furnitur.

    Hari ini, ada diskon hingga 50% dan tambahan diskon 20% apabila pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Diskon ini berlangsung mulai buka toko hingga pukul 22.00 waktu setempat.

    Bagi para pelanggan setia Transmart yang mencari rak baru bisa datang ke Transmart terdekat sekarang. Rak besi ukuran 90×40×183 cm ditawarkan mulai dengan harga Rp 1.099.900/unit dari harga normal Rp 2.099.900/unit.

    Harga makin murah kalau membayar pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, harganya jadi Rp 879.920/unit. Totalnya, pelanggan bisa hemat jadi Rp 1,2 jutaan.

    Selama gelaran Transmart Full Day Sale hari ini, ada diskon hingga 50+20% untuk berbagai produk seperti produk rumah tangga, furniture, elektronik, hingga sepeda listrik. Tambahan 20% bisa didapatkan jika melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (acd/acd)

  • Prabowo Siapkan Rp 11,9 T buat Bangun Infrastruktur Lumbung Pangan di 2026

    Prabowo Siapkan Rp 11,9 T buat Bangun Infrastruktur Lumbung Pangan di 2026

    Jakarta

    Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan infrastruktur pun kini difokuskan untuk menghadirkan lumbung pangan.

    Prabowo menetapkan anggaran cukup besar untuk meningkatkan infrastruktur lumbung pangan tahun depan. Dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2026 dikutip Minggu (24/8/2025), ditetapkan anggaran senilai Rp 11,9 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggenjot infrastruktur ketahanan pangan.

    Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan irigasi sepanjang 104 ribu hektare dengan anggaran mencapai Rp 9,35 triliun. Selain itu, akan ada juga pengembangan bendungan sebanyak 15 unit di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 2,64 triliun.

    “Program Lumbung Pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” tulis catatan dalam dokumen tersebut.

    Anggaran lumbung pangan juga ditetapkan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 22,38 triliun. Rencana pemanfaatan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk cetak sawah 250 ribu hektare, optimasi lahan pertanian eksisting 300 ribu hektare, dan juga bantuan alat dan mesin pertanian pra-panen untik subsektor tanaman pangan 36.958 unit.

    Kemudian, bantuan sarana produksi pertanian 250,6 juta kilogram, dan juga ada anggaran untuk pengadaan sarana paska panen tanaman pangan 2.978 unit. Pemerintah juga mendukung program lumbung pangan dengan subsidi pupuk senilai Rp 46,8 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    (acd/acd)

  • Merapat Bun, Peralatan Masak Diobral Murah di Transmart Full Day Sale

    Merapat Bun, Peralatan Masak Diobral Murah di Transmart Full Day Sale

    Jakarta

    Gelaran Transmart Full Day Sale masih menyapa pelanggan setia seharian penuh. Banyak diskon bertebaran untuk berbagai produk kebutuhan rumah tangga jadi semakin murah, salah satunya peralatan masak.

    Spesial hari ini, ada diskon hingga 50% dan tambahan diskon 20% apabila pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Diskon ini berlangsung mulai buka toko hingga pukul 22.00 waktu setempat.

    Ada diskon hingga 50%+20% yang ditawarkan Transmart hari ini. Perlengkapan masak mulai dari panci hingga teflon merek Maxim dan Maspion ditawarkan dengan harga Rp 99.900/unit. Padahal, harga aslinya Rp 199.000/unit.

    Lebih murah lagi pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, jadi Rp 79.920/unit. Pembeli bisa hemat Rp 119 ribuan. Murah bukan?

    Selama gelaran Transmart Full Day Sale hari ini, ada diskon hingga 50+20% untuk berbagai promo menarik lainnya menanti untuk produk-produk seperti produk rumah tangga, furniture, elektronik, hingga sepeda listrik. Tentunya tambahan 20% bisa didapatkan dengan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (acd/acd)

  • CT Yakin Pendidikan Salah Satu Cara Putus Rantai Kemiskinan

    CT Yakin Pendidikan Salah Satu Cara Putus Rantai Kemiskinan

    Founder dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT) meyakini pendidikan menjadi salah satu faktor untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu menjadi alasan CT untuk mendirikan CT Arsa Foundation.

    Chairul Tanjung menyebut 100 persen siswa yang sekolah di CT Arsa Foundation merupakan orang miskin. Lulusannya juga diterima di universitas top di Indonesia.

  • Sri Mulyani Pilih Diam Saat Ditanya Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta

    Sri Mulyani Pilih Diam Saat Ditanya Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ogah berkomentar soal tunjangan rumah bagi anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan. Tunjangan itu menjadi sorotan publik lantaran membuat penghasilan DPR tembus lebih dari Rp 100 juta/bulan.

    Sri Mulyani melakukan rapat dua kali hari ini, Jumat (22/8/2025) dengan Komisi XI DPR. Saat ditemui usai rapat, Bendahara Negara ini enggan menanggapi pertanyaan para wartawan, termasuk soal tunjangan rumah DPR.

    Saat keluar ruang rapat Sri Mulyani langsung berjalan menuju mobilnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sri Mulyani tak menjawab saat ditanya soal perhitungan tunjangan rumah DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan.

    Sri Mulyani juga tutup mulut saat ditanya apakah Kementerian Keuangan sudah menyetujui adanya tunjangan tersebut tersebut. Namun, Salah seorang Tim protokoler Sri Mulyani menyebut akan menyampaikan penjelasan tersebut ke publik.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan rumah DPR merupakan keputusan Sri Mulyani. Sementara anggota DPR RI hanya pihak yang menerima.

    “Dan angka Rp 50 juta itu adalah angka dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Nah pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Satuan itu yang Menetapkan Menteri Keuangan, kita hanya menerima,” ujarnya di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

    Misbakhun menyebut tunjangan perumahan diperlukan karena banyak anggota DPR RI yang datang dari daerah. Ketika berdinas di Jakarta, mereka membutuhkan tempat tinggal sehingga difasilitasi oleh negara.

    “Rp 50 juta itu kan anggota DPR sudah tidak memiliki fasilitas perumahan. Banyak anggota-anggota DPR itu kan datang dari daerah. Aslinya mereka kalau bisa dicek ke KTP mereka, mereka ini kan orang daerah mereka harus punya tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” jelas Misbakhun.

    Saat ini pejabat DPR RI tidak mendapat rumah dinas dan sudah dikembalikan ke Sekretariat negara. Sebagai pengganti fasilitas tersebut maka pejabat DPR RI kini memperoleh RP 50 juta per bulan.

    “Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, maka yang menentukan penggantinya perbulannya itu Kementerian Keuangan. DPR itu cuman menerima saja, tentunya dengan standar dan kualifikasi sebagai pejabat negara. Karena DPR itu kan pejabat negara,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Pengunjung Padati BCA Expo 2025 di ICE BSD

    Pengunjung Padati BCA Expo 2025 di ICE BSD

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Galih Pradipta – detikFinance

    Jumat, 22 Agu 2025 20:15 WIB

    Jakarta – Pengunjung memadati BCA Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang. Pameran ini menawarkan produk dan layanan perbankan modern serta ramah lingkungan.

  • Pemerintah Klaim Hilirisasi & Industrialisasi Pangan Bisa Tekan Pengangguran

    Pemerintah Klaim Hilirisasi & Industrialisasi Pangan Bisa Tekan Pengangguran

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang dicanangkan pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian. Tidak hanya menyumbang pertumbuhan ekonomi, hilirisasi SDA juga dapat menekan angka pengangguran.

    Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Nurul Qomariyah, menyebut langkah tersebut dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam rangka melaksanakan hilirisasi dan dukungan terhadap penyediaan bahan baku industri, salah satu prioritas Bapak Presiden yang tertuang dalam Asta Cita dan menjadi prioritas nasional adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi,” terang Nurul dalam acara Pesta Rakyat di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Nurul mengatakan, Kementan sendiri memiliki kriteria untuk menjalankan program hilirisasi di sektor pertanian. Pertama, produk pertanian yang berkelanjutan. Kedua, melanjutkan industri eksisting. Kemudian terakhir, melanjutkan ekspor sekaligus menekan impor produk pertanian untuk menambah devisa.

    “Tentunya dengan usaha hilirisasi ini butuh tenaga kerja, sehingga bisa dilakukan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, kemudian menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan PDB minimal 6% pada tahun ini,” jelasnya.

    Nurul menambahkan, ada beberapa komoditas di sektor tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang menjadi fokus hilirisasi Kementan. Adapun komoditas tersebut di antaranya, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, pala, dan kelapa sawit.

    “Harapannya hilirisasi yang dilakukan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian untuk selanjutnya dapat diekspor, yang pada akhirnya akan meningkatkan devisa dari sektor pertanian,” tutupnya.

    (kil/kil)