Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan tetap menjaga defisit APBN di rentang maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, hal ini merupakan perintah undang-undang, maka dari itu dirinya akan mengikuti hal tersebut.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kami akan ikuti UU yang ada,” beber Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ditanya apakah akan ada arahan baru untuk meningkatkan batas defisit APBN dari 3%, Purbaya mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan ekonomi ke depan terlebih dahulu. Yang jelas saat ini dalam Undang-undang jelas ditetapkan batas maksimal defisit anggaran ada di 3%.

    “Nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kan terkait UU, kita ikut UU yang ada. Batasnya 3% kan,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga bicara soal rasio utang terhadap PDB, sejauh ini rasio utang masih terjaga di rentang 39%. Menurutnya, strategi pemerintah bukan mengejar naik atau turunnya rasio utang, melainkan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih cepat.

    Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan PDB bertambah besar, maka dengan sendirinya rasio utang akan turun.

    “Jadi begini, let’s say utangnya pada level yang sekarang, tapi dengan uang yang ada kita ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP-nya akan cenderung turun,” ungkap Purbaya.

    “Jadi kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,” sebutnya menjelaskan.

    (hal/ara)

  • Janji Purbaya Nggak Bikin Kebijakan Ganggu Likuiditas Bank

    Janji Purbaya Nggak Bikin Kebijakan Ganggu Likuiditas Bank

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak akan membuat kebijakan fiskal yang mengganggu likuiditas perbankan.

    Purbaya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah-langkah agar likuiditas perbankan meningkat. Terkait hal ini juga sudah atas izin Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya yang sering masyarakat likuiditas kita akan meningkat signifikan ke depan,” tambahnya.

    BI sebelumnya sudah mulai melakukan pelonggaran dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate hingga mencapai 5%. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat pencairan anggaran sehingga diyakini dapat menghidupkan sektor swasta dan mendorong perekonomian lebih cepat.

    “Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” ujarnya.

    Menurut Purbaya, ekonomi Indonesia masih jauh dari potensinya sehingga langkah agresif dalam meningkatkan likuiditas tidak akan sampai mendorong inflasi terlalu tinggi. Inflasi Indonesia tercatat 2,31% secara year on year per Agustus 2025.

    “Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi,” terang Purbaya.

    (hns/hns)

  • Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menanggapi pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu dianggap sebagai bagian dari dinamika politik.

    Saleh mengatakan kehadiran Menkeu baru juga sebagai kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional dan global saat ini.

    “Kami dunia industri yang tergabung dalam Kadin Bidang Perindustrian memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global, dan pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Selama transisi ini, kata Saleh, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan. Hal itu dinilai perlu agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.

    “Kami optimistis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil,” ucap Saleh.

    Dengan ditunjuknya Purbaya sebagai Menkeu, diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan,” imbuhnya.

    (fdl/fdl)

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Tidak Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih ada kebijakan ekonomi pemerintah yang sebelumnya berjalan lambat. Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

    Purbaya mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat kebijakan-kebijakan yang berjalan lambat tersebut.

    “Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya,” sebut Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ketika ditanya kebijakan lambat apa yang dimaksud olehnya, Purbaya mengatakan ada beberapa rencana belanja pemerintah yang kurang cepat dilakukan selama ini. Ketika ditanya program apa yang dimaksud, dia enggan menjelaskan.

    “Belanja. Utamanya belanja. Program maksud saya, belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Purbaya menambahkan ekonomi akan berjalan cepat bila belanja pemerintah dipercepat. Kebijakan itu yang diharapkan Prabowo bisa dilakukan oleh Purbaya.

    “Jadi harusnya ekonominya akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam,” pungkas Purbaya.

    (hal/hns)

  • AHY Lapor ke Prabowo soal Tanggul Laut Raksasa, Ini Bocorannya

    AHY Lapor ke Prabowo soal Tanggul Laut Raksasa, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) Didit Herdiawan Ashaf melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait progres rencana pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    AHY mengatakan kehadiran Giant Sea Wall sangat perlu untuk menyelamatkan masyarakat yang tinggal di pesisir Pantura Jawa. Mereka setiap saat disebut terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah.

    “Proteksi Pantura Jawa ini bukan hanya perlu, tetapi benar-benar sangat esensial dalam rangka menyelamatkan masyarakat yang tinggal di pesisir Pantura Jawa yang setiap saat terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah, land subsidence dan juga banjir rob. Termasuk kita ingin melindungi berbagai kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di pantai utara Jawa,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Kepada Prabowo, AHY mengaku menyampaikan solusi yang sifatnya terintegrasi atau kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut. Jadi tidak semua ada tanggul lautnya.

    Menurut AHY, secara geografis ada kontur tanah yang kondisinya sudah sangat buruk sehingga perlu adanya tanggul laut. Sementara yang dianggap tidak terlalu parah, cukup dengan penguatan tanggul pantai atau solusi yang lebih alami dengan mangrove.

    “Ini juga penting sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tidak semua harus ada tanggul lautnya, ada bagian-bagian yang bisa menggunakan solusi yang lebih natural, tetapi tentu ini akan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh berbagai daerah tadi,” jelas AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyebut pihaknya terlebih dahulu akan melakukan harmonisasi sejumlah konsep yang sudah pernah dirumuskan oleh sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

    “Tentu setelah ada Badan Otorita, kami akan mengharmoniskan, mengsinkronisasi segala sesuatunya. Jadi studi yang melengkapi dan akan menghadirkan rencana induk yang komprehensif ini yang paling utama terlebih dahulu. Tentu itu juga akan dibackup dengan koordinasi-koordinasi yang tadi saya sampaikan dengan berbagai K/L dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah & IHSG Anjlok Hanya Sementara

    Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah & IHSG Anjlok Hanya Sementara

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah reshuffle, termasuk pergantian Menteri Keuangan. Airlangga menyebutkan bahwa kondisi ini hanya sementara dan akan kembali normal.

    Berdasarkan data RTI, Selasa (9/9/2025), IHSG ditutup di level 7.628 atau melemah 138 poin (1,78%). IHSG sempat berada di rentang tertinggi pada level 7.791 dan terendah 7.619.

    Sementara nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah pada penutupan perdagangan hari ini, berada di level Rp 16.400-an. Dikutip dari data Bloomberg, nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.481 atau naik 17.20 poin (1.05%).

    “Ini kan temporary (Sementara). Kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi, tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Airlangga menyebutkan bahwa kondisi seperti juga pernah terjadi ketika BPI Danantara diluncurkan dan setelahnya rupiah dan IHSG kembali menguat.

    “Pertama, fundamental kuat, berarti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Jadi, kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat Danantara di-launch kan turun sebentar kemudian naik lagi,” katanya.

    Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto merombak lima menteri dan membentuk satu kementerian baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih.Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan setelah DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Haji. Presiden telah menandatangani keputusan pembentukan kementerian baru sekaligus menetapkan menteri dan wakil menterinya.

    “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh pak presiden maka sore hari ini presiden memutuskan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Prasetyo mengatakan perombakan jajaran menteri tersebut terjadi pada lima kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    (ara/ara)

  • Genjot Standar HSSE, PIS Dorong Daya Saing Pelayaran RI di Kancah Global

    Genjot Standar HSSE, PIS Dorong Daya Saing Pelayaran RI di Kancah Global

    Jakarta –

    PT Pertamina International Shipping (PIS) mendorong komitmen Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi kepemimpinan dan budaya kerja yang harus mengakar di seluruh aspek bisnis. Pendekatan ini menjadi penekanan utama dalam HSSE Leaders Forum 2025.

    Adapun HSSE Leaders Forum 2025 bertema ‘From Commitment to Action: Integrating Assurance into Strategic Shipping Excellence’ berlangsung di Jakarta (27/08) yang lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Ari Priadi, menegaskan keselamatan maritim sesungguhnya dimulai dari manusia. Lebih dari 90% kecelakaan laut berakar pada faktor manusia, baik karena kelelahan, kurangnya kesadaran situasional, maupun lemahnya kepatuhan prosedur.

    “Tantangan faktor manusia adalah tanggung jawab kolektif kita semua. Setiap pelaut bukan hanya pekerja, tetapi penjaga keselamatan di laut. Dengan kepemimpinan yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, kita bisa membangun budaya keselamatan maritim yang kokoh sehingga HSSE benar-benar menjadi identitas, bukan sekadar kewajiban,” tegas Capt. Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).

    Oleh karena itu, menurutnya kesejahteraan pelaut harus menjadi prioritas utama. Kesehatan fisik dan mental, jam kerja yang manusiawi, serta lingkungan kerja yang aman adalah fondasi pencegahan insiden.

    Pengawasan jam kerja dan istirahat sesuai International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), hingga penyediaan perlindungan sosial merupakan investasi untuk keselamatan bersama.

    Sementara itu, Direktur Armada PIS, M. Irfan Zainul Fikri, menyatakan bahwa HSSE adalah ukuran kualitas dan tolok ukur keberlanjutan bisnis, bukan hanya sekadar hasil audit teknis.

    “HSSE menjadi second line of defense yang memastikan bahwa semua keputusan bisnis, baik operasional, komersial, maupun strategis, dijalankan secara selamat, aman, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan” ujarnya.

    Lebih lanjut, Irfan menjelaskan perkembangan teknologi digital, artificial intelligence (AI), dan analisis prediktif dapat mengubah pendekatan HSSE dari reaktif ke proaktif, bahkan prediktif. Dengan demikian, HSSE menjadi nilai strategis yang memperkuat daya saing bisnis di tingkat global.

    PIS telah menginisiasi berbagai langkah strategis untuk memperkuat standar HSSE nasional. Salah satunya adalah upaya peningkatan keandalan armada melalui standarisasi manajemen kapal. Inisiatif ini memastikan keseragaman standar operasional, peningkatan efisiensi, dan pemenuhan regulasi internasional yang lebih ketat.

    Karena standar keselamatan yang tinggi, PIS berhasil mencatatkan pencapaian zero fatality kru kapal dan 40,5 juta jam kerja aman sepanjang 2024 lalu.

    PIS juga memprakarsai Pertamina Safety Approval (PSA), mekanisme vetting nasional yang kini diadopsi secara luas, bahkan oleh industri perkapalan lainnya. PSA menjadi acuan penting dalam memastikan kapal memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan.

    Inovasi lain termasuk usulan batas usia kapal produk maksimum 28 tahun pada 2025, yang kemudian akan diturunkan menjadi 25 tahun pada 2028. Semua langkah ini menunjukkan HSSE PIS bergerak ke arah transformasi regulasi sekaligus memfasilitasi keberlanjutan industri.

    Termasuk dalam hal ini, PIS juga menerapkan standarisasi pengelolaan kapal dengan mengacu standar internasional untuk menjaga keselamatan, keandalan, integritas, dan keberlanjutan. Standarisasi ini dilakukan dengan proses yang ketat

    Terdapat beberapa standar global yang harus dipenuhi untuk pengelolaan kapal mulai dari Zero NoA, Zero Fraud, TMSA, dan aktif SIRE di mana kesemuanya merupakan standar yang lazim di industri perkapalan internasional.

    Melalui HSSE Leaders Forum 2025, PIS menegaskan HSSE bukan sekadar program, melainkan bagian dari identitas perusahaan yang membentuk budaya kerja, mengedepankan faktor manusia, serta mengintegrasikan teknologi.

    Pendekatan inilah yang akan membawa industri pelayaran nasional menuju shipping excellence sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah industri maritim global.

    (anl/ega)

  • Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Harapan Pengusaha ke Menkeu Baru: Ada Kebijakan Fiskal Pro-Growth

    Jakarta –

    Industri Tanah Air berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa mampu menciptakan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan atau pro-growth. Salah satu di antaranya dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan.

    Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin. Kebijakan fiskal yang diharapkan seperti keringanan pajak, pembiayaan/kredit yang lebih terjangkau, hingga stimulus investasi.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Kehadiran Menkeu baru diharapkan dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dari sektor riil. Harmonisasi tarif dan bea masuk dinilai perlu ditata lagi agar industri dalam negeri lebih kompetitif.

    “Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Saleh menilai Menkeu baru perlu melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana dan mendorong kepatuhan sukarela.

    “Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” tambahnya.

    Saleh berharap forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

    “Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” imbuhnya.

    (aid/fdl)

  • Resep dari Pakar Biar Zero ODOL Jalan

    Resep dari Pakar Biar Zero ODOL Jalan

    Jakarta –

    Rencana penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overloading) dinilai sulit berjalan jika pemerintah hanya mengandalkan sanksi. Sejumlah pakar menilai insentif seperti potongan tarif tol hingga subsidi BBM lebih efektif mendorong pengusaha truk patuh aturan.

    Pakar logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Dodi Permadi, menyebutkan pemerintah kerap mengedepankan sanksi dalam setiap regulasi, termasuk Zero ODOL. Padahal, biaya operasional bisa melonjak tajam jika truk-truk ODOL distandarkan.

    “Kalau Zero ODOL ini dijalankan, biaya operasional bisa naik sampai 500%. Jadi sebelum menegakkan aturan, pemerintah harus lebih dulu menyiapkan insentif,” kata Dodi, Selasa (9/9/2025).

    Ia mencontohkan, pemerintah bisa memberi potongan tarif tol hingga 50% di periode tertentu, atau insentif bahan bakar dengan harga lebih murah. “Kalau biaya produksi bisa ditekan, pengusaha pasti bersedia mengurangi beban truknya,” tambahnya.

    Dodi juga mengusulkan agar Zero ODOL diterapkan secara bertahap lewat pilot project di wilayah tertentu. “Kalau langsung serentak di seluruh Indonesia, risikonya chaos. Bisa jadi demo besar-besaran,” tegasnya.

    Pemerhati transportasi, Muhammad Akbar, sejalan dengan pandangan itu. Menurutnya, sanksi memang perlu, tapi harus diimbangi insentif nyata. “Diskon tol, subsidi BBM, hingga pembiayaan ringan untuk ganti armada bisa jadi motor penggerak kepatuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Akbar menegaskan, dengan langkah insentif, kepatuhan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan investasi yang masuk akal bagi pelaku usaha.

    (rrd/rrd)

  • Prabowo Minta Bahlil Hitung Sumber Daya Mineral RI, Ini Tujuannya

    Prabowo Minta Bahlil Hitung Sumber Daya Mineral RI, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto ingin Sumber Daya Alam (SDA) mineral Indonesia bisa dimaksimalkan, mulai dari batu bara, bauksit, nikel, timah dan mineral kritis lainnya. Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia menghitung kekayaan alam Indonesia.

    Perintah itu diberikan Prabowo dalam rapat terbatas siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil diminta menghitung sumber daya sesuai dengan standar pelaporan publik untuk hasil eksplorasi, sumber daya mineral, dan cadangan bijih dalam industri pertambangan JORC.

    “Kami tadi rapat dengan presiden membahas beberapa hal terkait cadangan sumber daya alam kita, baik batu bara, bauksit, nikel, timah, dan mineral lainnya. Presiden memerintahkan kami untuk melakukan JORC untuk cadangan kita,” ujar Bahlil usai ratas, Selasa (9/9/2025).

    Nantinya perhitungan mendalam tadi digunakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan investasi untuk mengolah SDA di Indonesia.

    “Kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian yang kita dorong untuk sektor hilirisasi ini untuk meningkatkan investasi kita,” sebut Bahlil.

    (hal/ara)