Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi energi, khususnya untuk komoditas LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dilakukan tahun 2026. Skema ini berupa pembelian wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerapan satu harga LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menata subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini distribusi LPG 3 kg masih relatif longgar dan rawan kebocoran. Adapun terkait dengan kepastian waktu program tersebut dijalankan ia belum dapat memastikannya.

    “Iya, rencananya begitu (LPG 3 kg satu harga dan wajib gunakan NIK berbarengan). Ya pokoknya poinnya subsidi tepat sasaran,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Meski begitu, Tri belum bisa memastikan besaran harga yang akan dijadikan acuan dalam skema LPG 3 kg satu harga tersebut. Intinya, kata Tri, penerapan LPG 3 kg satu harga akan diterapkan tahun depan.

    “Nanti lagi dibahas. Pokoknya tahun depan bisa diimplementasikan,” katanya.

    Adapun wacana LPG 3 kg ini muncul dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025). Bahlil mengatakan penerapan LPG 3 kg satu harga diharapkan tidak ada kebocoran subsidi yang diberikan.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan untuk hal tersebut, sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi untuk LPG 3 kg.

    “Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, Rp 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, antara lain melalui pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg yang lebih baik.

    Nantinya, pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Tonton juga video “Aturan Baru Membuat Pembelian Gas 3 Kg Lebih Terjangkau” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Cari Kerja di RI Susah, Pengusaha Minta Akses ke Luar Negeri Dipermudah

    Cari Kerja di RI Susah, Pengusaha Minta Akses ke Luar Negeri Dipermudah

    Jakarta –

    Isu membludaknya kebutuhan lapangan pekerjaan mendapat perhatian publik beberapa waktu terakhir. Pengusaha memandang bahwa membuka akses masyarakat dalam menjangkau lapangan kerja di luar negeri bisa menjadi salah satu solusi.

    Chief Executive Officer (CEO), Indonesia Business Council (IBC) Sofyan Djalil menilai, lapangan pekerjaan di luar negeri bisa dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pekerja Indonesia.

    “Pekerja migran itu adalah program pemerintah juga, bagaimana dalam keadaan kita bonus demografi banyak negara yang membutuhkan atau kekurangan tenaga kerja (bisa dimanfaatkan),” kata Sofyan, dalam Press Conference Kick-Off Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Sofyan mengatakan, pekerja migran Indonesia terbilang relatif masih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Dikutip dari data IBC, masih terdapat kesenjangan atas tenaga kerja Pekerja Terampil (SSW) Jepang.

    Jepang diperkirakan membuka pintu untuk pekerja migran sebanyak 820.000, di mana Indonesia hanya mengambil porsi 12%, sementara pekerja asal Vietnam 59%. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah melakukan studi atas kendala dari pertumbuhan pekerja migran RI.

    “Ini harus kerja sama dengan pemerintah, kemudian meng-advise bagaimana terobosan dan lain-lain, sehingga kita harapkan nanti angka migran Indonesia bisa cepat meningkat. Karena kendala-kendala yang selama ini ada itu sudah mulai di streamline. Best practice yang berada di swasta bisa di-incorporate dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.

    Menurut Sofyan, selama ini banyak aturan yang tidak sesuai dengan tujuan awal sehingga penting untuk dicermati dalam hal tersebut dan membuat aturan yang fit for purpose. Berikutnya, perlu dibangun ekosistem untuk pekerja migran.

    “Ekosistem yang berkembang itu begitu besar, dari mulai di daerah, sampai dengan placement, dan kemudian post placement. IBC ikut berkontribusi, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perlindungan Tenaga Migran, kita terlibat bekerja bersama melalui IBC In Action,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menilai, Indonesia harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut momentum bonus demografi. Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, di mana faktor skill menjadi salah satu penentunya.

    Dengan SDM yang berkualitas dan punya skill yang mumpuni, menurutnya memungkinkan untuk membuka peluang agar masyarakat bisa mengakses pekerjaan dari luar negeri, yakni sebagai pekerja migran.

    “Sekarang ada bonus demografi, tiba-tiba generasi muda yang banyak. Nah mismatchnya, faktornya dari skill ini, mau tidak mau, kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan di luar, yang tadi dikatakan sebagai, migrant workers,” ujar Arsjad.

    Tonton juga video “Pramono Dukung Warga Jakarta Kerja di LN, Minta Belajar Bahasa Asing” di sini:

    (acd/acd)

  • Tok! LPS Turunkan Bunga Penjaminan Jadi 3,75%

    Tok! LPS Turunkan Bunga Penjaminan Jadi 3,75%

    Jakarta –

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan yang berlaku periode 28 Agustus-30 September 2025. Penurunan berlaku sebesar 25 basis poin (bps) bagi simpanan dalam rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Dengan demikian besaran suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum menjadi 3,75% dan suku bunga penjaminan di BPR ialah 6,25%. Sedangkan suku bunga penjaminan untuk valas di bank umum tetap sebesar 2,25%.

    “Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR sebesar 25 bps, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di bank umum,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Sebagai informasi, tingkat bunga penjaminan adalah batas maksimum tingkat bunga wajar simpanan perbankan. Keputusan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR karena untuk mendorong kinerja suku bunga kredit agar lebih kompetitif, hingga tingkat cakupan penjaminan yang masih relatif memadai.

    “Mencermati tren penurunan suku bunga pasar ke depan, upaya antisipatif untuk memperkuat kinerja perekonomian dan menegaskan sinergi kebijakan, serta mempertimbangkan beberapa hal,” imbuhnya.

    Sementara itu, alasan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valas tetap dipertahankan karena masih memperhatikan pergerakan suku bunga The Fed.

    “Kita agak khawatir kalau terlalu cepat menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk valas, deposito juga turun, spread dengan The Fed menjadi semakin lebar sehingga kita khawatir memicu orang pindah keluar atau cenderung memperlemah nilai tukar rupiah. Saya nggak mau dituduh sebagai orang yang menyebabkan jebloknya rupiah, kira-kira begitu,” imbuhnya.

    Tingkat bunga penjaminan biasanya ditetapkan setiap periode Januari, Mei dan September. Artinya penetapan ini menjadi bagian dari periode non reguler.

    Tonton juga video “Kemeriahan LPS Financial Medan, Ajak Masyarakat Melek Keuangan-Investasi” di sini:

    (aid/rrd)

  • Satgas Bongkar Modus Beras Premium Palsu: Tak Pernah Uji Mutu!

    Satgas Bongkar Modus Beras Premium Palsu: Tak Pernah Uji Mutu!

    Jakarta –

    Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengungkap terdapat produsen yang mengklaim beras yang dijualnya premium, padahal tidak pernah melakukan pengujian laboratorium. Hal ini dinilai membohongi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan semata.

    “Mereka tidak pernah melakukan uji lab sejak berdiri perusahaan itu. Laboratoriumnya di perusahaan itu saja tidak ada,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf dalam acara Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Namun, Helfi enggan menyebutkan nama perusahaan atau produsen beras tersebut. Ia hanya memastikan produsen beras tersebut tidak lagi diizinkan untuk memproduksi beras.

    “Mereka menjual kemasan tapi tidak punya lab. Artinya beras yang diproduksi ya sudah asal jadi berapa, saya tidak tahu, yang penting saya jual premium,” ungkapnya.

    Helfi mengungkap tindakan itu yang telah merugikan masyarakat. Karena produsen tersebut telah mengakali penjualan pada produknya demi keuntungan dengan harga premium.

    “Jadi pokoknya giling, selesai, jadi beras, langsung kemas premium, lalu dijual. Harganya kan tinggi, itu yang terjadi. Jadi macam-macam sekali yang dilakukan para produsen ini. Ini tentunya harusnya tidak terjadi lagi,” tuturnya.

    Modus yang dilakukan produsen ini didapat setelah Satgas Pangan Polri melakukan penyidikan terhadap produsen beras yang melakukan pelanggaran mutu hingga kualitas pada beras beberapa bulan terakhir ini.

    Helfi menyebutkan, hingga saat ini Satgas Pangan Polri telah menangani 25 perkara terkait beras dengan 28 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia memastikan penegakkan hukum ini dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menertibkan pelanggaran hukum.

    “(Sebanyak) 25 perkara itu pun sudah kita rem-rem. 25 perkara tersangka 28. Dan rata-rata semua terjadi dengan masalah operasional produksi beras,” kata dia.

    Pihaknya berharap, perkara soal perberasan ini tidak bertambah. Dengan puluhan tersangka yang telah ditetapkan, Helfi menilai dapat menjadi pelajaran agar pelaku usaha memproduksi beras sesuai dengan aturan.

    “Kami hanya menertibkan, tidak ada mencari-cari. Kami sudah sampaikan supaya rekan-rekan produsen dan distributor bisa menjual beras yang memang sesuai standar komposisi yang tertera di label,” pungkas Helfi.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah menjerat tiga tersangka lain dari PT Food Station (FS), yakni KG selaku Direktur Utama PT FS, RL selaku Direktur Operasional PT FS dan RP, selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.

    Dittipideksus Bareskrim menyita 58,9 ton beras dari PT PIM, anak perusahaan Wilmar Group, terkait kasus pengoplosan beras premium. Selain beras, polisi menyita mesin produksi saat penggeledahan oleh Satgas Pangan Polri di kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten.

    Tonton juga video “Mentan Lapor ke Prabowo Harga Beras Mulai Turun” di sini:

    (ada/fdl)

  • Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Jakarta –

    Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

    “Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.

    Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.

    Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

    “Ya terus, kerja sama sama Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

    Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.

    “Iya, rencananya begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Tonton juga video “Ini Modus Licik Pengoplos Elpiji di Purwakarta, Raup Rp 70 Juta” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Kementan Mau Ajukan RI Zona Bebas PMK, Ini Tujuannya

    Kementan Mau Ajukan RI Zona Bebas PMK, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengajukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) sebagai negara yang memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta negara dengan pengendalian PMK yang terarah.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya telah mengirimkan dokumen ke WOAH pada 13 Agustus lalu. Dokumen itu berisi data surveilans dari sembilan provinsi yang masih bebas PMK tanpa vaksinasi.

    “Untuk mendapatkan pengakuan itu kita harus menyampaikan dossier atau dokumennya ke mereka untuk dinilai. Kita harapkan target tahun ini kita mendapatkan pengakuan memiliki zona bebas tanpa vaksinasi 9 wilayah itu,” kata Agung usai ditemui dalam acara Strategi Nasional Pengendalian PMK di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    PMK di Indonesia Terkendali

    Agung menyebut, wabah PMK di Indonesia berhasil terkendali. Beberapa daerah, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Jawa Barat sudah hampir mendekati tidak ada insiden wabah PMK. Dari situ, Agung menilai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan wabah PMK sudah benar.

    “Artinya, pendekatan yang kita lakukan sudah on the track tinggal bagaimana penguatan kita di lapangan dan campaign kita di masyarakat agar memberikan semangat ke peternak kita sehingga menarik investasi peternakan yang saat ini dicanangkan oleh bapak presiden dan bapak mentan. Karena kita berharap Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor dari daging sapi dan susu segar,” imbuh Agung.

    Kesembilan provinsi itu tersebar di 6 provinsi di Papua, 2 provinsi di Maluku, dan 1 provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, pihaknya tahun depan juga mengajukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan pengendalian PMK yang terarah.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa menyampaikan pemerintah telah melakukan upaya pengendalian PMK sejak dua tahun lalu. Targetnya, Indonesia mengantongi pengakuan WOAH tahun depan.

    Keuntungan Zona Bebas PMK

    Ada sejumlah keuntungan yang didapatkan jika Indonesia mendapat pengakuan dari WOAH, seperti menarik investasi. Menurut Hendra, Indonesia dapat mengekspor hewan ternak dari daerah-daerah yang bebas kasus PMK dan diakui oleh WOAH jika ketersediaan hewan ternak berlebih.

    “Bisa, bisa (menarik investasi). Jadi investasi bagusnya dari daerah-daerah yang kalau mau ya daerah bebas. Jadi, sebenarnya fungsinya itu,” ujar Hendra.

    Hendra menyebut negara-negara lain yang mengajukan bebas PMK memang dilakukan secara bertahap. Pertama dimulai dari pengakuan melalui zona bebas PMK baik dengan vaksinasi maupun tanpa vaksinasi.

    “Tahun ini kita mengajukan yang bebas dulu, tahun ini kita mengajukan yang bebas 90%. Tahun depan kita mengajukan program kita di-recognize,” imbuh Hendra.

    Lihat juga Video: Wamentan Terus Awasi Wabah PMK: Sediakan 4 Juta Vaksin

    (rea/ara)

  • BP Gandeng Perusahaan Teknologi Ini Moderninsasi Kilang LNG Tangguh

    BP Gandeng Perusahaan Teknologi Ini Moderninsasi Kilang LNG Tangguh

    Jakarta –

    Baker Hughes mengumumkan telah menandatangani kontrak layanan jangka panjang dengan British Petroleum (bp) untuk mendukung operasional kilang Liquefied Natural Gas (Gas Alam Cair/LNG) Tangguh di Papua Barat. Baker Hughes merupakan perusahaan teknologi energi yang menyediakan solusi bagi perusahaan energi dan industri di seluruh dunia

    Perjanjian berdurasi 90 bulan ini mencakup suku cadang, layanan perbaikan, dan dukungan teknik lapangan untuk peralatan turbomachinery yang krusial bagi fasilitas tersebut. Peralatan termasuk turbin gas bertenaga besar, turbin uap, dan kompresor untuk tiga unit LNG, guna memastikan operasional yang andal dan berkelanjutan.

    “Perjanjian layanan jangka panjang dengan bp untuk proyek Tangguh LNG ini merupakan bukti komitmen kami dalam memperkuat kemitraan dan mendorong pengembangan energi di Indonesia. Teknologi canggih dan keahlian kami akan memastikan optimalisasi kinerja fasilitas Tangguh, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan ini,” kata Tiffany Pitts, Wakil Presiden Layanan Teknologi Gas di Baker Hughes dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

    Baker Hughes bekerja sama dengan PT Imeco Inter Sarana sebagai mitra konsorsium lokal untuk memenuhi persyaratan kandungan lokal dalam perjanjian tersebut. Tiffany menyatakan, perjanjian ini mencerminkan fokus strategis Baker Hughes dalam memperkuat posisinya di sektor Gas Alam Cair melalui layanan manajemen aset peralatan penting.

    Langkah ini juga sejalan dengan pengumuman terbaru perusahaan untuk memperluas kapabilitas layanan yang sudah ada di kawasan Asia Pasifik, guna menjawab kebutuhan ekspansi dan transisi energi di wilayah tersebut.

    Perjanjian ini memperkuat hubungan jangka panjang antara Baker Hughes dengan bp dalam proyek Tangguh LNG yang telah terjalin sejak 2009. Pada 2024, Baker Hughes juga meraih kontrak untuk memasok sistem tenaga dan kompresi penting tambahan bagi Proyek Tangguh UCC.

    Rinciannya yakni proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon dalam skala besar di Tangguh, yang dipimpin oleh bp. Fasilitas Tangguh LNG merupakan salah satu pilar utama strategi energi Indonesia, yang berperan penting dalam penyediaan energi aman dan andal di kawasan Asia Pasifik.

    Lihat juga Video Bahlil Menghadap Prabowo, Bahas Hilirisasi Nikel-Bangun Kilang DME

    (ily/ara)

  • Ada Lowongan Kerja Pelayaran, Usia 55 Tahun Bisa Daftar

    Ada Lowongan Kerja Pelayaran, Usia 55 Tahun Bisa Daftar

    Jakarta –

    Perusahaan logistik dan transportasi laut, Andhika Group, tengah membuka lowongan kerja bagi mereka yang tertarik di bidang pelayaran. Lowongan ini dibuka untuk sejumlah posisi di kapal pengangkut baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

    Lowongan kerja ini disampaikan Andhika Group dalam program “Cari(in) Kerja!” dari detikcom. Cari(in) Kerja adalah platform lowongan kerja yang menyambungkan profesional, fresh graduates, hingga pekerja informal dan semi-formal dengan peluang kerja dari perusahaan besar, startup, hingga UMKM di seluruh Indonesia.

    Berikut daftar posisi dalam persyaratan lowongan kerja yang dibuka Andhika Group:

    1. MASTER – BULK CARRIER GT UP 30000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 55 tahun
    – Minimal memiliki ijazah ANT-I
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Bulk Carrier dengan GT minimal 20.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    2. MASTER – CHEMICAL TANKER GT UP 6000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 55 tahun
    – Minimal memiliki ijazah ANT-I
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Chemical Tanker dengan GT minimal 6.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    3. C/O – CHEMICAL TANKER GT UP 6000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 50 tahun
    – Minimal memiliki ijazah ANT-II
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Chemical Tanker dengan GT minimal 6.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    4. C/E – CHEMICAL TANKER GT UP 6000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 55 tahun
    – Minimal memiliki ijazah ATT-I
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Chemical Tanker dengan GT minimal 6.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    5. 2/E – BULK CARRIER GT UP 30000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 50 tahun
    – Minimal memiliki ijazah ATT-II
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Bulk Carrier dengan GT minimal 20.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    6. 2/E – CHEMICAL TANKER GT UP 6000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 50 tahun
    – Minimal memiliki ijazah ATT-II
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Chemical Tanker dengan GT minimal 6.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    7 FITTER – BULK CARRIER GT UP 30000 – LOCAL TRADE

    Persyartan:
    – Usia maksimal 45 tahun
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki Welder Sertifikat
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Bulk Carrier dengan GT minimal 20.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    8. FITTER – FLOATING CRANE GT UP 4000 – LOCAL TRADE

    Persyaratan:
    – Usia maksimal 45 tahun
    – Minimal memiliki ijazah Rating Able Deck/eng
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki Cert Welder
    – Memiliki pengalaman minimal 1 Tahun di kapal Floating Ceane dengan GT minimal 2.000

    9 CH/COOK – CHEMICAL TANKER GT UP 4000 – INTERNATIONAL TRADE

    Persyaratan :
    – Usia maksimal 45 tahun
    – Memiliki sertifikat lengkap dan masih berlaku sesuai STCW 2010 (minimal 1 tahun)
    – Memiliki Sertifikat BOCT
    – Memiliki Sertifikat Food Handling, Food Safety, Ships Cook
    – Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun di kapal Chemical Tanker dengan GT minimal 4.000
    – Menguasai Bahasa Inggris dengan baik

    Untuk informasi lebih jauh, pencari kerja dapat menghubungi kantor pusat (Head Office) Andhika Group yang berlokasi di Menara Kadin Lantai 20 & 24, Jakarta Selatan. Atau bisa juga mengontak nomor perusahaan di 089518003593.

    Disclaimer: Informasi lowongan kerja ini merupakan kiriman pembaca. detikcom hanya mempublikasikan dan tidak bertanggung jawab atas keabsahan isi maupun proses rekrutmen. Harap berhati-hati serta lakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melamar.

    Detikcom Cari(in) Kerja Foto: dok. detikcom

    (igo/fdl)

  • Aturan Baru Trump Bikin Australia Post Setop Layanan Paket ke AS

    Aturan Baru Trump Bikin Australia Post Setop Layanan Paket ke AS

    Jakarta –

    Perusahaan jasa pengiriman milik pemerintah Australia, Australia Post, resmi menghentikan sementara pengiriman paket ke Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencabut aturan bebas bea untuk paket bernilai rendah.

    Penghentian ini menambah daftar operator jasa lain yang juga menghentikan kiriman paket ke AS. Sebelumnya, sejumlah penyedia layanan pengiriman di Eropa dan Asia seperti Swiss Post, DHL yang mengelola Deutsche Post, Japan Post, dan Korea Post sudah melakukan hal serupa.

    “Kami kecewa karena harus mengambil tindakan ini. Namun, karena situasi yang kompleks dan berkembang pesat, penangguhan sebagian sementara diperlukan agar kami dapat mengembangkan dan menerapkan solusi yang dapat diterapkan bagi pelanggan kami,” kata Australia Post dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Selasa (26/8/2025).

    Aturan yang dikenal dengan “de minimis rule” sebelumnya membebaskan barang kiriman di bawah US$ 800 dari bea masuk. Namun sejak 29 Agustus, seluruh paket bernilai rendah yang masuk ke AS kini wajib dikenakan bea sesuai tarif negara asal atau sementara dikenai tarif khusus US$ 80-200 selama enam bulan.

    Paket yang dikirim ke AS dan Puerto Rico yang diajukan pada atau setelah 26 Agustus tidak akan diterima hingga pemberitahuan lebih lanjut. Adapun hadiah di bawah US$ 100, surat, dan dokumen tidak terpengaruh oleh perubahan ini.

    Australia Post menegaskan akan terus bekerja sama dengan otoritas AS dan Australia serta mitra pos internasional untuk segera melanjutkan layanan ke AS.

    Sementara itu, Nicola Charwat, Dosen Senior di Universitas Monash, mengatakan dampak di Australia sebagian besar akan dirasakan oleh bisnis kecil yang menjual langsung ke konsumen AS.

    “Ini mencakup bisnis yang berspesialisasi dalam pakaian dan hadiah berkelanjutan, serta barang-barang khas Australia seperti kosmetik, makanan, dan anggur. Paket-paket ini sekarang akan dikenakan tarif dasar 10%,” kata Charwat.

    Japan Post, Senin (25/8/2025), juga menyatakan akan menangguhkan penerimaan beberapa barang pos ke AS. Menteri Ekonomi Ryosei Akazawa mengatakan langkah tersebut hanya akan berdampak terbatas karena ada metode pengiriman alternatif.

    Korea Post pekan lalu mengumumkan penghentian pengiriman paket ke AS. Namun, pelanggan masih bisa mengirim lewat layanan kemitraannya dengan UPS.

    Lihat juga Video Kebijakan Baru AS: Setop Sementara Kiriman Paket dari China-Hong Kong

    (rrd/rrd)

  • Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Dicopot sebagai Komisaris Pupuk Indonesia

    Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Dicopot sebagai Komisaris Pupuk Indonesia

    Jakarta –

    Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, diberhentikan dari jabatan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Pemberhentian Noel telah dilakukan sejak 22 Agustus 2025.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), keputusan pemberhentian Noel dari dewan komisaris Pupuk Indonesia dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK232/MBU/08/2025, Nomor SK.049/DI-DAM/DO/2025.

    “Memberhentikan Sdr. Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2025,” tulis Manajemen Pupuk Indonesia, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (26/8/2025).

    Perseroan menekankan, pemberhentian Noel tidak berdampak pada operasional Pupuk Indonesia. Pria yang biasa dipanggil Noel itu menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 16 Juni 2025.

    Sebagai informasi, Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel disebut meminta jatah pemerasan.

    “Dari peran IEG itu, ia tahu dan membiarkan, bahkan meminta,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025), dilansir dari detikNews.

    KPK menyebut pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker telah berlangsung sejak 2019. Sedangkan Noel menjabat Wamenaker sejak Oktober 2024 dan menerima uang hasil pemerasan itu dua bulan kemudian.

    “Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini sepengatahuan dari IEG,” jelas Setyo.

    “Yaitu IEG sebesar Rp 3 miliar pada bulan Desember 2024,” ujar Setyo.

    Lihat juga Video Anggota DPR Keberatan Noel Minta Amnesti ke Prabowo: Dia Ngaku Salah?

    (hns/hns)