Xcloud.id

Category: Detik.com Ekonomi

  • Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82,6 miliar untuk program layanan angkutan perkotaan atau Buy The Service pada tahun 2026. Untuk diketahui, program Buy The Service (BTS) merupakan skema penyediaan angkutan umum berbasis jalan di mana pemerintah membeli layanan dari operator bus untuk kemudian digunakan masyarakat dengan tarif terjangkau.

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan layanan ini akan berada di lima lokasi. Diantaranya yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

    “Layanan perkotaan, buy the service di lima kota sebesar Rp 82,67 miliar,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan halte dan fasilitas pendukung program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah oleh Dirjen Intram Risal Wasal dan Wali Kota Depok Supian Suri. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Intram, Dedy Cahyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi.

    Hibah tersebut mencakup 11 halte bus, 4 tempat pemberhentian bus, serta 1 unit alat penerangan jalan tenaga surya dengan nilai total Rp 3,18 miliar. Dengan perjanjian hibah itu, seluruh aset resmi milik Pemkot Depok untuk dikelola dalam rangka mendukung operasional Biskita Trans Depok.

    “Biskita Trans Depok kami hadirkan sebagai feeder bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti serta Stasiun KRL Commuter Line Depok Baru. Kedua moda transportasi ini membutuhkan dukungan jaringan feeder yang memadai agar masyarakat lebih mudah berpindah antar moda,” terang Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Risal menambahkan hibah ini merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat konektivitas perkotaan. Untuk itu dirinya kembali menekankan pentingnya integrasi moda angkutan umum.

    “Halte-halte ini adalah simbol komitmen Kementerian Perhubungan untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, terhubung, dan berlanjut,” jelas Risal.

    Tonton juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?

    (kil/kil)

  • Purbaya Sebut Demo Sempat Ricuh Gegara Kesalahan Kebijakan Fiskal & Moneter

    Purbaya Sebut Demo Sempat Ricuh Gegara Kesalahan Kebijakan Fiskal & Moneter

    Jakarta –

    Indonesia sempat dihadapkan pada aksi demonstrasi selama berturut-turut hingga ricuh dan memakan korban jiwa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hal itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

    “Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, kondisi yang terjadi saat ini adalah ekonomi masyarakat tercekik karena pemerintah lambat membelanjakan anggaran dan memilih menaruh uangnya di Bank Indonesia (BI). Meskipun suku bunga rendah, pertumbuhan uang sebagai vitamin di sistem perekonomian menjadi ketat hingga negatif.

    “Sejak 2023 pertengahan itu uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya nol menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi melambat dengan signifikan, riil sektor susah, semuanya susah, keluar tagline Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga yang utamanya mengganggu kita,” ungkapnya.

    Purbaya menyebut pada 2025 hingga April pertumbuhan uang sebenarnya sempat mencapai 7%, namun jatuh lagi dari Mei-Agustus. “Jadi periode perlambatan ekonomi 2024 yang gara-gara uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya,” tambahnya.

    Purbaya pun mempertanyakan Komisi XI DPR RI yang diam saja melihat kebijakan itu diambil Kementerian Keuangan dan BI. “Kan di sini komisi XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu. Sekarang saya datang ke sini tiba-tiba pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu, tapi nggak apa,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Purbaya mengaku dalam waktu dekat akan memperbaiki itu utamanya dalam hal percepatan belanja dan menempatkan sejumlah uang dari bank sentral ke perbankan akan sistem perekonomian berjalan.

    “Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah sendiri. Gimana? Paling bagus kan percepat belanja anggaran. Kemudian balikin ke sistem perekonomian ke bank, ke Himbara misalnya,” paparnya.

    (kil/kil)

  • Wamen BUMN Sebut Aplikasi Himbara Diserang Siber Tiap Hari

    Wamen BUMN Sebut Aplikasi Himbara Diserang Siber Tiap Hari

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap masifnya serangan siber yang menyasar aplikasi perbankan milik BUMN. Ia menyebut aplikasi seperti Livin’ milik Bank Mandiri, BRImo milik Bank BRI, hingga BYOND by BSI mendapat ratusan ribu serangan siber setiap hari.

    Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Tiko ini menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber untuk melindungi ekosistem digital di Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur keamanan perlu dilakukan beriringan dengan pengembangan ekosistem digital.

    “Karena saya dari perbankan, memberi contoh berbagai aplikasi perbankan yang ada, dan mungkin bapak ibu menggunakan seperti Livin’, BRImo, BYOND, itu semua setiap hari serangannya mungkin sampai ratusan ribu attempt (percobaan),” ungkap Tiko dalam Digital Resilience Summit 2025 di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Tiko menyebut serangan siber semakin masif dan menargetkan seluruh sektor strategis, mulai dari perbankan, kesehatan, energi, hingga pemerintahan. Cara yang dilakukan seperti menyebar ransomware hingga phising.

    “Realitas saat ini menunjukkan bahwa serangan cyber kian masif, menargetkan seluruh sektor strategis, seperti perbankan, kesehatan, energi, hingga pemerintahan. Kita mengikuti perkembangan serangan ransomware kepada pemerintah, rumah sakit, serangan phising,” tuturnya.

    Tak hanya merusak reputasi lembaga atau perusahaan, serangan siber juga bisa menyebabkan kerugian secara materil. Untuk sektor perbankan sendiri, sebut Tiko, sudah mulai mempelajari keamanan siber sejak 5 tahun lalu.

    “Sehingga gangguan pada situs lembaga dan perusahaan yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan risiko keuangan juga. Saya kebetulan berangkat dari perbankan, di perbankan kita sudah mulai belajar mengenai cyber security dari 5 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyampaikan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi kuantum, menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi berbagai sektor.

    “Era disrupsi digital yang kompleks dan penuh risiko ini menuntut pendekatan strategis serta kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ketahanan digital nasional,” ujar Dwina.

    Dalam upaya mendorong kolaborasi lintas sektor di era transformasi digital, ucap Dwina, Peruri bersama PT Xynexis International menghadirkan forum strategis tingkat nasional yang mempertemukan pemimpin sektor publik, industri, dan teknologi untuk membahas serta merumuskan langkah nyata menghadapi era transformasi digital yang disruptif.

    “Summit ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam membangun kesiapan digital Indonesia yang inklusif, inovatif, dan tangguh,” lanjut Dwina.

    CEO PT Xynexis International Eva Noor menyampaikan acara ini membahas cara-cara untuk meningkatkan ketahanan digital di Indonesia melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta inovasi dalam teknologi canggih. Eva mengatakan Xynesis bersama Peruri memandang ketahanan digital Indonesia menjadi fokus utama dalam meningkatkan nilai kompetitif digital Indonesia di kancah global.

    “Keamanan siber atau teknologi AI ada peluang, ada ancaman juga. Jadi kita mau tahu sejauh mana Indonesia sudah siap,” ucap Eva.

    Eva menyampaikan terdapat empat topik utama dalam acara ini mulai dari AI, serangan siber, quantum, dan privasi data. Eva menyebut empat isu tersebut harus dikerjakan secara bersama dan saling terintegrasi. “Tujuan utama kita berkumpul dua hari ini semoga bisa jadi satu forum sehingga pemerintah, akademisi, industri, komunitas, bisa saling berbagi dan berdiskusi untuk mencari solusinya supaya Indonesia ini bisa punya ketahanan digital,” kata Eva.

    Tonton juga Video: Prabowo Kumpulkan Bos Bank BUMN di Istana Hari Ini, Bahas Apa?

    (acd/acd)

  • Pemerintah Harus Geber Produksi & Jaga Harga Demi Swasembada Pangan

    Pemerintah Harus Geber Produksi & Jaga Harga Demi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Pemerintah diminta untuk terus meningkatkan produksi dan pengendalian harga pokok penjualan (HPP) produk pertanian. Hal ini agar target Swasembada pangan bisa tercapai tahun 2027.

    Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mengungkapkan pemerintah juga perlu menjaga kesejahteraan petani.

    “Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    Anggota DPR fraksi Partai Golkar itu juga memberikan apresiasi kepada pemerintah atas upaya dan kerja keras pemerintah dalam meningkatkan produksi, dengan stok beras yang mencapai 4,2 juta ton, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah, namun dirinya meminta pemerintah juga dapat menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan di tengah produksi yang melimpah.

    “Kita mengapresiasi pencapaian produksi beras yang tembus angka 31, 04 juta pada bulan Oktober, maka dengan produksi yang melimpah semestinya harga beras harus tetap stabil, tidak mengalami kenaikan, karena hal ini menjadi anomali yang secepatnya di selesaikan oleh pemerintah” jelas dia.

    Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur IX itu juga meminta agar pemerintah dapat berinovasi untuk menggalakkan sistem otomatisasi pertanian.

    “Pemerintah harus terus berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, menciptakan sistem otomatisasi dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, dan dapat menekan biaya produksi,” tambahnya.

    Eko menegaskan bahwa kendala lain dalam upaya mencapai swasembada pangan adalah, terus menyusutnya generasi petani, sehingga tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh kecuali melalui inovasi teknologi pertanian untuk mengganti tenaga manusia dalam menggarap lahan, menanam, panen dan juga peningkatan nilai tambah pasca panen dari berbagai komoditas pertanian yang ada.

    (kil/kil)

  • Pameran Skala Internasional Bali Interfood 2025 Resmi Dibuka

    Pameran Skala Internasional Bali Interfood 2025 Resmi Dibuka

    Jakarta –

    Pameran berskala internasional, Bali Interfood 2025, resmi digelar hari ini, di Bali Nusa Dua Convention Center. Pameran ini menjadi wadah bagi pelaku usaha makanan, minuman, horeca (hotel, restoran, kafe), bakery, teknologi pengolahan, dan kemasan untuk memperkenalkan produk, menjalin kemitraan, serta mengeksplorasi inovasi terbaru.

    Diselenggarakan oleh Krista Exhibitions, Bali Interfood menghadirkan 110 peserta dari 17 negara, termasuk 40 UMKM unggulan Indonesia, dengan target lebih dari 15.000 pengunjung di tahun 2025. Pameran ini bertujuan untuk memperkuat posisi Bali sebagai pusat inovasi kuliner sekaligus meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman Indonesia di pasar global.

    Digelar untuk keenam kalinya pada 10-12 September 2025 di BNDCC, Bali Interfood juga berlangsung bersamaan dengan Bali Hotel & Tourism, Bali Coffee Expo, Bali Wine & Spirit, dan Bakery Indonesia Expo 2025 yang semakin memperluas jangkauan serta peluang kolaborasi lintas sektor.

    CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menyampaikan Pameran Bali Interfood 2025 merupakan wadah untuk berjejaring berskala internasional di setiap rangkaiannya, dengan mengundang dari berbagai stakeholder.

    “Bali Interfood sebagai pameran internasional makanan dan minuman dua tahunan hadir sebagai bagian dari rangkaian pameran Krista Exhibitions di tiga kota besar: Surabaya melalui East Food Indonesia, Bali dengan Bali Interfood, dan puncaknya pada 12-15 November 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta melalui SIAL Interfood. Pameran ini mempertemukan pelaku usaha global dengan jaringan hotel, restoran, serta importir utama di kawasan ini,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    “Bali Interfood menjadi pameran strategis untuk menggali inspirasi, memperluas koneksi bisnis, dan menjalin kolaborasi internasional. Kami mengundang seluruh pelaku industri makanan dan minuman untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah nyata memperkuat posisi Bali sebagai pusat inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di Pulau Dewata,” imbuhnya.

    Bali Interfood 2025 akan menyajikan rangkaian program istimewa selama tiga hari penyelenggaraan dan pengalaman inspiratif bagi para pelaku industri makanan dan minuman. Sebagai salah satu agenda utamanya adalah Business Matching yang mempertemukan pelaku usaha lokal maupun internasional dengan calon mitra strategis untuk membuka peluang kerjasama bisnis yang lebih luas.

    Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai demo memasak dan workshop interaktif bersama chef ternama seperti Chef Achen, Chef Ugay, Chef Muto, dan Chef Merry. Dengan menghidangkan kreasi kuliner khas Asia, mulai dari sushi, ramen, dan dimsum hingga aneka kue tradisional dan dessert modern. Sejumlah sesi edukatif dan seminar seperti ‘Catcher Gourmet – Flavor Forum’, ‘Sustain the Sources: Exploring Certification Initiatives and Sustainable Sourcing for the Hospitality Sector’ dari CSP, serta demo produk ‘Elevating Guest Experience: Healthy Breakfast with Hurom’ juga turut dihadirkan untuk menginspirasi inovasi menu sehat dan berkelanjutan.

    Berbagai brand showcase dan demo produk dari Catcher Gourmet, KEWPIE, hingga GEA GETRA & Pondan juga akan menampilkan inovasi bahan baku, peralatan dapur, dan teknik kuliner terbaru. Dengan beragam agenda yang inspiratif yang akan dilaksanakan, Bali Interfood 2025 siap menjadi pusat kolaborasi, peluang bisnis, sekaligus wadah edukasi bagi industri makanan dan minuman di tingkat nasional maupun internasional.

    Pengunjung dapat melakukan secara langsung di lokasi pameran dengan biaya masuk Rp100.000 yang berlaku untuk tiga hari penuh pameran. Jangan lewatkan kesempatan untuk hadir di Bali Interfood 2025!

    Untuk diketahui, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal IV tahun 2024 menempatkan peringkat kesepuluh dari 38 provinsi di Indonesia, dengan pencapaian yang melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Pencapaian ini sekaligus mencerminkan pesatnya perkembangan ekosistem ekonomi di Bali, dengan sektor makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan tersebut.

    (prf/ega)

  • Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Jakarta –

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari Provinsi Lampung bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung.

    Untuk diketahui, permasalahan anjloknya harga singkong ini telah terjadi sejak Mei 2025. Anjloknya harga komoditas tersebut disebabkan oleh banjirnya impor tepung tapioka yang akhirnya menyebabkan tidak terapnya singkong dalam negeri oleh produsen tapioka.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Amran, Rahmat menyampaikan bahwa Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70% produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Rahmat menegaskan, potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp 50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Lampung sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun, petani tetap miskin karena harga singkong ditekan impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Kemudian, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan, permasalahan harga singkong yang dialami petani tidak hanya terkait fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang sangat besar serta masuknya impor.

    Ia mengungkap, meski Kementan telah menetapkan harga singkong paling rendah Rp 1.350/kg, namun terdapat potongan yang dialami oleh petani. Hal ini yang menyebabkan petani sulit balik modal.

    “Persoalan harga singkong ini bukan hal baru. Pertama, ada masalah potongan harga yang sangat tinggi 50% hingga 60% dari harga Rp 1.350/kg. Ini jelas membuat petani menderita, bahkan modal pun tidak kembali. Kedua, masalah impor yang semakin menekan harga di tingkat petani. Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Dia meminta agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga singkong dan melarang impor tapioka.

    “Harapan kami, kementerian segera memastikan kualitas singkong nasional, melarang impor berlebih, serta menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Dengan begitu, kestabilan harga dapat terjaga. Bahkan tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” jelas Mikdar.

    Merespon hal aduan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Amran.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektar. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti akan saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung tapi pabrik juga tidak dirugikan”tutup Amran.

    (ada/rrd)

  • Anggota DPR Tunggu Kebijakan Out of The Box Menkeu Baru

    Anggota DPR Tunggu Kebijakan Out of The Box Menkeu Baru

    Jakarta –

    Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan sejumlah pesan dan harapan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat. Salah satunya, Purbaya diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang inovatif atau out of the box.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng menyoroti target pemerintah dalam menyasar pertumbuhan ekonomi tinggi, mencapai 8%. Lebih dari sekadar angka, menurutnya pemerintah juga harus memastikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi terasa bagi masyarakat.

    Menurutnya, masyarakat Indonesia membutuhkan kebijakan yang langsung berdampak nyata. Selaras dengan hal ini, ia berharap Purbaya dapat menciptakan suatu kebijakan yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.

    “Menurut hemat saya, di hatinya Pak Prabowo dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi, saya harap Pak Menteri yang baru duduk, sekarang hari ketiga, buatlah kejutan. Jangan kejutan yang kayak kemarin itu bikin pusing, (tapi) kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Jadi, kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka kesejahteraan mereka itu baru APBN yang berkualitas,” kata Mekeng dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

    Mekeng berharap, Purbaya dapat menciptakan kebijakan yang berkualitas, bukan hanya sekadar target pertumbuhan stabil di 5% hingga target penurunan angka kemiskinan. Menurutnya target-target kuantitatif tersebut belum tentu dapat menggambarkan realitas di lapangan.

    “Kalau yang tadi disampaikan itu, itu kebijakan saya sudah dengar 25 tahun, selama saya di Komisi XI dengarnya kayak gitu mulu. Jadi kalau bisa rapat-rapat berikutnya nggak perlu terlalu panjang, nggak perlu pakai baca-baca begitu kan Pak Menteri PhD. Kasih outline-nya, jelasin saja supaya lebih enak masuk di otak kita, nggak perlu baca-baca kayak tadi,” ujarnya.

    Sekuritisasi Aset buat Bayar Utang

    Sebagai contoh dari kebijakan yang out of the box, ia menyinggung asset backed securities yang dicanangkan oleh Almarhum Rizal Ramli yang sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, kebijakan serupa dapat diadopsi untuk pemerintahan saat ini.

    “Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita, kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya agak ringan. Kalau cuma ngandelin generik dari pajak, PNBP, sampai kita sudah di dunia lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak nguber kebutuhan dengan pendapatan, harus ada out of the box. Nah, saya tunggu out of the box dari pak menteri,” kata Mekeng.

    Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig juga menyoroti tentang target ambisius pemerintah untuk mengejar pertumbuhan tinggi. Ia menyinggung pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dalam 10 tahun mengejar pertumbuhan hingga 7%, namun tidak pernah tercapai.

    “Tentu kita ingin semuanya bisa tercapai. Tapi tentu ini punya sebuah skenario, kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang agak mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan yang bisa kita pegang bersama-sama bahwa pencapaian itu tentu akan diukur dalam perjalanan pak menteri,” ujar dia.

    (shc/ara)

  • PNS Kementerian Haji yang Baru Dibentuk Prabowo Masih Disusun

    PNS Kementerian Haji yang Baru Dibentuk Prabowo Masih Disusun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Irfan Yusuf alias Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menterinya di Istana Negara, Senin (8/9) kemarin. Dengan begitu Kementerian baru di Kabinet Merah Putih ini resmi terbentuk.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian baru bentukan Prabowo ini terkait struktur organisasi hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas.

    “Kementerian Haji Insyaallah sudah dibahas, organisasinya dan sebagainya ini sekarang kita rutin terus,” kata Rini kepada wartawan di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2025).

    Ia mengatakan proses koordinasi ini sudah dilakukan sejak Prabowo mengangkat Gus Irfan sebagai pemimpin tertinggi pertama di Kementerian Haji dan Umrah. Karenanya Rini menargetkan pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan pegawai Kementerian dapat rampung dalam waktu dekat.

    “Begitu diangkat menterinya sudah langsung kita koordinasi jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa bergerak,” terangnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri dan Wamen Haji setelah menetapkan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi setingkat kementerian.

    Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan digelar bersamaan dengan menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta hari ini, Selasa (26/8/2025).

    (igo/fdl)

  • Kemenhub Usul Tambah Anggaran buat Pegawai, Anggota DPR Minta Kurangi Kegiatan

    Kemenhub Usul Tambah Anggaran buat Pegawai, Anggota DPR Minta Kurangi Kegiatan

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (10/9/2025). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menyoroti masih adanya permasalahan pemenuhan anggaran untuk gaji pegawai di Kemenhub, di mana sebagian pejabat eselon I meminta tambahan anggaran untuk memenuhi gaji pegawai.

    Menurutnya, kekurangan anggaran untuk belanja pegawai tidak boleh terjadi dan harus diutamakan.

    “Dari semua tadi paparan yang saya dengar, ada sebagian yang menyampaikan bahwa penanganan masalah pegawai-pegawai kita, utamanya gaji-gaji mereka itu adakala belum cukup uangnya. Itu nggak boleh itu pak, itu harus diutamakan pak,” katanya.

    Ridwan menekankan agar anggaran yang ada di masing-masing direktorat harus memprioritaskan untuk gaji ketimbang program lain.

    “Kurangi semua kegiatan yang lain, kalau perlu lampu biar dia padam tidak masalah. Tidak teriak dia kalau lampu padam. Kalau pegawai tidak kasih makan anak istrinya pak. Tolong pegawai itu diperhatikan kekurangan itu pak,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 4,88 triliun masih belum memenuhi kebutuhan anggaran strategis Ditjen Perhubungan Darat di tahun 2026. Aan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp 1,1 triliun yang tersebar di berbagai program prioritas mulai dari pengadaan bus, dukungan mudik, keselamatan jalan, hingga gaji pegawai.

    Aan merincikan di antaranya pengadaan bus sebanyak 150 unit dengan kebutuhan anggaran Rp 96,3 miliar. Namun, pagu anggaran hanya mencakup 100 unit dengan anggaran Rp64,2 miliar, sehingga masih kurang Rp32,1 miliar.

    Aan menambahkan kekurangan anggaran terjadi juga pada program keamanan dan keselamatan transportasi darat yang meliputi 37 provinsi. Dimana anggaran untuk keselamatan jalan masih kekurangan anggaran sebesar Rp 372 miliar, penanganan lokasi rawan kecelakaan sebesar Rp 39 miliar, dan bantuan teknis perlengkapan jalan sebesar Rp 16 miliar.

    Kemudian untuk pemenuhan gaji di lingkungan Ditjen Darat masih kekurangan anggaran sebesar Rp 591 miliar dan belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp 59,6 miliar.

    “Kami sangat berharap dukungan tambahan alokasi anggaran tersebut guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan keselamatan,” katanya.

    Sementara itu, berdasarkan bahan paparan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub masih ada kekurangan dari anggaran untuk tahun 2029. Kekurangan tersebut sebesar Rp 12,2 miliar untuk pemenuhan gaji dan tunjangan karyawan. Kemudian juga ada kekurangan sebesar Rp 2,6 miliar untuk pemenuhan honorarium PPNPP, petugas keamanan dan pengemudi.

    (kil/kil)

  • Tentang Menkeu Purbaya

    Tentang Menkeu Purbaya

    Jakarta –

    Indonesia mengalami dua kali ‘gempa politik’ beberapa waktu terakhir. Pertama, karena demo yang meluas yang berlanjut dengan kerusuhan, pembakaran dan korban jiwa. Kedua, mini reshuffle yang tak terduga. Bahkan lebih cepat satu bulan dari prediksi banyak orang.

    Perihal kedua ini, yang kemudian menjadi magnet perhatian luas. Mengapa? Karena portofolio Kementerian Keuangan yang diemban oleh salah satu ‘wanita terkuat’ dunia mengalami pergantian. Ya, Sri Mulyani harus exit dari Kabinet Prabowo.

    Tentu saja, pergantian itu menggemparkan dunia persilatan. Efek domino terjadi. Bursa langsung anjlok terjerembab. Terlebih lagi, sosok yang menggantikannya yakni Purbaya Yudhi Sadewa, dipandang tak sepopuler Sri Mulyani dan dinilai ‘kurang diterima pasar’.

    Namun demikian, Prabowo Subianto sebagai Presiden telah menggunakan hak istimewa prerogatifnya. Dan itu harus dihormati. Ia sudah mempercayakan jabatan menantang — untuk tidak mengatakannya sebagai kursi panas kepada Sang Purbaya.

    Sayangnya, saat mikroskop dan lampu sorot serta serbuan pertanyaan wartawan membombardirnya, menkeu baru ini mulai sedikit blunder. Mungkin agak demam panggung. Maklum saja. Jangan-jangan, ia juga masih syok harus menempati posisi sehebat dan seruwet itu.

    Jawabannya terlalu apa adanya, santai, ceplas-ceplos. Keterampilan diplomasi dan public speaking-nya lemah. Malah sebagian netizen menilai sang Purbaya nir-empati. Namanya juga tafsir bebas netizen.

    Baiklah, kita kembali ke laptop. Tugas Purbaya memang berat. Apalagi ia menggantikan sosok yang bagi sebagian kalangan dipandang memiliki reputasi sedahsyat itu. Meskipun bagi kalangan lain, ia dijului ‘ratu utang’. Sebuah tuduhan yang menyengat dan pasti membuat emosi orang yang dituduh.

    Apapun ucapan, gestur, tindakan dan kebijakan menkeu baru maka pasti akan dibandingkan dengan menkeu lama. Sri Mulyani akan selalu jadi patokan.

    Jika melihat rekam jejak Purbaya. Latar belakang pendidikan rekam jejak dan pas-pos yang pernah didudukinya maka sesungguhnya memenuhi standar minimal. Hanya saja, ia tak punya rekam jejak atau pernah menjabat di IMF atau World Bank seperti Mbak Ani. Jadi memang tak bisa dibandingkan secara apple to apple.

    Jika skill dan kompetensi sudah memadai maka sesungguhnya ia mempunyai modal dasar yang memadai. Oleh karenanya, yang diperlukan segera olehnya adalah menjadi pembelajar yang cepat (quick-learner). Belajar tentang apa? Yakni tentang tupoksi kementerian sebesar keuangan.

    Ia harus memilah mana isu yang urgent untuk segera dibahas dan diselesaikan. Dan mana isu yang very important, tapi sesungguhnya tidak mendesak dibahas dan diselesaikan. Panggil semua eselon 1 di Kemenkeu, minta mereka untuk mem-brief secara cepat dan lengkap. Terutama menyangkut isu-isu utama dan prioritas.

    Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah ia harus memiliki kerendahhatian belajar cepat tentang diplomasi atau public speaking. Karena ucapan dan tindakannya bagai mantra. Tidak boleh lagi ada kesalahan. Minor saja tak boleh, apalagi major mistakes.

    Yang pasti, kita semua memang harus memberi waktu dan ruang terlebih dahulu kepadanya untuk bekerja. Terlalu dini, jika ia disuruh mundur. Terlalu awal untuk menilai dia gagal atau berhasil. Waktu dan ruang kita berikan agar ia bisa memperbaiki diri. Agar ia bisa unjuk dan mendemonstrasikan kemampuannya. Siapa tahu berhasil baik, bukan?

    Namun, jika ia tak mau melakukan self correction atau memperbaiki diri . Ditambah melakukan kesalahan fatal yang terus berulang. Maka, apa boleh buat. Presiden harus mencarikan posisi yang lebih cocok untuknya. Maaf saja, tapi bukan di Kementerian Keuangan. Wallahu’alam.

    Nur Iswan

    YouTuber & Senior Advisor INDOPOL

    (ang/ang)