Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Hashim Djojohadikusumo Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo

    Hashim Djojohadikusumo Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hashim Djojohadikusumo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah.

    Penyematan bintang ini dilakukan dalam Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Kedua tokoh ini disematkan bintang Mahaputera karena dinilai memiliki jasa dan kontribusi besar di bidangnya masing-masing. Keduanya kini merupakan Board of Advisor dari Prasasti Center for Policy Studies, lembaga think tank yang berfokus pada kebijakan publik.

    “Atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian saudara-saudari sekalian. Semoga jasa dan pengabdiannya menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Sebagai informasi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan Board of Advisors di Prasasti Center for Policy Studies, menerima Bintang Mahaputera Utama atas jasanya di bidang pengembangan nasional melalui pendidikan, pelestarian sejarah dan tradisi budaya, serta menjaga lingkungan hidup dan satwa langka.

    Saat ini, adik Prabowo Subianto itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia.

    Sementara Burhanuddin Abdullah, mendapatkan penghargaan Mahaputera Adipradana atas jasanya menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan internasional.

    Ia merupakan ekonom yang turut memimpin kebijakan strategis di tengah tantangan perekonomian global maupun domestik. Adapun penghargaan ini menjadi tanda kehormatan kedua yang diterima oleh Burhanuddin Abdullah.

    Pada tahun 2007, ia juga menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

    Di tahun yang sama, Burhanuddin Abdullah juga dinobatkan menjadi salah satu dari lima bankir negara terbaik dunia tahun 2007 oleh majalah ekonomi internasional asal Amerika Serikat, Global Finance.

    Nominasi ini diberikan karena Burhanuddin Abdullah dianggap berhasil memimpin bank sentral Indonesia, menjaga stabilitas makro ekonomi selama tahun 2005.
    Penghargaan Best Central Banker tersebut diserahkan di Gedung National Press Club, Washington DC.

    (kil/kil)

  • Insentif Mobil Listrik Impor Berakhir Desember, Belum Ada Kepastian Lanjut

    Insentif Mobil Listrik Impor Berakhir Desember, Belum Ada Kepastian Lanjut

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan belum ada pembahasan mengenai kelanjutan insentif impor mobil listrik buat tahun depan. Kebijakan tersebut bakal berakhir pada Desember 2025.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Pertahanan Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan antar Kementerian Lembaga (K/L) terkait insentif tersebut.

    “Terkait dengan insentif ini, memang sampai dengan hari ini, kami belum juga, atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan K/L terkait keberlanjutan insentif ini,” ujar Tunggul dalam diskusi Forwin di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    Oleh karena itu, Tunggul menyebut insentif tersebut akan berakhir sesuai regulasi yang ada. Adapun insentif yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024.

    “Bisa kita asumsikan karena sampai hari ini belum ada diskusi dan pertemuan, sehingga asumsinya insentif ini akan berakhir sesuai regulasi yang ada,” sebut Tunggul.

    Sebagai informasi, saat ini sejumlah pabrikan mobil listrik memasarkan produk mereka dalam status Completely Built Up (CBU) di Tanah Air.

    Dengan insentif tersebut, pabrikan mobil listrik dapat mengimpor kendaraan CBU tanpa harus membayar penuh bea masuk dan PPnBM, sehingga harga jual menjadi lebih terjangkau..

    Namun pihak pabrikan harus memenuhi sejumlah komitmen terhadap pemerintah. Misalnya, membayar bank garansi yang merupakan jaminan keuangan yang disetorkan pabrikan melalui bank senilai bea masuk dan PPnBM yang ditangguhkan pemerintah.

    Jika pabrikan tidak memenuhi kewajiban investasi maupun produksi lokal sesuai ketentuan, maka pemerintah berhak mencairkan jaminan tersebut. Pabrikan seperti BYD hingga VinFast yang menikmati insentif tersebut juga harus berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia,

    Mereka harus memproduksi mobil listrik di Tanah Air dengan komitmen produksi adalah 1:1. Artinya pabrikan harus memproduksi mobil di Indonesia dengan jumlah yang sama dari jumlah yang sebelumnya diimpor.

    “Mulai Januari 2026 sampai Desember 2027, mereka harus memulai komitmen produksi 1:1,” tutup Tunggul.

    (ily/hns)

  • Mau Merdeka Finansial di Masa Depan? Ini Langkah yang Harus Dilakukan

    Mau Merdeka Finansial di Masa Depan? Ini Langkah yang Harus Dilakukan

    Jakarta –

    Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan RI ke-80, sudahkah kamu merasa merdeka? Bukan hanya dari fisik dan mental, tetapi juga finansial (financial freedom).

    Merdeka finansial adalah kondisi di mana seseorang memiliki kendali seutuhnya atas manajemen keuangan pribadi dan tidak lagi bergantung terhadap bantuan pihak lain. Merdeka finansial bukan lagi sekadar impian, tetapi jadi kebutuhan.

    Di era serba digital dan penuh tantangan ekonomi seperti saat ini, bagaimana mewujudkannya? Dikutip dari berbagai sumber berikut tipsnya:

    Menyiapkan Rencana Finansial dengan Baik

    Langkah awal untuk mengendalikan finance adalah menyusun perencanaan finansial yang tepat dan akurat sehingga hasil akhirnya lebih efektif dan efisien.

    Susun secara terstruktur mulai dari sumber penghasilan dan nilainya, pengeluaran rutin bulanan yang wajib dan yang masih bisa dikesampingkan, serta target finansial jangka pendek dan panjang.

    Melakukan Pekerjaan Sampingan

    In this economy, pekerjaan sampingan atau freelance bisa dilakukan untuk menambah pundi-pundi rupiah sesuai skill yang dimiliki. Namun, bila memiliki skill berwirausaha maka kamu bisa memulai bisnis sembari bekerja di kantor.

    Investasi

    Jika sudah memiliki dana darurat dan menyelesaikan tanggung jawab utang, sisihkan sebagian uang untuk berinvestasi. Salah satu langkah sederhana tapi powerful untuk menuju kemerdekaan finansial adalah membangun kebiasaan menabung emas.

    Emas sudah lama dikenal sebagai instrumen investasi yang aman, stabil, dan tahan terhadap inflasi. Cocok bagi kamu yang ingin menjaga nilai uang dan menyiapkan masa depan lebih pasti.

    Berinvestasi emas bisa dimulai dari nominal kecil. Dengan menabung emas secara konsisten, kamu bisa perlahan-lahan membangun aset tanpa harus terbebani.

    Kabar baiknya, kini investasi emas lebih mudah dengan emas digital di aplikasi Pegadaian Digital. Cukup gunakan promo Gajian Emas di Pegadaian, kamu bisa mendapatkan berbagai promo menarik GAJIAN EMAS.

    Jadi, jangan tunggu nanti untuk mulai. Langkah kecil seperti menabung emas bisa jadi fondasi penting menuju kebebasan finansial yang diimpikan.

    Yuk, manfaatkan momen kemerdekaan ini buat ambil kendali atas keuanganmu. Karena sejatinya, merdeka itu bukan cuma urusan negara-tapi juga tentang bebas dari tekanan finansial dan punya kendali penuh atas masa depan.

    (akn/ega)

  • Badan Otorita Pantura Dibentuk, AHY Ajak Swasta Garap Tanggul Laut Raksasa

    Badan Otorita Pantura Dibentuk, AHY Ajak Swasta Garap Tanggul Laut Raksasa

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto baru saja membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa. Melalui badan ini, pemerintah akan membuka peluang kerja sama dengan investor swasta lokal maupun asing untuk pengembangan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan dirinya berperan sebagai dewan pengarah yang akan menjalin komunikasi intensif dengan badan anyar ini.

    “Jadi kami membuka ruang komunikasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam dan luar negeri dan pada akhir nanti akan kita sampaikan,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    AHY mengatakan, pembiayaan Giant Sea Wall nantinya akan terdiri atas kombinasi antara pemerintah dengan swasta. Hal ini salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Tentunya kombinasi, kerjasama pemerintah badan usaha adalah yang terbaik. Nah presentasinya seperti apa tentu harus kita bicarakan lebih lanjut,” ujarnya.

    Selain itu, AHY juga menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pantura dan Tanggul Laut ini, sebagai salah satu upaya nyata dalam menyelamatkan kehidupan di Pantura Jawa. Sebagai dewan pengarah, AHY juga akan berkoordinasi intensif dan memberikan masukan.

    “Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan Giant Sea Wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” kata dia.

    (acd/acd)

  • Beredar Isu Daerah Naikkan PBB Imbas Pusat Efisiensi, Wamendagri Menepis

    Beredar Isu Daerah Naikkan PBB Imbas Pusat Efisiensi, Wamendagri Menepis

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu efisiensi anggaran pusat. Tercatat ada 104 wilayah yang menaikan PBB-P2.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, dari 104 wilayah tersebut hanya ada tiga daerah yang melakukan penyesuaian pada tahun 2025. Sementara sisanya dilakukan jauh sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    Ia menegaskan kenaikan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bukan karena efisisensi anggaran yang dilakukan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi saya kira tidak tepat kalau kemudian mengaitkan dengan kebijakan efisiensi. Itu adalah inisiatif daerah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bahkan cukup banyak kebijakan itu yang diambil oleh pejabat kepala daerah ketika masa-masa pilkada, maksudnya sebelum pemerintahan baru terbentuk,” terang Bima di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Menurut Bima selama hampir tiga dekade pajak masih menjadi primadona PAD di berbagai daerah. Namun, ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

    Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif lagi dalam mencari PAD melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pengelolaan aset daerah, memanfaatkan CSR dan Filantropi. Sehingga kata Bima PAD tidak hanya mengandalkan dari penerimaan pajak.

    “Faktanya memang begitu selama 29 tahun jalannya seperti itu, sekarang saya kira momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan refleksi tadi. Tidak mudah tetapi kita akan bekerja keras bersama-sama komisi II agar kepala daerah itu inovatif,” ujar Bima.

    Lebih lanjut, Bima juga menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB-P2.

    Ia mengatakan beberapa daerah juga sudah membatalkan rencana untuk menaikkan PBB-P2.

    “Kami sudah mencatat itu memang ada beberapa daerah yang di atas 100% yang tentu harus dikaji ulang dan bahkan kami menghitung untuk dibatalkan, beberapa daerah kami catat sudah membatalkan itu,” kata Bima.

    (hns/hns)

  • Anggota DPR Nilai Kepala Daerah Belum Paham Peran di Program MBG

    Anggota DPR Nilai Kepala Daerah Belum Paham Peran di Program MBG

    Jakarta –

    Program prioritas pemerintah berupa makan bergizi gratis (MBG) nampaknya belum dipahami sebagian Kepala Daerah. Khususnya terkait peran dalam mendukung program strategis tersebut.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arya Bima dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bimar Arya Sugiarto bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota Seluruh Indonesia pada Senin (25/8/2025).

    “Pak Wamen sedikit, mumpung teringat mengenai program prioritas pemerintah terutama makan siang bergizi gratis, pertemuan saya dengan beberapa bupati saya tidak tahu persis apa yang disiapkan Kemendagri dengan Kepala Daerah, karena sebagian besar kepala daerah tidak begitu paham dan ngerti soal program ini,” ujar Arya.

    Arya meminta pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan sebenarnya tugas kepala daerah dalam program makan bergizi tersebut seperti apa dan langkah yang dilakukan Kemendagri untuk mengatasi hal tersebut, sehingga program dengan anggaran yang besar ini benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan.

    “Begitu juga di BKN dan di PanRB harus menyiapkan apa aparatur negara ini, kepala daerah, pegawai negeri sipil, harus menyiapkan apa, itu tidak begitu memahami. Saya ingin dengar kira-kira tugasnya apa sih kepala daerah yang ada Zoom ini terkait dengan program prioritas pemerintah yang ini program dengan Rp 325 triliun, peran dari Kemendagri dan kepala daerah seperti apa?” tanya Arya.

    Menanggapi hal itu, Bima mengatakan sebenarnya kepala daerah sebenarnya punya semangat dan antusiasme untuk menyelaraskan program dengan pusat.

    Namun, kendalanya adalah mereka seringkali kurang informasi tentang apa yang harus dilakukan atau langkah konkret apa yang bisa dijalankan di lapangan.

    “Jadi pimpinan betul sekali teman-teman Kepala Daerah itu antusias dan sebetulnya ingin juga mengeselarasikan ini, tapi seringkali kurang informasi apa yang bisa dilakukan,” katanya.

    Bima mengatakan, pihaknya ke depan akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Badan Gizi Nasional, SPPG, dan kepala daerah. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi fokus peran pemerintah daerah dalam program MBG.

    Pertama, penyediaan lahan dan pembangunan dapur di titik-titik yang ditentukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri hasil koordinasi dengan BGN. Kedua, membangun ekosistem yang menghubungkan dapur dengan produsen lokal, petani, hingga UMKM.

    “Dan itu adalah difasilitasi oleh dinas terkait oleh pemerintah daerah, bisa dengan dinas pertanian, bisa juga dengan dinas UMKM. Sehingga dipastikan dapur itu memberikan keuntungan jepada warga sekitar,” kata Bima.

    “Ketiga, apabila ada persoalan-persoalan di lapangan, maka pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Jadi ada beberapa kejadian seperti makanan telat datang, kemudian juga ada sudah kadaluwarsa dan lain-lain, nah ini semestinya juga bisa dikawal bersama-sama oleh Pemerintah Daerah,” tambah Bima.

    (hns/hns)

  • Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut

    Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia.

    Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%.

    Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menjelaskan penolakan warga Pati terjadi karena Pemda sekitar belum pernah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak tahun 2011. Adapun NJOP merupakan salah satu komponen yang masuk dalam penjumlahan besaran kenaikan PBB.

    “Nilai dari pada PBB-P2 itu adalah, tarif dikali dengan NJOP dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dan NJOPTK itu adalah paling rendah Rp 10 juta, ini yang sebenarnya pengaturannya dalam rangka menghitung nilai PBB-P2 itu, sehingga kalau daerah tentunya nanti menetapkan, katakanlah 2011 belum dilakukan penyesuaian, maka jangan sekaligus langsung dibuat kenaikannya sampai seperti 2025, jadi kenaikannya jadi 14 tahun. Sehingga memang kelihatan jadi 300%,” ujar Maurits dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Kemendagri menyarankan Pemda dapat menaikkan PBB sekali dalam tiga tahun. Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, kenaikan PBB dapat dilakukan setahun sekali dalam keadaan tertentu.

    “Masalahnya ini juga langsung dinaikkan terlalu tinggi, hampir 300%. Maka masyarakat menolak. Harusnya kalau hitungnya sekali tiga tahun, jadi jangan terlalu besar, paling juga di bawah 15% kalau pun dinaikkan. Karena kan dia harusnya bertahap, dihitung, dan juga harus melalui pengkajian,” terangnya.

    Maurits menegaskan, jika PBB memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, mesti diberikan pengurangan. Bahkan, jika kenaikan dilakukan secara masif, kebijakan dapat langsung ditunda bahkan dicabut oleh Pemda terkait.

    “Setelah kami koordinasi dan cek di beberapa daerah sudah banyak yang menunda, bahkan mencabut Perkada-nya. Termasuk Bone, kemarin kita sudah juga berkoordinasi, sudah mencabut. Dan beberapa di daerah lain, Jombang juga saya kira sudah dan beberapa daerah lain,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan kenaikan PBB tidak masuk dalam lingkup pengaturan pihaknya. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga telah meminta untuk melakukan pemetaan ulang kenaikan PBB di daerah.

    “Berdasarkan surat edaran Pak Menteri juga sebetulnya mengulangi apa yang kami sampaikan ke daerah, pertama di lakukan pemetaan terkait dengan kemampuan daerah untuk melakukan pembayaran dalam hal penyesuaian. Kemudian yang kedua juga sosialisasi yang maksimal, yang menyentuh semua stakeholders,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Prabowo Bentuk 2 Badan Baru, Sri Mulyani Siapkan Anggaran

    Prabowo Bentuk 2 Badan Baru, Sri Mulyani Siapkan Anggaran

    Jakarta –

    Dua badan baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran akan disiapkan untuk mendukung operasional dua badan tersebut.

    Adapun badan yang baru dibentuk itu diketahui usai Prabowo hari ini melantik pimpinan kedua lembaga tersebut, tepatnya adalah Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Sri Mulyani bilang, bila suatu badan dibentuk pastinya anggaran operasional akan dipenuhi. Hanya saja dia tak merinci berapa banyak yang akan dianggarkan untuk kedua badan baru tersebut.

    “Ya kalau badan baru terbentuk, ya dipenuhi nanti (anggarannya),” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Ketika dikonfirmasi kembali, apakah akan ada alokasi khusus untuk kedua badan tersebut, Sri Mulyani kembali menegaskan pasti akan ada anggaran yang disiapkan pemerintah.

    “Ya kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” kata Sri Mulyani menegaskan.

    Pagi ini, Didit Herdiawan Ashaf diangkat oleh Prabowo untuk mengepalai Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dia ditemani dua orang wakil yaitu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.

    Kemudian, Brian Yuliarto juga diangkat Prabowo mengepalai badan baru, yaitu Badan Industri Mineral yang akan fokus pada pengelolaan mineral kritis macam mineral tanah jarang.

    (acd/acd)

  • Imbas Demo di DPR, Ini Rute TransJakarta yang Dialihkan-Disetop

    Imbas Demo di DPR, Ini Rute TransJakarta yang Dialihkan-Disetop

    Jakarta –

    Sejumlah rute TransJakarta yang melewati sekitar DPR RI mengalami perubahan hingga disetop sementara pada Senin (25/8) sore. Perubahan rute ini dipicu aksi demonstrasi yang berakhir ricuh terjadi di sekitar gedung Legislatif ini.

    Melalui akun sosial media X resmi Transjakarta, sejumlah rute yang dialihkan yakni Koridor 9 yang meliputi rute 1W (Blok M-Ancol), 3F (Kalideres-Senayan Bank DKI), 9A (Cililitan-Grogol), Rute 10 H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan), T31 (PIK-Blok M) dan S61 (Alam Sutera-Blok M).

    “Koridor 9 dan Rute 9A mengalami pengalihan rute dikarenakan penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sementara arah Pluit tidak melayani Halte Semanggi sampai dengan Kemanggisan. Saat ini melayani halte Widya Chandra, Koridor 1 hingga Monumen Nasional menuju Tomang Raya dan Tanjung Duren,” tulis TransJakarta dalam unggahan akun X miliknya.

    Rute TransJakarta Setop Beroperasi

    Selain itu ada juga sejumlah rute yang sementara ini tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR. Sebut saja Rute 8N (Kebayoran – Petamburan via Asia Afrika), Rute 8C (Kebayoran Lama-Tanah Abang), dan 9E (Kebayoran Lama-Jelambar).

    “Rute 6V: Ragunan – Senayan Bank DKI saat ini sudah beroperasi normal kembali melayani pelanggan tanpa pengalihan,” jelas Transjakarta.

    Rute Mikrotrans

    Selain layanan TransJakarta, Perseroda juga melaporkan imbas demo di sekitar DPR sore ini terdapat perubahan layanan untuk moda transportasi Mikrotrans. Sebagai contoh ada layanan Mikrotrans JAK 07, 08, 09, 11, 12, 14 yang sementara tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar Petamburan.

    “Mikrotrans JAK 54: Grogol – Benhil mengalami perpendekan rute menjadi Grogol – RS. Bhakti Mulia dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Slipi Petamburan. Sementara arah Benhil tidak melayani bus stop Slipi petamburan 1 sampai dengan Benhil Gang 4,” tulis Transjakarta.

    (igo/ara)

  • Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    CEO Boeing Kelly Ortberg mengonfirmasi bahwa sejumlah pesawatnya yang dikirim ke China, dikembalikan lagi ke Amerika Serikat. Bos Boeing ini mengatakan China sudah menyetop penerimaan pesawat setelah terjadinya perang tarif dengan Amerika Serikat gara-gara kebijakan baru dari Donald Trump. Lalu, bagaimana nasib pesawat pesanan China yang dikembalikan? Ini kata Kelly Ortberg…