Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Masih Ngerasa Pas-pasan? Ini 5 Tanda Kamu Sebenarnya Masuk Kelas Menengah

    Masih Ngerasa Pas-pasan? Ini 5 Tanda Kamu Sebenarnya Masuk Kelas Menengah

    Jakarta –

    Masih sering merasa gaji cuma numpang lewat, padahal penghasilan sudah stabil? Bisa jadi kamu sebenarnya sudah masuk kelas menengah. Tapi, apa sih ciri-ciri orang kelas menengah? Apakah kamu salah satunya? Yuk cek faktanya!

    Kelas menengah sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi suatu negara. Mereka bukan orang kaya, tapi juga bukan golongan miskin. Namun, garis batas siapa yang masuk kelas menengah kadang samar, apalagi di tengah perubahan gaya hidup dan biaya hidup yang terus naik.

    Menurut Scott Allen, pakar keuangan pribadi sekaligus pendiri Seniors Life Insurance Finder, kelas menengah biasanya punya penghasilan stabil, hidup cukup, dan sedikit ruang untuk bersenang-senang. Bedanya dengan kelas menengah atas? Mereka punya uang lebih untuk menabung, berlibur, bahkan membeli properti tambahan.

    Kalau kamu penasaran, ini 5 tanda kamu sebenarnya masuk kelas menengah atau menengah atas:

    1. Stabil Secara Finansial

    Tidak hidup pas-pasan adalah ciri khas kelas menengah. Artinya, penghasilanmu cukup untuk kebutuhan dasar, punya tabungan, bahkan investasi kecil. Bedanya, kelas menengah atas biasanya punya dana ekstra untuk liburan, membeli barang mewah, hingga pensiun lebih cepat.

    2. Punya Pendidikan yang Layak

    Mayoritas kelas menengah punya setidaknya gelar sarjana. Pendidikan ini biasanya jadi pintu untuk pekerjaan bergaji lebih baik. Kelas menengah atas? Lebih mungkin punya gelar lanjutan dan akses ke karier elit.

    Ilustrasi Rumah Foto: Getty Images/Thomas Northcut3. Memiliki Rumah

    Kepemilikan rumah sering jadi simbol keamanan finansial. Orang kelas menengah biasanya punya satu rumah, sementara kelas menengah atas bisa punya properti kedua atau rumah investasi.

    4. Akses Layanan Kesehatan Berkualitas

    Kelas menengah biasanya punya asuransi tambahan selain BPJS. Bedanya, kelas menengah atas lebih leluasa memilih layanan premium tanpa khawatir biaya.

    5. Punya Jaringan Sosial yang Kuat

    Relasi itu penting. Orang kelas menengah dan menengah atas punya koneksi yang membuka peluang karier, bisnis, bahkan akses ke klub sosial eksklusif seperti golf atau padel.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia tahun ini tahun ini sebanyak 46,85 juta jiwa. Angka itu turun sejak 2019yang berjumlah 57,33 juta jiwa. Foto: Pradita UtamaKenapa Ini Penting?

    Dengan biaya hidup yang terus naik, definisi kelas menengah juga ikut berubah. Jadi, kalau kamu merasa pas-pasan padahal punya rumah, asuransi, dan penghasilan stabil, besar kemungkinan kamu sudah masuk kelas menengah.

    Kalau kamu sudah di level ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana naik kelas ke menengah atas-mulai dari investasi, pengelolaan utang, hingga membangun koneksi.

    (igo/fdl)

  • Daftar Konglomerat yang Dukung Patriot Bond Danantara

    Daftar Konglomerat yang Dukung Patriot Bond Danantara

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperkenalkan instrumen baru bernama Patriot Bond, dengan target dana hingga Rp 50 triliun. Instrumen ini ditawarkan secara terbatas kepada sejumlah taipan besar Indonesia, dengan tujuan membiayai proyek konversi sampah menjadi energi.

    Patriot Bond diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun, masing-masing memberikan kupon 2% per tahun. Sejumlah grup usaha papan atas disebut sudah menyatakan minat, mulai dari Barito Pacific hingga Djarum Group.

    Minat para pengusaha itu dibenarkan langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang menyebut skema ini dirancang untuk mendorong partisipasi sektor swasta.

    “Semua ikut berpartisipasi kok. Iya berminat,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Dikutip dari Antara, dukungan terhadap Patriot Bonds datang dari sejumlah pengusaha terkemuka Indonesia. Meski belum secara eksplisit menyatakan minat membeli, para konglomerat itu menyatakan pandangan positif terhadap Patriot Bonds.

    Daftar Konglomerat Dukung Patriot Bond

    1. Franky Widjaja

    Franky Widjaja adalah konglomerat putra dari taipan Eka Tjipta Widjaja yang merupakan pendiri Sinar Mas Group. Ia memimpin bisnis agribisnis dan pangan lewat Golden Agri-Resources, salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    Franky Widjaja menilai bahwa Patriot Bonds dapat menghadirkan manfaat ganda. Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas

    “Patriot Bonds yang digagas Danantara Indonesia memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas,” ujarnya.

    2. Prajogo Pangestu

    Prajogo Pangestu adalah konglomerat Indonesia yang membangun gurita bisnisnya lewat Barito Pacific Group. Ia dikenal sebagai “raja petrokimia” dan masuk daftar orang terkaya Indonesia berkat ekspansi besar di sektor energi dan industri kimia.

    Prajogo Pangestu menyatakan bahwa pembangunan Indonesia merupakan tanggung semua pihak, termasuk pengusaha. Melalui Patriot Bonds, kata dia, dunia usaha bisa berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional.

    “Inisiatif Danantara Indonesia melalui Patriot Bonds memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

    3. Boy Thohir

    Garibaldi Thohir, yang lebih dikenal sebagai Boy Thohir, merupakan pengusaha Indonesia di bidang energi dan keuangan. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya Adaro Energy), salah satu perusahaan batu bara terbesar di Tanah Air.

    Dukungan terhadap Patriot Bonds juga datang dari Boy Thohir, yang menekankan aspek gotong royong sekaligus dampak nyata proyek yang akan didanai. Menurutnya, Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan bangsa ini.

    “Melalui instrumen ini, dunia usaha dapat ikut memastikan pembiayaan pembangunan nasional lebih mandiri dan berkelanjutan. Kami mendukung program ini, apalagi Patriot Bond ini akan mendanai proyek-proyek waste to energy yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” terang dia.

    (ily/eds)

  • Ekonom Sekaligus Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Ekonom Sekaligus Eks Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Ekonom yang juga eks Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta meninggal dunia hari ini, Sabtu (6/9) pukul 00.06 di Jakarta. Kabar duka ini disampaikan pihak keluarga.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” tulis pesan dari pihak keluarga.

    Jenazah Arif disemayamkan di rumah duka di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur.

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arif Budimanta.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengenang almarhum sebagai sosok yang baik, lurus, dan taat asas dalam setiap kiprah dan pengabdiannya.

    “Almarhum adalah pribadi yang jernih, rendah hati, dan selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dengan dedikasi dan keikhlasannya, almarhum banyak memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah,” kenang Haedar dikutip dari situs Muhammadiyah.

    (ara/ara)

  • Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jakarta –

    Skema burden sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menuai kritik. Burden sharing sendiri dilakukan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Dukungan melalui burden sharing diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun. Namun, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut menyoroti burden sharing yang dilakukan tidak pada saat krisis.

    “Burden sharing dilakukan tidak pada saat krisis (kecuali memang pemerintah dan BI menganggap saat ini kondisi krisis),” ujarnya dalam keterangan kepada detikcom, Jumat (5/9/2025).

    Bhima juga menilai independensi BI semakin tidak ada dan lebih mirip seperti Dewan Moneter pada masa Orde Baru. Dewan Moneter adalah lembaga negara yang mengendalikan kebijakan moneter, kredit, dan perbankan, dengan Menteri Keuangan sebagai ketua serta Gubernur BI sebagai anggota.

    Lembaga ini membuat Bank Indonesia tidak independen karena keputusan moneter harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. BI sendiri sudah menjadi independen mulai 1999.

    Bhima juga mewanti-wanti ancaman inflasi akibat uang beredar naik tanpa disertai kenaikan permintaan riil. Selain itu, beban fiskal dilimpahkan ke moneter yang bisa mengganggu stabilitas keuangan hingga neraca BI jangka panjang.

    Lebih jauh, ia menyoroti dampak jangka panjang terhadap reputasi fiskal Indonesia. Kredibilitas pemerintah berpotensi tertekan apabila skema ini terus dipakai untuk membiayai program yang bermasalah.

    “Rating utang pemerintah (sovereign bond rating) terancam downgrade karena BI membiayai program yang bermasalah terutama Kopdes MP (Merah Putih),” tegas Bhima.

    Independensi BI

    Senada, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyebut kebijakan burden sharing akan melunturkan independensi BI yang seharusnya menjaga kebijakan moneter Indonesia.

    “Dengan melakukan burden sharing, kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal akan semakin luntur dan dibebankan kepada BI. Harusnya sektor moneter yang dikelola oleh BI tidak boleh melonggarkan kebijakan fiskal,” sebut Nailul.

    Ia menilai fiskal harus bisa berhemat dengan cara kebijakan fiskal seperti realisasi anggaran dan sebagainya. Kondisi tersebut bisa dikecualikan ketika terjadi ancaman krisis ataupun untuk memberi bantuan langsung ke masyarakat.

    “Saat Covid, sektor swasta tidak bisa bergerak lebih cepat, sehingga bantuan ke masyarakat dibutuhkan secara langsung dan cepat. Saat ini, kondisi tersebut tidak terjadi dimana sektor ekonomi masih banyak yang bergerak, pemerintah memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal. Bukan meminta BI untuk menanggung utang secara bersama,” bebernya.

    Terlebih utang yang beban bunganya ditanggung oleh BI dan pemerintah, digunakan untuk program yang menurut Nailul akan rugi besar. Ia menyebut pemerintah sebenarnya tahu bahwa program KMP dan perumahan ini risikonya tinggi sehingga meminta BI menanggung risikonya.

    Ketika program dengan risiko tinggi ini dibiayai dengan utang, maka risikonya bukan hanya saat ini, tapi risiko fiskalnya akan besar ke depan. Pembayaran untuk bunga utang akan semakin besar, kapasitas fiskal pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi pro rakyat akan semakin sempit.

    “Strategi ini nampaknya BI mungkin akan memanfaatkan kas yang ada terlebih dahulu, baru ketika tidak mencukupi pasti akan cetak uang. Jadi BI membeli SBN dengan kas yang ada atau mencetak uang, sehingga likuiditas di masyarakat bisa terjaga. Tapi cara membeli SBN-nya ini nampaknya dengan mencetak uang baru setelah kas BI habis. Nampaknya sih akan mencetak uang ya,” jelas Nailul.

    Sebagai informasi, skema burden-sharing pernah dilakukan untuk membiayai pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Dalam skema ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) dengan acuan suku bunga reverse repo.

    “Pemerintah membayar bunga/yield sesuai jatuh tempo, tapi di hari yang sama BI mengembalikan bunga itu ke pemerintah sebagai bentuk kontribusi sesuai skema. Sederhananya, ini adalah cara mencetak uang yang kemudian disalurkan ke Kemenkeu untuk mendukung belanja fiskal,” jelas publikasi Asian Development Bank, dikutip Jumat (5/9/2025)

    Halaman 2 dari 2

    (ily/eds)

  • Ekonomi Lagi Nggak Stabil, Semua Wajib Punya Ini!

    Ekonomi Lagi Nggak Stabil, Semua Wajib Punya Ini!

    Jakarta –

    Meningkatnya harga sejumlah komoditas termasuk beras, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menipisnya lapangan kerja baru membuat daya beli masyarakat kian tergerus. Alhasil membuat isi kantong semakin terbebani. Lantas bagaimana cara untuk menjaga keuangan tetap aman di tengah ketidakpastian ini?

    Financial Planner Mega Capital, Mirna Elok mengatakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi adalah dengan memiliki dana darurat. Sebab dana ini tidak hanya dapat digunakan saat terjadi situasi tidak terduga, namun juga bisa digunakan untuk kelebihan pengeluaran imbas kenaikan harga barang-barang pokok.

    “Memang dana darurat itu nanti mungkin akan kepakai di pada saat seperti sekarang ini. Makanya kita memang harus waspada saja sih dengan pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya. Jadinya lebih rigid gitu loh, lebih rigid saja,” kata Mirna kepada detikcom dalam program detikSore beberapa waktu lalu, ditulis Jumat (5/9/2025).

    Dalam hal ini Mirna menyarankan sebaiknya masyarakat mulai mengelola pengeluaran dengan baik, dan menyisihkan sebagian uang untuk tabungan dana darurat tadi. Namun hal ini bisa juga dilakukan denga menjual sejumlah barang yang belum banyak dibutuhkan sekarang ini.

    “Memang save your cash itu kan bisa berarti mungkin barang-barang yang belum kita pake sekarang itu bisa dijual dulu gitu, sebelahnya mungkin cut loss ya. Kalau mobil lagi nggak terlalu dipakai terus ada kebutuhan yang lain itu bisa dijual katakanlah,” paparnya.

    Lebih lanjut, Mirna menyarankan untuk menyimpan dana darurat tersebut dapat sebagainya dilakukan di instrumen-instrumen investasi. Dengan begitu yang bersangkutan tidak hanya bisa menabung, namun juga mendapatkan keuntungan lebih dari hasil bunga/return.

    “Jadi masih ada return lah, jangan sampai taruh di tabungan saja. Karena biasanya ada, ya sekarang lagi isu hacker juga, jadi jangan taruh duit terlalu banyak di bank gitu,” jelas Mirna.

    “Ada juga grup di Telegram itu yang menjanjikan investasi return yang sangat tinggi dalam satu hari, udah bisa tuh 3%, lu jangan ikut-ikut kayak gitu deh,” tegasnya.

    (igo/eds)

  • Bos Danantara Buka Suara soal RUPSLB Telkom yang Mendadak Ditunda

    Bos Danantara Buka Suara soal RUPSLB Telkom yang Mendadak Ditunda

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang seharusnya diselenggarakan pada Rabu (3/9/2025) pukul 14.00 WIB. Diketahui, RUPSLB Telkom memuat satu mata acara utama, yakni perubahan pengurus perseroan.

    Terkait hal tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosal Roeslani, menyebut penundaan pelaksanaan RUPSLB merupakan hal yang biasa. Ia memastikan, gelaran tersebut akan segera dilaksanakan.

    “Itu kan suatu proses biasa saja lah. Nanti kita mau menyempurnakan, nanti akan segera dilaksanakan secepatnya. Itu saja,” terang Rosan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Ketika disinggung ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai faktor ditundanya RUPSLB Telkom, Rosan menyebut Danantara akan mengikuti keputusan tersebut.

    “Pada intinya kita tentunya akan selalu menghormati dan mengikuti keputusan dari MK sesuai dengan keputusan tersebut, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Tapi pada intinya kita akan ikuti keputusan itu,” jelasnya.

    Untuk diketahui, terdapat dua orang wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris di Telkom Indonesia. Keduanya adalah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan.

    Kemudian berdasarkan putusan pengadilan, MK memberi waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk menyesuaikan larangan wakil menteri merangkap jabatan, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). MK menilai waktu itu cukup bagi pemerintah untuk mencari sosok yang tepat mengisi jabatan yang dirangkap wamen.

    Hal tersebut disampaikan hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Rosan mengaku akan mengikuti keputusan tersebut, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

    “Sesuai dengan keputusan MK, dibaca keputusan MK-nya kan ada jangka waktunya juga,” tutupnya.

    Telkom Tunda RUPSLB

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), acara RUPSLB Telkom Indonesia resmi ditunda. Adapun agenda tersebut memuat satu mata acara utama, yakni perubahan pengurus perseroan. Acara tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

    Manajemen menegaskan, penundaan RUPSLB ini tidak berdampak material terhadap Perseroan. Kemudian pada jadwal berikutnya, RUPSLB akan tetap digelar dengan mata acara yang sama.

    “Dengan penundaan pelaksanaan RUPSLB Perseroan Tahun 2025 ini, maka pelaksanaan RUPSLB Perseroan Tahun 2025 akan dijadwalkan ulang. Tidak ada dampak yang material terhadap Perseroan atas adanya penundaan pelaksanaan RUPSLB ini,” tulis Manajemen Telkom dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (3/9/2025).

    (rrd/rrd)

  • Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk di Gerbang Tol Ciawi

    Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk di Gerbang Tol Ciawi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bicara soal kecelakaan yang melibatkan dua truk pada dini hari tadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub akan menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kecelakaan bermula saat truk kontainer bernomor polisi B 9647 UEL melaju dari arah Jakarta menuju Gerbang Tol Ciawi 2. Kemudian, truk menabrak beton pembatas jalur dan terdorong ke depan, hingga menghantam truk lainnya bernomor polisi F 8643 VE yang sedang melakukan transaksi di gardu.

    “Kami turut prihatin atas adanya insiden ini. Saat ini Ditjen Hubdat mengirim petugas ke lapangan untuk memantau kondisi kendaraan dan lokasi kejadian. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan juga Jasa Marga untuk mengumpulkan data dan kronologis,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Dari pengecekan yang dilakukan pihaknya, truk bernomor polisi B 9467 UEL telah melakukan uji berkala pada tanggal 15 Maret 2025 dan berlaku hingga 15 September 2025. Sementara, truk bernomor polisi F 8643 VE status uji berkala masih berlaku hingga tanggal 15 Februari 2026. Artinya kedua truk ini dapat disebut layak beroperasi.

    Aan menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang dan para pemilik barang agar dapat berperan serta dalam memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan memenuhi aspek persyaratan teknis laik jalan dan tidak melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan sebelum dioperasikan di jalan umum sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

    (hal/ara)

  • Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ditempuh mengingat pasokan beras SPHP di ritel masih kosong.

    Arief menerangkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran stok beras di gudang Bulog melalui bantuan pangan serta SPHP. Dalam dua bulan terakhir, Arief menyebut Bulog telah menyalurkan 360 ribu ton beras untuk bantuan pangan dan 120 ribu ton beras SPHP. Untuk penyaluran SPHP, Arief memastikan masih terus dijalankan.

    “Sekarang masih terus dijalani terus. Dua bulan, 360 ribu tambah 120 ribu itu kencang nggak? Itu banyak sekali loh,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kanis (4/9/2025).

    Arief menerangkan saat ini penyebaran SPHP telah menyasar ke ritel, BUMN Pangan, hingga outlet modern market. Penyaluran beras SPHP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Saat ini penyaluran beras SPHP langsung ke outlet-outlet yang bermitra dengan Bulog, tidak lagi langsung ke penggilingan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai dapat berpotensi fraud.

    “Kalau dulu 50 kg itu dilepas (ke penggilingan), udah nanti pengirim padinya yang membuat. Ya pasti kecepatannya berbeda. Nah sekarang tugas kita ya udah menggunakan fasilitas yang ada kita percepat,” terang Arief.

    Arief menerangkan saat ini kemampuan Bulog dalam menyalurkan SPHP sekitar 5.500-6.000 ton per hari dengan kemasan 5 kg. Menurutnya, Bulog masih membutuhkan waktu untuk memproduksi SPHP yang sebelumnya dilimpahkan ke penggilingan padi. Padahal Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 10 ribu ton per hari.

    “Kamu kalau tadinya nggak memproduksi, terus habis itu disuruh memproduksi seberapa cepat? Menghidupkan kembali mesin itu lama. Walaupun ini udah termasuk luar biasa kan?” jelas Arief.

    “Kalau kamu mengeluarkan 360 ribu ton tambah 120 ribu ton, itu berapa truk? Itu banyak sekali. 480 ribu ton coba aja dibagi 10. 480 ribu truk dua bulan,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Hari Pelanggan Nasional, BNI Perkuat Praktis Bisnis Berkelanjutan

    Hari Pelanggan Nasional, BNI Perkuat Praktis Bisnis Berkelanjutan

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI , memperkuat kedekatan dengan nasabah sekaligus mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Langkah ini dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional 2025.

    Pada Hari Pelanggan Nasional tahun ini, BNI mengusung tema ‘Setia Menemani Setiap Langkahmu, Mewujudkan Masa Depan yang Hijau dan Inklusif’. Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar mengatakan, tema ini menjadi refleksi bagi perseroan untuk terus mendampingi masyarakat.

    “Tema tersebut mencerminkan komitmen BNI untuk tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli pada keberlanjutan, keberagaman, dan masa depan bersama. Mari terus melangkah bersama, mewujudkan masa depan yang lebih baik,” kata Omar dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan peringatan ini merupakan momen untuk menunjukkan kontribusi BNI dalam menjawab tantangan masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan tetapi juga sebagai mitra.

    “Kami ingin Hari Pelanggan Nasional ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan wujud nyata kepedulian BNI. Melalui berbagai inisiatif, kami berupaya membantu nasabah mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan inklusif,” papar Putrama.

    Sebagai salah satu langkah konkret, BNI memperkuat program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan). Program ini memberikan insentif, pelatihan, business matching, hingga sertifikasi lingkungan bagi pelaku UMKM. Selain menaikkan kelas usaha, program ini juga membekali pelaku dengan pemahaman bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan.

    Di sisi internal, BNI menjalankan operasional berwawasan lingkungan melalui pengelolaan limbah dengan prinsip zero waste to landfill. BNI juga melakukan efisiensi energi di seluruh jaringan kantor, dan menumbuhkan budaya green lifestyle di kalangan pegawai.

    Sebagai bentuk apresiasi, jajaran manajemen dan karyawan BNI di seluruh Indonesia pun turun langsung menyapa nasabah di banking hall. Pada kesempatan tersebut, BNI membagikan souvenir ramah lingkungan berupa tumbler dan tote bag. Hal ini sebagai simbol terima kasih dan ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    Melalui rangkaian program ini, BNI berupaya untuk terus meningkatkan layanan, memperluas akses keuangan inklusif, dan menjalankan operasional yang bertanggung jawab. Langkah ini sejalan dengan visi BNI menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.

    (anl/ega)

  • Gencar Ekspansi, Saham Emiten Tower TOWR Belum Bisa Ngacir

    Gencar Ekspansi, Saham Emiten Tower TOWR Belum Bisa Ngacir

    Jakarta –

    Grup Djarum, melalui PT Dwimuria Investama Andalan dan PT Sapta Adhikari Investama, memperkuat kepemilikan sahamnya di emiten PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), kepemilikan Grup Djarum melalui kedua perusahaan tersebut, yakni Dwimuria Investama Andalan 45,28% dan Sapta Adhikari Investama 19,95%.

    TOWR juga tercatat banyak melakukan aksi korporasi dan menerima fasilitas kredit di beberapa waktu terakhir. Namun begitu, kinerja teknikal saham Grup Djarum ini masih tercatat melemah bahkan sepanjang tahun 2025 dengan catatan jual bersih investor asing atau net foreign sell. Berikut rinciannya:

    Aksi Korporasi dan Perjanjian Kredit TOWR

    Pada akhir bulan Juli lalu misalnya, TOWR mengumumkan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue yang mencakup penerbitan 8,08 miliar saham baru atau setara 13,91% dari total saham yang disetor.

    Setiap 619 saham yang dimiliki memperoleh hak untuk membeli 100 saham rights issue, dengan harga pelaksanaan Rp 680 per lembar dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 5,5 triliun. Dalam aksi ini, Dwimuria Investama Andalan akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk setiap saham rights issue yang tidak diserap.

    Dana hasil rights issue sepenuhnya digunakan untuk permodalan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh TOWR, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Dana ini akan dialokasikan untuk deleveraging dan ekspansi. Adapun TOWR berencana menginjeksi Protelindo sebesar Rp 7,4 triliun.

    Kemudian, Protelindo berhasil meraih fasilitas kredit dari PT Bank ICBC Indonesia melalui penandatangan perjanjian pada 9 Juli 2025. Anak usaha TOWR ini menerima fasilitas kredit hingga Rp 400 miliar dengan tenggat jatuh tempo maksimal 12 bulan sejak tanggal penggunaan kredit.

    Pada 27 Agustus, Protelindo melalui anak usahanya, yakni PT Iforte Solusi Infotek dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, telah menandatangani Addendum III Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disepakati berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor. WCO.KP/1244/KJP/2023 Akta No. 12 tanggal 28 Agustus 2023 senilai Rp 1,5 triliun. Perjanjian ini menyepakati perpanjangan waktu fasilitas kredit hingga 27 Agustus 2026.

    Teranyar, TOWR melalui Protelindo dan Iforte menerima fasilitas kredit yang ditandatangani hari ini, Selasa (2/9/2025). Pinjaman ini diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan total fasilitas kredit mencapai Rp 1,5 triliun dan jatuh tempo akhir selama 36 bulan sejak penarikan pertama.

    Iforte juga sempat melakukan akuisisi saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) pada 30 April 2025. Adapun saat ini, kepemilikan Iforte terhadap saham DATA mencapai 40% atau sekitar 550 juta lembar. Akuisisi ini dilakukan untuk mendukung monetisasi lebih lanjut atas aset fiber, mengingat bisnis konektivitas perusahaan lebih kuat dibanding Fiber to the Home (FTTH).

    Kinerja Saham TOWR

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business hari ini, Selasa (2/9), saham TOWR mencatat koreksi yang cukup dalam. TOWR melemah 1,65% ke harga Rp 596 per lembar saham. Hari ini TOWR mencatat volume perdagangan sebesar 55,34 juta dengan nilai transaksi Rp 33,52 miliar. Adapun frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 5.559 kali.

    Tren pelemahan harga tercatat sudah terjadi pada perdagangan sepekan dan sebulan terakhir, di mana saham TOWR melemah 6,30%. Namun, saham TOWR tercatat menguat di perdagangan tiga bulan terakhir sebesar 2,59%.

    Namun begitu, saham TOWR tetap terkoreksi jika diakumulasi sepanjang perdagangan di enam bulan terakhir sebesar 5,56%. Alhasil, saham Grup Djarum ini merosot sepanjang tahun sebesar 9,16%.

    Pada peradangan Senin (1/9), TOWR juga mencatat jual bersih investor asing atau net foreign sell sebesar Rp 6,64 miliar. Angka ini memperpanjang tren kaburnya investor asing sepanjang tahun 2025 secara akumulasi, yakni sebesar Rp 542,36 miliar.

    Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan teknikal saham TOWR masih berpotensi naik. Ia menilai sinyal positif muncul dari pergerakan saham TOWR level support berada di Rp 575 per lembar. TOWR ditargetkan naik ke level Rp 630 (+2,44%) dan Rp 640 (+4,07%), dengan potensi lebih tinggi mencapai Rp 720 (+17,07%).

    “Secara sentimen diharapkan kinerja bisa progresif. Apalagi TOWR sudah melakukan sejumlah aksi korporasi maupun juga right issue,” terang Nafan kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).

    Dihubungi terpisah, Analis Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Muhamad Wafi, menjelaskan secara teknikal saham TOWR masih bergerak sideways dengan kecenderungan melemah.

    Wafi menyarankan investor menunggu konfirmasi rebound, terutama jika tren pembelian asing kembali muncul. Nilai wajar (FV) saham TOWR diperkirakan berada di level Rp800 per saham.

    “Dari sisi teknikal, TOWR memang masih sideways dengan kecenderungan melemah. Investor sebaiknya menunggu konfirmasi rebound, terutama jika tren asing mulai berbalik beli,” terang Wafi.

    Namun, TOWR dinilai tetap positif berkat model bisnis berbasis kontrak jangka panjang dengan operator yang menjaga arus kas stabil. Aksi akuisisi dan pendanaan baru diperkirakan bisa menjadi katalis positif jika mampu meningkatkan tenancy ratio.

    “Outlook TOWR tetap positif, terutama karena model bisnisnya berbasis kontrak jangka panjang dengan operator, sehingga arus kas relatif stabil. Aksi akuisisi dan pendanaan baru akan menjadi katalis positif jika berhasil meningkatkan tenancy ratio,” tutupnya.

    (rrd/rrd)