Video PM Ishiba Mundur: Pasar Saham Jepang Melonjak, Yen Tertekan
Video Gerhana Bulan Total di Jakarta
2,115 Views | Senin, 08 Sep 2025 13:02 WIB
Saham Jepang mengalami peningkatan usai PM Shigeru Ishiba mengumumkan untuk mengundurkan diri. Namun di sisi lain, Yen justru melemah.
Indeks Nikkei 225 dibuka pada level 43.451,07, naik 432,32 poin. Sementara yen melemah 0,7% menjadi 148,46 terhadap dolar AS.
Gusti Ramadhan A – 20DETIK
Jakarta –
Sederet tokoh hadir ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini. Tokoh-tokoh ini datang di tengah isu reshuffle yang berkembang hari ini di Istana.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat ini menjabat Ketua DK Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tampak hadir di Istana. Dia mengatakan diminta datang pukul 15.00 WIB hari ini. Namun tidak tahu apakah akan dilantik jabatan baru atau tidak.
“Saya belum tahu. Diminta jam 3 datang. Saya kan Ketua LPS mungkin omongin ekonomi,” ungkap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Ketika ditanya bila dilantik hari ini akan siap atau tidak. Dia menyatakan dirinya selalu siap. “Siap lah, nggak pernah nggak siap,” singkatnya menegaskan.
Selain Purbaya ada juga tokoh lain merapat Anggota Komisi XII DPR dari fraksi Golkar Mukhtaruddin, Kepala BP Haji M. Irfan Yusuf Hasyim, dan Kepala Bappisus Aries Marsudianto. Selain itu Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga merapat ke Istana.
(hal/ara)
Jakarta –
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI membukukan pertumbuhan kredit berkelanjutan sepanjang semester I 2025. Perseroan mencatat kredit berkelanjutan sebesar Rp 185,2 triliun atau sekitar 24,3% dari total keseluruhan kredit BNI.
Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, menjelaskan perseroan terus berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen kredit yang disediakan BNI.
“BNI terus berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan. Portofolio berkelanjutan mencapai Rp 185,2 triliun dan telah mencapai 24,3% dari total kredit BNI di posisi Juni 2025,” jelas Paolo dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).
Paolo menjelaskan, minat pada instrumen kredit Sustainability-Linked Loan (SLL) yang disediakan BNI turut meningkat. Total pencairan kredit dengan skema SLL mencapai US$ 352 juta, yang banyak dimanfaatkan oleh sektor peternakan dan agri-food processing, industri semen, baja, kemasan, hingga pengolahan batu bara dan turunannya.
“Sampai dengan akhir Juni 2024, BNI telah menyalurkan SLL senilai US$ 352 juta atau setara Rp 5,8 triliun kepada perusahaan-perusahaan top tier di sektor industri produsen makanan, pertanian, manufaktur semen, manufaktur besi, dan juga manufaktur kemasan,” ungkapnya.
Dari sisi ekspansi bisnis, BNI mencatat total penyaluran kredit sebesar Rp 778,7 triliun atau tumbuh 7,1% yoy hingga akhir Juni 2025. Pencapaian ini didukung oleh diversifikasi portofolio yang terlihat dari kontribusi berbagai segmen, mulai dari korporasi, konsumer, komersial, hingga UMKM.
Per Juni 2025, terang Paolo, tercatat total aset BNI sebesar Rp 1.200 triliun. Total aset ini menjadikan perseroan sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 16,4% yoy menjadi Rp 900 triliun, didominasi oleh peningkatan dana murah atau CASA yang tumbuh pesat 18,7% yoy menjadi Rp 647,6 triliun.
“Per Juni 2025, tercatat total aset BNI sebesar Rp 1.200 triliun, menjadikan BNI sebagai bank terbesar keempat dari sisi total aset,” imbuhnya.
Paolo menambahkan, pengelolaan risiko yang disiplin dan akselerasi kredit di segmen berisiko rendah tercermin dari kualitas aset BNI yang terus membaik. Non-Performing Loan (NPL) turun menjadi 1,9% dan Loan at Risk (LAR) membaik menjadi 11,0%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat ditekan di level 1%.
(rrd/rrd)
Jakarta –
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi kabar Kementerian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digabung kembali. Budi Arie mengatakan penggabungan kembali dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu hak prerogatif Presiden,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Saat ditanya mengenai lebih lanjut soal pergantian dirinya dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, Budi Arie bilang belum mendapatkan kabar tersebut. Ia menilai pergantian menteri adalah hak prerogatif Prabowo.
“Itu hak prerogatif presiden. Belum (dapat informasi terkena reshuffle),” jelasnya.
Ia pun membantah akan mengunjungi Istana Kepresidenan hari ini. Budi menerangkan dirinya akan berfokus untuk mengurus rakyat.
“Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat,” tambah dia.
Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle hari ini. Ada beberapa tokoh yang dikabarkan kena reshuffle, termasuk Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie.
(acd/acd)
Jakarta –
Udang beku dari Indonesia ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat (AS) karena berpotensi terkontaminasi isotop radioaktif, Cesium-137. Produk yang ditarik berjumlah empat kontainer.
Demikian kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Ia memastikan ekspor udang ke AS jalan terus karena produk yang lain diklaim tidak bermasalah.
“Nggak ada masalah (ekspor udang), kan ini yang kena kan yang empat kontainer, yang lain nggak ada masalah. Jadi kalau yang dikembalikan empat kontainer, yang lainnya nggak ada masalah,” kata Budi saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Budi menyebut pemerintah akan melakukan mitigasi agar kasus ini tidak terjadi lagi ke depan. Kementerian dan lembaga (K/L) terkait hari ini telah menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Justru kita bagaimana bisa mitigasi ke depan itu tidak ada kasus itu lagi,” ucapnya.
Sebelumnya, FDA telah melarang masyarakat mengonsumsi, membeli dan menjual produk udang beku yang diimpor dari Indonesia karena diduga terkontaminasi isotop radioaktif, Cesium-137.
Produk udang beku yang dimaksud diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) dengan merek Great Value dan dijual di sejumlah gerai Walmart di AS. Melalui situs resminya pada Selasa (19/8), FDA menyatakan tengah menyelidiki kasus tersebut.
Senator Partai Republik dari Louisiana AS, John Kennedy mengatakan konsumsi udang impor dari Indonesia yang terkontaminasi radioaktif dapat mengubah seseorang menjadi monster dalam film horor fiksi ilmiah, Alien.
“Seperti inilah rupa Anda jika Anda memakan udang beku mentah yang dikirim ke AS oleh negara lain. Sekarang, izinkan saya memberi tahu Anda apa yang saya bicarakan,” kata Kennedy pada Rabu (3/9), dikutip dari laman resmi kennedy.senate.gov.
“Pada akhir Agustus, FDA menemukan bahwa udang beku mentah dari Indonesia dijual di Walmart-khususnya di toko-toko Walmart di Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, dan Virginia Barat. Produk ini dijual di bawah label Walmart yang disebut label Great Value,” lanjutnya.
Lihat juga Video: BPOM Koordinasi dengan KKP Terkait Temuan Udang Beku Mengandung Radioaktif
(kil/kil)
Jakarta –
Sebanyak 15 ribu Warga Negara Asing (WNA) terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat rapat dengan DPR RI.
Menurut Ghufron, kepesertaan WNA dalam JKN sudah sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa WNA yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN.
“Di Undang-undang nomor 24 tahun 2011, setiap orang yaitu termasuk pekerja rumah tangga dan juga orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Di Bali saja sudah lebih dari 15 ribu orang asing yang menjadi peserta BPJS,” ujarnya dalam RDPU dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2025).
Secara keseluruhan jumlah peserta BPJS saat ini sudah mencapai 281 juta orang. Angka itu setara dengan 98,82% dari jumlah penduduk Indonesia.
“Cakupan kepesertaan program JKN ini sekarang sudah mencapai luar biasa, 281 juta lebih atau 98,82%,” tuturnya.
Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil dalam mengimplementasikan program jaminan kesehatan secara nasional. Sebagai perbandingan, Jerman saja butuh waktu hingga 127 tahun untuk mencapai level yang sama.
“Jerman memiliki waktu 127 tahun. Brasil, Uni Eropa, 100 tahunan lebih. Jepang 36 tahun. Tercepat itu Korea Selatan 12 tahun, dan Indonesia 10 tahun sejak BPJS lahir itu sudah 98,82%, artinya tinggal 1,18%,” tutup Ghufron.
(acd/acd)
Jakarta –
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei (Dusem) direncanakan akan segera dimulai pada tahun Oktober 2025 hingga 2027 mendatang. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka percepatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
“Proyek Dusem sebetulnya sudah di design sejak lama, namun baru bisa dieksekusi sekarang karena anggaran APBN untuk eksekusi ini baru fix diketok oleh Bapak Presiden, jadi rencana untuk eksekusi proyek ini selama 25 bulan, dari bulan Oktober 2025 hingga November 2027,” Plt. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Agung Kuswardono dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).
Agung menyampaikan, pembangunan pipa transmisi Dusem ini sejalan dengan visi Pemerintah yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur energi. Hal ini agar ketersediaan energi dapat diakses dan dinikmati oleh semua pihak, dalam hal ini khususnya di Wilayah Sumatera.
Dia menyebutkan proyek ini akan menjadi pemasok gas bumi untuk industri di wilayah yang dilalui jalur pipa yaitu Labuhan Batu, Asahan dan Medan, untuk memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Hijau Lhokseumawe, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri sei Mangkei dan Kuala Tanjung.
“Selain itu juga sebagai alternatif infrastruktur sebagai sumber pemasok kebutuhan gas PT PIM serta mengintegrasikan dengan jaringan transmisi eksisting ruas Arun-Belawan-Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,” ujar Agung.
Adapun anggaran proyek ini diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara tahun jamak (multiyears) 2025-2027.
Pembangunan pipa transmisi ini akan dibangun dari Belawan sampai dengan Duri sejauh kurang lebih 541,8 KM, yang secara administrasi akan melintasi di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau, serta 11 Kabupaten/Kota di pulau Sumatera.
Selain itu, pipa transmisi Dusem ini juga akan melintasi dan sejajar dengan trase utilitas lain seperti Right of Way (ROW) jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, ROW PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), sungai dan rel kereta api.
Tonton juga video “Pemprov Akan Turun Cek Semburan Lumpur Disertai Gas di Lampung” di sini:
(kil/kil)
Jakarta –
Salah satu produsen rokok terbesar di Tanah Air, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dikabarkan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) massal terhadap ribuan buruh. Kabar ini beredar dari video viral yang memperlihatkan banyan buruh rokok tengah menangis usai kena PHK.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan soal kabar PHK tersebut. Yang jelas, di video itu terlihat para buruh memakai seragam merah berpadu biru dongker dengan logo Gudang Garam di bagian dada.
Terlepas dari pemutusan hubungan kerja ini, kekayaan pemilik Gudang Garam saat ini yang dipegang oleh Susilo Wonowidjojo juga tercatat sudah turun drastis dari tahun ke tahun. Di mana menurut Forbes, jumlah kekayaan keluarga Susilo tercatat sekitar US$ 2,9 miliar atau setara dengan Rp 47,29 triliun (Rp16.308/dolar AS) per akhir 2024 lalu.
Sementara untuk kekayaannya usai PHK massal tidak diketahui karena dirinya tidak tercatat dalam data Forbes Real Time Billionaires. Artinya kekayaan pemilik Gudang Garam ini tidak diperiksa dan diperbaharui secara real time oleh Forbes.
Meski begitu, Forbes mencatat kekayaan Susilo Wonowidjojo merosot dalam jika dilihat dalam setahun terakhir. Misalkan saja pada 2015 kemarin, harta kekayaan pemilik Gudang Garam ini tercatat berada di level US$ 5,5 miliar atau Rp 89,69 triliun.
Kemudian jumlah kekayaannya ini terus meningkat hingga 2018, menjadi sebesar US$ 9,2 miliar atau sekitar Rp 150,03 triliun. Namun setelah itu harta kekayaannya malah terus terkikis setiap tahunnya.
Misalkan saja pada 2019 kekayaan sudah berkurang jadi US$ 6,6 miliar (Rp 107,63 triliun), kemudian pada 2020 jadi US$ 5,3 miliar (Rp 86,43 triliun), pada 2021 jadi US$ 4,8 miliar (Rp 78,27 triliun), dan tren ini terus berlanjut hingga terakhir di 2024 jadi US$ 2,9 miliar atau Rp 47,29 triliun.
Artinya jika dikalkulasikan dari jumlah harta kekayaan pada 2018 hingga saat ini, Susilo Wonowidjojo kehilangan Rp 102,74 triliun sepanjang tujuh tahun terakhir. Penyusutan kekayaan Susilo Wonowidjojo sejalan dengan rontoknya keuangan Gudang Garam.
Melansir laporan keuangan perusahaan per Juni 2025, laba bersih Gudang Garam pada Semester I kemarin tercatat Rp 117,16 miliar, merosot sampai 87,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 925,51 miliar.
Sementara, pendapatan Gudang Garam turun 11,29% menjadi Rp 44,36 triliun hingga akhir Juni 2025, dari sebelumnya Rp 50,01 triliun pada semester I 2024.
Biaya pokok pendapatan Gudang Garam sendiri sebetulnya sudah turun menjadi hanya Rp 40,58 triliun di akhir Juni 2025 dari sebelumnya tercatat mencapai Rp 44,95 triliun di periode yang sama pada tahun 2024.
Total liabilitas perusahaan pada semester I 2025 tercatat sebesar Rp 18,72 triliun, turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 23,92 triliun. Lalu, total ekuitas tercatat sebesar Rp 61,07 triliun di semester I 2025, turun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 61,91 triliun.
Tonton juga video “Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal” di sini:
(igo/fdl)
Jakarta –
Penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia belum optimal. Kondisi ini terlihat dari jumlah penciptaan lapangan kerja baru yang masih tergolong kecil, jumlah pekerja ter-PHK yang terus meningkat, dan jumlah pekerja sektor informal yang terlalu besar jika dibandingkan pekerja formal.
Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat untuk meningkatkan kualitas penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah menurunkan nilai pajak yang dikenakan ke masyarakat.
Sebagai contoh pemerintah bisa saja menurunkan pajak penambahan nilai (PPN) yang saat ini di 11%, untuk diturunkan kembali ke 10% atau bahkan kalau bisa lebih rendah dari itu. Dengan begitu harga barang dan jasa bisa turun, yang kemudian menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat.
“Misalnya PPN diturunkan dari 11% ke 10% atau lebih rendah dari 10 bahkan jauh lebih bagus lagi, akan lebih diapresiasi kalau beberapa tarif itu diturunkan untuk mendorong daya beli,” kata Tauhid kepada detikcom, Senin (8/9/2025).
Tauhid berpendapat jika pajak, seperti PPN terlalu besar maka daya beli masyarakat akan menurun dan di saat yang bersamaan akan meningkatkan beban perusahaan. Di sisi lain, saat daya beli turun maka produk yang dibeli masyarakat akan ikut berkurang.
Alhasil penjualan perusahaan akan ikut menurun yang menyebabkan pengurangan laba. Akhirnya untuk bisa bertahan, para pengusaha akan cenderung untuk menahan ekspansi yang secara langsung mengurangi pembukaan lapangan kerja baru. Belum lagi dalam kondisi terburuk, tak sedikit perusahaan harus melakukan efisiensi yang menambahkan jumlah PHK dalam negeri.
“Perpajakan dan bea cukai itu kan bisa bermata dua ya. Kalau dia terlalu tinggi ya dia akan meningkatkan cost, itu berarti menurunkan pendapatan. Nah kalau terlalu rendah itu juga akhirnya mengurangi pendapatan negara,” ucapnya.
“Nah katakanlah ketika PPN 11% turun ke 10% atau bahkan lebih rendah itu memang secara per individu, per perusahaan penerimaan pajak turun. Tapi itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan pajak juga, daya belinya naik, yang bayar lebih banyak. Kalau sekarang ya langsung turun saja,” terang Tauhid lagi.
Begitu juga dengan cukai rokok yang menurutnya saat ini sudah sangat tinggi, membuat harga rokok jadi sangat mahal dan mengakibatkan peralihan konsumsi dari rokok legal ke ilegal.
Tidak hanya membuat penerimaan negara dari cukai berkurang karena peralihan ke rokok ilegal, tapi juga merugikan perusahaan karena penurunan penjualan. Pada akhirnya saat perusahaan tidak bisa bertahan, mereka akan melakukan efisiensi.
“Cukai rokok kan sekarang 10%. Memang kebijakannya 2 tahun sekali naik. Kemarin 10%, itu terlalu tinggi, sekarang ya harusnya bisa diturunin. Bahkan beberapa jenis golongan rokok bisa lebih rendah, supaya nggak seperti kemarin ada kabar PHK ramai sekali itu,” paparnya.
Sementara itu, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah meningkatkan kualitas penciptaan lapangan kerja dalam negeri adalah dengan melanjutkan pemberian insentif untuk industri dan perusahaan.
“Insentif fiskal dari sisi tax holiday dan sebagainya itu kan mesti diterapkan juga. Nah kita melihat mungkin bisa diterapkan di sektor-sektor tertentu, misalkan sektor padat karya. Tapi kalau itu sudah banyak insentif, sudah digelontorkan insentif dan sebagainya tapi tidak bergerak positif ya berarti otomatis salah perusahaannya,” kata Nailul.
Selain pemberian insentif, ia menilai pemberian insentif langsung ke masyarakat juga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Sebab jika daya beli masyarakat terbantu berkat adanya insentif, sektor industri dan dunia usaha akan ikut bergeliat yang kemudian bisa menambah lapangan kerja baru.
“Kalau konsumsi yang naik kan otomatis itu juga akan main di kuantiti kan sebenarnya, dan itu mungkin akan membantu industri yang ujung-ujungnya juga akhirnya bisa ekspansi dan penambahan lapangan kerja kan,” jelasnya.
Tonton juga video “Menaker Sebut Koperasi Merah Putih Mampu Ciptakan Lapangan Kerja” di sini:
(igo/fdl)
Jakarta –
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diminta untuk dinaikkan ambang batasnya, dari semula Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Usulan ini paling kencang disuarakan oleh serikat buruh dan diungkapkan langsung saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.
Menaikkan PTKP jelas akan berdampak ke penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi ke kantong negara. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan ketika PTKP dinaikkan pada 2013, penerimaan negara dari PPh orang pribadi anjlok Rp 13 triliun. Saat itu, PTKP hanya naik 53%.
“Jelas kita perlu melihat sisi fiskalnya. Ada pengalaman menarik di 2013. Waktu itu pemerintah menaikkan PTKP cukup besar, sekitar 53%. Dampaknya? Penerimaan PPh orang pribadi turun sekitar Rp 13 triliun,” sebut Yusuf Rendy kepada detikcom, Senin (8/9/2025).
Nah, saat ini usulan kenaikan PTKP yang diberikan buruh jauh lebih ekstrem daripada 2013. Bila PTKP naik menjadi Rp 7,5 juta, artinya kenaikan itu sebesar 70%. Bila kenaikan PTKP 53% saja bisa menghilangkan Rp 13 triliun, potensi kehilangan pendapatan negara dari PPh orang pribadi bisa jauh lebih besar jika usulan buruh diakomodir.
Di tengah belanja pemerintah yang tinggi-tingginya, turunnya penerimaan dari PPh orang pribadi bisa membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar. Bisa jadi, terjadi kenaikan tarif pajak lain untuk menggantikan potensi pendapatan yang hilang dari kenaikan PTKP.
“Potensi kehilangan penerimaan negara tentu jauh lebih besar. Padahal belanja pemerintah lagi tinggi-tingginya, subsidi energi, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan. Kalau basis pajak formal menyempit terlalu drastis, risiko defisit melebar dan negara terpaksa menutup celah itu lewat utang atau dengan menaikkan pajak jenis lain, misalnya PPN atau cukai,” papar Yusuf Rendy.
Di sisi lain, masih berkaca pada kenaikan PTKP pada 2013, Rendy mengatakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kala itu menemukan pola data yang unik. Usai PTKP naik, turunnya penerimaan PPh orang pribadi hanya terjadi 1-2 tahun saja, setelahnya ekonomi bergerak dengan cepat dan penerimaan pajak secara keseluruhan kembali normal.
“Namun kajian Badan Kebijakan Fiskal menemukan penurunan itu hanya berlangsung 1-2 tahun. Setelah ekonomi pulih, penerimaan pajak kembali naik normal, sementara di sisi lain konsumsi, investasi, bahkan penciptaan lapangan kerja justru terdorong,” kata Yusuf Rendy.
Namun secara prinsip, Rendy melihat usulan buruh menaikkan PTKP masuk akal dan punya dasar kuat, yaitu biaya hidup yang melonjak, sementara PTKP tak berubah bertahun-tahun. Namun, agar fiskal tetap sehat, lebih realistis kalau pemerintah menaikkan PTKP secara bertahap tak perlu sampai langsung menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
“Hal itu dilakukan sambil memperluas insentif berbasis tanggungan keluarga atau kebutuhan hidup layak. Dengan begitu, tujuan melindungi daya beli tercapai, tetapi keberlanjutan keuangan negara juga tetap terjaga,” jelas Yusuf Rendy.
Di sisi lain, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda justru menilai potensi turunnya penerimaan dari PPh orang pribadi karena kenaikan PTKP bisa digantikan penerimaan pajak yang lain.
Sebab, menurut Huda, kenaikan PTKP akan memberikan penghasilan bersih kepada masyarakat sebagai pekerja jauh lebih besar. Dengan begitu daya beli meningkat dan masyarakat pun berbelanja. Pada ujungnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terkerek imbas kenaikan belanja masyarakat.
“Hasil bagi penerimaan negara memang bisa negatif di pajak penghasilan karyawan tapi bisa positif di pajak lainnya, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Dengan ada ruang konsumsi lebih besar, masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak. Harapannya adalah konsumsi rumah tangga meningkat dan penerimaan PPN juga melonjak. Jadi, penurunan di PPh 21 karyawan akan terkompensasi dengan kenaikan penerimaan PPN. Jadi, hasilnya tetap positif dan kebijakan ini bisa diterapkan,” sebut Huda ketika dihubungi detikcom.
Tonton juga video “17+8 Tuntutan Rakyat Dijawab DPR, TNI, dan Polri” di sini:
Halaman 2 dari 2
(hal/ara)