Category: Detik.com Ekonomi

  • Sempat Dipangkas, Anggaran Kementerian PU Mulai Pulih

    Sempat Dipangkas, Anggaran Kementerian PU Mulai Pulih

    Jakarta

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebut anggaran di kementeriannya telah dikembalikan. Sebelumya, anggaran Kementerian PU 2025 sempat terkena efisiensi cukup besar dan hanya menyisakan sekitar Rp 50,48 triliun dari semula Rp 110,95 triliun.

    Efisiensi atau pemangkasan anggaran sendiri diterapkan seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    “Dulu (anggaran) dipangkas, sekarang sudah nggak. Sekarang dikembalikan,” ujar Diana, dalam acara Indonesia Summit 2025 di Tribrata Hotel, Rabu (27/8/2025).

    Diana menjelaskan, saat ini Kementerian PU sudah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini termasuk untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kementerian PU juga punya tugas besar untuk membangun konektivitas antarwilayah, khususnya sentra-sentra pangan untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Sejalan dengan kebutuhan itu, anggaran Kementerian PU berangsur-angsur dikembalikan.

    “Sekarang kita harus membangun sekolah rakyat, konektivitas, kita harus membangun untuk yang MBG tadi, kemudian air. Sekarang Alhamdulillah kita sudah sampai ke Rp 85 triliun,” ujarnya.

    Di samping itu, saat ini Kementerian PU juga punya tugas untuk merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Diperkirakan anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini mencapai Rp 4 triliun.

    “Kalau kita lihat daerah, kemantapan dari jalan sendiri itu juga belum 90%. Jalan nasional pun, kalau kita lihat jumlahnya 47.000 km dan itu ternyata hanya 8,9% (total ruas jalan), yang lainnya itu adalah jalan provinsi dan jalan daerah. Dan kemantapan jalan dari Inpres Jalan Daerah sama jalan provinsi, itu mungkin di bawah 70%, bahkan dengan kabupaten/kota. Nah, itu kan harus diperbaiki,” terang Diana.

    Diana menambahkan, pihaknya juga punya tugas besar untuk menjalankan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    Kementerian PU juga berkontribusi dalam menjalankan Inpres Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dukungan itu dilakukan melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

    “Itu kita mendorong Sekolah Rakyat. Kita bangun banyak, 260 kita renovasi dan kita membangun 100 sekolah yang (SR) Tahap II. Kita nyari mulai dari lahannya, dari Kemensos dan sebagainya, kita yang melakukan pembangunan,” kata Diana.

    Sebagai informasi, pada mulanya pagu awal Kementerian PU Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, karena terkena efisiensi dan blokir di awal tahun ini, anggarannya tersisa tinggal Rp 29,57 triliun.

    Lalu, dengan adanya rekonstruksi efisiensi, anggarannya bertambah menjadi Rp 50,48 triliun yang berlaku efektif per 13 Februari 2025. Seiring dengan selesainya implementasi Inpres 1/2025, anggaran kementerian/lembaga (KL) sebagian berangsur-angsur dikembalikan.

    (acd/acd)

  • Sekolah Bisnis Laundry, Cara Baru Dongkrak Usaha Cuci Pakaian

    Sekolah Bisnis Laundry, Cara Baru Dongkrak Usaha Cuci Pakaian

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Rabu, 27 Agu 2025 13:00 WIB

    Semarang – Industri laundry kini tak lagi dipandang sebelah mata. Layanan cuci pakaian yang dulu hanya dianggap usaha rumahan, kini berkembang jadi sektor jasa strategis.

  • Warisan Tirto Utomo dan Jejak Keberlanjutan di Indonesia

    Warisan Tirto Utomo dan Jejak Keberlanjutan di Indonesia

    Jakarta – Perjuangan keberlanjutan ketersediaan air bersih hingga kini terus dilakukan AQUA bagi Indonesia. Semangat itu terus dijaga hingga empat dekade lebih dengan menjalankan program konservasi sumber air, pembangunan sumur resapan, hingga edukasi masyarakat.

    “Ini semua menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap operasi keberlanjutan AQUA,” kata General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

    Vera mengungkapkan melindungi sumber daya air menjadi pemahaman dasar bagi AQUA. Konservasi alam merupakan perkara yang sama pentingnya dengan memastikan setiap mutu air yang sampai ke tangan konsumen tetap berkualitas. Peningkatan edukasi lingkungan terhadap masyarakat sejak dini juga terus dilakukan dengan melibatkan komunitas.

    Tak berhenti di sana, AQUA juga mengusung gerakan daur ulang dan pengurangan sampah plastik. Dengan menggandeng pemerintah, komunitas lokal, dan mitra daur ulang, AQUA menegaskan peranannya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap bumi.

    Sejak 1983 hingga kini, pemakaian galon guna ulang merupakan salah satu inisiatif dalam mengurangi pemanfaatan galon sekali pakai secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi langkah nyata perusahaan dalam menjaga dan melestarikan alam.

    Langkah itu diperpanjang lagi dengan meluncurkan kampanye gerakan #BijakBerplastik yang melibatkan UMKM, komunitas pemulung, dan bank sampah di berbagai belahan nusantara. Lebih dari 31.500 ton plastik berhasil diolah setiap tahun. Gagasan ini menjadikan Aqua sebagai pelopor gerakan ekonomi sirkular di Indonesia.

    AQUA bukan sekadar air minum dalam kemasan. Ia adalah warisan perjuangan, keberanian, dan komitmen panjang terhadap keberlanjutan. Di bawah Danone Indonesia, AQUA tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

    “Indonesia adalah rumah kami. Kami lahir, tumbuh dan, besar bersama bangsa ini,” kata Vera lagi.

    Di balik sebuah botol minuman terdapat sebuah ekosistem yang dibangun. Pada perjalannya, AQUA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi. Hal ini dicapai melalui peningkatan kesejahteraan 10.500 masyarakat yang bergabung pada 20 pabrik di seluruh Indonesia.

    Belum lagi rantai distribusi yang melibatkan sekitar 2 juta pelaku usaha, sopir, agen, ritel di warung-warung terkecil hingga pengecer di level pedagang asongan. Pertumbuhan terhadap ekonomi lokal juga ditambah dengan pelibatan petani lokal dalam sendi-sendi rantai produksi.

    Bahkan disaat-saat krisis, AQUA membangun sistem akses air bersih dan aman sebagai hak dasar masyarakat yang tidak terjangkau akses air. AQUA menilai bahwa air bukan sebuah komoditas belaka tetapi merupakan tanggung jawab kehidupan masyarakat.

    Kemitraan terhadap organisasi lokal dan pemerintah daerah juga dilakukan untuk membantu menumbuhkembangkan perekonomian warga. Pandemi COVID-19 juga tak luput dari perhatian AQUA untuk membantu menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan mendukung pemerintah dalam program vaksinasi dan penyediaan air mineral bagi rumah sakit, relawan, dan masyarakat terdampak.

    Perhatian AQUA pun menembus batas negara. Saat krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, AQUA menyalurkan bantuan bersama organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, hingga lembaga kemanusiaan lain. Bantuan berupa air mineral, dana, hingga kebutuhan dasar bagi kamp pengungsian berhasil disalurkan.

    “Bagi kami, AQUA bukan sekedar produk. Ia adalah bagian dari kehidupan. Setiap tetesnya membawa makna menjaga kesehatan, menyatukan keluarga, dan mengalirkan harapan,” katanya.

    Di dalam negeri, AQUA menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-80 dengan penguatan komitmen untuk memberi lebih banyak manfaat. Seperti menjaga sumber daya alam, memberdayakan komunitas hinga mengalirkan produk yang mengalirkan kebaikan.

    “Karena setiap tetes AQUA adalah harapan untuk Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan,” katanya.

    (akd/akd)

  • Utang Pinjol hingga Paylater Jadi Kendala Milenial-Gen Z Beli Rumah

    Utang Pinjol hingga Paylater Jadi Kendala Milenial-Gen Z Beli Rumah

    Jakarta

    Pinjaman online (pinjol) hingga buy now pay later (BNPL) menjadi salah satu kendala bagi generasi milenial serta gen Z membeli rumah. Sebab, pinjol serta paylater masuk ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi mengatakan selain daya beli masyarakat yang menurun, utang pinjol serta paylater menjadi kendala bagi generasi muda yang ingin mempunyai rumah.

    “Kenapa teman-teman di middle low itu daya belinya juga turun, selain ekonomi memang lagi berat banyak PHK itu satu urusan, tapi sebetulnya ada ancaman yang paling berbahaya adalah pinjol,” kata Adrianto dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Tidak Bisa KPR karena Pinjol

    Menurut Adrianto, pinjol menjadi cerminan saat kalangan masyarakat ekonomi ke bawah ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adrian menyebut banyak yang tidak lolos dalam mengajukan KPR karena utang pinjol.

    “Karena ketika ada pinjaman online kemudian ada paylater ada. Kami punya di Bekasi itu juga ada yang tadi disebut tipe-tipe kecil gitu. Itu begitu KPR-nya nggak lulus karena TV-nya belum lunas kulkasnya belum lunas. Sangat kasihan,” jelas dia.

    Adrianto menilai pinjol mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Apalagi ditambah dengan adanya layanan paylater, konsumtif masyarakat semakin tinggi.

    “Pinjol dan memang terdorong terus untuk konsumtif Dengan adanya paylater pinjol tadi konsumtifnya makin tinggi, tapi akhirnya pada saat harus beli rumah, rumahnya masih kontrakan begitu rumah dia akan kena BI Checking atau SLIK Itu yang jadi masalah sekarang,” tambah Adrianto.

    Milenial-Gen Z Masih Bisa Beli Rumah

    Kendati begitu, dia menyampaikan generasi milenial dan generasi Z masih mampu untuk membeli rumah. Berdasarkan data penjualan di Summarecon Bekasi, jumlah penjualan rumah di kawasan tersebut didominasi pembeli dari milenial 62% dan gen Z 16-17%.

    “Karena waktu itu tahun 2023. Tapi di Summarecon Serpong penjualan oleh adik-adik kita di milenial itu sampai 49%, dari seluruh penjualan kita, dan gen Z-nya lebih bagus, 37%. Artinya, sebetulnya Kami punya satu produk. Nah, itu artinya teman-teman millenial dan gen Z yang dulunya diasumsikan mereka itu lebih senang travelling daripada beli rumah, ternyata beli,” terangnya.

    Lihat juga Video Utang Warga +62 Naik! Pinjol Rp 83,52 T dan Paylater Rp 31,5 T

    (rea/ara)

  • Ada Kementerian Haji-Umrah & 2 Badan Baru, Anggarannya dari Mana?

    Ada Kementerian Haji-Umrah & 2 Badan Baru, Anggarannya dari Mana?

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya Kementerian Haji dan Umrah serta dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disebut sedang diurus Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan saat ini sedang dalam tahap pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) satu kementerian dan dua badan baru tersebut. Terkait hitung-hitungan anggaran juga masih berlangsung.

    “Itu nanti oleh Setneg lagi diurus karena kan bentuk SOTK-nya dulu. (Hitung-hitungan anggaran) masih on going,” kata Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Luky tidak menampik saat ditanya apakah anggarannya akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yaitu bagian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan dikelola Menteri Keuangan.

    “Iya itu nanti teknisnya saja, (untuk detailnya) belum, kan tadi masih proses,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diatur dalam RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan pada Selasa (26/8/2025) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Pengelolaan ibadah haji akan berada di bawah kementerian tersebut, bukan lagi tanggung jawab Kementerian Agama.

    Di saat yang bersamaan, Prabowo membentuk dua badan baru yakni Badan Industri Mineral yang dikepalai Brian Yuliarto dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang dipimpin Didit Herdiawan.

    Lihat juga Video: Menag Optimistis Kementerian Haji Jadi Hadiah Terbaik Bagi Muslim RI

    (aid/rrd)

  • Daya Beli Lemah, Begini Jurus Astra Jaga Kinerja 2025

    Daya Beli Lemah, Begini Jurus Astra Jaga Kinerja 2025

    Jakarta

    PT Astra International Tbk (ASII) mengakui kinerja perseroan pada semester I 2025 mengalami tantangan yang cukup berat akibat gejolak ekonomi dan penurunan di pasar mobil nasional. Meski demikian, Astra optimistis sisa tahun ini akan membaik dengan melakukan sejumlah langkah strategis.

    Pertama, Presiden Direktur ASII Djony Bunarto Tjondro mengatakan pihaknya akan memperkuat bisnis inti melalui optimalisasi operasional. Hal ini dilakukan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih baik.

    Kedua, melakukan investasi untuk memperkuat ekosistem bisnis di Astra Group. Ketiga, membuka peluang investasi baru di sektor-sektor yang dinilai prospektif demi pertumbuhan jangka panjang.

    “Tetapi untuk sisa tahun 2025 ini kami berharap bahwa kami bisa mempertahankan sama dengan semester pertama dan tentunya kami tetap optimistis dengan portofolio Astra yang terdiversifikasi,” katanya dalam Public Expose Virtual PT Astra International Tbk 2025, Rabu (27/8/2025).

    Terkait tahun depan, Djony belum banyak berkomentar atau memberikan prediksi target Astra. Hal ini karena kondisi perekonomian masih belum stabil.

    Namun ia berharap kondisi perekonomian global pada tahun depan dapat membaik serta daya beli masyarakat meningkat. Sehingga, kinerja Astra diharapkan ikut terdongkrak oleh kondisi tersebut.

    “Tetapi pada saat ini terlalu dini bagi kami untuk memberikan guidance yang bersifat kuantitatif,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan keuangan Astra International, perseroan membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 15,51 triliun di semester I 2025. Dari sisi pendapatan, ASII membukukan Rp 162,86 triliun di paruh pertama 2025.

    Melihat Desa Sejahtera Boja Farm dalam Workshop Lingkungan Astra

    (rrd/rrd)

  • Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Jakarta

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menekankan pentingnya konsolidasi seluruh organisasi desa untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritas yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, desa dapat menjadi penyedia utama bahan pangan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan program nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

    “Kalau desa mampu menyiapkan bahan bakunya, maka perputaran ekonomi desa akan semakin hidup dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata Yandri dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Merah Putih, Rabu (27/8/2025).

    Koperasi Merah Putih

    Yandri juga menekankan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari sembako, pupuk, hingga gas LPG. Ia memastikan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh berupa pinjaman tanpa agunan, bunga rendah, serta pasokan langsung dari BUMN.

    “Koperasi ini tidak akan merugi jika kepala desa benar-benar serius mengawalnya sesuai Permendesa Nomor 10 Tahun 2025. Saya minta kades memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum Apdesi Anwar Sadat mengajak seluruh kepala desa di Indonesia menjadikan Munas ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, desa harus menjadi garda depan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    “Apdesi siap bergandengan tangan dengan Kementerian Desa maupun kementerian lain. Kolaborasi konkret adalah kunci agar desa benar-benar menjadi pilar kemajuan bangsa,” ujar Anwar.

    Ketua Panitia Munas, Risti Yuni Lestari, menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendes PDT, Wamendagri, dan para pejabat kementerian lainnya. Ia menegaskan bahwa Apdesi Merah Putih berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

    Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri bersama Wakil Menteri PDT Ahmad Riza Patria, Wamendagri Ribka Haluk, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Ketua Umum Apdesi meluncurkan Aplikasi Desa Merah Putih sebagai inovasi digital yang diharapkan memperkuat pelayanan desa.

    Melalui forum ini, pemerintah bersama Apdesi menegaskan kembali peran desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan motor utama yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional.

    Lihat juga Video: Kopdes Merah Putih Dibentuk Agar Subsidi Tepat Sasaran

    (ily/ara)

  • Daya Beli Lemah, Begini Jurus Astra Jaga Kinerja 2025

    Kondisi Perekonomian Tak Menentu, Astra Rencana Turunkan Modal Belanja

    Jakarta

    PT Astra International Tbk (ASII) mengungkapkan bakal menyesuaikan rencana belanja modal (capital expenditure) yang sebelumnya pada awal tahun dipatok sekitar Rp 26 triliun. Artinya, alokasi belanja modal kemungkinan akan lebih rendah dari target awal.

    Wakil Presiden Direktur ASII, Rudy, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan karena perseroan melihat adanya dinamika pasar dan kondisi bisnis yang cukup menantang. Sehingga alokasi belanja akan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan aktual dan situasi di lapangan.

    “Kita lihat apa yang kita sampaikan untuk capex 2025 di awal tahun, di mana kurang lebih saat itu kami mencanangkan sebesar Rp 26 triliun. Namun melihat situasi dan kondisi yang ada, rasanya kami akan sesuaikan dengan yang seharusnya kami belanjakan dengan kondisi bisnis yang cukup challenging pada saat ini,” katanya dalam Public Expose Virtual PT Astra International Tbk 2025, Rabu (27/8/2025).

    Rudy mengatakan hingga semester I 2025, realisasi belanja modal tercatat Rp 8,8 triliun. Alokasi belanja tersebut dipakai untuk pembelian alat berat di bisnis kontraktor pertambangan.

    “Di samping itu kita juga ada kegiatan replanting dan mill and port maintenance di Astra Group kita. Di saat yang sama, yang berkontribusi juga itu di bidang otomotif berupa pembelian mesin produksi di Astra Otopart dan juga untuk renovasi maupun pembelian lahan-lahan baru untuk cabang-cabang kita di bisnis otomotif,” katanya.

    Sementara itu, Rudy mengatakan realisasi investasi pada semester I 2025 mencapai Rp 3,3 triliun. Investasi ini digelontorkan untuk pengembangan pergudangan logistik Astra dan juga di sektor kesehatan.

    “Rasanya masih ada beberapa proyek yang akan kami realisasikan di semester II 2025 nanti. Kami akan sampaikan jika sudah mencapai tahap yang matang untuk disampaikan,” katanya.

    Lihat juga Video Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI di Kuartal II 2025 Kalahkan AS

    (rrd/rrd)

  • Jarang Disinggung Prabowo, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas?

    Jarang Disinggung Prabowo, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas?

    Jakarta

    Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab, infrastruktur tidak masuk ke dalam 8 program prioritas pemerintah dan tidak disinggung saat Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, meski tak disebut sebagai salah satu di antara kedelapan poin tersebut, namun infrastruktur tetap menjadi pondasi utama dari realisasi program-program tersebut.

    “Kok di delapan itu nggak ada ya? Padahal tadi Pak AHY (Menko Infra) jelas infrastruktur merupakan backbone. Jadi dia ada di semuanya, backbone tuh ada di semuanya,” kata Diana, dalam acara Indonesia Summit 2025 di Tribrata Hotel, Rabu (27/8/2025).

    Diana menjelaskan, infrastruktur akan tetap digenjot untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Misalnya untuk program Sekolah Rakyat (SR), PU turut serta dalam merenovasi hingga membangun sekolah.

    Kemudian di program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian PU turut serta membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Lalu untuk mendukung swasembada pangan, PU punya tugas besar untuk membangun jaringan irigasi.

    “Kemudian soal swasembada energi, itu juga butuh bendungan karena terdapat airnya. Terus juga air sendiri, berarti di situ harus ada infrastruktur. Nggak mungkin nggak ada infrastrukturnya, ya kan?,” jelas Diana.

    “Untuk irigasi, ketahanan pangan, berarti kita butuh infrastruktur. Memperbaiki irigasinya, membuat, untuk perbaikan cetak sawahnya dan sebagainya, infrastruktur masuk,” sambungnya.

    Selain itu, Diana mengatakan, Kementerian PU juga punya tugas besar untuk mendukung konektivitas. Menurutnya hal ini menegaskan bahwa infrastruktur menjadi pondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    “Jadi semuanya harus terkait dengan infrastruktur tadi. Dan ini juga dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Nah, itu masuk semuanya. Dan kita pun juga, kita melaksanakannya juga punya strategi,” kata dia.

    (acd/acd)

  • 100 Ribu Ton Gula Numpuk di Gudang, Pemerintah Janji Serap dalam 10 Hari!

    100 Ribu Ton Gula Numpuk di Gudang, Pemerintah Janji Serap dalam 10 Hari!

    Jakarta

    Sekitar 100 ribu ton gula hasil panen petani tebu tak kunjung terserap pasar dan hanya menumpuk di gudang-gudang. Pemerintah berencana menyerap seluruh stok gula tersebut.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widyastuti, mengatakan pemerintah telah menandatangani proses pembelian 100 ribu ton gula dari petani melalui Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) pada Jumat (22/8) kemarin.

    “Kami yang kawal dari government itu terakhir hari Jumat tanggal 22 (Agustus), di mana ada beberapa kesepakatan yang sudah menjadi suatu proses, dan ini tadi sudah disepakati dan ditandatangani,” katanya dalam acara Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Namun menurutnya proses pembelian 100 ribu ton gula petani yang sudah menumpuk di gudang ini akan membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk bisa terealisasi. Jadi gula-gula ini diperkirakan baru bisa terserap sekitar pekan depan.

    “Karena dari kesepakatan pertama itu bisa berproses, tapi ada waktu mungkin sekitar satu mingguan atau lebih. Jadi dari sekitar tujuh hingga sepuluh hari. Ini yang akan kami pantau,” jelas Widyastuti.

    Dalam kurun waktu tersebut ia mengaku akan terus mengawal proses pembelian stok gula petani ini. Untuk itu Widyastuti turut meminta para petani tebu dan asosiasi yang menaunginya agar membantu proses penyerapan.

    “Jadi nanti kami akan berkoordinasi untuk memantau perkembangannya. Tapi kami juga minta baik dari APTRI atau dari pemilik gudang untuk bisa meng-update-kan, menginformasikan atas realisasi tersebut,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN APTRI (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Soemitro Samadikoen menyebut pihaknya juga sudah mendapat kabar terkait rencana penyerapan 100 ribu ton gula di hari yang sama saat Food Id

    “Walaupun barangkali kemarin masih ada yang menanyakan gula saya belum dibeli. Karena memang rill dana ini mungkin belum diterima oleh petani karena melalui proses ini,” tegasnya.

    Pemerintah Siapkan Rp 1,5 Triliun untuk Serap 100 Ribu Ton Gula

    Foto: Adhar Muttaqin

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan BPI Danantara telah menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula petani yang saat ini menumpuk di gudang.

    Hal ini merupakan respons terhadap keluhan asosiasi petani tebu yang mengatakan sekitar 100 ribu ton gula hasil produksi tidak kunjung terserap pasar imbas impor gula berlebih pada awal tahun dan maraknya produk etanol dari luar negeri.

    “Kami terima laporan adalah itu gula. Kami sudah bahas kemarin, kami sudah bahas dengan Danantara, Pak Rosan mengeluarkan atau menyediakan dana untuk membeli gula petani,” ujar Amran saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

    “Rencana kita keluarin pertama itu anggaran Rp 1,5 triliun, saya kira cukup,” sambung Amran.

    Amran mengatakan pemerintah telah menunjuk BUMN pangan yakni ID Food untuk dapat menyerap hasil gula tersebut. Meski begitu, ia belum mengungkapkan detail terkait kapan rencananya pembelian gula tersebut dilakukan.

    Halaman 2 dari 2

    (igo/fdl)