Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Trump Bakal Lawan Putusan Pengadilan soal Tarif Dagang Ilegal

    Trump Bakal Lawan Putusan Pengadilan soal Tarif Dagang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka ruang untuk membatalkan perjanjian dagang yang tercapai dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Langkah ini diambil jika Mahkamah Agung menolak banding AS terkait legalitas tarif.

    Dikutip dari Reuters, Pemerintah AS disebut akan sangat menderita jika peradilan Mahkamah Agung menolak banding tersebut. Trump menyebut, pihaknya akan meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan banding AS minggu lalu.

    Namun, Trump meyakini pemerintahannya akan menang dalam kasus ini. “Kita membuat kesepakatan dengan Uni Eropa, di mana mereka membayar kita hampir satu triliun dolar. Dan tahukah Anda? Mereka senang. Kesepakatan itu sudah selesai. Semua kesepakatan ini sudah selesai,” kata Trump dikutip dari Reuters, Kamis (4/9/2025).

    “Kurasa kita harus membatalkannya,” sambung Trump.

    Ia menilai, pembatalan pengenaan tarif akan menelan dampak yang sangat mahal bagi AS. Pasalnya, para pakar perdagangan menyebut tarif impor di AS tidak berasal dari negara asal.

    Selain itu, para ekonom juga telah memperingatkan bahwa tarif kemungkinan akan memicu inflasi di AS. Meski begitu, Trump menilai tarif ini menjadikan AS meraup keuntungan besar.

    “Negara kita punya peluang untuk menjadi luar biasa kaya lagi. Negara kita juga bisa menjadi luar biasa miskin lagi. Jika kita tidak memenangkan kasus itu, negara kita akan sangat menderita,” jelasnya.

    Untuk diketahui, putusan pengadilan banding di Mahkamah Agung membahas ihwal legalitas tarif yang disebut Trump sebagai timbal balik yang pertama kali diberlakukan pada April bulan lalu.

    Keputusan ini tidak memengaruhi tarif yang dikeluarkan berdasarkan otoritas hukum lain, seperti tarif impor baja dan aluminium. Eks pejabat senior perdagangan AS, Ryan Majerus, menyebut pernyataan Trump tentang biaya pencabutan tarif dilakukan untuk meyakinkan Mahkamah Agung.

    Pasalnya, pencabutan tarif dinilai akan menimbulkan kekacauan ekonomi besar. Ryan mengatakan, kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan mitra dagang lainnya merupakan perjanjian kerangka kerja yang dapat berubah, bukan perjanjian perdagangan lengkap.

    “Pengumuman presiden hari ini bahwa kesepakatan tersebut dapat dibatalkan mencerminkan upaya untuk memaksimalkan pengaruh di pihak AS,” jelasnya.

    Sementara itu, pejabat partai Demokrat di Komite Keuangan Senat, Ron Wyden, menilai sulit memprediksi putusan pengadilan. Pasalnya, putusan dalam kasus legalitas tarif belum pernah terjadi sebelumnya.

    Selain itu, Ron Wyden menilai komentar Trump justru menimbulkan banyak kebingungan. Sejumlah pakar hukum dan perdagangan juga menyebut, mayoritas hakim yang ditunjuk Partai Republik di Mahkamah Agung, meningkatkan peluang Trump untuk mempertahankan beberapa tarif setelah putusan pengadilan banding.

    “Pemerintahan Trump tidak bisa menyampaikan ceritanya dengan jelas tentang apakah kesepakatan dagangnya akan efektif jika tarif dicabut,” ujarnya.

    (rrd/rrd)

  • Titiek Soeharto Minta Stok Beras Bulog Segera Disalurkan, Ini Alasannya

    Titiek Soeharto Minta Stok Beras Bulog Segera Disalurkan, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta agar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk mempercepat penyaluran stok beras di Bulog. Hal itu perlu dilakukan supaya stok beras di Bulog tidak rusak sehingga memicu kerugian.

    Titiek mengingatkan Arief agar stok beras di Bulog jangan sampai disimpan lebih dari satu tahun. Menurutnya, hal itu dapat berpotensi mengalami kerugian. Sebagai informasi, Bapanas berwenang memberikan penugasan untuk menyalurkan beras yang disimpan di gudang Bulog.

    “Saya sudah berulang kali dari bulan Februari stok beras di Bulog harus berputar, jangan disimpan apalagi lebih dari 1 tahun. Kalau nanti harus discrap kan kita rugi, 100 ribu ton beras aja (yang rusak) kita rugi Rp 1,2 triliun,” kata Titiek dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bapanas, Kamis (4/9/2025)

    Lalu, Titiek meminta agar Bapanas segera berkoordinasi dengan Bulog. Ia mengingatkan penyimpanan stok beras ini jangan hanya demi cadangan beras yang melimpah. “Tolong ini dikoordinasikan jangan lah kita simpan hanya untuk supaya kita bisa cadangan beras yang tahun ini, tapi kita harus buang beras. Bapak jangan bilang mengusulkan-mengusulkan, bapak punya wewenang,” jelas Titiek.

    Titiek juga menyoroti agar Bapanas mempunyai target waktu swasembada pangan segera terwujud. Tidak hanya untuk komoditas beras saja, tapi juga komoditas lain yang masih mengimpor, seperti daging, bawang putih, dan kedelai.

    “Presiden ini kan keinginannya ada swasembada tidak hanya beras, Bapanas punya perencanaan kapan mau swasembada pangan, nggak bisa never, kalau never gimana? cita-cita Presiden tidak terpenuhi, Bapanas bappenas dibicarakan kapan kita bisa swasembada daging, bawang putih, kedelai. Kita ini bangsa pemakan tempe masa kedelai aja impor terus sampai seumur hidup kan nggak bisa ya tolong dipikirkan lagi,” terang Titiek.

    Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono juga menyoroti Bapanas yang menyebut akan mempercepat penyaluran beras Bulog. Menurutnya, pernyataan ini telah didengarnya berulang kali.

    “Cadangan beras Bulog akan dipercepat, ini sudah kedua sampai ketiga kali. Dan tadi disampaikan sampai ditahan dan umurnya lebih setahun 100 ribu ton beras di Bulog potensi kerugian Rp 1,2 triliun. Kalimat dipercepat kapan? Siapa yang menahan keputusan dan bapak? Saya kepala bapanas saya perintahkan untuk dikeluarkan, siapa yang menahan itu? Saya harap Kepala Bapanas menghindari kerugian Rp 1,2 triliun,” ujarnya.

    Menanggapi itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan selama dua bulan terakhir stok beras Bulog telah dikeluarkan untuk bantuan pangan dan SPHP. Bantuan pangan digelontorkan sebesar 361 ribu ton dan penyaluran SPHP telah mencapai 120 ribu ton.

    “Artinya ada percepatan karena anggaran kita baru keluar bulan Juli. Makanya saya sampaikan mudah-mudahan 2026 tidak seperti ini, karena setiap mau melakukan action harus mengajukan lagi, menunggu lagi,” kata Arief.

    (acd/acd)

  • OJK Catat Kerugian Masyarakat Imbas Penipuan Online Tembus Rp 4,8 T

    OJK Catat Kerugian Masyarakat Imbas Penipuan Online Tembus Rp 4,8 T

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kerugian masyarakat imbas penipuan online mencapai Rp 4,8 triliun hingga Agustus 2025. Angka ini berdasarkan data Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang diluncurkan pada November 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dari jumlah kerugian tersebut, Rp 350,3 miliar di antaranya telah diblokir.

    “Sejauh ini total kerugian yang telah dilaporkan sebesar Rp 4,8 triliun dan telah diblokir sebesar Rp 350,3 miliar,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Agustus 2025, Kamis (4/9/2025).

    Secara keseluruhan, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) memantau laporan penipuan yang disampaikan masyarakat lewat IASC. Dari November 2024 hingga Agustus 2025, Satgas PASTI menemukan 22.993 nomor telepon dilaporkan terkait dengan penipuan.

    Kiki mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Koordinasi terus berlanjut sejak peluncuran IASC dan hingga saat ini.

    Di samping itu, sejak 1 Januari hingga 15 Agustus 2025, pihaknya telah menerima 318.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Angka tersebut terdiri dari 31.456 pengaduan.

    OJK juga telah menerima 14.634 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, ada sebanyak 11.653 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal dan 2.981 pengaduan terkait investasi ilegal.

    “Upaya tersebut dilakukan dalam Satgas Pasti yang telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal dan juga 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang tentu saja berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Kiki.

    (shc/ara)

  • OJK Catat Kerugian Masyarakat Imbas Penipuan Online Tembus Rp 4,8 T

    OJK Catat Kerugian Masyarakat Imbas Penipuan Online Tembus Rp 4,8 T

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kerugian masyarakat imbas penipuan online mencapai Rp 4,8 triliun hingga Agustus 2025. Angka ini berdasarkan data Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang diluncurkan pada November 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dari jumlah kerugian tersebut, Rp 350,3 miliar di antaranya telah diblokir.

    “Sejauh ini total kerugian yang telah dilaporkan sebesar Rp 4,8 triliun dan telah diblokir sebesar Rp 350,3 miliar,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Agustus 2025, Kamis (4/9/2025).

    Secara keseluruhan, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) memantau laporan penipuan yang disampaikan masyarakat lewat IASC. Dari November 2024 hingga Agustus 2025, Satgas PASTI menemukan 22.993 nomor telepon dilaporkan terkait dengan penipuan.

    Kiki mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Koordinasi terus berlanjut sejak peluncuran IASC dan hingga saat ini.

    Di samping itu, sejak 1 Januari hingga 15 Agustus 2025, pihaknya telah menerima 318.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Angka tersebut terdiri dari 31.456 pengaduan.

    OJK juga telah menerima 14.634 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, ada sebanyak 11.653 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal dan 2.981 pengaduan terkait investasi ilegal.

    “Upaya tersebut dilakukan dalam Satgas Pasti yang telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal dan juga 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang tentu saja berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Kiki.

    (shc/ara)

  • Demo Buruh di Patung Kuda, Suarakan Tuntutan Harga Murah dan Keadilan Sosial

    Demo Buruh di Patung Kuda, Suarakan Tuntutan Harga Murah dan Keadilan Sosial

    Foto Bisnis

    Ari Saputra – detikFinance

    Kamis, 04 Sep 2025 14:45 WIB

    Jakarta – Aksi damai digelar buruh dan aktivis di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut penurunan tarif pajak, harga sembako, hingga pembebasan massa aksi.

  • Pemerintah Mau Subsidi Bunga Kredit buat Pengusaha, Ini Bocorannya

    Pemerintah Mau Subsidi Bunga Kredit buat Pengusaha, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Pemerintah mau memberikan subsidi bunga kredit di sejumlah sektor sebagai cara buat genjot perekonomian. Salah satunya, pemerintah bakal mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 5 miliar kepada pengusaha di bidang furnitur, makanan dan minuman, serta tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perkonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bunga KUR yang nantinya akan disubsidi pemerintah yaitu sebesar 5% dari total bunga yang diberikan perbankan.

    “Revitalisasi industri padat modal, nah, ini yang kami minta agar Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) bisa membantu merealisasikan dengan teman-teman di sektor TPT, furnitur, makanan dan minuman. Nah, itu besarnya Rp 5 miliar melalui kredit usaha rakyat dan bunganya disubsidi pemerintah,” ujar Airlangga dalam paparannya dalam acara Luncheon & Discussion di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    “Bunga yang disubsidi itu sebesar 5%. Jadi, berapapun dari perbankan kasih, pemerintah mensubsidi 5%,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Airlangga juga akan memberikan KUR perumahan dari sisi permintaan dan penawaran. Rinciannya, dari sisi penawaran akan diberikan KUR sebesar Rp 5 miliar yang bisa diperpanjang hingga 4 kali dan mencapai Rp 20 miliar.

    “Dari supply side itu bisa diperpanjang 4 kali atau ditambah menjadi Rp 20 miliar. Bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi, berapapun di-charge oleh perbankan, (subsidinya) 5%,” terangnya lanjut.

    Selanjutnya, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pekerja di sektor padat modal. Dalam hal ini, PPh dari pekerja industri padat karya yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta per bulan akan ditanggung oleh pemerintah.

    “Kita juga kemarin ‘kan mendorong gaji yang untuk padat modal Rp 10 juta itu PPh-nya ditanggung pemerintah. Nah, sedang kami bahas apakah ini perlu diperluas, apakah ini perlu diperpanjang. Jadi, ini kita sedang pelajari,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Beras di Ritel Langka & Harganya Mahal, Bapanas Buka Suara

    Beras di Ritel Langka & Harganya Mahal, Bapanas Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat bicara soal harga beras yang mahal meski stok melimpah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, akan mengecek ke lapangan untuk menelusuri penyebab harga beras masih mahal tersebut.

    Menurutnya, dengan peningkatan produksi beras seharusnya harga beras tidak naik. BBadan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-Oktober mencapai 31,04 juta ton. Sementara itu, data Bapanas juga memperkirakan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 33,93 juta ton.

    “Logikanya, kalau produksinya banyak, maka harga? Sehingga saya perlu meng-cross check. Buat diri saya sendiri nih, bukan nuduh siapa-siapa, saya perlu meng-cross-check di lapangan. Kalau harga gabahnya itu di atas Rp 7.000, Rp 7.400, Rp 7.800, berarti gabahnya lagi banyak atau sedikit?” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai stok beras yang masih kosong di ritel modern, Arief menilai hal ini tidak lepas dari perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus oplosan beras sempat berhenti produksi.

    “Kalau sekarang, ada beberapa perusahaan yang biasa mengirim ke modern market, kemudian sekarang stop produksi. Terus, jadi yang di supermarket-nya kosong nggak? (Kosong). Jadi, wajar,” kata Arief.

    Arief menerangkan pemerintah telah mengganti pemasok beras ke ritel. Untuk itu, Arief menyebut pendistribusian beras dengan pemasok baru ini membutuhkan waktu. Ia memastikan saat ini ritel-ritel telah terisi kembali stok beras.

    “Ini semua kan produksi supermarket-nya kosong. Wajar nggak? Ya udah, sekarang kita isi pakai yang lain. Perlu waktu nggak?” jelas Arief.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 214 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

    Walaupun sebenarnya, lanjut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025.

    “Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata dia dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    (acd/acd)

  • Momen Hangat Dirut BRI Menyapa Nasabah di Hari Pelanggan Nasional

    Momen Hangat Dirut BRI Menyapa Nasabah di Hari Pelanggan Nasional

    Foto Bisnis

    Pradita Utama – detikFinance

    Kamis, 04 Sep 2025 14:25 WIB

    Jakarta – Dirut BRI Hery Gunardi menyapa nasabah di Kantor Cabang Kelapa Gading, Jakarta. Momen hangat tersebut dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional.

  • PGN Pasok Gas Bumi ke Rumah Sakit Kariadi Semarang

    PGN Pasok Gas Bumi ke Rumah Sakit Kariadi Semarang

    Jakarta –

    PT Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina resmi menyalurkan gas bumi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang. Pengaliran gas ini diklaim dapat meningkatkan efisiensi, layanan dan keamanan operasional rumah sakit terbesar di Jawa Tengah.

    Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Agus Akhmadi mengatakan, penggunaan gas bumi ini memberi dampak yang signifikan bagi rumah sakit terhadap efisiensi biaya operasional, yang dapat menghemat hingga 60%.

    “Pengeluaran biaya bahan bakar solar dan LPG sebelumnya bisa mencapai Rp 510 juta per bulan, kini bisa menghemat sekitar Rp 290 jutaan. Setahun, penghematan hampir Rp 3 miliar yang bisa dialokasikan untuk investasi peralatan medis,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Ia mengatakan, gas bumi PGN akan digunakan di fasilitas vital seperti laundry dan bagian gizi. Dengan 1.221 tempat tidur serta kebutuhan memasak sampai tiga kali sehari untuk pasien, efisiensi ini membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi peningkatan pelayanan.

    “Kami sangat berterima kasih dengan dukungan PGN, rumah sakit dapat menjalankan operasional secara lebih efisien, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

    Sementara itu, Area Head PGN Semarang, Sugianto Eko Cahyono mengatakan pasokan ini berasal dari wilayah Kepodang, di mana volume kebutuhan di RSUP Dr. Kariadi Semarang per bulan mencapai 30.000 -40.000 meter kubik, dan secara pasokan masih sangat cukup dan aman.

    “Harapan kami dengan suplai gas ke RSUP Dr. Kariadi Semarang, efisiensi bisa meningkat sehingga rumah sakit memiliki ruang lebih luas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sugianto menekankan, gas bumi PGN memiliki sejumlah keunggulan. Dari sisi keamanan, gas bumi PGN lebih aman karena lebih ringan dari udara sehingga bila bocor akan naik ke atas dan menurunkan risiko kebakaran maupun ledakan.

    Dari sisi lingkungan, emisi gas bumi 30-40% lebih rendah dibanding minyak maupun batu bara. Sementara dari sisi harga, gas bumi PGN relatif lebih kompetitif sehingga memberikan dampak efisiensi lebih besar.

    Ia menambahkan, PGN memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun industri yang ingin menggunakan gas bumi PGN. Saat ini PGN telah melayani lebih dari 16 ribu pelanggan rumah tangga, 44 pelanggan industri, serta rumah sakit besar yaitu RS Panti Wilasa hingga RSUP Dr. Kariadi Semarang.

    “Ke depan, PGN menargetkan ekspansi ke sejumlah kawasan industri seperti di Kendal, Batang, Semarang, Demak, Tegal, hingga Pekalongan,” ucapnya.

    (kil/kil)

  • Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 84,66 T

    Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp 84,66 T

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nominal outstanding pembiayaan Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman daring (pindar) atau yang juga dikenal dengan pinjol Juli 2025 sebesar Rp 84,66 triliun. Jumlah itu meningkat 22,01% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan sebelumnya Rp 69,39 triliun.

    Data tersebut disajikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Juli 2025.

    Angka Rp 84,66 triliun tersebut juga meningkat dibandingkan dengan pembiayaan Juni 2025 yang hanya mencapai Rp 83,52 triliun. Selanjutnya, variabel tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) relatif terjaga di level 2,75%.

    Agusman mengatakan, kondisi industri masih terkendali. Piutang perusahaan pembiayaan naik 1,79% YoY menjadi Rp 502,95 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 8,86% secara YoY.

    “Di sektor PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan, tumbuh 1,79%year-on-year pada Juli 2025, menjadi Rp 502,95 triliun. Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,86% YoY,” ujar Agusman melalui saluran telekonferensi, Kamis (4/9/2025).

    Kemudian dari sisi risiko, kualitas pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) gross di level 2,52% dan NPF net di 0,88%. Lalu gearing ratio perusahaan pembiayaan juga masih dinilai sehat pada angka 2,21 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

    “Mencermati situasi terkini, kami akan terus meningkatkan monitoring dan komunikasi dengan industri PVML untuk meyakini bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM,” ujarnya.

    Di samping itu, OJK juga memantau perkembangan pembiayaan pada lembaga lain di sektor PVML, misalnya pembiayaan modal ventura per Juli mencapai Rp 16,40 triliun, dengan nilai aset Rp 27,15 triliun. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) menyalurkan pinjaman Rp 1,05 triliun dengan aset Rp 1,59 triliun.

    (shc/ara)