Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Menteri PU Ungkap Pertemuan hingga Dini Hari dengan Seskab Teddy

    Menteri PU Ungkap Pertemuan hingga Dini Hari dengan Seskab Teddy

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bercerita tentang pertemuannya dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Senin (1/9/2025) malam. Pertemuan yang berlangsung hingga dini hari itu membahas tentang fasilitas umum (fasum) yang rusak.

    Adapun fasilitas umum tersebut rusak usai aksi massa akhir pekan lalu. Dody mengatakan, ia bersama Teddy membahas tentang titik-titik mana saja yang harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki.

    “Tadi malam pun kami dipanggil dan kami diskusi hingga pagi hari dengan Pak Seskab membahas titik-titik mana yang kira-kira harus kami prioritaskan sampai pagi itu. Sampai jam 2 pagi kita bahas itu di tempatnya Pak Sekab,” kata Dody, ditemui di Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Salah satu infrastruktur yang mendapat sorotan ialah gerbang tol, di mana setidaknya ada sebanyak 7 gerbang tol yang terbakar dalam kerusuhan saat aksi demonstrasi itu. Pembenahan Halte Bus TransJakarta juga mendapat perhatian.

    “Gerbang tol dan juga nanti halte, yang paling utama, karena itu kan yang setiap hari dilewati oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

    Dody mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar semua fasilitas maupun gedung yang sudah terbakar harus dibangun ulang. Ia sendiri mengakui bahwa prosesnya memang perlu waktu lama untuk membangunnya.

    Salah satunya contohnya seperti GT Pejompongan yang dikunjunginya hari ini. Menurutnya, gerbang tol ini menjadi salah satu gerbang yang mengalami kondisi paling parah.

    “Karena GT Pejombongan 2 kali dibakar. Jumat malam ini sudah dibakar, sudah diperbaiki temporally oleh Jasa Marga. Tapi kemudian dibakar lagi Sabtu malam, jadi 2 kali terbakar,” kata Dody.

    “Gerbang-gerbang tol yang lainnya mungkin akan jauh lebih cepat, karena kerusakannya rata-rata sedang, nggak sampai seberat ini. Yang jadi masalah utama lainnya adalah servernya ternyata dicuri, diambil. CCTV dicuri, diambil,” sambungnya.

    Kementerian PU sendiri sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk dialokasikan dalam mendukung perbaikan fasilitas umum hingga gedung-gedung pemerintahan yang rusak imbas demo kemarin. Adapun anggaran ini bersumber dari dana darurat PU.

    Namun untuk perbaikan gerbang tol sendiri, PT Jasa Marga (Persero) telah menyatakan akan menanggung biayanya. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan 7 gerbang tol mencapai sekitar Rp 80 miliar.

    (acd/acd)

  • Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi stok beras premium di ritel masih kosong. Menurut Amran, kondisi tersebut bukan menggambarkan fenomena kelangkaan beras.

    Amran menilai fenomena kelangkaan beras dapat dilihat dari antrean masyarakat membeli beras serta produksi yang menurun, sedangkan produksi beras terus membaik. Amran menerangkan stok di ritel yang kosong karena adanya pergeseran pola distribusi beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan naik 12,16% menjadi 31,04 juta ton. Sementara, potensi produksi sepanjang Agustus-Oktober 2025 mencapai 9,11 juta ton atau naik 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Mungkin yang Anda maksud ada premium yang karena ada masalah kemarin dan sekarang mulai membaik. Ada yang kosong satu dua itu tidak masalah bagi republik ini. Ini karena terjadi pergeseran,” kata Amran di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Penggilingan Pasok Beras ke Pasar Tradisional

    Amran menerangkan saat ini penggilingan padi kecil turut mensuplai beras ke pasar tradisional. Pasokan beras premium yang berkurang di ritel modern membuka peluang bagi penggilingan kecil untuk mendapatkan suplai gabah yang sebelumnya lebih banyak diserap industri besar.

    “Ini ada pola pergeseran, ini mengisi ruang pasar tradisional dari pabrik kecil ke pasar tradisional, yang dulu didominasi biasanya banyak itu dari pabrik besar ke modern ini ada pergeseran sedikit ke pasar tradisional dan itu di beberapa media dimuat bahwa pasar tradisional omzetnya meningkat. Jadi bukan langka ya, beras banyak,” terang Amran.

    Amran menjelaskan kapasitas giling penggilingan padi kecil di Indonesia sekitar 116 juta ton. Kemampuan ini jauh melebihi produksi nasional yang hanya sekitar 65 juta ton gabah kering panen per tahun.

    “Artinya apa? Pabrik kecil ini mampu menggiling seluruh gabah yang diproduksi di Republik ini. Kemudian ada tambahan kapasitas yang (penggilingan padi) besar dengan (penggilingan padi) sedang 50 juta ton. Kalau yang besar sedang ini menurun produksinya, ini bergeser ke pabrik kecil. Pabrik kecil ini masuk ke pasar tradisional sehingga terjadi pergeseran ya,” terang Amran.

    Beras Premium di Ritel Modern Kosong

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan toko ritel modern masih berhati-hati dalam menjual beras premium. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag telah berkomunikasi dengan pengusaha ritel terkait stok beras yang masih kosong.

    “Kayaknya sih kalau misalnya yang kosong ya saya sudah komunikasi dengan Aprindo juga. Yang mereka masih agak berhati-hati itu terkait dengan beras premium,” kata Direktur Jenderal PDN Iqbal Shoffan Shofwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

    Iqbal mengatakan, langkah ini diambil karena pengusaha ritel masih ingin memastikan kualitas beras premium. Hal ini menyusul adanya kasus beras premium oplosan yang menyeret 212 merek.

    “Mereka melihat dulu packaging beras premium ini sesuai nggak dengan klaim mereka di package-nya. Premium berapa kilo ya sesuai nggak ukurannya, kemudian pecahannya seperti apa. Jangan sampai nanti Aprindo juga perlu berhati-hati, nanti ujung-ujungnya kan konsumen yang akan dirugikan,” terang Iqbal.

    (rea/ara)

  • Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Heboh Aksi Massa Ricuh, Zulhas Pastikan Distribusi Pangan Lancar

    Jakarta –

    Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan distribusi pangan dalam kondisi lancar di tengah tingginya tensi Indonesia akibat ricuhnya aksi massa demonstrasi di berbagai daerah.

    “Nanti kita lihat. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata dia singkat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9/2025).

    Saat ini pemerintah terus menggenjot produksi pangan, terutama beras. Ia menyebut, kelebihan produksi tahun ini mencapai 3 juta ton.

    Di sisi lain, kebutuhan beras ini akan cukup tinggi seiring adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu berbagai percepatan program tengah dilakukan pemerintah. Bukan hanya beras, produksi komoditas pangan lainnya juga dilakukan, termasuk daging ayam, telur hingga daging.

    “Makan bergizi itu kan 80 juta itu perlu. Oleh karena itu, perlu percepatan lahan-lahan yang baru, agar produksi kita baik itu pangan, dalam arti seperti padi dan jagung dipercepat, ditambah juga protein. Protein itu ya ayam, telur, kemudian daging, hortikultura, dan lain-lain,” terangnya.

    “Jadi kita melakukan perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas bisa cepat meningkat,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam menekan harga beras yang tengah meningkat, Zulhas mengatakan telah memerintahkan Perum Bulog mempercepat penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Namun, Perum Bulog tidak bisa sendiri. Zulhas pun memerintahkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran beras SPHP ini.

    “Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar. Kalau bazar kan lama menyerapnya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kota/kabupaten ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, situasi Indonesia memang tengah memanas sejak pekan lalu. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk protes atau tuntutan dari berbagai kebijakan pemerintah hingga tunjangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR).

    Demonstrasi ini sayangnya berakhir ricuh, tak hanya di Jakarta, tetapi daerah lain juga mengalami. Berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan. Bahkan gedung-gedung pejabat juga menjadi sasaran amuk massa.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Usul Longgarkan Pajak demi Ringankan Beban Wong Cilik

    Pengusaha Usul Longgarkan Pajak demi Ringankan Beban Wong Cilik

    Jakarta –

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari menilai pemerintah perlu memberikan dukungan kepada wong cilik. Salah satunya dengan melonggarkan pajak untuk menstabilkan ekonomi.

    Saat ini, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus benar-benar satu visi, yakni menstabilkan ekonomi nasional. Sebab itu, kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat perlu mendapatkan perhatian serius.

    Menurutnya, pengetatan pajak menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah butuh penerimaan untuk membiayai kebutuhan negara. Di sisi lain, masih banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk menstabilkan bisnisnya.

    Akbar berharap pemerintah memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir akhir tahun ini. Tujuannya, menebar keadilan bagi wajib pajak yang patuh aturan.

    “Kami berharap Pemerintah melonggarkan aturan ini sampai ekonomi stabil. Lagipula, pengusaha UMKM selalu taat aturan. Jangan sampai, aturan ini justru mengikis fundamental UMKM,” pinta Akbar dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

    Selain itu, dia juga berharap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan dari 11% menjadi 10%. Langkah ini semata-mata untuk mengurangi beban masyarakat kecil sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyejahterakan rakyat kecil.

    Dengan kontribusi sekitar 54-55% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga harus dijaga sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

    “Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi saat ini, Pemerintah harus meringankan beban rakyat. Jangan sampai kelas menengah ke bawah justru takut membelanjakan uangnya,” pesan Akbar.

    Dia juga meminta agar pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) soal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meski tidak bisa membatalkan aturan tersebut, pemerintah pusat bisa memberi pandangan bahwa kebijakan itu tidak tepat saat ini.

    “Ada sejumlah daerah yang PBB-nya naik lebih dari 100%. Menurut saya, ini perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tutupnya.

    (ily/ara)

  • Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri untuk Kemenhan dan TNI

    Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri untuk Kemenhan dan TNI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kuda kavaleri serta perlengkapan pendukungnya untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kebijakan ini berlaku sampai 31 Desember 2025.

    Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda Serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan mulai berlaku saat diundangkan 1 September 2025.

    “PPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan dan/atau TNI ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025 sebesar 100%,” bunyi Pasal 2 aturan tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Jenis barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN meliputi kuda batalyon kavaleri serta 43 jenis perlengkapan pendukungnya, di antaranya pelana upacara, tali kekang, sepatu tunggang, cambuk panjang, sikat kuku, bak makan dan minum, tas perlengkapan, kantong kotoran kuda, obat kuda, hingga kandang kavaleri kuda portable.

    “PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN yang terutang sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025,” bunyi Pasal 4.

    Fasilitas pembebasan PPN tidak berlaku jika objek yang diserahkan bukan kuda kavaleri dan perlengkapan yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan juga dikecualikan jika pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak sesuai ketentuan.

    “Pengusaha kena pajak yang menyerahkan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah,” jelas Pasal 5.

    (aid/rrd)

  • Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan distribusi bahan pangan tidak tersendat menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa meluas ke Yogyakarta, Banjarmasin, hingga Makassar.

    “Alhamdulillah enggak, insyaallah distribusi bahan pokoknya (lancar). Masih ada kan semua? Berasnya masih ada kan?” kata Arief di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Arief mengatakan, pemerintah telah memitigasi dengan berbagai upaya, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras ke 18 juta kepala keluarga penerima manfaat (KPM).

    Realisasi penyalurannya mencapai 99% dari total target 365 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kuota 1,3 juta ton sampai akhir tahun.

    “Ditambah SPHP yang 1,3 juta ton, saat ini sudah sekitar 112-120 ribu ton yang dijalanin. Masih terus dijalanin terus,” imbuhnya.

    Arief memastikan operasi pasar dalam program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 4.320 kecamatan di Indonesia juga tidak akan terganggu karena adanya aksi demonstrasi. “Gerakan pangan murah kan lanjut terus. Nggak ada masalah,” terang Arief.

    Operasi Pasar

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan operasi pasar terus-menerus dilakukan secara nasional. Menurutnya, operasi pasar ini dapat meredam inflasi.

    “Alhamdulillah kelihatan membuahkan hasil kita lihat inflasi kita turun dari 2,37% turun menjadi 2,31% dan beras kenaikannya tidak, mulai stabil. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi. Tinggal 214 kabupaten,” ujar Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok. Akan tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan.

    “Demonstrasi yang 3 hari terakhir ini ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tentu ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian, tapi tidak begitu signifikan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

    Iqbal mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan pemasok kebutuhan pokok serta pengusaha ritel. Pertemuan ini akan digelar besok atau lusa.

    “Oleh karena itu kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern. Utamanya beras,” terang Iqbal.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Kondisi Terkini Halte TJ Polda yang Rusak Parah Usai Aksi Massa

    Kondisi Terkini Halte TJ Polda yang Rusak Parah Usai Aksi Massa

    Jakarta –

    Kerusuhan pada aksi massa pekan lalu menyisakan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum di Jakarta, salah satunya halte bus TransJakarta. Setidaknya ada sebanyak 22 halte yang rusak, bahkan ada yang dibakar.

    Salah satu halte yang mengalami kerusakan paling berat ialah Halte TJ Polda Metro Jaya.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Selasa (2/9/2025), kerusakan di Halte Polda Metro Jaya terbilang cukup parah. Atap halte sudah rubuh, jatuh berserakan. Dinding-dinding pembatas juga musnah, menyisakan serpihan puing-puing bangunan bekas pembakaran.

    Halte TransJakarta Polda Metro Jaya rusak parah. Foto: Shafira Cendra Arini

    Bangunan halte tersebut tinggal menyisakan kerangka-kerangka besi. Noda hitam melekat di sejumlah peralatan seperti gerbang tap e-money, kipas angin hingga layar LED yang biasanya menampilkan jadwal kedatangan dan rute bus.

    Selain itu, sisa-sisa bangunan juga dipenuhi dengan coretan-coretan. Beberapa tulisan yang terpampang antara lain mulai dari ‘ACAB’ hingga ‘1312’ yang belakangan ramai digaungkan masyarakat di media sosial, seiring dengan aksi demonstrasi ini.

    Halte tersebut kini tidak beroperasi. Bangunan itu ditutupi dinding-dinding triplek sebagai bagian dari pengamanan sekaligus persiapan untuk perbaikan.

    Kondisi serupa juga terjadi di Halte TJ Bank DKI. Meski tidak separah Halte TJ Polda Metro Jaya, juga terdapat sisa-sisa pembakaran di sejumlah titik pada halte tersebut.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan untuk memperbaiki halte tersebut. Untuk detail pembagiannya seperti apa, akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Bagaimana ada proses rehab dan renovasinya bisa lebih cepat lagi. Mungkin karena rusaknya sebegini parah, mungkin kita akan berusaha, kan ini bisa fungsional dulu dalam tempuh waktu secepat-cepatnya,” ujar Dody. ditemui di lokasi.

    Kementerian PU sendiri sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk dialokasikan dalam mendukung perbaikan fasilitas umum hingga gedung-gedung pemerintahan di Indonesia yang rusak imbas demo kemarin. Adapun anggaran ini bersumber dari dana darurat PU.

    Halte TransJakarta Polda Metro Jaya rusak parah. Foto: Shafira Cendra Arini

    (acd/acd)

  • Viral 17+8 Tuntutan Rakyat Singgung PHK-Tunjangan DPR, Pemerintah Buka Suara

    Viral 17+8 Tuntutan Rakyat Singgung PHK-Tunjangan DPR, Pemerintah Buka Suara

    Jakarta –

    Media sosial tengah diramaikan dengan unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”. Tuntutan ini ramai diunggah ulang oleh netizen usai gelombang demonstrasi terjadi sebagai aksi protes tunjangan DPR, hingga puncaknya terjadi kericuhan yang menelan korban jiwa.

    Dalam unggahan itu, terdapat 17+8 tuntutan dari rakyat kepada pemerintah, termasuk terkait pembekuan tunjangan DPR, tuntutan kepada pemerintah mengambil langkah darurat terhadap PHK, hingga reformasi perpajakan yang adil.

    Menanggapi tuntutan yang viral di media sosial itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah akan melakukan komunikasi antar Kementerian/Lembaga untuk merespons deretan tuntutan yang disampaikan masyarakat.

    “Mengenai masalah ada tuntutan-tuntutan yang nanti kita akan tentu dari pemerintah akan mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, kepada mana yang menjadi tuntutan kepada DPR. Tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir, semua akan dikomunikasikan internal pemerintah dulu,” kata dia dalam usai rapat inflasi daerah di Kemeterian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Ia juga meyakini akan mengakomodir tuntutan yang disampaikan masyarakat sesuai aturan yang berlaku, baik untuk pemerintah maupun kepada DPR.

    “Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan-aturan yang ada dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain misalnya DPR saya kira itu,” jelasnya.

    Dikutip dari detikinet, “17+8 Tuntutan Rakyat” pertama kali viral pada 30 Agustus 2025. Penamaan 17+8 dipilih sebagai simbol perjuangan baru setelah 17 Agustus. Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sementara 8 adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat setahun, hingga 31 Agustus 2026.

    Sejumlah figur publik seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, hingga aktivis Andhyta F. Utami ikut menyebarkannya.

    Berikut adalah poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak segera direalisasikan 5 September:

    1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
    2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
    3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
    4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
    5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
    6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
    7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
    9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
    10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
    11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
    12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
    13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
    16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

    8 tuntutan jangka panjang difokuskan pada reformasi sistemik, dengan tenggat satu tahun:

    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
    Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
    5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

    (ada/kil)

  • Sopir Truk Takut Kirim Barang, Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Keamanan

    Sopir Truk Takut Kirim Barang, Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Keamanan

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa kondisi keamanan akan kembali stabil. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar Polri dan TNI bertindak tegas terhadap para perusuh yang merusak aksi unjuk rasa damai.

    Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembalikan situasi aman agar kegiatan usaha kembali berjalan normal. Mengingat, situasi keamanan di Tanah Air yang tidak stabil memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

    Para pelaku bisnis dari berbagai asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia meminta aparat penegak hukum untuk segera menstabilkan kondisi keamanan. Pasalnya pengiriman barang kini mulai terhambat bahkan terhenti akibat terganggunya rantai pasok.

    Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam dialog secara daring dengan para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin menyatakan, jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku ekonomi di setiap simpul jalur distribusi dan di semua sentra produksi.

    “Pernyataan tegas Presiden Prabowo sudah memberikan kita rasa tenang. Kadin mendukung langkah penerbitan dan penegakan hukum yang dilakukan Polri,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

    Sopir Truk Takut Kirim Barang

    Anggota asosiasi di berbagai jenis industri di Tanah Air mengalami masalah akibat aksi unjuk rasa anarki. Mereka mengalami terkena berat. Selain masalah kenaikan pajak, izin investasi yang tidak lancar, mereka kini mendapat tekanan hebat akibat masalah keamanan yang menghambat rantai pasok.

    Anindya mendengar secara langsung kondisi terkini dari para pengusaha anggota Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi. Yang paling menonjol adalah kondisi rantai pasok yang sudah mulai terkena dampak aksi demo anarkis. Para sopir truk tidak berani mengendarai truk untuk mengirim barang.

    Pabrik yang membutuhkan bahan baku dan komponen tidak bisa mendapatkan pasokan. Perusahaan ritel tidak bisa lagi menerima pengiriman barang, termasuk bahan pangan.

    Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat. Gangguan keamanan di Jakarta, Debotabek, dan di berbagai kota besar di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan WFH (work from home), padahal tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah.

    Ada banyak pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik, WFO (work from office). Ketakutan karyawan masuk kantor juga mengurangi pendapatan usaha mikro dan ultra mikro, juga para pengemudi ojol.

    “Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal,” ujar pria yang akrab disapa Anin itu.

    6 Hasil Pertemuan dengan 200 Asosiasi

    Pertemuan dengan 200 pengurus asosiasi menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagaimana digarisbawahi oleh Ketum Kadin. Pertama, Kadin mendorong dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan berdagang meskipun ada anjuran work-from-home (WFH). Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan.

    Kedua, Kadin pusat dan daerah harus meningkatkan dialog dengan pimpinan lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif agar situasi keamanan kembali stabil.

    Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan aparat di daerah untuk merealisasikan program pasar murah dan beras murah untuk meredam gejolak harga, sekaligus menunjukkan kepedulian pengusaha terhadap masyarakat. Untuk menggerakkan ekonomi di daerah, Kadin akan bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah.

    Keempat, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia harus selalu dijaga. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha.

    Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan.

    Dalam waktu dekat, perlu diadakan pertemuan pengurus Kadin dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani agar kegiatan investasi berjalan dengan baik.

    “Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi,” ujar Anin.

    Kelima, Kadin pusat, Kadin daerah, dan seluruh asosiasi anggota Kadin diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional. Seluruh anggota diminta terus menjaga komunikasi dengan konstituen dan keluarga besar dunia usaha agar tercipta soliditas internal dan kolaborasi eksternal.

    Keenam, instabilitas keamanan yang sudah mengganggu kegiatan investasi, produksi, rantai pasok, dan perdagangan memberatkan dunia usaha. Kewajiban dunia usaha terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat sangat besar dan akan terus meningkat.

    Pada Oktober 2025, misalnya, ada kesepakatan UMP (upah minimum provinsi) untuk tahun 2026. Dalam situasi global yang tidak menentu dan kondisi dalam negeri yang masih didera penurunan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan semua kewajibannya juga ikut terhambat.

    “Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Anin.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • Airlangga Ajak Heningkan Cipta untuk Korban Unjuk Rasa di BEI

    Airlangga Ajak Heningkan Cipta untuk Korban Unjuk Rasa di BEI

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban yang meninggal dunia akibat dinamika sosial dan politik pada akhir pekan lalu. Hal ini ia sampaikan dalam Konferensi Pers Stabilitas Pasar Modal Indonesia di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    “Pertama, saya selaku pribadi dan dari Kementerian Perekonomian menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di akhir pekan lalu,” kata Airlangga.

    “Dan secara khusus kami ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum yang tercatat sejauh ini,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut sejumlah nama korban yang meninggal dunia, di antaranya almarhum Affa Kurniawan (pengemudi ojek online), Sarinawati (Staf Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar), Saiful Akbar (Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah), Budi Haryadi (Anggota Satpol PP Makassar), Rusdamdiansyah, Sumari, dan Rheza Sendy Pratama.

    Setelah menyebutkan nama-nama korban, Airlangga mengajak seluruh pihak yang hadir dalam acara tersebut untuk mengheningkan cipta dan mendoakan mereka.

    “Untuk itu marilah kita sama-sama mengheningkan cipta, dan bagi yang beragama Islam mari kita bacakan Al-Fatihah,” ucapnya.

    Airlangga menegaskan peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi kehidupan bangsa Indonesia yang saat ini tengah berjuang membangun perekonomian yang kokoh.

    “Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat,” kata Airlangga.

    (rrd/rrd)