Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Rekrutmen Pasukan Putih Jakarta Diperpanjang, Syarat Tinggi Badan Dihapus!

    Rekrutmen Pasukan Putih Jakarta Diperpanjang, Syarat Tinggi Badan Dihapus!

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka rekrutmen ‘Pasukan Putih’ untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat di Jakarta. Pendaftaran dibuka hingga 8 September 2025 melalui laman resmi https://dinkes.jakarta.go.id/pasukanputih.

    Dikutip dari Instagram resmi Dinas Kesehatan Jakarta @dinkesdki, Kamis (4/9/2025), Pendaftaran mulanya dibuka hanya sampai tanggal 3 September, sebelum akhirnya kini diperpanjang hingga pekan depan. Untuk mendaftarkan diri, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

    Di samping itu, dalam pengumuman perpanjangan ini Dinas Kesehatan Jakarta juga mengubah sejumlah persyaratan. Sebelumnya, persyaratan usia dipatok pada rentang 25-45 tahun pada saat mendaftar, sedangkan pada pengumuman terbaru menjadi 18-45 tahun.

    Selain itu, pengumuman terbaru juga meniadakan persyaratan tinggi badan minimal bagi pelamar. Sebelumnya, persyaratan untuk pria memiliki tinggi badan minimal 160 cm, sedangkan untuk wanita minimal 155 cm.

    Berikut persyaratan terbaru rekrutmen ‘Pasukan Putih’ DKI Jakarta:

    Persyaratan Umum Pendaftaran:

    Pendidikan minimal SMA/SMK sederajatUsia 18-45 tahun pada saat mendaftarMemiliki KTP DKI Jakarta serta berdomisili sesuai kecamatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan domisili)Bersedia mengikuti pelatihan setelah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi

    Jadwal Tahapan Rekrutmen Pasukan Putih Jakarta 2025:

    Pengumuman Pembukaan: 2-3 September 2025Pendaftaran & Unggah Dokumen: 3-8 September 2025 (00.00-23.59 WIB)Verifikasi Dokumen: 3-9 September 2025Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi: 10 September 2025Uji Tulis & Skrining Kesehatan Jiwa: 11-12 September 2025Pengumuman Hasil Uji Tulis & Skrining: 13 September 2025Pembuktian Keaslian Dokumen Persyaratan dan Wawancara: 15-16 September 2025Pengumuman Hasil Akhir: 18 September 2025

    (shc/kil)

  • Biayai Program Prioritas Pakai Burden Sharing, BI Pastikan Bakal Hati-hati

    Biayai Program Prioritas Pakai Burden Sharing, BI Pastikan Bakal Hati-hati

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan tentang keputusan untuk melakukan berbagi beban alias burden sharing untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun dukungan itu diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi beban biaya terkait program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita dan menjaga stabilitas perekonomian melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Dukungan Bank Indonesia ditempuh tetap sesuai dengan kaidah kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent monetary policy),” kata Denny, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Denny menekankan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).

    Terkait burden sharing ini, pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan KDMP setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di perbankan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22, serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.

    “Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian sehingga terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” ujar Denny.

    Sebagai informasi, rencana penerapan burden sharing mulanya diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia menjelaskan, dana hasil pembelian SBN tersebut sebagian digunakan pemerintah untuk membiayai program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Sinergitas BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Sampai kemarin, kami sudah membeli SBN Rp 200 triliun,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

    Perry mengungkapkan, skema burden sharing ini juga berlaku untuk bunga. BI dan Kementerian Keuangan sepakat menanggung beban bunga secara bersama.

    “Kami juga sepakat pembagian beban burden sharing untuk bunganya. Misalnya untuk pendanaan Perumahan Rakyat itu bebannya Bu Menteri Keuangan dan kami BI sama-sama 2,9%. Untuk Kopdes Merah Putih 2,15%,” jelas Perry.

    (kil/kil)

  • Beras Premium & SPHP Diguyur ke Operasi Pasar buat Tekan Harga

    Beras Premium & SPHP Diguyur ke Operasi Pasar buat Tekan Harga

    Jakarta –

    Pemerintah akan terus mengintervensi terhadap kenaikan harga beras di pasaran. Selain distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga memerintahkan Perum Bulog menjual beras jenis premium di operasi pasar.

    “Itu kita kejar (dengan) operasi pasar, operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton (beras SPHP) operasi pasar,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditemui di DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Dia juga memerintahkan agar penjualan beras pada operasi pasar ditingkatkan, makanya perlu beras jenis premium Bulog digelontorkan juga. Walaupun sebenarnya secara bisnis, Bulog memang selama ini menjual beras jenis premium.

    “Nah ini Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium. Kan mereka juga sudah jual,” tambahnya.

    Untuk harga beras SPHP dijual seharga sesuai HET yakni Rp 12.500/kg, untuk 5 kg maka Rp 62.500. HET SPHP lebih murah dengan dengan HET beras medium yang ditentukan Rp 13.500/kg.

    Sebagai informasi, 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

    Walaupun sebenarnya, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025. BPS menyebut tekanan inflasi pada komoditas ini relatif turun.

    “Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.

    Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.

    (kil/kil)

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)

  • Kios-kios di District Blok M Tutup, UMKM Angkat Kaki

    Kios-kios di District Blok M Tutup, UMKM Angkat Kaki

    Jakarta –

    Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, kerap dipenuhi pengunjung saat jam makan siang perkantoran. Dari jajanan kaki lima hingga restoran modern semuanya bisa dengan mudah ditemukan, membuat kawasan ini banyak dikenal sebagai salah satu pusat kuliner Jakarta.

    Namun suasana ramai ini tak lagi terasa di District Blok M. Kawasan yang juga dikenal sebagai Plaza 2 Blok M sepi pengunjung meski sudah memasuki jam makan siang. Kondisi ini bisa jadi karena hanya sedikit kios makanan yang buka di sana.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (3/9/2025) kemarin, dari puluhan kios yang tersedia, hanya belasan kios yang terlihat masih buka. Sebagian besar kios ini adalah UMKM penjual aksesori elektronik atau jam tangan, dan hanya ada enam kios makanan yang masih buka.

    Sejak pukul 12.00 WIB hingga 14.30 WIB siang ini, terpantau hanya ada satu dua pengunjung yang datang ke lokasi untuk membeli makan. Sementara sisanya hanya berjalan melintas tanpa membeli apapun, mengingat kawasan ini berada tepat di antara Terminal Blok M di sisi Barat dan Blok M Square di sisi Timur.

    Dari enam kios makan yang buka siang ini, hanya satu toko yang menjual cemilan keju yang terpantau ramai dikunjungi pelanggan. Namun para pembeli tampak tidak ada yang makan di tempat dan bergegas meninggalkan lokasi setelah pesanannya selesai di buat.

    Sementara sisanya terpantau sepi pembeli, membuat suasana siang ini tampak lengang. Bahkan kios-kios makanan yang berada tepat di sebelah toko cemilan keju itu tak lepas dari kondisi sepi pelanggan.

    Salah satu penjaga toko makanan di sudut District Blok M mengatakan kondisi sepi pelanggan ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Namun ia tidak tahu dengan pasti penyebab kawasan ini sepi pengunjung, entah karena banyaknya kios kuliner yang tutup imbas isu kenaikan harga sewa atau karena masih banyaknya karyawan yang belum masuk kantor imbas aksi unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu.

    “Saya kurang tahu sih, baru sebulan kerja di sini. Kalau minggu-minggu lalu memang ramai saja sih pas makan siang sampai malam tuh, ini kan juga baru buka siang. Cuma kan waktu itu toko-toko di sini juga masih banyak yang buka, jadi nggak tahu juga,” jelasnya.

    Sebagai informasi, sejumlah kios di District Blok M ramai-ramai angkat kaki. Dikabarkan penyebab utama banyak toko di kawasan itu berhenti jualan dan berpindah tempat karena adanya kenaikan harga sewa.

    “Betul itu banyak yang tutup karena harga sewanya naik. Kalau naik berapanya saya kurang tahu, itu yang diurus pemilik toko soalnya. Kebanyakan pindah ke bawah (pujasera Blok M Square) sih,” kata seorang penjaga toko di kawasan itu kepada detikcom.

    (igo/fdl)

  • Biang Kerok Stok BBM di SPBU Shell-BP Langka

    Biang Kerok Stok BBM di SPBU Shell-BP Langka

    Jakarta –

    Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo menilai kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan terjadi karena adanya perubahan regulasi impor BBM.

    Hadi menjelaskan aturan perizinan BBM sebelumnya berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

    “Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/9/2025).

    Hadi mengatakan izin tersebut seharusnya tidak perlu diubah. Pasalnya, selama aturan lama diberlakukan, tidak pernah ada kondisi yang menyebabkan kekosongan BBM di SPBU swasta.

    “Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal melakukan perbaikan tata kelola terkait perizinan impor bahan bakar minyak. Perbaikan ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    “Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola impor BBM. Salah satunya yakni dengan tidak lagi memberikan izin impor sekaligus untuk satu tahun.

    “Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya.

    Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah menghentikan ekspor dari produksi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi minyak di dalam negeri bisa diolah lebih optimal.

    “Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk,” katanya.

    Simak juga Video ‘Tepis BBM Langka, Bahlil Sarankan Swasta B2B dengan Stok Nasional’:

    (rrd/rrd)

  • Sri Mulyani Ungkap Penjarah Lukisan Bunga di Rumahnya

    Sri Mulyani Ungkap Penjarah Lukisan Bunga di Rumahnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang aksi penjarahan di rumahnya, kawasan Bintaro Tangerang Selatan. Lukisan bunga buatannya 17 tahun lalu dan punya makna penting dalam hidup Sri Mulyani, ikut dijarah dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari (31/8/2025).

    Lewat akun Instagram @smindrawati, Sri Mulyani pun mengungkap penjarah lukisan tersebut.

    “Laki-laki berjaket merah memakai helm hitam tampak memanggul Lukisan cat minyak Bunga di atas kanvas ukuran cukup besar. Dia membawa jarahannya dengan tenang, percaya diri keluar dari rumah pribadi saya yang menjadi target operasi jarahan hari minggu akhir Agustus 2025 dini hari,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati, Rabu (3/12/2025).

    Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga itu bagi penjarah hanya bernilai lembaran uang. Namun baginya, lukisan tersebut hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri yang sangat pribadi.

    Lukisan bunga tersebut bagai rumah di mana tempat anak-anaknya tumbuh dan bermain serta menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya.

    Sayangnya, lukisan bunga itu telah dijarah. Ia pun menyamakan kehilangan itu dengan hilangnya rasa aman, rasa kepastian hukum dan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia.

    Menurut Sri Mulyani, bagi pelaku penjarahan, rumah serta barang-barang hanyalah target operasi. Ia menilai para penjarah seperti sedang berpesta.

    “Para penjarah seperti berpesta, bahkan diwawancara reporter media: ‘dapat barang apa mas?’- dijawab ringan, dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah: ‘lukisan’. Liputan penjarahan dimuat di media sosial dan diviralkan secara sensasional,” tambah Bendahara Negara itu.

    “Menimbulkan histeria intimidatif yang kejam. Hilang hukum, hilang akal sehat dan hilang peradaban dan kepantasan, runtuh rasa perikemanusiaan. Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan. Absurd…!” jelasnya.

    Lalu ia menyoroti para korban yang menjadi aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama dengan hari penjarahan di kediamannya, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding dengan lukisannya.

    Insiden itu, lanjut Sri Mulyani, menjadi tragedi kelam di Indonesia.

    “Minggu kelabu akhir Agustus itu, ada korban yang jauh lebih berharga dibanding sekedar lukisan saya, yaitu korban jiwa manusia yang melayang yang tak akan tergantikan. Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Syaiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdiansyah, Sumari. Menimbulkan duka pedih yang mendalam bagi keluarga. Tragedi kelam Indonesia,” imbuh dia.

    Sri Mulyani menambahkan dalam kerusuhan tidak pernah ada pemenang, namun yang terjadi adalah hilangnya akal sehat, rusaknya harapan, runtuhnya fondasi berbangsa dan bernegara. Padahal Indonesia merupakan negara hukum yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

    “Indonesia adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan dan jangan menyerah pada kekuatan yang merusak itu. Jaga dan terus perbaiki Indonesia bersama, tanpa lelah, tanpa amarah dan tanpa keluh kesah serta tanpa putus asa,” pungkas Sri Mulyani.

    Lihat Video ‘Pilu Sri Mulyani Cerita Lukisan Bunga Miliknya yang Dijarah’:

    (rea/hns)

  • Astra & PLN Duet Garap Proyek SPKLU di Sumbar dan Jabar

    Astra & PLN Duet Garap Proyek SPKLU di Sumbar dan Jabar

    Jakarta –

    PT Velasto Indonesia (Velasto Indonesia), anak usaha PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts) bersama PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring), anak usaha PT PLN (Persero), membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tipe pole mounted charger pertama di Indonesia.

    SPKLU tipe pole mounted charger di PLN ULP Belanti, Padang, Sumatrea Barat telah diresmikan pada 17 Agustus 2025, sekaligus menandai pengoperasian 19 unit lainnya di dua provinsi, yaitu 18 unit di Sumatra Barat (Sumbar) dan 1 unit di Jawa Barat (Jabar).

    Sebagai tahap awal, kolaborasi Velasto Indonesia dan PLN Enjiniring akan menghadirkan 122 unit SPKLU tipe pole mounted charger, yang terdiri dari 30 unit di Sumatera Barat dan 92 unit di Jawa Barat.

    Selanjutnya, inisiatif ini dapat diperluas dalam skala yang lebih besar guna membangun jaringan infrastruktur pengisian daya yang merata sekaligus memperkuat kontribusi strategis kedua perusahaan dalam mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik.

    SPKLU tipe pole mounted charger merupakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang perangkat pengisian daya (charging unit) dan kelengkapannya dipasang langsung pada tiang listrik yang sudah ada.

    Jadi, tidak membutuhkan lahan tambahan dan menjadi solusi efisien dalam mempercepat perluasan infrastruktrur kendaraan listrik di Indonesia

    Seluruh unit SPKLU tipe pole mounted charger memiliki desain yang praktis, modern, dan dirancang dengan standar keamanan dan berkualitas, sekaligus dilengkapi dengan teknologi AC Charging 7kW. Fasilitas ini juga terintegrasi dengan Internet of Things untuk pengendalian jarak jauh secara digital melalui sistem PLN.

    Pelanggan dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah melalui Super App PLN Mobile, mulai dari mencari lokasi SPKLU, memulai
    pengisian, hingga memantau proses pengisian daya secara real time.

    Presiden Direktur Velasto Indonesia Dian Metias, mengatakan bahwa kehadiran SPKLU tipe pole mounted charger pertama di Indonesia ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi inovasi dan teknologi dalam mendukung solusi pemerataan infrastruktur di wilayah Indonesia.

    “Kami berkomitmen menyediakan perangkat pengisian daya yang berkualitas guna mendukung operasional SPKLU yang aman, modern, dan dapat menjangkau masyarakat luas,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

    Velasto Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dengan menghadirkan teknologi yang andal, efisien, dan menyediakan solusi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masa depan, sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

    (hns/hns)

  • Baja Impor China Dilaporkan Langgar Antidumping, Pemerintah Turun Tangan

    Baja Impor China Dilaporkan Langgar Antidumping, Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Komite Antidumping Indonesia (KADI) menyelidiki pelanggaran antidumping terhadap impor produk baja bukan paduan (Hot Rolled Coils/HRC), asal perusahaan China Wuhan Iron & Steel (Group) Co., atau WISCO. Antidumping adalah tindakan menjual produk di bawah harga pasar.

    Produk tersebut masuk dalam 18 pos tarif, yaitu kode harmonized system (HS) 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; 7208.90.10; 7208.90.20; dan 7208.90.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

    Ketua KADI Frida Adiati menjelaskan penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan PT Krakatau Posco yang mewakili industri dalam negeri (IDN).

    Permohonan penyelidikan juga didukung empat pelaku industri dalam negeri lain, yaitu PT Krakatau Steel Tbk, PT Gunung Raja Paksi, PT Java Pacific, dan PT New Asia Internasional.

    “Hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang dilakukan KADI menemukan bukti kuat dugaan terjadinya dumping impor produk HRC dari WISCO. Kami temukan ada kerugian material industri dalam negeri dan hubungan kausal antara kerugian dengan dumping dimaksud,” ujar Frida, dalam keterangan tertulis Rabu (3/9/2025).

    Penyelidikan antidumping tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan. Bila diperlukan, dapat diperpanjang sehingga menjadi 18 bulan. Ketentuan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

    Impor produk HRC dari China telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sejak 2008. Pengenaan ini telah diperpanjang tiga kali, terakhir kali melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.011/2024.

    Dalam PMK tersebut, WISCO dikenakan BMAD sebesar 0 persen, atau dapat diartikan sebagai de minimis untuk dikecualikan dari pengenaan BMAD. Namun, dalam implementasi BMAD-nya, pangsa impor HRC dari Tiongkok terhadap total impor HRC Indonesia terus meningkat, dari 23,49 persen pada 2023 menjadi 31,58 persen pada 2024.

    Frida menambahkan, KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut di atas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir, eksportir dan produsen dari Tiongkok yang diketahui, Kedutaan Besar Republik Indonesia di China, dan perwakilan pemerintahan China di Indonesia.

    (ada/hns)

  • Kemendagri Pasang Target Setoran PNBP Rp 1 Triliun

    Kemendagri Pasang Target Setoran PNBP Rp 1 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproyeksikan pada tahun ini dapat menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1 triliun. Sumbernya dari optimalisasi jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, proses penyetoran PNBP dari Dukcapil baru dimulai tahun 2023.

    Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri.

    Pada tahun 2023, saat awal penarikan PNBP, perolehannya hanya mencapai Rp 793,8 miliar, yang kemudian dikembalikan ke Ditjen Dukcapil sebesar Rp 225 miliar atau 28%.

    Pada 2024, Kemendagri berhasil mengantongi Rp 863,4 miliar, yang dikembalikan Rp 195 miliar atau 19%.

    “Kemudian untuk tahun 2025 targetnya adalah Rp 494,8 miliar, yang sudah tercapai per 2 September Rp 702,4 miliar. Tahun ini insyaallah Rp 1 triliun bisa tercapai. Janjinya secara lisan tahun depan bisa digunakan 50% s.d 70%. Tapi baru secara lisan belum tertulis,” jelas Teguh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Teguh menjelaskan, PNBP tersebut dalam rangka akses pemanfaatan data dukcapil. Dalam PP tersebut, Teguh mengatakan, secara umum disebutkan untuk unsur pemerintahan, sosial, dan UMKM tidak dikenakan tarif PNBP. Tetapi, lembaga swasta profitable dikenakan.

    “Misalnya untuk verifikasi FI (Financial Institute/lembaga keuangan) digunakan per NIK Rp 3.000. Lembaga pengguna siapa yang pake? Hampir seluruh perbankan menggunakan data Dukcapil,” kata Teguh.

    Teguh menambahkan, setiap hari kurang lebih data Dukcapil diakses oleh sebanyak 10 juta hits per hari. Lalu hingga saat ini, data tersebut telah diakses sebanyak 17,8 miliar hits.

    (shc/hns)