Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Denda Pelanggaran Persaingan Usaha Tembus Rp 696 Miliar!

    Denda Pelanggaran Persaingan Usaha Tembus Rp 696 Miliar!

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan 12 perkara terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sepanjang tahun ini. Total denda dari perkara tersebut mencapai Rp 696 miliar.

    Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan angka denda tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan periode 2021-2024 yang hanya mencapai sekitar Rp 100-an miliar.

    “Jadi kita sudah putus 12 perkara, itu total denda yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha itu total Rp 696 miliar di tahun 2025. Ini meningkat berhasil sangat-sangat signifikan kalau kita bandingkan data di tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2021 sampai tahun 2024, itu dendanya sekitar Rp 100-an miliar,” katanya dalam acara media gathering di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Aru menyebutkan dari total denda yang dijatuhkan tahun ini, dua kasus berkontribusi besar yakni perkara Google dengan denda Rp 200 miliar, dan perkara Sany Group dengan denda Rp 439 miliar. Meski begitu, Aru menyampaikan bahwa kedua perkara tersebut saat ini belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap.

    Kasus Google kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung setelah sebelumnya keberatan perusahaan itu ditolak Pengadilan Niaga. Sementara Sany Group baru mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga.

    “Kalau data yang sudah dibayarkan dari telah perusahaan ke KPPU, itu sudah di angka Rp 50-an miliar. Jadi ini memang, apa namanya, ada perubahan yang sangat signifikan,” katanya.

    Lebih lanjut, Aru menyampaikan sepanjang 2025 ini, kasus perkara yang sering ditangani KPPU masih didominasi oleh kasus-kasus pengadaan barang dan jasa.

    “Dari kasus yang ditangani oleh KPPU yang diputus di tahun 2025, mayoritas memang masih kasus yang berkait dengan pengadaan barang dan jasa, itu untuk penegakan hukum,” katanya.

    (acd/acd)

  • Pertamina Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Serentak di 8 Lokasi

    Pertamina Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Serentak di 8 Lokasi

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) terus memastikan keamanan dan kelancaran operasional infrastruktur strategis terutama kilang dan Terminal BBM (TBBM) dengan menggelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis.

    Senior Vice President HSSE PT Pertamina (Persero), Wenny Ipmawan mengatakan Apel Kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pengamanan Kilang dan TBBM Pertamina sebagai instalasi strategis yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Apel Kesiapsiagaan ini menunjukkan sinergi penting seluruh komponen pengamanan meliputi TNI, Polri, Pemerintah dan Security dan Perwira Pertamina dalam memastikan keamanan objek vital nasional di lingkungan Pertamina Group,” ujar Wenny dalam siaran pers, Rabu (3/12/2025).

    Apel Kesiapsiagaan dilakukan serentak di 8 lokasi meliputi RU V Balikpapan (Kalimantan), Pertamina Hulu Rokan (Riau), IT Jakarta-Plumpang (DKI Jakarta), RU II Dumai (Riau), RU VI Balongan (Jawa Barat), RU IV Cilacap (Jawa Tengah), PIS/PET LPG Tanjung Sekong (Banten) dan RU III Plaju (Sumatra Selatan), pada Senin (1/12).

    Wenny menambahkan Apel Kesiapsiagaan melibatkan 2.100 personel terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, Security Pertamina, Pekerja & Manajemen Unit Operasi, serta unsur BKO Satgas Obvit (Objek Vital Nasional).

    Dalam gelaran ini, Pertamina menampilkan demonstrasi berbagai alutsista lengkap seperti kendaraan tempur lapis baja 6×6 buatan PT Pindad yakni Anoa, kendaraan taktis ringan Maung, Rudal Starstreak, Patwal PM, Kendaraan PMK & Ambulance.

    “Demonstrasi ini untuk menguji kesiapan pengamanan berlapis pada kilang, terminal, dan fasilitas strategis Pertamina sekaligus memperkuat interoperabilitas Pertamina-TNI-Polri dalam pengamanan energi nasional,” imbuh Wenny.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menambahkan Pertamina mengapresiasi kolaborasi dalam pengamanan instalasi strategis tersebut. Kolaborasi akan memperkuat peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional di seluruh Indonesia.

    “Pertamina terus memastikan sinergi lintas pemangku kepentingan berjalan solid jelang masa Natal dan Tahun Baru sehingga akan memperkuat kinerja Satgas Nataru yang telah aktif sejak 13 November 2025,” tandas Baron.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (prf/ega)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp 50-60 triliun. Menurutnya ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

    “Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    Meski begitu, menurutnya saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

    “Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia,” terangnya.

    Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas dengan Indonesia masuk dalam ekosistem makanan jemaat haji dan umroh, perjalanan menuju tanah suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

    “Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” ucapnya.

    “Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji,” tegas Zulhas lagi.

    Meski begitu, Zulhas mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi, sebab ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

    “Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh.” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, yang mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji sebesar Rp 20 triliun dan umrah sebesar Rp 40 triliun. Total potensi ekonomi penyediaan makan jamaah ini dapat mencapai Rp 60 triliun.

    “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Irfan.

    “Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Lihat juga Video: BPKH Hadirkan Bumbu Asli Nusantara untuk Katering Jemaah Haji

    (igo/eds)

  • RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp 50-60 triliun. Menurutnya ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

    “Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    Meski begitu, menurutnya saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

    “Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia,” terangnya.

    Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas dengan Indonesia masuk dalam ekosistem makanan jemaat haji dan umroh, perjalanan menuju tanah suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

    “Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” ucapnya.

    “Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji,” tegas Zulhas lagi.

    Meski begitu, Zulhas mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi, sebab ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

    “Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh.” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, yang mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji sebesar Rp 20 triliun dan umrah sebesar Rp 40 triliun. Total potensi ekonomi penyediaan makan jamaah ini dapat mencapai Rp 60 triliun.

    “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Irfan.

    “Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Lihat juga Video: BPKH Hadirkan Bumbu Asli Nusantara untuk Katering Jemaah Haji

    (igo/eds)

  • Kereta Bandara Kualanamu Operasi Lagi Mulai Hari Ini

    Kereta Bandara Kualanamu Operasi Lagi Mulai Hari Ini

    Jakarta –

    Jalur kereta Srilelawangsa yang menghubungkan Medan dengan Bandara Kualanamu telah dipulihkan kembali. Jalur itu sempat rusak dan tak bisa dilalui imbas dari banjir bandang yang menerpa beberapa titik di Sumatera Utara.

    Per hari ini, Rabu (3/12/2025), KA Srilelawangsa sudah beroperasi normal. Sejak tanggal 28 November 2025 yang lalu, kereta api tersebut dibatalkan perjalanannya karena jalur yang rusak.

    “Dapat kami informasikan bahwa KA Srilelawangsa relasi Medan-Binjai-Kualabingai kembali beroperasi normal pada tanggal 3 Desember 2025,” tulis akun Instagram resmi @kabandararailink.

    Manager Komunikasi PT Railink Ayep Hanapi memohon maaf operasi kereta sempat mengalami gangguan. Pihaknya menekankan setelah perbaikan jalur dilakukan, pengoperasian kereta telah diperiksa ketat oleh tim prasarana, pengamanan, dan operasional PT KAI Divre I Medan.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan benar-benar terpenuhi sebelum perjalanan kembali dibuka,” kata Ayep dalam unggahan yang sama.

    Seperti diketahui, sederet bencana alam terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera. Curah hujan tinggi memicu banjir bandang terjadi dan beberapa kejadian tanah longsor.

    Lihat juga Video: KA Bandara Alami Gangguan, KRL Manggarai-Tanah Abang Tertahan 1 Jam

    (hal/hns)