Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Partai Buruh Kritik Tunjangan DPR: Melukai Hati Rakyat!

    Partai Buruh Kritik Tunjangan DPR: Melukai Hati Rakyat!

    Jakarta –

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik gaji serta tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Said pun membandingkan dengan gaji dan buruh yang jauh perbedaannya dengan anggota DPR.

    Ia mengetahui besaran gaji serta tunjangan DPR dari rilis sebuah media. Dalam rilis tersebut, merinci besaran gaji pokok, tunjangan, serta kebijakan baru terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi anggota DPR.

    “Memang yang besar tunjangan perumahan, Rp50 juta saya lihat. Berarti kan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya sekitar Rp54 juta. Kalau kita totalkan benar Rp104 juta yang dilaporkan oleh BBC yang saya baca di online-nya, maka kalau kita bagi 30 hari kan memang benar. Kira-kira Rp3 juta lebih per hari,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Kemudian, Said membandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, lanjut Said, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR.

    Menurut Said, ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari.

    Kemudian, ia juga membandingkan dengan upah pengemudi ojek online (ojol). Said menyebut rata-rata upah mereka mendapatkan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

    “Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari,” terang Said.

    “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” imbuh Said.

    Ia pun menyoroti dana pensiun seumur hidup yang diterima DPR padahal hanya bekerja lima tahu. Sementara, buruh bisa dengan mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa perlindungan jaminan sosial.

    “Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • BNI Dukung ITB dengan Kartu Kredit hingga TapCash Edisi Khusus

    BNI Dukung ITB dengan Kartu Kredit hingga TapCash Edisi Khusus

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus mempertegas komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia melalui kolaborasi strategis bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan jaringan alumninya.

    Dukungan ini diwujudkan lewat berbagai inovasi keuangan inklusif yang diperkenalkan dalam acara Community Run di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta, Minggu (24/8/2025). Agenda ini menjadi rangkaian pra-event menuju ajang utama wondr ITB Ultra Marathon 2025.

    Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah Kartu Kredit Affinity BNI-ITB, di mana setiap transaksi pengguna secara otomatis menyumbangkan 0,3 persen ke Dana Lestari ITB untuk mendukung program beasiswa, riset, serta pengembangan akademik berkelanjutan.

    Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menjelaskan bahwa kartu ini tidak hanya memberi kemudahan bertransaksi, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi pengguna bagi keberlangsungan pendidikan melalui Dana Lestari ITB.

    “Setiap transaksi dengan kartu ini otomatis menyisihkan sebagian dana untuk beasiswa, riset, dan pengembangan akademik. Dengan begitu, para pengguna turut berkontribusi bagi keberlanjutan pendidikan di Indonesia,” ujar Putrama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/8/2025).

    Penyerahan simbolis kartu dilakukan Putrama kepada Menteri Kesehatan sekaligus alumni ITB, Budi Gunadi Sadikin, disaksikan oleh Wakil Komisaris Utama BNI Tedi Bharata, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, serta jajaran direksi BNI.

    Rektor ITB menyampaikan apresiasinya terhadap gelaran tersebut. Ia menilai ITB Ultra Marathon yang telah berlangsung sejak 2017 selalu mendapatkan antusiasme besar dari para alumni.

    “ITB Ultra Marathon yang dimulai sejak 2017 terus mendapat antusiasme besar dari alumni. Kami berterima kasih kepada BNI yang sejak awal konsisten mendukung ajang ini dan kini kembali hadir lewat inovasi baru untuk memperkuat ekosistem pendidikan ITB,” ujar Tatacipta.

    Selain kartu kredit, BNI juga menghadirkan Kartu Debit Alumni Co-Branding ITB yang berfungsi ganda sebagai identitas alumni, kartu debit, sekaligus uang elektronik TapCash. Kartu ini secara simbolis diserahkan Putrama kepada Gubernur Jakarta, Pramono Anung, disaksikan oleh Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar.

    BNI turut meluncurkan TapCash edisi khusus wondr ITB Ultra Marathon 2025 dengan desain terbatas. Mockup kartu ini diserahkan Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, kepada Rektor ITB, disaksikan Wakil Komisaris Utama BNI Tedi Bharata.

    Melalui rangkaian inovasi ini, BNI menegaskan peranannya dalam mendukung ITB dan alumninya, sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan nasional yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.

    (akn/ega)

  • Jurus Bank Syariah Salurkan Pembiayaan Rumah Terjangkau buat Masyarakat

    Jurus Bank Syariah Salurkan Pembiayaan Rumah Terjangkau buat Masyarakat

    Jakarta –

    Pemerintah saat ini memiliki program 3 Juta Rumah untuk memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia. Perbankan mendukung program tersebut dengan berkontribusi dengan memberikan pembiayaan yang mudah untuk masyarakat.

    Seperti bank bjb dan bjb syariah yang menyediakan pembiayaan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pondasi sosial dan ekonomi masyarakat.

    Direktur utama bank bjb terpilih, Yusuf Saadudin mengungkapkan melalui KPR Sejahtera FLPP, bank bjb ingin memberi kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak sekaligus menjadi pondasi pembangunan keluarga di masa depan.

    bank bjb dan bjb syariah tidak hanya hadir sebagai penyedia pembiayaan, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pondasi sosial dan ekonomi masyarakat.

    “Penyerahan kunci rumah ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol harapan dan komitmen bersama untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ucap Yusuf dalam keterangan resmi, Minggu (24/8/2025).

    Akad massal ini juga merupakan wujud nyata dari inovasi layanan syariah yang memberikan solusi pembiayaan rumah secara adil, transparan, dan terjangkau. bank bjb percaya, kepemilikan rumah adalah impian universal yang sepatutnya difasilitasi oleh semua pihak.

    Dalam acara ini, sebanyak 80 debitur menerima kunci rumah secara simbolis. Penyerahan kunci bukan hanya seremonial, tetapi juga representasi nyata atas hasil kolaborasi multi pihak yang berhasil mewujudkan ribuan keluarga baru memiliki hunian.

    Selain secara offline, kegiatan ini juga terselenggara di berbagai Kantor Cabang bank bjb dan bank bjb syariah melalui sarana online meeting. Pendekatan ini menunjukkan komitmen bank bjb dalam memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

    bank bjb menegaskan bahwa dukungan ini adalah bagian dari misi perusahaan untuk terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan daerah. bank bjb tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga ingin menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat luas melalui kerja sama yang berkelanjutan

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperluas akses kepemilikan properti. Dengan berbagai kemudahan dan solusi, bank bjb berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada bank bjb dan bank bjb Syariah atas peran aktifnya. Menurutnya, program FLPP tidak akan berhasil tanpa kontribusi nyata dari lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat.

    bank bjb melihat bahwa rumah bukan hanya investasi jangka panjang, melainkan juga ruang tumbuhnya generasi baru yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu, setiap penyaluran pembiayaan FLPP tidak sekadar angka, tetapi merupakan bentuk investasi sosial untuk masa depan.

    Komitmen ini sejalan dengan semangat bank bjb untuk menjadi bank yang tumbuh bersama masyarakat. Dengan memperluas akses keuangan, memperkuat literasi, dan mendukung program pemerintah, bank bjb optimis dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun Indonesia yang sejahtera.

    Melalui momentum Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 debitur ini, bank bjb ingin menegaskan bahwa peran perbankan bukan hanya soal intermediasi keuangan, tetapi juga bagian dari upaya membangun keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, bank bjb bersama bjb syariah optimis dapat terus menghadirkan solusi terbaik sekaligus mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat.

    bank bjb bersama bjb syariah menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi masyarakat dengan menggelar acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci bagi 1.080 debitur KPR Sejahtera FLPP. Acara ini merupakan bentuk nyata kontribusi perbankan dalam memperkuat program pemerintah “3 Juta Rumah” yang bertujuan memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia.

    (kil/kil)

  • Masyarakat Harus Melek Keuangan Digital, Bagaimana Caranya?

    Masyarakat Harus Melek Keuangan Digital, Bagaimana Caranya?

    Jakarta –

    Literasi keuangan digital saat ini terus digeber agar masyarakat makin memahami serta bisa menggunakan layanan secara legal dan logis. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengungkapkan masyarakat diharapkan makin memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring.

    Dia menyebut dengan literasi keuangan yang baik, maka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha bisa semakin baik.

    “Literasi keuangan tidak boleh berhenti di layar YouTube, tetapi harus menjangkau rumah tangga, anak muda, hingga para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” kata dia dalam siaran pers, ditulis Minggu (24/8/2025).

    Entjik menyebut dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa lebih berdaya, mengambil keputusan keuangan yang tepat, dan mengembangkan usahanya tanpa rasa takut atau ragu.

    “Inilah semangat yang melandasi langkah AFPI untuk terus menghadirkan edukasi dengan cara yang relevan, karena kami percaya inklusi keuangan hanya dapat terwujud jika masyarakat benar-benar merasa dilibatkan dan diberdayakan,” imbuh Entjik.

    AFPI menggelar siaran langsung literasi pinjaman daring (pindar) melalui YouTube selama 25 jam. Program ini diselenggarakan pada 21-22 Agustus 2025, podcast ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri Pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional. Entjik menerangkan pesan utama yang ditekankan adalah literasi keuangan harus dimulai dari pemahaman paling sederhana, bijak meminjam agar tidak terjebak ‘gali lubang tutup lubang’, dan senantiasa mengedepankan responsible lending.

    Diskusi ini menghadirkan beragam perspektif yakni peran strategis Pindar dalam mendukung inklusi keuangan, upaya perlindungan konsumen dari regulator dan penyelenggara, hingga inovasi dan peluang bisnis di era digital. Beberapa sesi unggulan antara lain, “Mengawal Asta Cita: Sinergi Pembangunan Nasional dan Peran Industri Pindar”, “Cerdas Finansial – Kolaborasi untuk Masyarakat yang Berdaya”, “Era Baru Pindar Terintegrasi SLIK”, “Ekonomi Desa di Era Digital: Akses Modal dan Literasi Keuangan”, hingga “Pindar vs Pinjol – Membangun Kesadaran Publik atas Risiko Pinjaman Ilegal.”

    Selain itu, topik-topik yang lebih humanis juga dikupas, mulai dari “Money Detox – Bersih-Bersih Kebiasaan Boros”, “Tips Keuangan Syariah untuk Generasi Digital”, hingga “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker.”

    Ada lebih dari 100 narasumber dari lintas sektor, mulai dari regulator, legislator, praktisi, akademisi, kementerian/lembaga, pengurus AFPI, hingga influencer. Kehadiran para narasumber memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya langsung dari sumber yang berkompeten, dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh publik. Beberapa narasumber ini di antaranya, Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR RI Komisi XI Putri Komarudin, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, hingga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali.

    Selain itu, seluruh asosiasi di bawah pengawasan OJK bersama belasan asosiasi lintas sektor ikut berpartisipasi aktif menyuarakan pentingnya literasi keuangan yang bijak. Seperti diketahui, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya.

    Sementara itu, OJK menilai siaran literasi ini sebagai upaya yang patut menjadi contoh dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada AFPI, kepada narasumber, kepada seluruh peserta, yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Siaran literasi ini bahkan tercatat di MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring,” ujar Agusman.

    (kil/kil)

  • Heboh Uang Rp 250.000 Edisi HUT RI Ke-80, BI: Hoax!

    Heboh Uang Rp 250.000 Edisi HUT RI Ke-80, BI: Hoax!

    Jakarta –

    Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto uang pecahan Rp 250 ribu yang disebut sebagai edisi khusus HUT Kemerdekaan ke-80 Indonesia. Bank Indonesia (BI) membantah tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan (UPK) dengan nilai pecahan Rp 250.000.

    “Faktanya informasi tersebut tidak benar hingga saat ini Bank Indonesia tidak menerbitkan uang Rupiah peringatan kemerdekaan,” kata BI dalam unggahan di akun Instagram @bank_indonesia, dikutip Minggu (24/8/2025).

    BI menerangkan UPK terakhir yang diterbitkan Indonesia pada peringatan kemerdekaan ke-75 tahun pada 2020 lalu. BI meminta masyarakat untuk tetap waspada dan selalu mengecek kebenaran informasi.

    “UPK terakhir yang diterbitkan Bank Indonesia pada peringatan 75 tahun kemerdekaan RI di tahun 2020 lalu. Cek fakta dan validasi informasi melalui kanal resmi Bank Indonesia. Jangan lupa tetap hati-hati sebelum menyebarkan informasi,” jelas BI.

    Dalam unggahan yang beredar di media sosial, uang itu ditandai dengan tahun emisi 2025 dengan berwarna merah seperti pecahan Rp 100 ribu. Selain itu, menampilkan sosok wajah pria, bendera Merah Putih, hingga Candi Borobudur.

    Anehnya, ada tulisan ‘Bank Republik Nusantara’ pada uang tersebut. Padahal lembaga resmi yang mengeluarkan rupiah adalah BI.

    Perum Peruri selaku perusahaan pelat merah pencetak uang pun angkat bicara. Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi menyatakan rupiah dengan pecahan Rp 250.000 adalah tidak benar.

    Hingga saat ini uang rupiah pecahan terbaru yaitu tahun emisi 2022. Pihaknya juga tidak menerbitkan uang pecahan Rp 250.000 dan pecahan terbesar saat ini adalah Rp 100.000.

    “Kami informasikan bahwa kabar tersebut tidak benar,” tegas Adi ketika dihubungi detikcom, Senin (19/8/2025).

    (kil/kil)

  • Pilot Project Tangkap Karbon di Gresik Bisa Jadi Cuan

    Pilot Project Tangkap Karbon di Gresik Bisa Jadi Cuan

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian menyampaikan pemerintah telah memprioritaskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan transformasi industri hijau. Upaya tersebut, seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan teknologi rendah karbon.

    Agus menilai diperlukan solusi tambahan untuk emisi yang sulit dihilangkan sepenuhnya, seperti menggunakan teknologi Carbon Capture Utilization (CCU). Teknologi tersebut mampu menangkap dan memanfaatkan karbon dari proses produksi.

    “Saat ini, kami sedang melaksanakan pilot project (proyek percontohan) CCU berbasis hidrometalurgi di PT Petrokimia Gresik,” kata Agus dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Agus menerangkan proyek percontohan tersebut berpotensi menangkap karbondioksida (CO₂) hingga 65% atau lebih dari gas buang, sekaligus mengubahnya menjadi soda ash atau baking soda yang bernilai komersial sehingga bisa mengurangi impor. “Teknologi ini bukan hanya mendukung target NZE, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi,” tambah Agus.

    Selain itu, pihaknya juga tengah mengeksplorasi pemanfaatan mikroalga sebagai solusi penangkapan karbon yang menghasilkan biomassa, green hydrogen, hingga bahan baku kosmetik. Pasalnya, karbondioksida menjadi sumber nutrisi utama dari makanan mikro alga.

    “Mikro alga memiliki nilai tambah yang bisa kita push melalui hilirisasi dalam memproduksi biomassa, green hydrogen, dan bahan baku kosmetik,” tambah dia.

    Teknologi Carbon Capture Utilization (CCU) ini dikembangkan oleh UWin Resources Regeneration Inc., di bawah kepemimpinan Prof. Kenny Hsu, telah memperoleh paten di berbagai negara. Pada tahap laboratorium, prototipe sistem CCU ini telah menjalani pengujian resmi oleh lembaga terakreditasi TÜV Rheinland Taiwan, dengan hasil yang menunjukkan tingkat pengurangan emisi CO₂ lebih dari 99%.

    Berdasarkan capaian tersebut, pada 22 Januari 2025 di Jakarta, Kemenperin RI, UWin Resources Regeneration Inc., dan PT Petrokimia Gresik telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tiga pihak untuk melaksanakan pilot project berskala industri di fasilitas produksi PT Petrokimia Gresik.

    Saat ini, pilot project CCU berbasis hidrometalurgi tersebut sedang berlangsung di PT Petrokimia Gresik (PKG). Dalam kurun waktu dua bulan mendatang, Agus berharap dapat memperoleh data mengenai tingkat serapan CO₂, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencapaian net zero emissions gas rumah kaca pada tahun 2050. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu mendukung ekonomi sirkuler melalui pemanfaatan produk samping bernilai tambah, yaitu Soda Ash dan Baking Soda, yang hingga kini masih banyak diimpor oleh Indonesia.

    “Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara AIGIS 2025, pilot project ini memiliki potensi untuk menangkap hingga 65% atau lebih CO₂ dari gas buang industri serta mengubahnya menjadi produk komersial bernilai ekonomi, sehingga memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional,” ujar Kenny Hsu, Chief Scientist Uwin Resources Regeneration Inc.

    (kil/kil)

  • Intip Progres Terkini Tol Serang-Panimbang yang Ditargetkan Kelar Tahun Depan

    Intip Progres Terkini Tol Serang-Panimbang yang Ditargetkan Kelar Tahun Depan

    Jakarta –

    Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan progres terkini jalan tol Serang-Panimbang. Tol yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi penghubung menuju Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

    “Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Serang-Panimbang menjadi penghubung penting menuju Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Banten, dan membuka akses pariwisata unggulan di wilayah selatan,” ujar unggahan akun Instagram @pupr_bpjt, dilihat detikcom Minggu (24/8/2025).

    Total panjang tol tersebut diketahui mencapai 83,66 kilometer. Rinciannya, seksi 3 Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer (KM) dengan dukungan konstruksi APBN, seksi 2 Rangkasbitung-Cileles 24,17 KM, dan Seksi 1 Serang-Rangkasbitung 26,5 KM yang sudah beroperasi Desember 2021.

    “Seksi 1 jalan tol Serang-Panimbang saat ini telah beroperasi, sementara pembangunan dilanjutkan pada seksi 2 dan seksi 3,” terang BPJT.

    Tol ini juga akan terhubung dengan jaringan tol Trans Jawa (Tangerang-Merak), sehingga memperlancar arus logistik, mendukung pariwisata, dan mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

    Tol ini melintasi 4 kabupaten kota, yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Berikut progres terkini tol Serang-Panimbang.

    Progres pembangunan seksi 2 Rangkasbitung – Cileles:

    Progres konstruksi 89,15%, progres pembebasan lahan 86,59%, dan target penyelesaian pada kuartal I 2026.

    Progres pembangunan seksi 3 Cileles – Panimbang:

    – Fase 1 : Progres konstruksi 97,7%, progres pembebasan lahan 93,32%, target penyelesaian kuartal 1 2026.
    – Fase 2: Progres konstruksi 36%, progres pembebasan lahan 93,32%, target penyelesaian kuartal IV 2026
    – Fase 3: Progres konstruksi 28,8%, progres pembebasan lahan 93,32%, target penyelesaian kuartal IV 2026.

    (kil/kil)

  • Bulog Dapat Suntikan Modal Rp 22,7 T di 2026, Target Serap 3 Juta Ton Beras

    Bulog Dapat Suntikan Modal Rp 22,7 T di 2026, Target Serap 3 Juta Ton Beras

    Jakarta –

    Perum Bulog bakal mendapat modal segar senilai Rp 22,7 triliun tahun depan dari pemerintah. Kucuran modal itu bakal digunakan untuk menopang memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Dalam publikasi terkini Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Minggu (24/8/2025), Bulog disebutkan mendapatkan kucuran modal dari anggaran ketahanan pangan yang dipatok hingga Rp 164,4 triliun dalam RAPBN 2026.

    Pada unggahan di Instagram resmi @pco.ri, disebutkan dana Rp 22,7 triliun akan digunakan Bulog untuk melindungi petani, menyangga stok pangan, dan juga menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, dalam dokumen Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 disebutkan Bulog akan bekerja sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    “Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat non permanen dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme revolving fund dengan biaya rendah,” tulis dokumen tersebut.

    Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana OIP Perum Bulog direncanakan sebesar Rp 22,73 triliun. Dalam pemanfaatan dana OIP, Bulog juga diingatkan untuk menjaga pentingnya tata kelola keuangan dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Salah satu yang akan dilakukan Perum Bulog dengan pendanaan yang difasilitasi OIP tadi adalah melakukan penyerapan gabah dan beras petani dengan target 3 juta ton setara beras.

    “Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tulis dokumen yang sama.

    Selain untuk suntikan modal kepada Bulog, dana ketahanan pangan di 2026 sebesar Rp 164,4 triliun yang dipaparkan PCO, bakal digunakan juga untuk pembangunan lumbung pangan dan penguatan cadangan pangan senilai Rp 53,3 triliun. Dari dana yang sama pemerintah juga akan mengucurkan subsidi pupuk 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun.

    (kil/kil)

  • OJK Minta Perbankan Sesuaikan Suku Bunga Kredit

    OJK Minta Perbankan Sesuaikan Suku Bunga Kredit

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau perbankan menyesuaikan tingkat suku bunga kredit secara bertahap. Hal ini sejalan dengan pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan imbauan ini agar suku bunga kredit sejalan dengan kondisi pasar, rasio keuangan yang sehat, serta menghindari persaingan bunga yang kurang sehat. Diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5% pada Agustus 2025. Ini menjadi yang ketiga kalinya usai BI juga menurunkan suku bunga di Mei turun menjadi 5,50% dan Juli kembali turun 5,25%.

    “OJK terus mengimbau agar bank dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Menurut Dian, suku bunga kredit perbankan telah menunjukkan tren penurunan seiring dengan menurunnya BI rate. Pada Juli 2025, OJK mencatat rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 7 bps dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kredit produktif. Umumnya, penurunan BI Rate akan diikuti penurunan bunga kredit dengan jeda waktu tertentu, sehingga diperkirakan tren penurunan masih berlanjut sepanjang 2025.

    Dian menilai masih terdapat ruang penurunan suku bunga kredit lebih lanjut, sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga global di paruh kedua 2025 dan penurunan BI Rate menjadi 5% per 20 Agustus 2025. Namun, penurunan suku bunga bergantung pada struktur biaya dana (Cost of Fund/CoF) tiap bank, karena sebagian masih mengandalkan dana mahal (time deposit) dalam komposisi DPK.

    “Oleh karena itu, bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murah, untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan,” imbuh Dian.

    Selain itu, Dian juga meminta industri perbankan nasional untuk tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk perbankan.

    Berdasarkan hasil revisi Rencana Bisnis Bank Umum (RBB) pada paruh pertama 2025 menunjukkan adanya penyesuaian target menjadi lebih konservatif akibat perubahan kondisi makroekonomi dan dinamika global. Kendati demikian, Dian memperkirakan kinerja perbankan 2025 tetap stabil dengan pertumbuhan kredit yang sedikit termoderasi target.

    (kil/kil)

  • Berobat ke Luar Negeri Bisa Diklaim Asuransi?

    Berobat ke Luar Negeri Bisa Diklaim Asuransi?

    Jakarta –

    Klaim asuransi tak hanya bisa dilakukan di dalam negeri tapi juga berlaku lintas negara. Layanan ini hadir lewat kerja sama antara PT Asuransi BRI Life dengan International Assistance, perusahaan penyedia jaringan medis global.

    Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Petaling Jaya, Malaysia, pada 19 Agustus 2025. Melalui kolaborasi ini, nasabah asuransi bisa mendapatkan kemudahan layanan administrasi klaim kesehatan internasional dengan standar global.

    Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyebut langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing perusahaan. “Kerja sama dengan International Assistance membuka peluang besar bagi BRI Life menghadirkan layanan berstandar internasional, sekaligus memperluas kapabilitas perusahaan dalam menjawab tantangan global,” katanya, di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

    Managing Director International Assistance Ravi Kanason menambahkan, tren masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri semakin meningkat. “Masyarakat semakin selektif memilih rumah sakit luar negeri berdasarkan kualitas, fasilitas, serta hasil pengobatan,” ujarnya.

    Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap produk-produk asuransi sekaligus menghadirkan sistem klaim lintas negara yang lebih efisien. Aris menegaskan, “Kami percaya sinergi ini akan memperkuat posisi BRI Life di industri asuransi sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah,” tutupnya.

    (rrd/rir)